Ketika PT. Flobamor Ingin Berekspansi


Seiring dengan otonomi daerah, maka semua daerah otonom diwajibkan untuk menemukan, menggali hingga memanfaatkan semua potensi daerahnya untuk kemaslahatan rakyat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berpikir dan bekerja ekstra keras. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memperoleh dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar pajak dan retribusi, guna membiayai pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD). BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah daerah menjadi pemegang saham mayoritas dalam BUMD. Ihwal pendirian BUMD atau PD sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Seperti telah disinggung di atas, tujuan didirikan PD antara lain adalah untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan, memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan merintis kegiatan usaha guna mendapatkan keuntungan demi pemenuhan hajat hidup orang banyak, juga termasuk melindungi  dan menfasilitasi usaha kecil dan menengah di daerah.


PT. Flobamor dan Kisah Pilu PD di NTT
Di NTT, hampir semua kabupaten/kota mempunyai Perusahaan Daerah. Tetapi sayangnya, tidak sedikit dari banyak BUMD atau PD itu yang dirundung kisah kelam dan pilu. Ada yang terus-menerus merugi hingga gulung tikar. Kontribusi terhadap PAD tidak seimbang dengan modal dari APBD.  Misalnya, PD. Belu Bakti yang sempat macet total, pada tahun 2007/2008 perusahaan mendapatkan suntikan modal dari APBD 300 juta lebih, namun kontribusi terhadap PAD hanya 1,8 juta. PDAM TTS dengan dana talangan dari APBD 1,8 miliar pada tahun 2006-2008, tetapi kontribusi terhadap PAD hanya 75 juta saja. PD. Kantong Semen Kupang di kabupaten Kupang, penyertaan modal dari APBD dari tahun 2003-2008 sebesar 16 miliar, tetapi hanya mendapatkan keuntungan senilai 360 juta. Nasib sama juga dengan PD. Agrobisnis Kabupaten Kupang, hanya berkontribusi 100 juta terhadap PAD dari 3 miliar APBD selama 4 tahun. PD. Purin Lewo di Lembata, juga berkisah sama dengan PD lain tersebut di atas. Miliaran APBD digelontarkan, tetapi perusahaan terus merugi dan defisit. Di Ende, dahulu pernah ada PD. Ende Karya, tetapi hanya tinggal nama karena bangkrut. PD. Komodo Jaya di Manggarai juga bernasib sama, miliaran rupiah uang rakyat menjadi dana talangan, tetapi perusahaan tidak berkontribusi banyak terhadap PAD. Kini perusahaan Komodo Jaya dipersoalkan oleh Dewan setempat. Itulah kisah-kisah kegagalan beberapa BUMD di NTT.
PT. Flobamora milik rakyat dan pemerintah propinsi NTT tidak beda dengan perusahaan tersebut di atas. Perusahaan plat merah milik rakyat NTT itu terus dilanda berita miring. Para pengelolanya dibui akibat ketahuan menjadikan PT. Flobamor sebagai “lahan korupsi”. Perusahaan yang banyak bergerak di bidang transportasi laut antar pulau di NTT ini juga, dirundung masalah inefisiensi, kerugian dan defisit, hingga alpa memenuhi kewajiban untuk membayar gaji karyawan dan direksi.

Seharusnya Tidak Merugi: Jangan Jadi Sarang Koruptor
Buruknya pengelolaan PT. Flobamor bukan tanpa sebab. Rupanya, sejak tahun 2000-an, perusahaan ini memang sudah dijadikan “tambang receh” untuk memperkaya diri oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya, kasus korupsi dana subsidi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu tahun 2005-2009 yang merugikan negara sekitar 7 miliar rupiah. Dimana kasus tersebut menyeret sedikitnya dua nama mantan orang nomor satu diperusahaan tersebut. Salah satu mantan dirutnya dibui 3 tahun 6 bulan karena terbukti “mencuri” uang rakyat NTT dari PT. Flobamor. Pada tahun 2014 dan 2015 Polda NTT juga, mencium ada “bau busuk” dari pengelolaan dana docking dua kapal yang dikelola Perusahaan berplat merah tersebut. Akibatnya, rakyat NTT dirugikan. Meskipun dirut dan direksi terus berganti, tetapi cerita lama tentang kerugian dan defisit terus berulang. Ibaratnya, Perusahaan itu seperti ular berganti kulit, tetapi isinya tetap sama.
Seharusnya, jikalau pengelolaannya efisien, transparan dan bertanggungjawab, PT. Flobamor tidak akan merugi dan membebani uang Negara. Sebab dahulu, dalam mengelola 3 kapal saja, PT. Flobamor mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Subsidi itu mencapai 24 miliar per tahun. Artinya, sekalipun kapal tidak mendapatkan penumpang dan biaya operasional mencapai 40-50 juta per sekali jalan, selalu ada biaya untuk menutupi kekurangan itu. Belum lagi usaha cafetaria dalam kapal yang harga barang-barangnya mencekik leher para penumpang. Sebab itu, sewajarnya, tidak ada cerita kerugian dan defisit, hanya saja, di kantor PT. Flobamor masih banyak “tikus”, makanya yang terjadi, hanya rugi dan defisit.

Mendirikan Anak Cabang, Asal Jangan Terus Bebani APBD
PT. Flobamor ingin melebarkan sayapnya dengan mendirikan dua anak cabang yang bergerak di bidang kelistrikan dan peternakan. Demikian tersurat dalam editorial Harian Umum Victory News. Sambil mengerutkan dahi, saya sedikit terusik ketika mambaca editorial tersebut yang menyoalkan “Dewan Mencurigai PT. Flobamora”. Terusik karena jajaran direksi PT. Flobamora ingin mendirikan dua anak perusahaan sekaligus yang masing-masing bernama “PT. Flobamora Mandiri Jaya dan PT. Flobamora Daya Perkasa”. Ternyata, kecurigaan para legislator itu bukan tanpa dasar, setelah membaca beberapa ulasan tentang “kisah tragis” PT. Flobamora, yang terlintas dalam pikiran saya adalah “urus diri sendiri saja tidak bisa, kok malah mau mendirikan anak cabang lagi?”.
Akan tetapi, PT. Flobamor mendirikan anak cabang sah-sah saja, tetapi jangan lagi terus membebani APDB atau APBN kalau hanya kerja untuk cari rugi. Selama ini, miliaran rupiah uang rakyat NTT yang gelontorkan untuk menalangi modal PT Flobamor, uang itu habis tanpa hasil. Oleh sebab itu, PT. Flobamor harus berupaya untuk mencari modal dari pihak ketiga mungkin dengan menggandeng pengusaha-pengusaha swasta di tingkat local maupun nasional bahkan internasional. Selain itu, pemerintah propinsi harus profesional, agar menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya dan mampu  mengelola perusahaan ini, supaya kisah lama tidak terulang lagi. Jauhi tendensi-tendensi politik yang merusak masa depan perusahaan. Kalau pemerintah provinsi masih terjebak dalam “politik balas budi” dan menempatkan orang-orang yang kurang berkompeten untuk mengelola perusahaan ini, maka ini hanya akan seperti “pungguk merindukan bulan”. Jangan pernah bermimpi akan berhasil, apalagi mendirikan anak cabang, yang ada hanya membebani APBD dan tempat “tikus” bersarang.
Oleh karena itu, sebelum mendirikan anak cabang, PT Flobamor sewajibnya merevitalisasi induk perusahaan secara komprehensif terlebih dahulu, agar jangan membuka anak cabang hanya untuk membuat sarang “tikus” baru. Jangan membuang garam dalam laut, urus diri saja tidak becus, masak mau mendirikan anak cabang. Rakyat dan dewan NTT harus mengawal rencana ini, apa lagi, kini penyertaan modal dari APBD provinsi NTT sedang dihentikan. Sehingga, kalau ingin mendirikan anak perusahaan, para pengurus PT. Flobamor harus benahi diri dan jujur dari mana modal untuk membuka anak cabang itu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel