Kemiskinan di NTT dalam Tangan “Predator” Berdasi




Elkana Goro Leba
Mahasiswa Magister Manajeman dan Kebijakan Publik UGM

Berbicara tentang NTT, apa lagi di benak orang di luar NTT, ada kesan memilukan yang terkadang memalukan juga, karena NTT identik dengan keterbelakangan, miskin, kering, kelaparan, “kebodohan”, sarang koruptor, surganya para penjual manusia (human trafficking), orang-orangnya kasar dan tidak ramah, dan segudang kesan miris lainnya. Orang yang hidup dan merantau di di luar NTT akan sangat terasa kesan-kesan itu. Meskipun tidak semua orang NTT seperti itu, tetapi itulah realitanya di luar sana. Kesan itu bukanlah tanpa dasar, sebab NTT memang benar ada di urutan ke 3 paling miskin setelah Papua dan Papua Barat. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Urutan 4 dari bawah, setelah Papua, Papua Barat dan Sulawesi Barat dengan Indeks 62,28 dari yang tertingggi DKI Jakarta pada angka 78,39 (dirilis BPS RI 2015). Sekedar untuk diketahui, bagaimana orang dikatakan miskin? Bank Dunia (World Bank) menetapkan dua kategori orang miskin. Yaitu orang miskin absolute (sepenuhnya) apabila pendapatan “di bawah atau sama dengan satu dollar” (Rp.±13.000) per hari, kemiskinan menengah apabila berpendapatan”di atas satu dollar sampai dua dollar” (Rp.±26.000) per hari. Jadi, dengan indikator itu, tinggal gaji atau pendapatan per bulan dibagi 30 hari hingga mendapatkan angkanya berapa per hari. Kendati indicator itu masih sering diperdebatkan karena dinilai tidak relevan dengan keadaan semua negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa indicator itu masih menjadi standar guna mengukur tinggkat kemiskinan Negara-negara di dunia hingga saat ini. Lebih dari 40 persen dari penduduk miskin dunia berada di negara-negara berkembang di mana pertumbuhan melambat sepanjang 2015 (kompas 7/01/2016). Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada juga bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region di negara-negara maju.
Di sisi lain, menurunkan tingkat bahkan meniadakan kemiskinan merupakan tujuan yang fundamental bagi pemerintahan di Negara Kesejahteraan (walfare state). Masalah Kemiskinan ini masih menjadi pekerjaan yang seakan tak pernah selesai bagi Negara-negara berkembang seperti di benua Asia dan Afrika. Oleh karena itulah, terkadang isu kemiskinan ini menjadi “jualan” paling laris “diobral” oleh para politikus ketika pemilihan kepala Negara dan kepala daerah serta anggota parlemen demi mendulang dukungan. Meskipun demikian, kesejahteraan masih seperti mimpi bagi masyarakat di pinggiran yang jauh dari akses kekuasaan dan jabatan.

Uang Rakyat Dijarah!
Wajar saja pemerintah daerah di NTT mengeluh tentang kekurangan dana pembangunan di NTT. Tetapi keluhan itu menjadi tidak wajar ketika kita membaca indeks korupsi di NTT. Berdasarkan publikasi Indonesian Corruption Watch (ICW) semester pertama tahun 2015 lalu, NTT berada diurutan ke-2 sebagai propinsi terkorup di Indonesia setelah Sumatra Utara, dengan kerugian sebesar Rp.4,1 miliar. Itu baru yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan. Meskipun data itu kurang update, setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa, ketika pemerintah mengeluh kekurangan dana untuk pembangunan, di saat yang sama pula, dana yang katanya masih kurang itu, dilahap oleh “predator berdasi” guna mengisi lumbung-lumbung pribadi mereka. Semua dapat membayangkan, dengan uang 4,1 miliar, sudah berapa gedung sekolah dan berapa kilometer jalan yang dapat dibangun? Bagaimana kita mengeluh tentang dana pembangunan, di sisi lain, ada dana namun dimaling? Korupsi sama bahanya dengan norkoba, koruptor adalah bandit dan tikus-tikus berdasi yang berseliweran di APBD di daerah ini. Mereka “predator berdasi” yang sepantasnya disiksa dari dunia hingga akhirat, hanya saja manusia takut melampaui otoritas Tuhan.

Perilaku Pejabat dan Kematian Hati Nurani!
Alan Keyes (1951), mantan Perwakilan AS di PBB, pernah berkata, “bahaya terbesar yang dihadapi dalam perang melawan kejahatan dan ketidakadilan bukan kematian fisik atau kekuatan tertentu, melainkan kematian hati nurani dan pupusnya semangat dari asupan hukum moral”. Apa yang disampaikan Keyes di atas, tidak jauh beda dengan fakta kesejahteraan rakyat  di NTT saat ini. Bagaimana tidak, di tengah kemelaratan dan kelaparan melanda NTT, anak-anak busung lapar dan putus sekolah, guru honor menjerit karena upah tak layak, penjualan manusia (human trafficking) bertaburan di kampung-kampung, oknum pejabat malah berpikir bagaimana mereka dapat maling dan menjarah uang APBD. Tamak akibat terjebak dalam gemerlapan kehidupan hedonis dan individualism berlebihan, oknum-oknum pejabat itu memang sudah buta mata hatinya. Pasti kita masih ingat dan akan terkenang abadi, selagi rakyat di TTS dan TTU menjerit karena lapar sampai makan pakan ternak (kata media), warga kota kupang mengeluh listrik yang terus padam bahkan tidak ada listrik di pelosok, anak-anak perut buncit akibat gizi buruk, pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan buruk, jalan dan infrastruktur rusak dan berlubang dimana-mana, masih saja saja wakil rakyat minta naik gaji dan gaji ke-13, tidak puas dengan apa yang ada. Pihak legislatif dan eksekutif ribut, saling tusuk-menusuk soal “APBD siluman”, para istri “melancong” ke luar negeri atas nama “promosi tenunan NTT”, ada lagi kepala daerah yang “belajar” tentang air minum dan promosi wisata hingga luar negeri, entah apa tindak lanjutnya hingga saat ini, kunjungan kerja itu hanya seperti cerita para pelancong yang telah menemukan kepuasan pribadi. Ada lagi kelakuan oknum jaksa yang menjual tanah Negara tanpa prosedur yang benar, perilaku korup oknum walikota dan para bupati yang turun tahta masuk bui akibat ketahuan maling APBD, oknum DPR RI yang “wakili NTT” menjadi “calo” tambang di senayan dan pemasok miras serta penari erotis “gigolo” ke kota Kupang. Itu semua mereka lakukan untuk kesenangan pribadi di atas kemiskinan yang melilit rakyat di NTT. Bagaimana Indeks Pembangunan (IPM) di NTT mau tinggi kalau oknum walikota, kepala dinas dan kepala sekolah bersengkokol secara berjemaah ibarat segerombolan “predator berdasi” untuk menjarah dana pengadaan buku, gubernurnya lebih memilih bangun jembatan dan kantor baru dari pada bangun gedung  dan fasilitas sekolah untuk anak-anak, infrastuktur jalan dan pusat kesehatan di desa-desa, guru honor dipecat oleh kepala sekolah hanya karena bertanya tentang gaji. Menyimak berbagai pemberitaan media tentang penyimpangan di NTT, tidak ada orang lain yang paling bertanggungjawab selain pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Namun, sepanjang para oknum pejabat di NTT masih berburu harta yang fana dan tenggelam dalam ketamakan dan ketidakwarasan tanpa batas, maka kesejahteraan rakyat NTT, di pelosok-pelosok hanya akan tetap menjadi mimpi belaka. Setiap tahun, uang triliunan rupiah keluar untuk pembangunan (katanya) tetapi NTT tidak juga beranjak dari posisi paling buntut sebagai propinsi paling miskin dan korup. NTT malang karena diurus oleh oknum pejabat bandit.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel