Nasib Mereka Korban Dualisme PGRI NTT



Dalam kehidupan ini, ada paham yang beranggapan bahwa terdapat dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap). Atau dengan kata lain terdapat keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan. Itulah ini lebih dikenal dengan “dualisme”. Istilah ini menjadi lebih populer di telinga kita ketika ada organisasi yang mempunyai dua pemimpin yang saling bertentangan, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain untuk merebutkan pucuk kepemimpinan tertinggi dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya organisasi kepartaian, adanya dua pemimpin yang saling bertentangan. Contoh konkritnya adalah adanya dualisme kepemimpinan di Partai Golkar, PKB, organisasi olahraga di negeri ini pun seperti PSSI tidak luput dari kasus dua pemimpin yang merebutkan jabatan tertinggi, sehingga timbul gesekkan-gesekkan dalam internal organisasi.
Dualisme kepemimpinan ini mewabah kemana-mana. Kini dunia pendidikan pun terjangkit oleh penyakit amoral ini. Kasus yang segar diingatan kita adalah adanya “dualisme” kepemimpinan di tubuh Organisasi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kupang, NTT. Sudah lama kasus ini bergulir. Setelah sempat hilang beberapa saat, kini mengemuka kembali ke permukaan. Mengemukanya kembali kasus ini, tidak terlepas dari isu adanya pengguna ijazah palsu atau gelar bodong di negeri ini, termasuk rektor Universitas PGRI NTT, Samuel Haning. Tidak hanya Haning, ada banyak orang yang menjadi pengguna ijazah bodong ini. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena merusak citra pendidikan dan jiwa intelaktualistas anak bangsa. Tidak berlebihan bila ini dikatakan “tindakan amoral” di dunia pendidikan.
Kembali ke topik. seperti umumnya, dualisme kepemimpinan selalu menyumbang masalah yang berdampak negatif terhadap masa depan organisasi dan bahkan orang-orang yang ada di luar organisasi. Karena orang-orang yang saling “merebut” jabatan dalam organisasi yang bersangkutan, akan saling “makan-memakan” satu dengan yang lainnya. Bahkan semua unsur-unsur dalam oragnisasi (anggota organisasi) akan berada dalam keadaan yang dilematis bagai telur di ujung tanduk, kepada siapa mereka mengarahkan loyalitas. Dukung A, tetapi bila si A kalah dalam pertarungan, maka akan memanen badai. Dukung B, bila si B tidak menang, tuaiannya kemalangan pula. Keadaan itu, masih bisa ditolerir bila organisasi yang bersangkutan tidak bersangkut-paut dengan kehidupan orang banyak. Dampak negatifnya hanya pada orang-orang atau anggota-anggota organisasi. Tetapi, bila organisasi yang bersangkutan sedang mengurus kehidupan orang banyak, maka disitulah terjangan badainya akan semakin terasa.
Berkaca dari itu, sambil mengingat bahwa PGRI NTT adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan masa depan orang banyak, generasi-generasi penerus bangsa, maka tidak diragukan lagi banyak orang yang akan menjadi korban. Para pemimpin (rektor dan Yayasan PGRI Cabang Kupang) sedang berperang urat, bahkan saling “tikam-menikam” untuk merebut jabatan dan kekuasaan yang fana, sementara para mahasiswa sedang dirundung perasaan dilema dan ketidakpastian. Masing-masing mempunyai rektor. Rektor “bergelar doktor bodong” versi Sam Haning yang didukung oleh PGRI pusat, terus mempertahankan kekuasaannya, dan tetap kokoh memeluk erat jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di PGRI NTT. Sementara itu, Yayasan PGRI Cabang Kupang terus mengeksiskan dan mempertahankan dirinya dengan melantik rektor dan para pengurus versinya sendiri. Polemik demi polemik terus menguras perhatian kaum-kaum yang peduli dengan kondisi pendidikan di NTT. Di lain pihak, kini para korban (mahasiswa dan dosen) perebutan kekuasaan dan keegoisan para pemimpin di Unversitas ini harus memilih dan memutuskan kemana mereka mendayung perahu masa depan. Mau ikut Yayasan PGRI Cabang Kupang dengan rektor versinya atau ikut Rektor Sam Haning dengan bekingan PGRI pusat. Karena awalnya semua mahasiswa ada di bawah pimpinan rektor Sam Haning, maka kini, bila mereka ingin ikut yayasan PGRI cabang Kupang, maka mereka harus mendaftarkan ulang ke yayasan sebagai mahasiswa dan bagian dari yayasan. Keadaan yang hanya dapat dipahami oleh hati nurani adalah, bila Yayasan PGRI Cabang Kupang berhasil menggeser Sam Haning, maka malanglah nasib korban (mahasiswa dan dosen) yang berada dibawah Sam Haning. Tetapi bila terbalik, Sam Haning mampu menumbangkan Yayasan untuk mempertahankan kekuasaannya, maka mahasiswa yang telah mendaftarkan diri sebagai bagian dari Yayasan, siap-siap gigit jari. Bila itu yang terjadi, siapa yang mau disalahkan, bukankah semua mereka hanya berpangku tangan sambil tertawa di atas penderitaan mereka yang menjadi korban?

Jangan Ego: Ingat dan Renungkanlah Masa Depan Mereka
Perseteruan ini belum ada titik temu. Sebab itu, saat ini, Kementrian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknolgi melarang PGRI NTT untuk menerima mahasiswa baru tahun ini. Terlihat sepintas, ini langkah penting yang dilalui Menristek, tetapi bila dikaji lebih dalam, dan mengingat PGRI adalah salah satu Kampus terbesar dengan peminat yang banyak di wilayah NTT, maka pertanyaannya, kemanakah anak-anak kita yang lulus SMA akan melanjutkan studi bila kampus besar seperti Undana, Unwira dan Unkris tidak menerima mereka? Ini hanya hati kecil yang bisa menjawab. Selain itu, jeritan-jeritan hati mereka yang sedang belajar dan kuliah di PGRI bahkan alumni, dengan tekanan-tekanan tertentu dalam keadaan yang dilematis seperti, perlu didengar dan dipahami. Para orangtua menyekolahkan anak-anak mereka, mencari uang biaya kuliah dengan membanting tulang di daerah-daerah, tetapi kampus tempat mereka belajar menjadi tempat “perang” para pemimpinnya. Contoh yang paling konkrit adalah masa depan alumni yang diteguhkan (wisuda) bulan Mei yang lalu. Para korban ini harus berlapang dada untuk menunggu ijazah yang tidak jelas kapan akan diterima untuk mencari pekerjaan karena masih bermasalah dengan logo, tanda tangan dan hal-hal teknis lainnya. Ini akibat dari orang-orang yang tamak dan tidak berhati nurani, gila kekuasaan, harta dan jabatan.
 Para pemimpin silahkan “saling membunuh” tetapi sebelum itu terjadi, seharusnya sebagai orang yang memiliki intelektual, tidak melupakan mereka yang nasibnya kini bagai telur di ujung tanduk. Hal seperti ini sesungguhnya tidak perlu terjadi, bila tujuan utama para pemimpin bukan jabatan dan kekuasaan yang kata pengkhotbah bersifat fana dan sia-sia belaka. Mereka sudah sewajibnya menyadari, bahwa tugas mulia ini untuk melayani, mendidik, menghasilkan para penerus bangsa ini menjadi manusia yang unggul dan berkarakter baik guna membangun daerah ini yang sedang berada dalam lingkaran setan kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, perdagangan manusia, SDM rendah, penegakkan hukum yang mati suri, dan berbagai kemelut lainnhya. Bukan malah mengajarkan mereka sikut-menyikut satu dengan yang lain. Ini adalah keperihatinan yang sangat mendalam dalam dunia pendidikan kita. Kapan kita mengurus hal-hal yang esensial yang berhubungan dengan kualitas pendidikan dan SDM di daerah ini bila para pemimpin institusi pendidikan masih berkutat pada perebutan kekuasaan, harta, uang dan jabatan. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan, bukanlah egoisme dan saling menyalahkan, tetapi bagaimana konflik ini diresolusi, duduk bersama untuk menemukan solusi masa depan. Semoga peristiwa ini menjadi pengalaman berharga bagi kita dan tidak terulang kembali.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel