Human Trafficking dan Perbudakkan Modern

Human Trafficking dan Perbudakkan Modern

Human Trafficking dan Perbudakkan Modern      

Profisiat untuk Pak Presiden, Bareskrim Polri dan terlebih untuk Pak Kapolda NTT dan jajarannya. Terungkapnya kurang lebih tujuh jaringan perdagangan manusia (human trafficiking) di NTT merupakan kabar sukacita bagi rakyat NTT dan para aktivis kejahatan kemanusiaan. Bagaimana tidak, sudah berpuluh-puluh tahun TKI asal NTT diperlakukan tidak manusiawi oleh para penjahat yang jahanam itu. Tetapi baru kali ini, para penjahatnya terungkap. Kapolda NTT berganti, tetapi kasus kejahatan yang luar biasa dan biadab ini belum juga terungkap. Entah karena daya nalar yang minimalis atau karena sudah menjadi antek para “penjual manusia”, saya tidak berharap seperti itu. Sekali lagi, semoga tidak demikian, tetapi satu hal yang pasti, publik sudah menunggu kabar baik ini sejak dulu. Cuitan Brigadir RS, anggota Polda NTT tentang perdagangan manusia di NTT yang melibatkan oknum jenderal polisi, hanya panas-panas kotoran ayam dan tanpa tindak lanjut. Isunya tenggelam begitu saja dari peredaran massa. Entah yang bercuit hanya bermaksud membuat sensasi atau memang berjiwa penakut dan akhirnya menarik pernyataannya, entahlah! Di sisi lain, sebenarnya, pemerintah sudah membantuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tetapi masih terseok-seok dan tidak berdaya. Entah karena kekurangan dana dan daya atau memang tersandera oleh kepentingan kelompok dan pribadi atau bahkan miskin ilmu dan ide untuk menangkap para penjahatnya, tetapi alangkah lebih baik dibubarkan saja kalau memang tidak mampu, supaya jangan membebani anggaran Negara namun hasilnya nihil.

Perbudakkan Modern

Perbudakkan adalah istilah kuno yang sejatinya memperlakukan seseorang secara tidak manusiawi. Perbudakkan merupakan suatu kondisi dimana, orang/manusia diperlakukan seperti benda mati yang dapat digunakkan dan dibuang kapan saja. Pada zaman raja-raja kuno, budak diperjualbelikan secara komersial dengan pola yang terbuka layaknya menjual barang. Sehingga melahirkan stratifikasi social. Ada keturunan bangsawan dan ada keturunan hamba (budak). Tetapi pada masyarakat industri, terlebih karena adanya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), pola itu berubah menjadi kejahatan yang tersembunyi (hidden crime) dan dalam pendekatan yang lebih elegan, namun sesungguhnya tidak manusiawi dan biadab. Mungkin kita berpikir, di era ini tidak ada lagi perbudakkan, namun sejatinya masih ada, hanya saja kita tidak menyadari akan hal itu, sebab tampak dalam cara dan bentuknya yang lain serta pendekatan yang lebih canggih. Jadi perbudakkan modern itu cara dan pendekatannya manusiawi, tetapi sesungguhnya memperlakukan manusia tidak manusiawi, sama seperti pada zaman kerajaan kuno.

Dalam The Global Slavery Index (GSI) atau indeks perbudakkan dunia, perbudakkan modern adalah suatu kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain seperti properti atau barang miliknya sehingga kemerdekaan orang itu hilang, lalu diekspolitasi demi kepentingan orang yang melakukan pratik perbudakkan. Sementara Walk Free Foundation (WFF), salah satu yayasan internasional yang memperjuangkan hak-hak kaum pekerja kasar dan buruh di seluruh dunia demi menghapus perbudakkan modern (modern slavery) mengemukakan bahwa, perbudakkan modern bermula dari adanya perdagangan manusia (human Trafficking). Menurut mereka, Perbudakkan moeren dalam bentuk human Trafficking ini mencakup banyak hal, antara lain transfer atau mengirim orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara kekerasan, penipuan, ancaman, penculikkan dan sebagainya. Lebih lanjut WFF mengatakan, budak di era modern ini adalah mereka yang bekerja untuk orang lain tetapi dibayar dengan upah yang kecil dan atau bahkan tidak dibayar. Meskipun begitu, mereka tidak bisa keluar dari sistem itu, sebab sebagaimana budak pada zaman-zaman kerajaan kuno, korban perbudakkan modern ini tidak bisa melawan untuk berhenti dari pekerjaan atau meminta untuk naikkan upah, hingga mereka mati.

Data GSI yang dirilis WFF tahun 2014, ada sekitar 35,8 juta orang di 167 negara di dunia yang menjadi korban perbudakkan modern (modern slavery). Di Indonesia, ada sekitar 714.100 orang yang menjadi budak di era modern. Padahal, tampak di permukaannya, Indonesia dan Thailand, adalah Negara yang paling getol menentang perbudakkan modern (perdagangan manusia), tetapi sangat lemah dalam penegakkan hukum. Selain karena perbudakkan moderen merupakan kejahatan yang tersembunyi (Hidden crime) sehingga sulit diungkap, juga karena oknum pejabat dan penegak hukum yang bermental korup dan tidak jarang oknum-oknum itu juga yang menjadi bagian dari pelaku kejahatan perbudakkan dalam bentuk perdagangan orang.

Kemiskinan  dan Perbudakkan Moderen

Tidak dapat dielakkan, bahwa masyarakat miskin adalah orang-orang yang paling rentan terhadap kebodohan dan ketertinggalan. Karena itu, mereka dianggap sebagai orang-orang yang lemah, terbatas dalam segala hal, bodoh, dan mudah ditipu. Dan itulah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang hidup di daerah-daerah terpencil, tidak terkecuali di NTT. Mereka-mereka itulah yang sangat dekat dengan perbudakkan modern dalam bentuk perdagangan orang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa perbudakkan di era modern ini merupakan “perbuatan mengirim orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara menipu korbanya”. Tepat seperti kasus-kasus yang selama ini terjadi di NTT dan juga daerah lainnya. Para pelaku kejahatan perdagangan orang datang dengan iming-iming kehidupan yang lebih layak, menjanjikan upah yang besar, membuat KTP palsu dan cara-cara penipuan lainnya. Lebih dari itu, perbudakkan  juga sama dengan “memperjualbelikan korbannya dan menempatkan manusia pada level sama dengan benda mati yang dapat dibuang kapan saja”. Hal ini persis dengan apa yang terjadi di NTT, dimana adanya traksaksi antara perekrut, pemasok dengan penerima TKI dan menukar mereka dengan benda mati. Kita masih ingat berita di media masa baru-baru ini, ada dua puluhan orang TKI asal NTT “ditukar” dengan mobil oleh oknum di Bandar Udara.

Kasus-kasus perdagangan orang yang merajalela di NTT saat ini membuka mata kita bahwa perbudakkan itu sedang terjadi dalam rumah tangga kita sendiri. Dan para pelakunya adalah oknum-oknum pejabat Negara yang sesungguhnya digaji oleh negara untuk mengurus kehidupan rakyatnya, mereka, termasuk oknum jenderal polisi menjadi bagian dari kebiadaban itu, tetapi malah seperti pagar makan tanaman.
Oleh sebab itu, sekiranya melalui kenyataan pahit ini, kita belajar agar pemerintah bupapti/walikota, gubernur, DPR dan para pimpinan SKPD, sungguh-sungguh hadir sebagai representasi dari Negara untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya, bersama rakyat bekerja keras untuk menumpas para jahanam itu. Pemda tidak hanya sibuk urus IUP tambang yang merusak lingkungan, membeli mobil dinas untuk pejabat, DPRD tidak hanya teriak-teriak untuk naik gaji, tetapi teriak untuk memperjuangkan aspirasi rakyatnya.  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel