Kota Ende, Bung Karno dan Pancasila




Tanggal 1 Juni merupakan tanggal yang ditetapkan sebagai “Hari Lahirnya Pancasila”. Secara historis, NTT, khususnya Kota Ende, Flores, tidak dapat dipisahkan dari cikal bakal lahirnya Falsafah hidup Bangsa Indonesia, Pancasila –Sanskerta: pañca (lima) dan śīla (prinsip atau asas) – sebagai rumusan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang di sisi lain berbeda suku, ras dan agama. Berdasarkan SK Pemerintahan Hindia Belanda tertanggal 28 Desember 1933, Bung Karno yang saat itu berumur 35 tahun bersama Isrtrinya Inggit Ganarsih, mertuanya Amsih dan kedua anaknya Ratna dan Kartika diasingkan sebagai tahanan politik ke Ende Flores, NTT dari 14 Januari 1934 hinggga 18 Oktober 1938. Dalam buku Egy Massadiah, dkk., berjudul “Bung Karno Ata Ende” (Bung Karno Orang Ende), disebutkan bahwa Desa (kecil) Ende Flores adalah bagian integral dari sejarah lahirnya falsafah Pancasila. Di bawah pohon Sukun yang posisinya menghadap ke laut, Sang Proklamator merenung untuk merumuskan falsafah Pancasila. Itulah sebabnya, setiap tanggal 1 Juni, selalu ada upacara di Kota Ende untuk memperingati hari lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Di tempat itu, masih terdapat Rumah Pengasingan Bung Karno.

Rasanya ini bukanlah sebuah kebetulan, pada saat itu, ketika duduk di bawah Pohon Sukun, Bung Karno seakan mendapat Ilham atau bisikan untuk merumuskan suatu dasar untuk mengantarkan Bangsa Indonesia bebas dari cengkraman para penjajah. Bung Karno mengatakan bahwa “Ende adalah Ujung Dunia” baginya. Bung Karno merasakan adanya kekuatan pikiran ketika dia berada di Ende selama kurang lebih empat tahun (1934–1938). Sejarah inilah yang menjadikan Bung Karno ata (orang) Ende. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno secara spontan menyuarakan Pancasila yang ia namai “Pidato Hari Lahirnya Pancasila”. Meskipun rumusan yang dibuat Bung Karno itu ketika di Ende, berbeda dengan yang kita kenal sekarang (juga tersurat dalam Batang Tubuh UUD 1945), tetapi dari sanalah awal mulanya ide tentang Pancasila. Dalam perbedaan dan keunikan suku, ras dan agama bangsa Indonesia,  Pancasila hadir untuk mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bersatu padu dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghargai dan menghormati, hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan bijak dan berlaku adil sebagai wujud aplikasi dari semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Pancasila, Ahok “kafir” dan Sikap Diam Negara
Meskipun demikian, pengamalan pancasila kini mulai diragukan. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan sosial di masyarakat Indonesia yang mencederai nilai-nilai luhur ideologi tersebut. Salah satu yang paling ekstrim adalah Kelompok ekstrimis yang menamakan diri “Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ)” yang selama ini menentang kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta atas salah satu asumsi bahwa “Ahok adalah kafir”. Orang-orang ini secara terang-terangan telah berseberangan dengan jabaran sila pertama Pancasila. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Jabaran sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” berbunyi: 1) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 

Jabaran tersebut mengajarkan kepada kita, bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap tenggang rasa dengan saling menghormati antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam konsep hidup berdampingan secara damai dalam junjungan nilai-nilai berperikeadilan dan berkemanusiaan. Tetapi akhir-akhir ini fakta di lapangan memprihatinkan. 

Masih segar di ingatan kita, ketika kelompok tersebut di atas memperingati hari Lahirnya Pancasila (1 Juni 2015) mengadakan unjuk rasa dengan pernyataan “85 persen orang Jakarta adalah Muslim, jadi tidak pantas dipimpin Ahok yang Kafir”. Arti Kata “kafir’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya”. Secara tidak langsung, pernyataan Rasis ini menunjukkan pemaksaan kehendak terhadap orang lain (Ahok), bahwa agama tertentu saja yang benar, sekaligus tidak menghormati agama yang lainnya. Perbuatan seperti ini juga telah melanggar UUD 1945 dan pendangkalan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai konstitusi dan dasar negara. Pasti Bung Karno dan kawan-kawan sedang manangis melihat para penerusnya mengkhianati ide-ide cemerlang mereka tersebut.

Aneh Bin nyata, sudah berulang-ulang kelompok tersebut mengeluarkan pernyataan yang bernuansa Rasis dan melanggar konstitusi negara, tetapi negara diam bagai mulut tersumbat. Negara masa bodoh terhadap kelompok ini. Masih bersyukur masyarakat Indonesia di bagian yang lain yang merasa dirinya berada pada aliran yang sama dengan Ahok, tidak menanggapi ini dengan pernyataan balasan. Tidak hanya dengan kata-kata, kelompok ini juga seringkali menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara kekerasan. Seperti merusak fasilitas umum dan tidak segan-segan memfitnah yang berbeda aliran dengan mereka. Dalam posisi seperti ini, negera/pemerintah di mana? Bukankah negara adalah fasilitator, penengah, pengingat dan solusi? Seharusnya negara turun tangan, sebab ini berhubungan dengan konstitusi negara. Ketika kelompok-kelompok seperti ini dibiarkan tumbuh subur, bukan tidak mungkin, suatu saat nanti akan menjadi bibit-bibit disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya negara menjadi mediator atas kesalahpahaman ini yang sejak dulu sudah mencederai penghormatan terhadap umat beragama di negeri ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel