Negara Rimba


Tahun baru, harapan baru, tetapi masih cerita lama. Setidaknya dua peristiwa unik di bulan pertama tahun ini yang membuat para aktivis kejahatan harus mengelus dada adalah, intimidasi terhadap polisi yang menyita minuman keras milik HH di Kupang NTT (banyak media sebut HH sebagai “bandar Miras”), yang berujung pada dikembalikannya miras yang telah disita dan pencopotan Kapolda NTT dari jabatannya (opini media). Ironi lainnya adalah pernyataan hakim pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan dalam keputusan yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada tersangka pembakar hutan di Palembang dan Riau, “bakar hutan tidak melanggar aturan, kan masih bisa ditamani lagi”. Analogi sederhana dari kedua fakta di atas seperti ini: “Kalau mau jual miras, bebas saja, kalau disita polisi, ancam saja polisinya, nanti dikembalikan. Kalau kita bakar rumah orang, silahkan, karena dia masih bisa bangun rumah lagi. Sungguh-sungguh sebuah ironi bodoh terencana yang lagi-lagi dipamerkan oleh para penegak hukum dan pejabat publik di negeri ini. siapa yang berkuasa, dia kuat. Siapa kuat dia menang, siapa menang, dia kaya. Tidak salah kalau negara ini seperti “negara rimba”.
Kembali kepada konteks mengapa penjualan miras dilarang, karena miras memabukkan dan dapat berujung pada perbuatan menyimpang yang mengganggu ketertiban umum. Salah satu fakta, baru saja terjadi di Kecamatan Raijua, dimana salah seorang pemuda ditikam dibagian perut akibat pelaku mabuk minuman keras. Pertanyaannya, apakah penjualan miras yang berijin itu tidak memabukkan? Semua tahu jawabannya. Dengan demikian, maka penjualan miras berijin atau tidak, itu hanya sebuah ilusi bisnis yang dibuat oleh para bandar miras seperti HH dan koleganya. Bertautan dengan pembakaran hutan, yang terpenting dari penegakkan hukum lingkungan hidup adalah kebakaran atau pembakaran  hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak kerusakkan lingkungan. Bukan seperti pernyataan hakim, hutan yang terbakar, bisa ditanami lagi, tetapi soal pencemaran lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Kebakaran itu, tidak hanya memusnahkan ekosistem, tetapi juga kabut asap yang ditimbulkannya dapat merusak kehidupan. Selain itu, kebakaran hutan itu mempertaruhkan nama baik negara dikancah internasional. Namun, ironinya logika hakim terbalik.

Pengadilan atau Penzaliman?
Pengadilan, seharusnya sejalan dengan namanya, yaitu tempat mencari keadilan tanpa membedakan kaum abangan, santri dan priyayi. Tidak memandang status sosial, suku, ras dan agama. Namun, sayangnya, kini pengadilan itu ibarat tempat penzaliman bagi orang kecil dan kaum abangan. Maka genaplah realitas “hukum di Indonesia itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas”.  Kalau mencoba mengulas balik kejadian yang telah lalu, bagaimana Nenek Minah yang iseng memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Dibui 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Mbah Harso Taruno (65) dipenjara hanya karena persoalan sepele. Menyingkirkan kayu yang menutup lokasi ladangnya. Kayu tersebut melintang dan Mbah Harso tidak tahu siapa yang menebang, karena tidak kuat memikul Mbah Harso lalu memotong balok kayu menjadi tiga bagian dan diletakkan di pinggir ladang. Lain lagi dengan nenek Asyani, terdakwa tuduhan pencurian kayu jati milik Perhutani di Situbondo divonis hukuman 1 tahun dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan dengan percobaan 15 bulan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur.  Pasangan kakek Anjo Lasim (70) dan nenek Jamilu Nani (75), warga Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten dituduh mencuri 6 batang bambu. Kakek nenek itu pun dituntut 3 bulan penjara. Ironi hukum lainnya, nenek Rasminah harus mendekam di penjara selama 4 bulan 10 hari karena dituduh oleh majikannya mencuri sup buntut dan juga 6 buah piring. Seorang Kakek kuli pasir di Probolinggo, Jawa Timur harus dipenjara selama 2 tahun dan denda Rp 2 miliar atau subsider 1 bulan kurungan. Kejadian itu, menerangkan kepada kita bahwa keadilan hanyalah angan-angan bagi kaum lemah. Pancasila-sila kelima-hanyalah hafalan kuno yang tidak bermakna. Pejabat yang dipenjara bisa berlenggang-lenggong kemana pun mereka ingin pergi. Bangun salon dan spa di tahanan, makan di restoran mewah seperti Gayus Tambunan. Sungguh-sungguh UUD sudah berubah menjadi Ujung-Ujungnya Duit oleh para pemburu rente dan orang-orang tamak di negeri ini. Seakan tidak berhati nurani akibat kegelapan duniawi. Masihkah mereka nyogok sampai di pintu neraka? Entahlah!!!
Masih adakah Harapan?
Saya terkesan dengan kalimat-kalimat penguatan dari pendeta Paulus Lee di GKI Gejayan Yogyakarta, “kalau anda punya harapan dan komitmen yang baru di tahun 2016 ini, langkah pertama yang anda harus lakukan adalah ubahlah kebiasaan-kebiasaan lama anda yang tidak sesuai dengan harapan baru anda. Ubahlah cara pandang anda sesuai dengan komitmen dan harapan itu. Karena kebiasaan baik, dapat merubah perilaku buruk”. Kita sedang berharap akan peneggakan hukum di negeri ini ada perubahan ke arah yang lebih baik, namun fakta jauh terpanggang dari harapan. Artinya, ada harapan baru, tetapi tidak diikuti oleh kebiasaan yang baik. Jadi mustahil terjadi perubahan. Para penguasa hanya melakoni cerita lama yang terus berulang. Keadilan hukum tidak lebih dari retorika politikus yang bersilat lidah guna meninabobokan rakyat jelata dan semua demi uang dan materi yang fana. Dengan demikian, maka selama rupiah dan koncoisme masih menginjak-injak kewibawaan hukum, pesimistis akan supremasi hukum adalah wajar. Indonesia akan seperti “negara rimba”, siapa yang kuat, dia menang. Siapa yang dekat dengan kekuasaan dan uang dia  kaya raya”. Kaum lemah semakin ditindis oleh mereka yang kuat dan berkuasa. Revolusi mental menjadi harapan baru, tetapi kalau diantara para wakil kita di Senayan masih menjadi bandar miras, pejabat publik berburu rente, dan penegak hukum di negeri ini masih banyak yang tamak, maka slogan revolusi mental sia-sia belaka. Oleh karenanya, sekalipun hari menjadi minggu, bulan berevolusi menjadi tahun, abad berganti abad, harapan tetaplah harapan. Orang kaya membangun surganya sendiri, orang seperti Gayus Tambunan jalan-jalan ke Bali walau sedang di penjara, Arthalyta Suryani penghuni rutan Pondok Bambu Jakarta Timur  diperlakukan istimewa dalam ruang tahanan “VIP”, Novanto dan Reza Chalid hepi-hepi main golf dan naik private jet, namun orang miskin di TTS, TTU dan daerah lainnya tetap jalan kaki berkilo-kilo meter hanya untuk mencari air minum. Itulah sebuah ironi di “negara rimba”.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel