Extraordinary Crime



Oleh: Elkana Goro Leba


Pemerhati Masalah Sosial di NTT


Indonesia kembali mengguncangkan media Internasional karena telah mengeksekusi mati empat terpidana mati kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang atau Narkoba. Dunia terguncang karena hukuman mati masih menyisahkan pro dan kontra di dunia internasional, bahkan dalam negeri pun demikian. Indonesia adalah salah satu dari sekitar 80-an Negara di dunia yang mengatur tentang hukuman mati dalam hukum positifnya. Sementara sekitar 115 negara di dunia telah meniadakan hukuman mati karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak hidup seseorang. Dimana kita tahu, Negara Brasil sampai menarik kembali duta besarnya dari Indonesia karena warga Negara mereka dieksekusi mati pada April 2015 lalu. Namun, PPB sebagai organisasi tertinggi di dunia, masih belum secara tegas menolak hukuman mati. PBB sendiri masih menghargai kedaulatan hukum Negara yang bersangkutan.
Di dalam negeri sendiri masih banyak yang tidak setuju terhadap hukuman “tembak” mati di tempat itu. Beberapa argumentasi yang berkembang adalah, karena kuatir ada cacat hukum dalam proses peradilan. Misalnya terpidana tidak boleh didampingi oleh penasehat hukum dan penerjemah – bila itu warga Negara asing. Selain itu, banyak orang yang meyakini bahwa, terdapat beberapa diantara calon ”tertembak mati” itu adalah korban perdagangan orang atau korban “jebakkan batman” para pelaku penyalahgunaan narkoba di level jaringan internasional. Misalnya, Merry Jen - yang ditunda ekseksekusinya pada April 2015 lalu dan Merry Utami – yang juga tertunda eksekusi tahap tiga Juli 2016 ini, terlepas dari apakah ini hanya kalimat-kalimat pembelaan diri dari penasehat hukum mereka saja, informasi yang beredar bahwa kedua perempuan itu adalah korban yang dijebak oleh para gembong narkoba, dengan modus menyuruh mereka untuk “mengantarkan barang titipan” untuk orang lain, sementara mereka tidak tahu apa isi paket yang dimaksud, padahal isinya adalah narkoba. Ketika tiba di pos pemeriksaan di Bandar Udara (Bandara), baru ketahuan bahwa itu adalah barang haram, narkoba. Argumentasi lainnya lagi adalah, tidak ada indikator yang jelas dan terukur, bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba. Namun, apapun argumentasinya, hal yang prinsip, urusan dijebak atau tidak, kembali pada pribadi yang terpidana, bahwa kita sebagai makhluk yang memiliki akal sehat dan pikiran jernih, tidak boleh “membawa kucing dalam karung”. Dan itu juga adalah kedaulatan hukum positif di NKRI.

Koruptor, Teroris, Penjahat Narkoba dan Penjahat Seksual
Salah satu argumentasi logik suatu kejahatan disebut extraordinary crime (kejahatan luar biasa) adalah karena dampak negatifnya yang sangat berbahaya, masif dan luas. Karena itulah Presiden menyerukan, Indonesia harus singsingkan lengan baju dan menabuh genderang untuk perang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat ditingkat bawah, tetapi juga merasuki kehidupan para pejabat publik. Apabila ditilik dari dampak negatif yaqng berbahaya dan luas, kejahatan narkoba bukanlah satu-satunya kejahatan yang luar biasa di negeri ini. Kejahatan korupsi, terorisme, dan kejahatan seksual juga adalah kejahatan yang luar biasa juga biadab, sama dengan kejahatan narkoba. Kebetulan, Indonesia sudah pernah mengeksekusi mati teroris, Tibo Cs. dalam kasus Bom Bali 2 dan Penjahat seksual akan dikebiri. Lantas, bagaimana dengan para koruptor?
Berbicara tentang dampak dari korupsi, semua orang yang berakal budi paham benar bahwa bangsa ini miskin, karena kelakuan korup para penjahat korupsi. Merekalah oknum-oknum pejabat publik yang menjadi tikus-tikus kantor. Jika penjahat narkoba “membunuh” 50 orang setiap hari, dan teroris dapat menewaskan ratusan orang dalam satu kali serangan, lalu pelaku kejahatan seksual meninggalkan dampak buruk bagi psikologi para korbannya, koruptor juga telah membuat rakyat Indonesia hidup miskin. Ada ribuan bahkan jutaan keluarga dan anak-anak Indonesia yang terlantar, miskin, kelaparan, terbelakang mental karena kesulitan ekonomi dan buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan akibat uang Negara yang seharusnya untuk pembangunan, ditilep oleh para koruptor. Jadi, bila demikian halnya, masih pantaskah para penjahat korupsi, tikus-tikus berdasi yang mencuri uang rakyat miliaran bahkan triliun rupiah itu bukan penjahat yang melakukan kejahatan luar biasa?
Pemerintah seringkali menanggapi kasus-kasus narkoba dan terorisme seperti langit hendak runtuh. Para menteri dan DPR ribut, dan pontang-panting kesana-kemari dan dengan mudah dan gampangnya merancang UU Hukuman Kebiri Bagi Para Pelaku Kejahatan Seksual, tetapi adem ayem dalam menghadapi para pencuri uang negara yang membuat anak-anak bangsa ini kehilangan masa depan dan harapan. Oleh sebab itu, sudah saatnya para koruptor ditembak mati seperti pelaku kejahatan narkoba dan terorisme. Karena korupsi, sama dampaknya, bahkan lebih parah dan masif daripada kejahatan seksual, narkoba dan terorisme. Namun, tidak sedikit orang yang mencurigai bahwa oknum-oknum yang ada di eksekutif dan legislatif tidak mau merancang hukuman mati bagi para koruptor karena mereka takut menjadi seperti orang yang menggali kubur sendiri. Sebab, oknum-oknum itu adalah juga calon-calon pencuri uang Negara. Dengan demikian, bila mengeluarkan UU tentang hukuman mati bagi para koruptor, sama halnya dengan menguburkan diri sendiri.

Pro-kontra Soal Efek Jera dari Hukuman Mati
Orang yang kontra atau tidak setuju dengan hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Indonesia sudah beberapa kali menghukum mati para pelaku narkoba dan terorisme, tetapi tetap saja para penjahat narkoba berkeliaran dimana-mana, malah pengguna dan pengedar narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2014, pengguna narkoba ada empat juta lebih, pada tahun berikutnya naik menjadi lima juta lebih. Itulah yang menguatkan para pihak yang kontra terhadap hukuman mati, yakni tidak menimbulkan efek jera sedikitpun. Tetapi sebagai orang yang setuju dengan hukuman mati, terlepas dari penjahat narkoba atau kejahatan luar biasa lainnya, justru saya berpikir berlawanan dengan logika tersebut di atas. Jika pihak yang tidak setuju, mengatakan, bahwa “hukuman mati tidak akan ada efek jera terhadap pelaku, buktinya kejahatan narkoba semakin meningkat”. Saya membalikkan logika itu menjadi, “dengan adanya hukuman mati saja, penjahat narkoba meningkat dan ada dimana-mana, apa lagi tidak ada hukuman mati”. Atau sama halnya dengan, ada agama saja, dunia ini penuh dengan kejahatan, apa lagi kalau tidak ada agama”. Para pelaku yang sudah dijatuhi hukuman mati saja, mereka (salah satunya Fredi Budiman) masih saja secara sembunyi-sembunyi mengendalikan perederan barang haram itu dari balik penjara, apa lagi kalau tidak dijatuhi hukuman mati, mungkin  bukan dengan cara sembunyi-sembunyi lagi, tetapi dengan terang-terangan mengedarkan narkoba dalam penjara. Jadi, hukuman mati adalah cara terbaik untuk mencegah tindak kejahatan luar biasa dan biadab seperti narkoba, terorisme terlebih lagi korupsi. Siapa pun yang berani membawa narkoba, mencuri uang rakyat dan membuat teror di Indonesia, berarti nyawa taruhannya. Itulah pesan penting yang tersampaikan melalui hukuman mati. Artinya darah dibayar darah.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel