Ironi Kehidupan di TTS: Pejabat Mabuk Kemewahan






Oleh: Elkana Goro Leba



Pemerhati Masalah Sosial di NTT

Ketika membaca editorial Victory News tentang koleksi 224 Mobil Dinas (MobDin) dengan nilai 21 miliar di Pemda TTS, saya sangat tercengang. Pada dasarnya, tidak masalah pejabat membeli dan memakai mobil dinas atau fasilitas Negara lainnya, sebab itu juga untuk mendukung operasional mereka demi pelayanan publik. Hanya saja, 224 buah mobil dengan nilai 21 miliar rupiah itu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Bagaimana tidak, saat ini masyarakat TTS masih berkutat dalam kemiskinan, keterbelakangan, gizi buruk, penjualan manusia, krisis listrik dan air, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kurang baik, tetapi para pejabatnya (pelayan) bermewah-mewah dengan MobDin dengan nilai yang sangat-sangat fantastik. Sungguh sebuah ironi. Rupanya gerakkan revolusi mental yang didengungkan presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya, gagal total diterapkan di TTS, yang mana salah satu pokok pikiran yang disampaikan dalam gerakkan revolusi mental adalah pemerintah harus hemat dan memprioritaskan belanja-belanja langsung menyentuh kebutuhan warganya, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan air dan energy. Bukankah lebih mulia bila uang rakyat 21 miliar itu digunakan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menggali sumur untuk rakyat, agar mereka tidak lagi minum air kotor di semak-semak, membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan agar anak-anak yang juga generasi-generasi masa depan TTS tidak lagi hidup dalam kondisi gizi buruk, keterbelakangan dan keterisolasian ilmu pengetahuan dan teknologi, membekali para wanita di TTS dengan berbagai keterampilan supaya mereka tidak “dijual” menjadi babu ke negeri tetangga dan pulang dengan dibungkus kain kafan dalam peti jenazah.

Pejabat Bermental Raja dan Ironi Kehidupan di TTS
Slogan Revolusi mental sedang menjadi gerakkan dan agenda refomasi birokrasi saat ini, namun masih banyak PNS saat ini yang bermental raja. Penelitian Clifford Geertz pada tahun 1960-an, mengemukakan, bahwa masyarakat Jawa memiliki tiga kelas sosial, yaitu, priayi/priyayi, santri dan abangan. Golongan Priyayi adalah keturunan bangsawan atau mereka yang berdarah biru. Golongan santri mengacu pada mereka yang memiliki pengetahuan dan mengamalkan agama. Abangan adalah mereka yang bukan priyayi dan juga bukan santri. Dengan demikian, maka golongan Priyayi mempunyai kelas tertinggi. Priyayi terdiri dari dua kata dalam Bahasa Jawa, yakni ”pri (para)” danyayi (adik)” artinya "para adik". Yang dimaksud adalah “para adik raja. Hal ini didukung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa priyayi merupakan orang yang termasuk dalam lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat.
Secara sadar atau tidak, kultur priyayi itulah yang masih mewabahi pejabat publik di Indonesia hingga saat ini. PNS menganggap diri  raja (golongan priyayi) ini telah berlangsung secara masif dari generasi ke generasi dalam sistem birokrasi kita yang digerakkan oleh para birokrat atau PNS. Ketika PNS/Pejabat negara menganggap dirinya “raja”, yang terjadi adalah “sang raja” hanya mau dilayani, termasuk bermewah-mewah menggunakan fasilitas “kerajaan” (Negara) sekalipun rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Tidak peduli, rakyat sedang merana dalam kemelut hidup, yang utama “sang raja” bergaya dalam mobil dinas. Rakyat miskin, lapar, terbelakang, kurang terdidik, anak-anak gizi buruk, krisis air dan listrik, gedung sekolah reot dan roboh, wanita dan anak-anak gadis dijual orang menjadi TKI di negeri orang, bukan masalah, yang penting para pebajatnya damai sejahtera di atas fasilitas Negara. Sungguh-sungguh rakyat TTS sia-sia membayar pajak hanya untuk membeli mobil untuk para pelayan yang bermental raja.
Sekali lagi, pejabat public menggunakan fasilitas Negara, itu tidak masalah, hanya jangan terlalu kontras dengan keadaan rakyatnya. Para pejabat “mabuk” dalam kemewahan, sedang rakyatnya “merintih” dalam kemiskinan. Anak-anak gizi buruk, pejabatnya sibuk urus pemenuhan gizi bagi diri-sendiri. Para pejabat duduk santai dalam mobil dinas sambil menikmati sejuknya Air Conditioner (AC), sedang rakyatnya berjalan kaki berkilo-kilo meter hanya untuk mencari sumber air minum. Para pejabatnya asik menikmati hidup dari fasilitas Negara, sementara warganya dijual orang ke Malaysia, pulang pun sudah terbujur kaku dalam peti mayat. Warganya tinggal di gubuk-gubuk reot berlantaikan tanah, beratap jerami, dan berdinding bebak, sedang para pejabatnya menikmati hidup tinggal di rumah dinas mewah, dan mengecap lentingnya SpringBed bersama istri/suami. Anak-anak belajar di sekolah gubuk using beratap alang-alang, sementara para pejabatnya foya-foya membeli mobil dinas.dan pamer kemewahan. Sungguh sebuah ironi bukan? Apakah hati masih ada dalam dada?

Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental: Pejabat Publik adalah Pelayan
Kurang lebih 18 belas tahun sudah reformasi birokrasi berjalan, tetapi tanda-tanda signifikan munculnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance: salah satu konsep dalam reformasi birokrasi) belum juga terwujud. Cita-cita reformasi birokrasi menurut good governance antara lain adalah terciptanya pemerintahan (birokrat) yang responsif, berdaya tanggap, wawasan ke depan, profesional, penegakkan hokum yang adil, transparan,  akuntabilitas, efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya. Dengan membaca realita kekinian, pertanyaan besarnya adalah, apakah para birokrat, terutama birokrat di NTT sudah profesional dalam menjalankan tugas, mempunyai wawasan yang luas, pengalaman dan cara kerja yang ter-update dan berorientasi ke depan? Sudahkah birokrat kita mempunyai daya tanggap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, transparan dan bertanggungjawab dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dalam melayani pelanggan (masyarakat), hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Kita semua tahu jawabannya. Kini sedang berharap cemas akan terealisasi lewat slogan revolusi mental. Bila itu semua sudah terwujud, maka pemda TTS tidak akan foya-foya uang rakyat hanya untuk beli Mobdin, tetapi lebih prioritaskan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat TTS.
Gerakkan revolusi mental adalah bagian dari upaya mereformasi birokrasi. Refomasi dari menyederhanakan sistem hingga mental para birokrat. Jangan jadi “pebajat atau PNS yang bermental raja”. Pejabat yang hanya mau dilayani, dihormati, dimanja dengan fasilitas Negara, sok berkuasa dan berlagak hebat. Dengan demikian, pajabat atau PNS menempatkan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan (customer). Pelayanan seperti ini, kurang lebih kita temukan pada pelayanan di bank-bank. Prinsip dasar dalam standar operasional bank adalah “semua pelanggan adalah raja” bukan sebaliknya. Karena itu, sekalipun pelayanan di bank mungkin prosesnya lama dan panjang, tidak membosankan dan menyebalkan sebab yang datang, pasti disapa, ditanya apa yang mereka bisa bantu, dilayani dengan ramah dan senyum. Beda jauh terpanggang api dengan pelayanan di birokrasi pemerintah. Warga datang untuk urus surat-surat, petugasnya lagi asik main HP, baca koran, isap rokok. Satu orang yang tanda tangan, orang lain yang pegang cap. Bayar administrasi tidak pakai tanda terima atau kwitansi, dan segala macam tetek bengeknya.





Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel