Dilema Ujian SIM Berbasis Komputer


 

Elkana Goro Leba
Pemerhati Masalah Sosial di NTT

Pada hakekatnya, Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan tanda bukti yang diberikan oleh Kepolisian bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Karenanya, semua orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib hukumya memiliki SIM yang dikeluarkan oleh Polri. Hal itu sudah di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 77 ayat (1). Berdasarkan UU tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5), persyaratan usia seseorang untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, 20 tahun untuk SIM B1, 21 tahun untuk SIM B2. Sedangkan secara administrative, calon  penerima SIM harus memiliki KTP, mengisi formulir permohonan SIM dan rumusan sidik jari.
Guna mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), harus lulus serangkaian tes yang diselenggarakan oleh Kepolisian. Ujian SIM merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menekan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sebab asumsinya, bila pengemudi sudah memahami rambu-rambu lalu lintas dan mampu mengemudi kendaraan dengan baik dan benar, maka dapat mengurangi resiko pengemudi dari kecelakaan lalu lintas.  Ketika mengikuti ujian SIM, minimal ada dua macam tes, yaitu tes tertulis dan tes praktek atau kini bisa dilakukan menggunakan simulator SIM. Tes tertulis bertujuan untuk menguji sejauh mana pengetahuan calon penerima SIM tentang rambu-rambu, aturan dan norma dalam lalu lintas di jalan raya. Sementara pada bagian praktek, bertujuan untuk menguji kemampuan atau keterampilan calon penerima SIM dalam mengemudikan kendaraan bermotor.  Berhubungan dengan ujian tertulis, saat ini, beberapa daerah sudah menerapkan ujian SIM berbasis Compter (computer based test) bukan ujian berbasis kertas (paper based test). Tes berbasis computer itulah yang menginspirasikan artikel ini berdasarkan cerita seorang bapak tentang pengalamannya dalam mengikuti ujian SIM. Beberapa waktu silam, adalah seorang bapak dari keluarga ekonomi lemah yang umur sekitar 40an tahun mengikuti ujian SIM. Pada prakteknya, sang bapak sangat terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan di juga bisa membaca, menulis dengan baik serta paham rambu-rambu lalu lintas yang di pasang di jalan-jalan, hanya saja dia belum memiliki SIM dan tidak bisa menggunakan computer. Polisi yang bertugas menyuruhnya masuk ke bilik computer ukuran kurang lebih 1,5x1,5 meter untuk mengerjakan soal-soal ujian berbasis computer, dimana dalam bilik tersebut tidak terdapat orang lain selain dia sendiri. Karena sang bapak tidak tahu harus mulai dari mana, pegang alat yang mana untuk memulai, maka dia hanya duduk dan tunggu waktu habis, dan dia keluar dengan tidak mengerjakan apa pun. Seandainya polisi memberikan dia tes berbasis kertas, sang bapak pasti bisa mengerjakan dan mengisi jawaban dengan benar.  Sesampai di luar bilik, oknum polisi yang bertugas bukannya menanyakan dengan sopan dan ramah, mengapa sang bapak tidak mengerjakan soal, malah oknum tersbut membentaknya karena tidak mengerjakan soal. Dan mengatakan “Kau tidak boleh urus SIM!!!”. Menyebalkan dan memalukan bukan? Oknum polisi yang seperti ini yang perlu mentalnya direvolusi, agar slogan “polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat”, benar-benar teraplikasikan dengan baik. Seharusnya, mereka bukan malah marah-marah dan membentak orang, tetapi mencarikan akar persoalan mengapa sang bapak tidak bisa mengerjakan soal dan mencarikan jalan keluar terbaik.
Kita bisa membayangkan, seseorang yang sama sekali tidak paham dan tidak bisa menggunakan computer dan internet, tidak mengenal mana monitor, CPU, mana mouse, mana keyboard baru disuruh mengisi soal berbasis computer. Di sisi lain, kepolisian sedang mengikuti “tren” perkembangan teknologi informasi modern, tetapi pada saat yang sama pula, sedang terbentur dengan keadaan sebaliknya. Ini benar-benar keadaan yang dilematis bukan?

Keadaan Dilematis: Teori Generasi
Masyarakat yang mengurus SIM, berasal dari latar belakang ekonomi, pendidikan dan usia yang berbeda-beda. Menurut Teori Generasi (Generation Theory), terdapat  beberapa generasi yang hidup saat ini, generasi pertama yang lahir setelah perang dunia II, disebut dengan “generasi Baby Boomers”. Mereka adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1946-1964. Di Indonesia, sebagian besar generasi ini belum mampu menggunakan computer dan internet dengan baik, tetapi dari sisi kehidupan social, orang-orang ini sangat adaptif dan mengedepankan kekeluargaan dan gotong-royong dalam pergaulan. Generasi kedua adalah “generasi X” yaitu mereka yang lahir antara tahun 1965-1980. Periode ini merupakan awal berkembangnya  teknologi seperti personal Compter (PC), televisi dan internet tetapi belum secanggih sekarang. Di Indonesia, sebagian generasi ini, sama seperti generasi Baby Boomers, belum mampu mengoperasikan teknologi dengan baik.  Berikutnya “generasi Y”. Generasi ini juga disebut dengan generasi Millenium. Itulah mereka yang lahir antara tahun 1981-1994. Di Indonesia, khususnya masyarakat perkotaan, generasi millennium sudah sangat akrab dengan teknologi computer, TV, internet dan sebagainya tetapi masyarakat pedesaan sebaliknya. Dua generasi berikutnya lagi, masing-masing adalah “generasi Z” juga sering disebut dengan “Generasi Digital”, yakni orang-orang yang lahir antara tahun 1995-2010 dan “generasi Alpha”, mereka yang lahir antara tahun 2011-2020. Dua generasi ini sudah hidup dan selalu bergaul dengan teknologi dalam keseharian mereka. Tetapi semuanya itu tergantung dari kondisi ekonomi dan kesejahteraan social keluarga yang bersangkutan. Misalnya, generasi Z dan generasi Alpha di Indonesia yang berasal dari ekonomi lemah dan hidup di pelosok desa, belum tentu paham benar dan mampu menggunakan tekonologi informasi dengan baik.
Berdasarkan teori generasi di atas, menunjukkan kepada kita bahwa ada suatu kondisi dimana kita tidak boleh “memaksakan kehendak”, termasuk hal-hal yang berbasis teknologi informasi.  Ada hal-hal yang kita dapat lakukan, tetapi orang lain tidak dapat melakukannya termasuk ujian SIM berbasis IT. Kepolisian tidak perlu paksa untuk menggunakan ujian berbasis computer terhadap orang-orang yang lahir pada era 1946-1980 dan atau orang-orang dari kalangan ekonomi lemah dan yang tinggal di pedesaan seperti sang bapak yang ceritakan pengalaman tersebut di atas.
Oleh sebab itu, kepolisian harus dengan bijaksana mengenali, memahami dan mengarahkan masyarakat yang belum mampu mengoperasikan computer untuk mengikuti tes berbasis kertas (paper based test). Sebab, masyarakat yang bisa mengemudikan kendaraan belum tentu bisa membaca dan menulis serta dapat menggunakan computer. Selain itu, oknum-oknum polisi perlu bersikap lebih ramah dan santun terhadap masyarakat, agar slogan “polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat”, tidak hanya kalimat yang nihil praktek.




Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel