Konspirasi Jahat Membunuh KPK




Menengok sejarah penyelamatan uang negara di Indonesia, telah banyak lembaga sejenis KPK yang dibentuk. Misalnya, Operasi Militer di tahun 1957, Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) tahun 2005. Namun, fakta membuktikan, itu tidak mampu menumpas koruptor. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2003 lalu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi momok bagi para pencuri uang negara di negeri ini. KPK seperti kucing yang siap menerkam tikus-tikus kantor itu. Karena itu, para tikus ini pun tidak henti-hentinya ingin meracuni sang kucing dengan berbagai jurus mematikan agar mereka bebas berkeliaran untuk merampok hak generasi-generasi bangsa ini. Di sisi lain, kehadiran KPK tidak lain, tidak bukan sebagai tanda ketidakmampuan Kepolisian dan kejaksaan agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, ini juga bukti bahwa kedua lembaga besar negara ini tidak dapat dipercayai untuk menangkap maling-maling itu, karena mereka juga banyak yang nyolong. Istilahnya, masak maling teriak maling! setidaknya Beberapa koruptor kelas kakap yang diboyong KPK ke penjara, misalnya, 50 anggota DPR, 6 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, 8 Gubernur, 1 Gubernur Bank Indonesia, 5 Wakil Gubernur, 29 Walikota dan Bupati, 7 Komisioner KPU,  Komisi Yudisial dan Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4 Hakim, 3 Jaksa di Kejaksaan Agung, 4 Duta Besar dan 4 Konsulat Jenderal, seratus lebih pejabat pemerintah eselon I &II, 85 CEO, pemimpin perusahaan milik negara (BUMN) dan pihak swasta yang terlibat korupsi. 
Namun, KPK Nasib lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi satu-satunya lembaga harapan masyarakat Indonesia dan para aktivis korupsi yang berjuang menyelamatkan uang negara dari grogotan tikus-tikus kantor kini bagai telur di ujung tanduk. Bagaimana tidak, RUU KPK yang diinsiasi oleh partai-partai “konglomerat” di DPR bagai konpirasi jahat yang akan membunuh KPK secara perlahan dan pasti. Konspirasi jahat ini nampak dalam beberapa poin RUU KPK. Antara lain: pertama: Pembubaran KPK 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan (Pasal 5). Ini adalah pembunuhan berencana yang dilancarkan DPR terhadap KPK. Salah satu alasan DPR adalah karena KPK adalah lembaga ad hock (sementara). Sepertinya ada kekeliruan yang perlu diluruskan dari para legislator itu tentang KPK sebagai lembaga ad hock yang artinya “sementara”. Arti kata “ad hock”, bukanlah “sementara” tetapi “maksud atau tujuan tertentu”. Jika KPK lembaga dibentuk untuk sementara, bukan lembaga ad hock namanya, melainkan lembaga “ad interim yang artinya “maksud atau tujuan tertentu”. Hal ini dapat dilihat dalam Black's Law Dictionary, ad hoc artinya: formed for a particular purpose (Latin). Sedang ad interim artinya: in the meantime, temporarily (Latin).  Jadi, istilah ad hoc yang dipahami publik termasuk senator di senayan itu kurang tepat untuk disandangkan kepada KPK. Oleh karena itu, KPK dibentuk bukan sebagai lembaga sementara (ad hock), melainkan untuk tujuan atau maksud tertentu (ad interim) yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Karena KPK adalah untuk mencegah korupsi, maka sekalipun Indonesia bersih dari korupsi, KPK tetap masih dibutuhkan. Sebab itu, tidak ada alasan untuk membubarkannya. Berkaca pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Hong Kong yang bernama  Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC)”. Lembaga ini didirikan sejak tahun 1974 dan masih eksis hingga kini. ICAC sukses membuat Hongkok bersih dari korupsi. Selain itu, seharusnya bukan KPK justru dibubarkan tetapi memasukkannya dalam konstitusi (UUD), seperti Singapura (CPIB) yang dibentuk tahun 1952, KPK Malaysia (MACC) yang dibentuk tahun 1967 dan KPK Argentina (1999). Kedua, KPK harus minta izin pengadilan sebelum menyadap calon koruptor (Pasal 14 Ayat (1) huruf (a)). Selama ini, penyadapan adalah senjata ampuh KPK. Ini membuat KPK bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membuat para koruptor tidak bisa berkutik. Misalnya, OTT terhadap Akil Muchtar dan Anas  Makmun serta Gary, anak buah OC Kaligis. Bila harus ijin pengadilan, itu namanya juga konyol. Masakan KPK harus ijin kepada lembaga yang banyak oknumnya juga adalah pencuri. Terbukti banyak hakim dan jaksa yang terlibat penyuapan. Bila KPK harus ijin pengadilan, bukan tidak mungkin mereka membocorkan informasi dan memeras para calon koruptor yang diincar KPK. Di samping itu, bila DPR mendapati KPK melakukan penyadapan yang melanggar privasi dan kode etik dalam berkomunikasi, seharusnya bukan mewajibkan KPK ijin pengadilan sebelum penyadapan, tetapi membuat sebuah regulasi tentang kode etik penyadapan yang ketat dan terkontrol agar KPK mempunyai pedoman yang tepat. Ini artinya DPR frustrasi terhadap KPK karena takut disadap ketika melakukan korupsi. Ketiga,  Pelimpahan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian (Pasal 13), KPK tidak memiliki penuntut (Pasal 53 ayat 1) karena itu, KPK tak berwenang melakukan penuntutan (Pasal 7 huruf d). Setidak-tidaknya ini berawal dari kekalahan KPK dalam praperadilan yang dilakukan Budi Gunawan, Ilham Arifin dan Hadi Purnomo beberapa waktu lalu. Sehingga banyak kalangan yang mengatakan bahwa KPK menetapkan seseorang tidak berdasarkan bukti yang kuat. Tetapi pertanyaannya: apakah peradilan ini benar-benar menguji alat bukti dari KPK? Kasus Ilham Arifin misalnya, itu tidak benar-benar menguji alat bukti, baru memutuskan praperadilan yang mengalahkan KPK. Ini Buktinya pengadilan tidak becus dalam memberantas korupsi. Jadi, kekalahan KPK tidak  murni karena KPK tidak kuat alat bukti, tetapi karena pengadilan kurang menguji alat bukti dari KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Selain itu, ketika pengadilan dan mabes polri yang oknum-oknumnya banyak juga menjadi koruptor, belum lagi tingkat kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap polri saat ini sangat rendah, apakah menjamin itu tidak diputarbalikkan. Kalau kedua lembaga tersebut mampu mencegah dan memberantas korupsi, mengapa harus ada KPK?

Kecurigaan Publik dan DPR Suka Buat Gaduh
Kinerja DPR saat ini dinilai sangat rendah. Salah satu indikatornya, dari 38 RUU yang harus disahkan 2015 ini, baru 2 RUU yang berhasil disahkan. Publik curiga, DPR hanya perjuangkan kepentingan pribadi dan partai. Kecurigaan buruk Publik terhadap DPR, timbul sejak disahkannya UU MD3, yang tidak prorakyat, dan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat di saat perhatian pemerintah dan publik fokus dengan pembentukan kabinet kerja Jokowi JK. Kini publik menjadi lebih tidak percaya DPR dengan RUU KPK. Dari sudut pandang proses legislasi, RUU KPK tidak masuk dalam prolegnas yang harus dibahas tahun 2015. Tetapi mengapa tiba-tiba masuk dalam prolegnas? Padahal ada yang lebih urgen, seperti KUHP, UU antikrupsi, UU MD3 tentang calon tunggal kepala daerah. Itulah yang membuat masyarakat semakin curiga bahwa benar ada konpirasi busuk dari para legislator itu untuk membunuh KPK. Selain itu, DPR memang tidak bosan membuat gaduh sejak mereka belum dilantik. Lucunya, itu sama sekali tidak urgen dan bukan suara rakyat. Mulai dari gaduh koalisi dan oposisi, merebut jabatan Ketua DPR  sampai muncul istilah “ketua DPR tandingan”, dana aspirasi 20 miliar per anggota setiap tahun, kenaikan upah di saat ekonomi negara terpuruk, usulan membangun gedung baru, “ziarah” ke luar negeri dan sekarang kontroversi RUU KPK. Oleh sebab itu, ada benarnya kata orang, dari pada KPK yang dibubarkan, lebih baik kita revisi UUD 1945 dan bubarkan DPR. Karena DPR sendiri adalah biang korupsi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel