Listrik Pintar Katanya




Kebijakan PT. Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang mewajibkan para pelanggannya hijrah dari meteran pasca bayar ke pra bayar telah menjadi buah bibir. Awalnya, PLN menyediakan dua opsi kepada pelanggan, yaitu meteran pasca bayar dan pra bayar. Pertama-tama meteran pulsa (prabayar) diluncurkan, PLN datang dengan segala “modus” pamungkas nan merayu para pelanggan, bahwa meteran pulsa adalah pilihan yang paling rasional karena pelanggan dapat mengontrol pemakaian listrik dan juga lebih hemat dibanding meteran pasca bayar. Setelah pelanggannya “jinak”, PLN mulai sedikit main “kasar”, yakni mewajibkan pelanggan baru dan pelanggan yang ingin menaikan daya harus dan wajib menggunakan meteran pra bayar atau listrik pintar, katanya. Sedikit demi sedikit, PLN bukan lagi kasar tetapi bertindak “otoriter”, dengan memaksa semua pelanggan lama dan baru migrasi ke listrik pintar tersebut. Kebijakan ini membuat PLN bertindak tidak wajar kepada siapa pun yang tidak setuju. Tindakan tak wajar itu mulai dari penggantian meteran secara paksa hingga pemblokiran rekening listrik. Namun, akhir-akhir ini masyarakat atau para pelanggan PLN menjadi resah dan tidak nyaman dengan kelakuan PLN yang acapkali melanggar privasi pelanggan dengan melompat pagar dan berlaku semena-mena untuk mengganti meteran pelanggan seperti yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya. Hal ini semakin bombastis setelah adanya kritik pedas Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang mencium adanya mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sekaligus memonopoli penyediaan listrik di negeri ini. Sesungguhnya, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan PLN melalui meteran pulsa –listrik pintar katanya – itu sudah lama terpendam, ibarat bom, yang bila ada pemicunya, akan meledak. Pernyataan Menteri Rizal seperti pemicu detonator bom itu dan kini meledak.
Monopoli Pelayanan: Listrik Pintar atau Bodoh
Kisah berikut saya percaya bahwa banyak orang yang nasib sama seperti kisah saya di bawah ini. Saya baru saja hijrah ke Meteran Pulsa atau Listrik Pintar kata PLN. Hari pertama terpasang dengan Pulsa 100 ribu (entah kWh-nya berapa, saya kurang mengerti). Selama seminggu, pulsa 100 ribu itu sudah ludes. Hari Jumat isi, Jumat berikutnya harus ini lagi karena tersisa 55 rupiah. Padahal Biaya listrik pada penggunaan meteran sebelumnya  (mungkin) “Listrik Bodoh”, dalam sebulan paling banyak biaya listrik hanya 220 ribu rupiah saya bayar. Tetapi dengan meteran pulsa saya harus bayar dua kali lipat dari itu (kurang lebih 400 ribu per bulan). Berangkat dari kenyataan dan mungkin kurang kepahaman saya tentang kata “listrik Pintar” itu, dengan segala penyesalan, saya barus bilang bahwa, ini adalah kenyataan Listrik Pintar ala PLN yang membodohi pelanggan. Kenyataan ini sangat tidak wajar, tetapi tidak bisa dihindari, karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang memonopoli pelayanan kelistrikan di negeri ini.
Sedikit meminjam istilah ekonomi, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan / atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. PLN pun berada dalam posisi yang demikian. PLN adalah satu-satunya penyedia (pelaku usaha tunggal) listrik di negeri ini. Hampir sama sekali tidak ada pesaing. Karena itu, masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain PLN. Apapun kebijakannya, masyarakat sulit menolak. Dalam bidang ekonomi, salah satu dampak negatif dari praktek monopoli ini adalah “pelayanan yang buruk”. Hal ini karena tidak ada pesaing, sehingga tidak mempunyai nilai inovasi dalam pelayanan. Selain itu, perusahaan monopoli dapat bertindak semena-mena, mengatur segalanya, seperti menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Dan itulah yang terjadi terhadap para pelanggan PLN. Listrik padam 12 jam, meteran dibongkar paksa, rekening listrik diblokir, privasi pelanggan dilanggar karena para petugas melompat pagar karena pemilik tidak di rumah pun, pelanggan masih tetap setia tak tergantikan tetapi sesungguhnya pelanggan berada dalam ketidakpuasan, namun apa mau dikata, tidak ada pilihan lain selain PLN. Beda halnya dengan perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Pelanggan bebas memilih provider Telkomsel, Indosat, Telkom, Tri, XL-Axiata, Axis dan lain sebagainya. Perusahaan perbankan juga demikian, dari BUMN hingga BUMS. Jadi, masyarakat mempunyai pilihan yang bervariasi. Tidak puas dengan pelayanan satu perusahaan, bisa pindah ke perusahaan yang lain. Persaingan ini juga melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap pelanggan dan tidak “otoriter”. Bampak buruk lainnya akibat monopoli PLN adalah kebutuhan listrik masyarakat belum terpenuhi. Pemadaman listrik secara bergilir yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kota Kupang dan sekitarnya membuktikan PLN tidak berinovasi dalam pelayanan. Sekali lagi, ini sebabkan oleh karena tidak ada pesaing “bisnis” atau “monopoli” pelayanan. Usia Mesin pembangkit pun menjadi kambing hitam. Dari dulu hingga sekarang, itu menjadi alasan klasik PLN untuk mengelabui pelanggan. Mau meteran pasca bayar atau pra bayar semuanya sama, listrik juga padam.

Warga Negara Punya Pilihan yang Rasional
Negara yang hadir melalui PLN seharusnya tidak boleh memaksa pelanggan wajib gunakan meteran listrik. YLKI pun berpendapat bahwa PLN tidak seharusnya memaksa pelanggan. Sebab warga negara mempunyai kebebasan dan hak untuk memilih salah satu dari produk PLN, yang mana dalam hal ini meteran pra bayar atau pasca bayar. Semua orang mempunyai kehendak bebas untuk memilih sepenjang pilihan itu tidak mengganggu privasi orang lain. Teori pilihan rasional berasumsi bahwa, seseorang memiliki kecenderungan (hak untuk) memilih di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Menurut Harold J. Laski PLN yang mewakili negara, hadir untuk menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal dan manfaat BUMN (PLN) guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga negara.
Oleh sebab itu, seharusnya yang dilakukan PLN bukan hanya memaksa pelanggan untuk hijrah ke meteran pra bayar hanya dengan jaminan hemat pemakaian listrik, tetapi juga menjamin bahwa tidak ada pemadaman listrik. Misalnya, menggunakan meteran pulsa, tidak akan ada lagi pemadaman listrik. Maka pelanggan sebagai pemilih yang rasional, tanpa dipaksa pun pasti memilih untuk menggunakan meteran pulsa. Karena selain hemat  (kata PLN) juga listrik tidak padam. Tetapi justru PLN memberikan pilihan yang tidak rasional dan bahkan memaksa orang untuk pindah padahal tetap berada dalam situasi yang sama. Apa gunanya? Karena itu, maka yang harus dilakukan PLN adalah menawarkan pilihan yang lebih rasional kepada pelanggan, bukan justru melakukan pemaksaan padahal pelayanan tetap sama buruknya. Listrik yang katanya pintar tetapi kenyataannya membodohi.









Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel