Jabatan Kepala Daerah: Antara Obsesi, Realita dan Posesif

Obsesi, Realita dan Posesif  jadi kepala daerah

Jabatan Kepala Daerah:  Antara Obsesi, Realita dan Posesif   

Saat ini, ada 101 daerah yang sedang menyongsong sekaligus mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) pada 15 Februari tahun 2017 mendatang. 101 daerah tersebut terdiri dari 7 propinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di NTT sendiri ada 3 daerah, yaitu kabupaten Flores Timur, kabupaten Lembata dan kota Kupang. Menjelang Pilkada, sebagaimana umumnya, para bakal calon sudah mulai mengumbar janji-janji manis, bahkan janji-janji yang hanya memperenak mulut dan mustahil ditepati. Sudah menjadi kebiasaan banyak kepala daerah yang setelah naik tahta, lupa akan janji-janji mereka. Karena itu, tidak salah ketika ada orang berkelakar, “Pil KB, kalau lupa, jadi. Tetapi, Pilkada, kalau jadi, lupa”.

Pesta demokrasi tingkat daerah serentak ini selalu punya cerita heboh dan juga unik di setiap tahapan. Segala macam cara digunakan oleh para bakal calon dan calon untuk membunuh para lawan politiknya. Dari segi jalan menuju kursi Kepala daerah, ada yang memilih jalur partai politik, ada pula yang menempuh jalur perseorangan atau independen. Yang jalur perseorangan kini semakin sulit, karena persyaratan-persyaratannya cukup sulit dipenuhi. Berbeda dengan mereka yang jalur partai, hanya modal “cari muka” dengan ketua umum parpol, kumpul 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah, bisa jadi calon kepala daerah. Banyak pihak yang beropini, kesulitan yang dihadapi calon perseorangan untuk mendapat tiket melalui pengumpulan dukungan berupa KTP dari masyarakat, memang sengaja diciptakan oleh sekelompok orang, terlebih mereka yang berwenang membuat peraturan, yang notabene adalah orang-orang partai politik. Tidak lain, tidak bukan, upaya (yang dapat dikategorikan) “penjegalan” ini lahir ketika Ahok ingin maju melalui jalur independen.

Kendatipun demikian, jabatan kepala daerah selalu menjadi incaran banyak orang. Ibarat gadis desa yang cantik dan molek dan selalu diidamkan oleh para pemuda di desa. Sehingga banyak pemuda yang terobsesi menjadi satu ranjang dengan sang gadis. Jabatan kepala daerah pun demikian. Hal ini terlihat dari fenomena dan gelagat beberapa oknum politikus, baik di tingkat lokal, maupun nasional. Banyak oknum anggota dewan, pengusaha, mantan menteri, pengacara, birokrat, bahkan mantan penjahat (napi) yang rela habis-habisan, demi merenggut kursi kepala daerah. Entah apa yang diincar oleh orang-orang itu, mungkin pengabdian kepada rakyat, kekuasaan dan popularits, ataukah harta dan kekayaan. Namun, kecendrungan selama ini, pengabdian kepada rakyat hanyalah ilusi untuk mendapat kekuasaan dan mengumpulkan harta.
Oleh karena itulah, jabatan kepala daerah menjadi sulit dibedakan, antara obsesi atau realita. Obsesi menjadi kaya, popular dan berkuasa dengan cara-cara yang melanggar ketaqwaan terhadap Tuhan. Karena terobsesi mejadi kepala daerah, rela “berdarah-darah”, harta, kawan bahkan keluarga diperalat untuk merebut kursi nomor wahid di daerah yang bersangkutan. Tetapi ini pun untung-untungan, kalau menang, obsesi menjadi kenyataan, tetapi kalau meleset, obsesi tetaplah khayalan kosong. Biasanya, bila obsesi gagal jadi realita, mereka stress dan rumah sakit jiwa adalah tempat paling nyaman untuk melepas lelah seusai Pilkada.

Tetapi lain lagi cerita mereka yang mampu mengubah obsesi menjadi realita. Mereka-mereka ini menang, kemudian menjadi posesif terhadap jabatan kepala daerah. Realitanya, sudah duduk di kursi empuk, punya jabatan dan kewenangan untuk mengatur segala sesuatu, namun, hal inilah yang membuat banyak oknum kepala daerah menjadi posesif atau merasa bahwa jabatan kepala daerah adalah miliknya pribadi, kelompoknya, partainya, dan antek-anteknya. Sehingga dengan begitu, mereka mengatur segalanya atas nama rakyat - termasuk APBD dan sumber daya alam, tetapi hanya untuk mencapai kepuasan pribadi. Akhirnya, mereka menerima suap, memanipulasi ijin usaha, kongkalikong dengan oknum dewan untuk mengotak-atik APBD, dana bansos digunakan untuk biaya politik, dan sebagainya. Segala macam cara ditempuh demi memenuhi hawa nafsu pribadi dan kelompok.

Tidak ada yang dapat membatah hal itu, sebab realita berkumandang, bahwa banyak kepala daerah yang turun tahta, masuk bui. Baju kebesaran kepala daerah, diganti dengan rompi oranye “Tahanan KPK”. Inilah yang disebut dengan “Ujung-Ujungnya Bui”. Obsesi menjadi realita, namun akibat terlalu posesif, ujung-ujungnya bui. Catatan Kemendagri tahun lalu, sejak pilkada langsung diterapkan, ada 318 kepala daerah yang disangka hingga didakwa karena menilep uang Negara.
Perilaku rakus dan korup oknum kepala daerah itu juga berdampak negative terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kada.  Dimana, salah satu instrument keberhasilan pemilihan langsung adalah tingginya partisipasi pemilih dalam pilkada. Menilik  pilkada yang telah lalu, rata-rata nasional hanya 70 persen partisipasi publik di Pilkada tahun 2015. Rendahnya partisipasi publik dalam pilkada (juga pileg), menandakan bahwa banyak orang yang kecewa dengan para kepala daerah terpilih. Waktu kampanye, menjanjikan vitamin, tetapi setelah terpilih, rakyat diberikan pil pahit. Wujud kekecewaan ini tampak juga dalam banyaknya masyarakat yang apatis terhadap proses pilkada dan tingginya angka golput.

Oleh sebab itu, sebelum terlambat, seyogianya kita menyadari, mana calon yang hanya terobsesi menjadi kepala daerah dan hanya untuk melanggengkan misi pribadi dan kelompok, dan mana calon yang benar-benar tulus untuk melayani rakyat dan membangun daerahnya. Tanda-tanda calon yang terlalu obsesi menjadi kepala daerah adalah mereka yang calonkan diri hanya modal uang dan popularitas, berpolitik uang, melakukan kampanye negatif (memfitnah, menjelekkan calon lain), mencari kesalahan lawan politiknya kemudian digunakan sebagai senjata untuk menyerang, dan lain sebagainya, termasuk mengangkangi moral dan hati nurani rakyat. Karena cost politik yang mahal, kepala daerah seperti itu akan meraup APBD melalui mark up dana proyek, menerima suap untuk mengembalikan “modal” politiknya. Jadi, waspadalah!!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel