Jalan Mulus Ditambal, Jalan Berlubang Dibiarkan



Infrastruktur jalan dan jembatan adalah jantung utama sebuah daerah guna mendukung mobilitas perekonomian sehari-hari masyarakat. Karena jalan dan jembatan dapat mengkoneksikan banyak tempat atau daerah. Selain itu, kualitas infrastruktur jalan juga mempengaruhi harga komoditi di suatu daerah. Oleh sebab itu, seringkali pembangunan dan perbaikan jalan menyita perhatian pemerintah. Jalan dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi, administrasi pemerintahan dan kelasnya. Berdasarkan fungsi, jalan terdiri atas, jalan arteri (melayani angkutan utama jarak jauh), jalan kolektor (melayani angkutan jarak sedang), jalan lokal (melayani angkutan jarak pendek atau angkutan setempat) serta jalan lingkungan (melayani angkutan lingkungan dengan ciri jarak dekat dalam lingkungan). Berdasarkan administrasi pemerintahan, jalan terdiri dari jalan nasional (jalan arteri), jalan propinsi (jalan kolektor), jalan kabupaten (jalan lokal), jalan kota (melayani angkutan pemukiman dalam kota dan antar pusat pelayanan lainnya) serta jalan desa (jalan lingkungan). Sementara berdasarkan kelas, terdiri dari jalan kelas I dan kelas II dengan izin muatan terberat 10 ton, kelas IIIA, IIIB, dan IIIC izin muatan terberat 8 ton. Karena itu, kualitas jalan Nasional (kelas I dan II) harus lebih baik dari jalan kelas III A, B dan C. Hal itu pula di atur dalam PP Nomor 34 tahun 2008 tentang klasifikasi dan pembagian fungsi jalan. Di NTT, kota Kupang khususnya, klasifikasi dan pembagian fungsi jalan itupun demikian. Ada jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota serta jalan lingkungan.
Kualitas jalan di NTT terutama jalan propinsi di kota Kupang, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak jalan yang rusak bukan karena termakan usia tetapi rusak karena kualitas buruk. Ironisnya, sejumlah titik jalan yang rusak ini adalah jalan propinsi. Berkali-kali diperbaiki dengan cara menambal sulam tetapi hanya selang 3-4 bulan saja kembali menjadi kubangan lumpur ketika hujan mengguyuri. Pada dasarnya, pemerintah punya niat baik untuk membangun dan memperbaiki jalan tetapi kualitasnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini akibat tambal sulam jalan hanya dilakukan “asal bapa senang”. Jalan yang rusak ini, tidak jarang membuat macet lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan pengguna jalan.
Tidak ada Prioritas
Tambal sulam jalan yang “masih mulus” adalah hal biasa, yaitu dengan maksud untuk menebalkan sekaligus meningkatkan kualitas jalan. Tetapi, yang tidak biasa ketika pemerintah menambal jalan yang mulus, tetapi membiarkan jalan yang rusak dan berlubang serta bergelombang. Fenomena jalan berlubang di Kupang telah banyak menimbulkan kecelakaan. Contohnya, Jalan Eltari yang masih mulus, (tidak mulus-mulus amat juga, namun setidaknya agak lumayan daripada yang lainnya) sekarang sedang ditambal, membuat saya sedikit heran. Mengapa pemerintah justru lebih suka “memperbaiki yang tidak rusak” dan “meninggalkan yang rusak”? Ibarat orang yang tidak sakit namun diberi obat. Pemerintah seharusnya tahu dan paham yang namanya prioritas, sehingga dengan demikian, mendahului memperbaiki jalan yang rusak, berlubang dan bergelombang ketimbang “menyulam” jalan yang masih bagus. Selain itu, dinas bina marga harus lebih proaktif dalam memonitor setiap proyek infrastruktur yang dieksekusi untuk memantau kualitas pekerjaan jalan. Sebab, banyak kontraktor nakal dan mata duitan yang mengerjakan proyek jalan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, yang ujung-ujungnya jalan di Kupang ini menjadi kubangan lumpur setiap musim hujan tiba sekaligus mencelakakan para pengguna jalan yang dipihak lain, setiap tahun membayar pajak tetapi pelayanan pemerintah jauh dari harapan.
Disamping itu, infrastruktur jalan di Kupang cukup memprihatinkan. Jalan akses ke pusat pendidikan saja yang seharusnya mendapat perhatian oleh pemerintah, ditinggalkan “berlumpur dan berdebu”. Salah satunya adalah jalan masuk menuju STIKES MARANATHA. Sudah bertahun-tahun jalan akses ke sekolah tinggi kesehatan ini dikeluhkan orang-orang yang lewat termasuk dosen dan mahasiswa. Dan menurut berita, di sana juga ada rumah Anggota Dewan, yang sehari-hari merasakan dan menikmati langsung bagaimana berjalan di atas batu dan berdebu, tetapi tidak bisa memperjuangkan. Padahal ini adalah jalan ke pusat pendidikan.
Hak Pengguna Jalan dan Kewajiban Pemerintah
Sesungguhnya, ada harapan baru yang datang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan pidana Pasal 273 tertera bahwa “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketetuan selanjutnya Pasal 273 tersebut yang dapat kita lihat adalah sanksi pidana untuk Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak, yaitu: (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). (3) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Mengenai penyelenggara jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sama sekali tidak mendefinisikan Penyelenggara itu siapa. Tetapi Merujuk pada undang-undang republik indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, pada pasal 15 dan 16 Penyelenggara itu adalah: Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Nasional, Pemerintah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Provinsi, Pemerintah Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kota. Hak Korban kecelakaan jalan rusak diatur dalam  Pasal 240 dan Pasal 241 UU No. 22 Tahun 2009 korban Lakalantas berhak mendapatkan Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
Oleh sebab itu, pemerintah di NTT harus lebih memprioritaskan hal-hal yang bersifat “urgen” dari pada mengurus hal yang tidak urgen.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel