Dua mata Pisau Pada Kode Etik DPRD NTT



Secara umum, kode etik dipahami sebagai norma dan asas yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Kode etik juga merupakan pola aturan, tata cara, pedoman dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi. Itulah sebabnya, dalam setiap profesi terdapa kode etik yang melandasi para penyandangnya. Salah satunya DPR. Setelah DPR pusat ribut dengan kode etik tentang status keartisan para anggota dewan yang konon katanya ada anggota yang merasa nasibnya terhalang oleh kode etik yang melarang mereka nyambi sebagai artis, seperti tersurat dalam rancangan peraturan DPR tentang kode etik DPR dalam Pasal 12, butir (2) bahwa, "Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai anggota”, kini giliran sebagian masyarakat dan media massa di NTT sedang soroti “rahasia” yang dilegalkan dengan istilah kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, yang kemudian Victory News sebut dengan istilah “kandang bernama kode etik” para anggota dewan.
Salah satu isi kode etik DPRD NTT yang memicu perhatian publik adalah “larangan terhadap anggota dewan untuk memberikan pernyataan kepada pihak lain yang bertentangan dengan  keputusan rapat yang tidak dihadirinya”. Pihak lain di sini mengandung arti yang tidak terbatas. Termasuk juga pers, media sosial dan bahkan rakyat yang telah mengantarkan mereka ke kursi DPRD untuk merancang bangun daerah ini lewat “proyek siluman”. Membaca kode etik itu, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan atau mata pisau pertama adalah menjaga rahasia negara. Sebab tidak semua hal juga harus dipublikasikan kepada pihak lain. Terutama tentang hal-hal yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau mengancam keamanan dan ketertiban umum, tetapi sesungguhnya hal itu sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, jadi mubasir bila dimuat lagi dalam kode etik. Kemungkinan atau mata pisau kedua adalah menyebabkan “cinta dalam romantisme perselingkuhan” antara legislatif dan eksekutif, Victory News sebut dengan kalimat “konspirasi busuk legislatif dan eksekutif”. Kemungkinan ini bukanlah tanpa dasar. Bukan mencurigai tetapi mengantisipasi, karena belajar dari fakta dan realita korupsi di negeri ini, bahkan dunia tahu, bahwa para anggota dewan kita di Indonesia ini, sangat “pandai” dan ”cerdik” dalam segala hal termasuk dalam hal “menciptakan berbagai proyek dan dana siluman”. “Larangan tidak boleh memberikan pernyataan terhadap pihak lain” seperti tersurat dalam Pasal 4 point 5 rumusan kode etik DPRD NTT, bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh “oknum berkelompok” untuk berkhianat terhadap sumpah dan janji suci di atas Kitab Suci masing-masing mereka ketika dilantik. Itu akan menjadi kotak hitam yang menyimpan rekaman rahasia pelacuran oknum-oknum dewan tertentu yang memperkaya diri lewat kejahatan korupsi berjemaah. Dengan keterbukaan saja mereka masih bisa menutupi “rahasia”, apa lagi dengan kode etik yang menutup jalur dan akses informasi seperti itu. Selain itu, kode etik ini akan membunuh idealisme anggota dewan yang masih berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Misalnya, ada anggota dewan yang dengan sengaja tidak hadir dan atau walk out dari ruang rapat karena tidak setuju dengan keputusan rapat tertentu, berarti yang bersangkutan tidak boleh memberikan pernyataan apa pun kepada pihak lain yang bertentangan dengan keputusan rapat. Kalau memang keputusan rapat itu tidak membela kepentingan publik, mengapa harus dirahasiakan? Hal inilah yang akan membatasi ruang gerak dan kebebasan berbicara mereka yang masih memiliki hati nurani untuk memberantas para pelacur anggaran di daerah ini.
Di samping itu, di era transparansi dan rezim kebebasan informasi serta zaman yang serba terbuka dan canggih yang notabene sedang diperjuangkan oleh banyak negara di dunia saat ini, ironis rasanya para wakil kita mengandangkan diri dalam arena rahasia yang mereka sebut dengan kode etik. Sejatinya 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT adalah orang-orang yang diutus oleh sekitar lima juta penduduk NTT yang sedang berharap cemas aspirasi mereka didengar, disampaikan dan diperjuangkan lewat pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Itulah yang mewajibkan anggota dewan duduk dan berbicara atas nama rakyat. Oleh sebab itu, apa yang dibicarakan oleh Dewan dalam setiap pertemuan atau rapat, seharusnya rakyat tahu karena itu berhubungan dengan nasib mereka. Di zaman yang canggih ini, arus informasi tidak hanya mengalir lewat media cetak dan elektronik, media sosial pun sudah menjadi basis penyampaian informasi kepada publik secara real time. Jadi, bila anggota dewan dibatasi hak bicaranya, maka bukan tidak mungkin itu akan membunuh idealisme mereka sekaligus bukti pengingkaran janji dan pengkhianatan mereka terhadap sekitar lima juta penduduk NTT.
Meski demikian, bagi kaum yang optimis, dalam kecemasan kita masih berharap, bahwa para wakil kita tidak sedang berdiri di jalan orang fasik dan berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Sebab neraka sedang menganga untuk menantikan kedatangan mereka yang sengaja memiskinkan daerah ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel