Anggota Dewan Dan Sumur Bor


Iklan di layar kaca tentang “sekarang sumber air su dekat” sudah melambungkan nama NTT ke kancah nasional, bahkan internasional sekaligus bencana “buly-bulian” yang melahirkan berbagai kesan miris bagi NTT, seperti “NTT kering, gersang, miskin, korup, terbelakang”, kira-kira itu kesan orang di luar NTT ketika dengar nama propinsi yang dahulu bernama “Sunda Kecil” (masa penjajahan Belanda) dan sudah berdiri sejak tahun 1958 ini. Ucapan-ucapan seperti itu akan sangat sering terdengar bagi orang-orang yang merantau di luar NTT. Apa mau dikata, memang benar adanya, meskipun tidak semua daerah seperti itu. Faktanya, daerah lain kekurangan air, daerah lain ada air, namun kekurangan air bersih. Jadi, sama saja, semua daerah “kekurangan air”, bahkan kupang yang sudah Kota pun, kekurangan air bersih, sampai walikota “jualan” air hingga ke negeri China. Berharap ada tindak lanjut, tidak hanya berakhir pada cerita ibarat pelancong yang mencari kesenangan diri. Apapun isu miring tentang NTT, biar sajalah orang mau berkata apa, berdoa semoga pemerintah perhatikan daerah ini. Ternyata benar, ketika membaca publikasi beberapa media, ada proyek sumur bor untuk setiap kabupaten yang kekurangan air. Mendengar itu, seketika harapan saya seperti menjadi sebuah kenyataan. Alih-alih bersukacita, beberapa hari kemudian, harapan itu mulai terusik, karena  setelah membaca berita dengan judul “DPRD Bakurampas sumur bor”, harapan saya menjadi sirna seketika. Sebab seperti biasa, kalau mereka, oknum-oknum yang kadang-kadang gelap mata ketika lihat rupih ini ada dalam sebuah proyek, itu artinya, bencana hebat baru saja dimulai.  Saya selalu pesimis dengan orang-orang itu, sebab proyek itu pasti akan menjadi “bulan-bulanan” para angota dewan itu. Ternyata faktanya tepat seperti yang saya khawatirkan. Sumur bor “dipolitisir”. Oh sial! Pasti ini soal uang dan nama baik! Bagaimana tidak, Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam rapat Komisi IV sebagai mitra Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTT  bahkan di Badan Anggaran bersama TAPD sudah mengambil kebijakan untuk kepentingan asas pemerataan. Disebutkan, kesepakatan tersebut, yakni setiap kabupaten dibagi rata sebanyak dua buah sumur bor. Tetapi ketika dieksekusi, anggota dewan “bakurampas” proyek itu, sehingga dari 22 kabupaten/kota, ternyata ada tujuh kabupaten yang tidak mendapat satu sumur pun. Padahal ada tiga daerah yang mendapat tujuh dan delapan buah sumur bor (Timor Express 07 April 2016). Fakta lainnya dari permainan dewan yang “pintar” itu, di Kabupaten Nagekeo misalnya. Betapa tidak, dari delapan buah sumur bor, hanya terbagi dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Aesesa (6 buah) dan Aesesa Selatan (2 buah). (Timeks 15 April 2016). Lagi-lagi ada “bagi-bagi kue” di sana. Kalau begini mental para wakil kita, masih pantaskah ini dikatakan sebuah kewarasan? Bicara sampai mulut berbusa soal pemerataan tetapi muka sendiri tidak bisa bercermin. Sungguh-sungguh rakyat NTT malang karena telah mengantarkan mereka ke “kursi malas” itu.


Kepentingan Diri
Entah mengapa, ketika menyelesaikan artikel ini, saya teringat pada mendiang Adam Smith, karena pernyataannya tentang teori kepentingan diri, dalam bukunya “The Wealth of Nations” katanya dalam sebuah analogi kurang lebih seperti ini, “Kita tidak hidup dari belas kasihan penjual roti, melainkan karena kecintaaan penjual roti itulah terhadap dirinya sendiri”. Kira-kira maksud pernyataan tersebut begini, “penjual roti memproduksi roti-rotinya untuk dijual, bukanlah karena belas kasih atau kasih sayangnya kepada kita, tetapi karena kecintaan penjual roti tersebut kepada dirinya sendiri supaya dia dapat memenuhi kepentingan dirinya”. Apa hubungan dengan proyek sumur bor di NTT? Sudah dengan jelas, bahwa proyek sumur bor diciptakan, bukan karena anggota dewan itu prihatin terhadap masyarakat yang berjalan kaki berkilo-kilo meter hanya untuk mencari air minum, tetapi agar mereka mendapat “kue” dari proyek itu. Kue itu macam-macam wujudnya. Pertama, sumur bor menjadi ajang bagi mereka untuk “mencari muka” kepada pemilih (voters) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Meskipun ini bukan tahun politik pemilihan legislative, minimal dengan proyek sumur bor itu mereka dapat dengan bangga menepuk dada dan berkata, “ini loh, hasil kerja gue perjuangkan aspirasi kalian!”. Dengan demikian, bisa saja ada harapan terselubung untuk menebar pesona agar terpilih kembali pada periode berikutnya. Siapa yang tidak tahu permainan otak para anggota dewan itu, karena itu sudah hal biasa. Kedua, wujud kue yang saya sebut di atas adalah “ada rupiah di sana”. Ini adalah cara kuno yang sering dipertontonkan oleh mereka-mereka ini. Yang namanya proyek, tidak bisa dipisahkan dengan uang. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, pembaca sudah tahu apa yang saya ingin sampaikan soal wujud kue yang kedua ini. Dengan demikian, maka adanya penyebaran sumur bor yang tidak merata  itu, sudah terang benderang adanya “pertarungan” kepentingan diri diantara politikus-politikus yang katanya wakili rakyat dari setiap kabupaten itu.

Malangnya Nasibmu NTT ku!
Sungguh malang daerah ini! Kemalangan itu tercatat bahwa NTT propinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Terkorup kedua setelah Sumatra Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ke empat setelah Papua, Papua Barat dan Sulawesi Barat. NTT juga menjadi surge bagi para penjual manusia. Mungkin karena orang di Pelosok NTT mudah ditipu. Memilih para wakil untuk memperjuangkan aspirasi ke pusat juga mereka hanya menjadi “Calo Freeport”, agen miras dan penari erotis “gigolo” di sana. Kapan NTT berhenti dibuly kalau oknum jaksa, oknum walikota dan bupati, kepala dinas, kepala sekolah, wakil rakyat hanya meperjuangkan kepentingan diri? Kita hanya bisa mendoakan, NTT- Nanti Tuhan Tolong!
Meskipun demikian, kita boleh dikhianati, dikibuli, ditipu oleh mereka yang berkuasa, tetapi semangat untuk merubah diri menjadi lebih baik adalah satu-sataunya jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tugas kita terutama para pemuda penerus bangsa adalah melihat, mengamati, bertanya tentang semua perilku buruk para pejabat di daerah ini, sehingga mengantarkan kita ke sebuah keputusan, agar ketika pilkada dan pileg tiba, jangan lagi memilih orang-orang yang hanya “menjual roti” hanya karena kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat NTT. Tanggung jawab itu, ada di pundak para pemuda dan pemudi di NTT di mana pun berada. Para Pemuda tidak boleh terjebak oleh arus hedonisme, individualistic yang berlebihan dan kenyamanan semu yang diciptakan oleh para koruptor. Pemuda harus kritis, inovasi dan mengawal pembangunan di NTT. Agar tikus-tikus berdasi yang selama ini berseliweran di atas APBD, ketakutan dan hidup mereka segera berakhir pada api yang kekal. Keluar dari zona nyaman semu ini, karena mujizat tidak akan ada pada zona nyaman (Putri Indonesia, 2016). Semoga!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel