ISIS Mengusik Kesaktian Pancasila

Selamat hari Kesaktian Pancasila!
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, sedangkan Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Ketetapan ini bukan tanpa alasan. Ini mengingatkan kita kembali pada sejarah kelam dan berdarah bangsa Indonesia 50 tahun yang lalu. Yaitu Gerakkan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S-PKI) tahun 1965. Karena itu, hari kesaktian Pancasila adalah peringatan akan momentum selamatnya bangsa Indonesia (Pancasila) dari Paham komunis yang bertentangan dengan kepribadian dan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Indonesia adalah negara yang multi etnis, suku, ras dan agama, mengakui adanya Tuhan, dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Gerakan 30S-PKI merupakan peristiwa kelabu bangsa ini dan tidak berprikemanusiaan yang digawangi oleh Letkol Untung dan kawan-kawan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Mereka menculik para Jenderal besar negara Indonesia, kemudian mengambil alih pusat telekomunikasi Indonesia, yakni RRI di jalan merdeka Barat Jakarta. Para jenderal yang diculik antara lain adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal R. Suprapto, Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Pandjaitan. Mereka adalah para jenderal yang menentang kehadiran paham komunis pada waktu itu, sebab bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebelum jasad mereka dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak, para mantan jenderal itu disiksa dalam tempat kelam yang dinamai dengan istilah “Lubang Buaya”. Kemudian pada esok harinya, yaitu tanggal 1 Oktober 1965, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menumpas gerakkan. Sehingga 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Kendatipun G30SPKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pemerintah orde baru mengatakan bahwa, gerakkan itu dilakukan oleh sekelompok pasukan yang tercatat sebagai Cakrabirawa yaitu pasukan pengawal presiden yang melakukan aksi penculikan dan pembunuhan kepada para jenderal. 
Sejak Pancasila ditetapkan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sudah gerakkan yang mencoba merorongrong kesaktiannya. Antara lain adalah pemberontkan dan gerakan separatis sperti Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang merupakan tentara swasta pro-Belanda di Jawa Barat tahun 1949, Andi Aziz di Sulawesi Selatan pada tahun 1950, RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku pada tahun 1950-an, Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta (PERMESTA) di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957, Gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian Jaya (Papua) pada tahun 1960 hingga kini, Peristiwa madiun yang kemudian diketahui sebagai Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, DI-TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh pada tahun 1947-1962 yang pengikut-pengikutnya masih berkeliaran sampai sekarang. Itu adalah gerakkan-gerakkan terdahulu yang berupaya mendobrak kesaktian Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Ancaman Serius ISIS Terhadap Kesaktian Pancasila
Zaman berganti zaman, gerakkan pun berganti. Kini ancaman ideologi kita sekarang adalah ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah). Pada awalnya ISIS merupakan bagian dari faksi militer Al-Qaeda yang memilih hengkang. Sang Khalifah, Abu Bakr al-Baghdadiy merupakan tokoh sentral Al-Qaeda. Kemudian keluar dan membentuk sebuah kekuatan milisi bersenjata yang dinamainya Islamic State of Iraq and Syria. Awal Ramadhan tahun 2014 lalu, ISIS melalui Juru bicaranya, Syaikh Abu Muhammad al Adnaniy Asy Syamiy, mendeklarasikan diri melalui rekaman audio yang disebarkan secara online ke seluruh dunia. (Islampos.com, 30/6/2014). Dalam rekaman itu kurang lebih disebutkan bahwa, “Dewan syura Daulah setelah melalui berbagai pertimbangan memutuskan untuk mendirikan Khilafah Islam dan menunjuk Abu Bakar Al-Baghdadiy sebagai khalifah yang akan memimpin seluruh kaum Muslimin di dunia.  Dan ia (Al-Baghdadiy) telah menerima bai’at. Oleh sebab itu, Al-Baghdadiy adalah imam dan khalifah bagi setiap umat Muslim di manapun. Dengan demikian, nama Irak dan Syam dalam nama Daulah Islam sekarang dihapus dari semua pembahasan dan komunikasi resmi, dan nama resminya diubah menjadi “Daulah Islam” dimulai dari sejak tanggal deklarasi ini!” (siperubahan.com, 20/07/2015). Kemahiran sang kreator, Al-Baghdadiy dalam organisasi, menjadikan ISIS sebagai gerakkan radikal dan milisi bersenjata yang sangat disegani, berpengaruh bahkan menakutkan bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka berpropaganda dengan masif di dunia maya, sehingga mencapai seluruh dunia.
Dukungan ISIS di Indonesia terus mengalir. Misalnya, dukungan dari Jama’ah Islamiyah seperti Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) dan Jam’ah Anshorut Tauhid (JAT). Ada sosok penting dan pengaruh di sini, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dari balik penjara di Nusa Kambangan, secara terang-terangan mendukung berdirinya  ISIS. KMJ dan JAT adalah dua organisasi Islam yang secara terbuka menentang karikatur “The Jakarta Post” yang mengkritik kebiadaban ISIS (Kompas, 18/7/2014) hingga berujung di meja hijau kendatipun The Jakarta Post sudah minta maaf dan mencabut karikatur tersebut. Adanya kelompok-kelompok ekstrimis yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah seperti di Ciputat, Poso, Bandung, Aceh, Bogor, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang bahkan sampai NTT dan NTB bukan tidak mungkin dapat merongrong Kesaktian Pancasila. Selain itu, Indonesia menjadi lahan subur kaderisasi jihad ke timur tengah seperti Afganistan. Masih segar di ingatan kita, adanya pusat latihan teroris di Aceh dan Poso sebagai basis perkembangan teroris dan jihad di Indonesia. Melihat ancaman-ancaman itu, bahkan dukungan yang bersumber dari da’i sekelas Abu Bakar Ba’asyir menjadi ancaman serius bagi eksistensi Bangsa Indonesia yang berpedoman pada Pancasila.
ISIS adalah kelompok radikal yang menuntut keseragaman, sementara Pancasila mencintai keberagaman. Bila dulu teroris hanya modal membawa bom untuk meledakkan dirinya, sekarang menjadi lebih bahaya karena kekuatan senjata yang dapat membantai siapa saja yang berseberangan dengan mereka. ISIS mampu membuat propaganda yang menakutkan dunia lewat dunia maya dan membunuh tanpa ampun. Ideologi yang dibawa ISIS sangat fundamental, sebab berbasis pada agama dan bahkan akan berkembang menjadi sebuah fundamental ekonomi dengan menguasai sumur-sumur minyak di Timur Tengah. Yang lebih berbahaya lagi adalah ISIS hampir serupa dengan orientasi gerakkan Hizbut Tahrir yang menentang adanya demokrasi dan nasionalisme karena dianggap sebagai taghut atau berhala terkutuk  yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tentu ini sangat berseberangan dengan ideologi pancasila. Banyak pengamat mengatakan bahwa, ideologi yang dibawa ISIS bersifat anti-dialog dan mengembangkan sudut pandang Islamisme sempit.  Bertentangan dengan Pancasila. Inilah yang membuat gagasan ISIS menjadi anti-thesis dari keindonesiaan yang mengalir dalam lima sila sebagai falsafah kebangsaan.
Oleh sebab itu, tugas kita sebagai bangsa yang berpedoman pada ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keberagaman dan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah memperkokoh Dasar Pancasila dengan sama-sama memberangus semua aliran anti thesisnya. Memperkuat wawasan kebangsaan bagi anak-anak sejak dini. Menempatkan masyarakat lokal di pelosok-pelosok, aparat Desa/Kelurahan, RT/RW sebagai kekuatan dasar dalam membaca dan mencegah masuknya ISIS. Pemerintah pusat melalui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tim Anti Teror Densus 88 wajib mampu bersinergi dengan kelompok akar rumput dan aparat pemerintah paling bawah di pinggiran Indonesia yang secara pengetahuan dan informasi masih sangat minim. Apalagi ISIS biasanya melancarkan serangan dari pelosok-pelosok dengan sentuhan keagamaan yang yang dibarengi dengan iming-iming kesejahteraan ekonomi. Karenanya, elemen penting di sini adalah pemerintah desa, RT/RW yang perlu diberikan pencerahan agar mampu membaca gerakkan-gerakkan yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, TNI dan Polri semata, tetapi tanggung jawab kita semua elemen masyarakat untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai sokoguru kehidupan berbangsa dan bernegara.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel