Sumpah Pemuda: Tantangan Bagi Pemuda di NTT



Sumpah pemuda yang digelorakan para pendahulu kita pada tanggal 28 Oktober 87 tahun silam merupakan gerakkan persatuan dan kesatuan membela tanah air dan bangsa yang tak lekang oleh waktu. Semangat itulah yang membawa bangsa ini bebas dari kolonialisme. Kini tugas kita bukan lagi mengusir penjajah, tetapi membangun kembali bangsa ini dari puing-puing peninggalan para penjajah. NTT sebagai bagian integral dari NKRI masih masih terlilit kemelut yang memprihatinkan. Daerah yang berada di garda terdepan NKRI. Karena itu, NTT menjadi salah satu daerah “4T” (Terluar, Terpencil dan Terdepan, Tertinggal), Kita tertinggal dalam banyak hal, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Satu kenyataan yang harus dihadapi pemuda NTT kekinian adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT tahun 2013, berada urutan ke-31 dari 34 Propinsi di Indonesia dengan angka indeks 68.77. Pendidikan yang bermutu tinggi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas SDM, sebab pendidikan adalah suatu proses humanisasi. Kondisi pembangunan bidang pendidikan di NTT, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) masih rendah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS juga indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah terhadap fasilitas pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Publikasi BPS tentang APS di NTT (2013), APS anak usia 7-12 tahun (SD) 97,34%, 13-15 tahun (SMP) 89,43%, 16-18 tahun (SMA) 64,81%, 19-24 tahun (Perguruan Tinggi-PT) 22,88%. Bila melihat lebih detail antara SD sampai PT ternyata ada kesenjangan. APS SD sampai SMA belum terlalu telihat kesenjangan, tetapi angka partisipasi sekolah antara SMA dan PT, ternyata ada gap yang sangat jauh. Dimana SMA 64,81% dan PT 22,88%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang tamat SMA cenderung tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi sehingga angka partisipasi menjadi menurun. 
Beberapa diantara banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang berdampak pada kualitas SDM yang rendah adalah belum tersedianya Gedung Sekolah di Pedesaan dan penyebaran guru yang tidak merata. Bila sekolah di kota sedang berbicara tentang komputer, perpustakaan dan buku serta gedung sekolah yang rubuh. Tetapi di pedesaan masih berbicara tentang, dimana gedung sekolahnya. Anak-anak di pedesaan yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus merantau jauh dari orangtuanya ke kota yang mempunyai sekolah SMP dan SMA/SMK. Kita dapat membayangkan resikonya  kalau anak-anak yang umur 13-15 tahun (usia SMP) harus merantau jauh dari orangtuanya, apakah secara mental mereka siap untuk hidup di kota dengan segala carut-marutnya? Selain itu, anak-anak ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu orangtuanya untuk mencari nafkah. Bila mereka pergi, bagaimana dengan tugas  dan tanggung jawab itu? Karena jika gedung sekolah ada di daerah mereka, maka ketika pulang sekolah mereka bisa membantu orangtua. Keadaan yang demikian, membuat anak-anak ini putus asa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sama halnya dengan menutup kesempatan bagi anak-anak di pedesaan untuk bersekolah. Bila gedung sekolah sudah tersedia, pergumulan berikutnya adalah kekurangan sarana dan prasarana lainnya, seperti perpustakaan, buku, alat-alat peraga yang digunakan dalam KBM hingga pada kekurangan guru. Di kota Kupang banyak sekolah yang berkelebihan guru, dan bingung mengatur jadwal siapa yang harus mengajar karena satu mata pelajaran saja bisa 4-5 guru, tetapi pada saat yang sama, di desa-desa  sedang bingung gurunya darimana. Sebab itu, maka guru di pedesaan harus bermultidisiplin dalam hal mengajar. Bagaimana mutu pendidikan di daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain bila itu yang terjadi.

Oknum Pemimpin yang Korup
Perilaku korup oknum pemimpin menjadi bagian dari masalah di atas. Di sana-sini terjadi korupsi, perdagangan manusia merajalela, politik pilkada yang carut-marut, pembangunan infrastuktur jalan yang bangun hari ini, besok berlubang adalah produk masa lalu dan masa kini yang sedang menjerat pemuda di NTT. Bagaimana tidak, bila pengadaan buku dan dana untuk pembangunan gedung sekolah dikorupsi dan dipangkas kesana-kemari. Tunjangan kesejahteraan guru sunat sini-sana. Pendidikan yang sejatinya jauh dari hiruk-pikuk politik, namun kenyataan tidak demikian. Politik di daerah ini identik dengan politik “dagang sapi”, “sunat-menyunat jabatan”. Siapa yang mendukung pemenang kepala daerah, akan menuai hasil yang baik, tetapi siapa yang tidak mendukungnya akan menuai badai. Ini akan menjadi dilema bagi mereka yang gila jabatan. Maka bersikap netral salah, dukung si A salah, dukung si B salah. Dengan demikian, maka penempatan kepala dinas dan kepala sekolah tidak berdasarkan “merit system (menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai keahliannya)”, tetapi pengangkatan kepala sekolah lebih bernuansa politis dibandingkan kepentingan pendidikan.
Pemuda Jangan Apatis
Era demokrasi adalah wadah yang memberikan peluang kepada semua orang untuk menyampaikan aspirasi dalam batasan-batasan nilai dan norma yang berlaku. Paham demokrasi, memungkinkan orang yang kritis untuk mengkritik hal-hal terjadi di luar aturan dan norma. Sikap apatis di era demokrasi ini adalah sebuah kegagalan generasi. Berkaca dari fenomena selama ini, pemuda dan mahasiswa di NTT masih terkesan apatis. Organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus belum menunjukkan identitas pemuda sebagai agen of change. Mungkin bukan tidak kritis, tetapi jiwa kritis itu masih sebatas wacana di mimbar organisasi. Tidak berani keluar untuk bersuara terhadap ketidakadilan. Meskipun ada yang berani keluar, tetapi masih segelintir orang. Ketika penegak hukum diam menenggelamkan kasus penjualan manusia, entah tidak tahu atau tidak mau tahu, pemuda di NTT juga bungkam. Ketika tanah di NTT digaruk oleh pengusaha tambang, para pemuda masa bodoh. Tidak berniat memprovokasi, organisasi mahasiswa di NTT jauh berbeda dengan organisasi mahasiswa di Sulawesi dan pulau Jawa. Jiwa kritis mereka tidak hanya berkoar di mimbar organisasi, tetapi pemudalah yang paling getol untuk melakukan demo dan unjuk rasa, di media masa dan media sosial. Oleh karena itu, saat ini mari kita gelorakan kembali semangat sumpah pemuda bukan untuk melawan kolonialisme bangsa asing, tetapi kolonialisme bangsa sendiri. Mungkin ini sulit, sebagaimana Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah, karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri”. Bung Karno tahu, bahwa kita akan melawan bangsa sendiri. Merekalah Koruptor, penjual manusia, dewan “siluman bersama proyeknya”, adalah gempuran kita bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan generasi. Maka dari itu pemuda dan mahasiswa di NTT adalah corong untuk menyampaikan aspirasi, melawan ketidakadilan dan menumpas para penjahat dan tikus-tikus berdasi di daerah ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel