Indonesia Bukan Hanya Jakarta



Bursa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) DKI Jakarta terus memanas. Cerita-cerita di balik proses ini memang menarik diperbincangkan. Karena itu, berita tentang Pemilukada DKI Jakarta menjadi santapan harian yang paling diburu oleh kalangan media, baik media, lokal maupun nasional, bahkan menjadi obrolan hangat nitizen di media sosial. Proses itu semakin bergairah lagi ketika banyak tokoh popular yang “turun ke jalan” untuk menunjukkan diri siap bertarung guna merebut kursi nomor wahid di ibu kota. Ada pengusaha, artis, pengacara dan anggota DPRD, bahkan mantan menteri dan komisaris jenderal polisi pun sedang diubek-ubek agar turut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan itu. Seperti biasa, pada musim politik banyak orang yang tebar pesona, mendadak jadi orang baik dan melayani. Tiba-tiba ada orang besar dan ketua umum partai yang semestinya sekelas calon presiden, tetapi karena partainya tidak laku, lalu rela turun tangga melepaskan “jas kebesaran” dan ganti dengan kaos Mickey Mouse, turun pasar demi menggaet simpati publik. Ada pengusaha kondang yang rela keluar dari mobil mewah dan melepas sepatu impor untuk memungut sampah di jalanan supaya orang nilai dia peduli orang kecil. Mantan menteri menjadi mendadak lebih toleran dan nasionalis dari biasanya dengan menghimpun para pendeta untuk deklarasi dukungan. Ada pula artis yang jadi politikus dadakan, walaupun hanya modal nekat dan popularitas. Lebih menariknya lagi, dikala hampir semua isu pembangunan dan permasalahan sosial di Jakarta, dikemas sedemikian rupa dan digiring ke dalam politik Pilkada untuk membentuk opini publik, meskipun, secara logis tidak ada hubungannya.
Semakin hari, desas-desus itu semakin mengemuka. Berita tentang Pilkada DKI Jakarta tidak pernah alpa dari halaman media, baik media konvensional maupun media online. Selain karena DKI basisnya media-media nasional dan internasional, juga karena Ahok sang “aktor yang kontroversial”. Sikap politik dan kebijakan Ahok yang kontroversi dan anti-mainstream di banding para pemimpin dan politikus pada umumnya, turut membumbui kolom-kolom berita demokrasi di DKI Jakarta. Sikapnya yang tidak biasa itu, juga acapkali membuat banyak penggiat sosial, analis dan aktivis yang ditunggangi kepentingan lawan politik Ahok, puyengnya bukan main, hingga menghalalkan cara-cara haram untuk melemahkan Ahok dalam bursa pencalonan. Bahkan isu Sara pun dibawa-bawa dengan harapan sebagai senjata ampuh untuk “membunuh” Ahok. Namun, para “Ahok Haters” itu bermaksud hati menyerang, tetapi justru dengan cara itu, populartis Ahok semakin melangit dan diidolakan orang banyak. Hal itu menyebabkan Ahok seolah menjadi pusat perhatian publik yang menggemaskan. Saking gemasnya, banyak Partai Politik (Parpol) harus kumpul tenaga, agar bagaimana caranya agar bisa “memukul” mundur si Ahok yang sampai saat ini, di atas kertas belum tertandingi sama sekali.
Karena itulah, Parpol naik gunung, turun lembah untuk mencari para pesaing atau penantang yang melebihi atau minimal sepadan dengan popularitas Ahok untuk merebut kursi DKI 1. Parpol bekerja ekstra keras mencari dan merayu para kader di daerah-daerah untuk diboyong ke Jakarta demi bertanding dengan Ahok dalam Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang. Beberapa nama tokoh penting di luar Jakarta seperti Ridwan Kamil-Walikota Bandung, Tri Risma Harini-Walikota Surabaya, Ganjar Pranowo-Gubernur Jawa Tengah, mereka diubek-ubek untuk melawan Ahok. Orang-orang ini sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin hebat dan revolusioner dalam membangun daerahnya. Tetapi pertanyaannya, mengapa semua orang baik harus dibawa ke Jakarta? Apakah daerah lain tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang hebat dan revolusioner?

Daerah lain juga butuh pemimpin hebat
Ketika banyak Parpol berkililing Indonesia untuk mencari kader bahkan siapa saja yang bukan kader Parpol yang layak untuk lawan Ahok di Jakarta, saya teringat pada kalimat pendek Walikota Bandung, Ridwan Kamil atau Kang Emil, “Putra-putri terbaik bangsa ini, jangan diadu di Jakarta saja, tetapi biarkan mereka berkarya di daerah mereka masing-maing untuk kesejahteraan kotanya”. Dengan tegas kalimat itu menunjukkan bahwa daerah lain juga butuh orang-orang terbaik, mengapa mereka harus dibawa ke Jakarta? Bukankah Jokowi-JK sedang bermisi untuk menegakkan Nawacita, membangun dari pinggiran. Sebab itu, pemimpin-pemimpin terbaik di daerah, bukan untuk dibawa ke Jakarta, tetapi biarkan mereka menjadi pembawa perubahan untuk daerahnya. Oleh karenanya, daerah lain juga butuh ada “Jokowi, Ahok, Risma, Ridwan, Ganjar” dan lainnya di daerah-daerah agar bukan hanya Jakarta yang dibangun, tetapi juga daerah lain. Dengan demikian, ada pemerataan pembangunan, dan lebih dari itu, dapat mengurangi urbanisasi penduduk dari daerah lain ke Jakarta. Jadi, pada prinsipnya, secara pribadi saya sangat menolak sikap pengurus partai politik tertentu yang merayu-rayu pemimpin dari daerah lain, untuk dibawa ke Jakarta hanya untuk melawan Ahok. Apa lagi, motivasi Parpol itu hanya untuk kalahkan Ahok, bukan untuk membangun Jakarta demi kehidupan rakyat yang lebih baik.
Memang benar, Jakarta adalah barometer atau tolak ukur pembangunan di tanah air. Artinya, Jakarta menjadi ukuran, standard dan atau model pembangunan bagi daerah-daerah lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti semua yang baik harus dibawa ke Jakarta. Biarkan Risma membangun kota Surabaya, Ganjar memimpin rakyat Jawa Tengah dan Ridwan Kamil melayani di Bandung, karena “Ini Indonesia. Jadi, bukan hanya Jakarta yang butuh pemimpin yang baik dan melayani, melainkan juga daerah lain”. Sebabnya, baik-buruknya Papua adalah juga Aceh. Sejahtera tidaknya masyarakat Miangas, adalah juga Pulau Rote. Karena ini Indonesia, bukan hanya Jakarta.

Parpol Miskin Kader dan Jakarta Gagal Beregenerasi?
Oleh sebab itu, seharusnya parpol bukan justru “mengadu domba” orang-orang baik, tetapi bercermin diri dan berkaca pada masa lalu, bahwa sudah banyak Parpol yang miskin kader yang berkualitas dan produktif. Kepemimpinan Parpol yang hanya bertumpu pada aktor tertentu saja, kader-kadernya turun tahta-masuk bui, mencerminkan selama ini Parpol mengalami kegagalan total dan kematian untuk menghasilkan kader yang produktif. Kalau saja ada pengkaderan, PDIP tidak lagi mengaklamasi Megawati untuk jadi ketua umum, dan SBY tidak lagi menjadi kuda-kuda Partai Demokrat.
Selain itu, menilik fenomena akhir-akhir ini, para pemimpin Jakarta justru bukan orang-orang yang hidup dan menetap di Jakarta. Seperti, halnya Jokowi dari Solo, Ahok dari Belitung dan Djarot dari Blitar. Sekarang disebut-sebut Risma Harini dari Surbaya, Ridwan Kamil dari Bandung dan (sempat) dan Ganjar dari Jawa Tengah disebut-sebut bakal dipanggil ke Jakarta. Jadi, pertanyaan besar beberapa orang selama ini adalah, mengapa gubenur dan wakil gubernur DKI Jakarta justru oran-orang dari luar Jakarta? Jika ditelusuri lebih jauh, selain karena faktor Jakarta sudah selangkah lebih maju dan berada pada tahap demokrasi yang lebih terbuka dan memiliki pemilih yang rasional (bukan emosional), ini juga bukti bahwa Jakarta sedang krisis generasi asli atau putra daerah yang bisa diandalkan dalam hal kepemimpinan dalam birokrasi publik. Sebab itu, Jakarta perlu berbenah, dan itu harus dimulai dari partai politik untuk lebih serius dan tertata serta berkelanjutan guna menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan yang berkualitas dan produktiv serta revolusioner.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel