Menggugat Birokrat Priyayi





Oleh: Elkana Goro Leba
 (dimuat di Harian Umum Victory News, edisi 16 Juni 2015)
 


Hingga kini, stigma miris masyarakat bahwa birokrasi itu penuh aturan yang berbelit-belit, kaku, prosesnya panjang, lamban, membosankan dan  menyebalkan, belum juga sirna. Setidaknya ini marupakan bagian integral dari kultur birokrasi kolonial yang telah meniggalkan getah pahit dalam kultur birokrasi Indonesia, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrat yang bermental priyayi. Sekedar untuk diketahui, sesungguhnya, birokrasi hanyalah wadah bagi orang-orang yang bekerja untuk melayani publik. Sebab, secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “bureau (Biro)” berarti “meja” dan “Kratein (cracy)” yang artinya “pemerintahan”, yang jika disintesakan berarti “Pemerintahan Meja”. Meja dalam hal ini kemudian dikonotasikan dengan kantor. Itulah yang dimaksudkan Max Weber seorang ahli sosiologi Jerman sekaligus orang yang memperkenalkan istilah birokrasi. Weber mengartikan birokrasi sebagai “struktur organisasi pemerintahan, melalui kantor-kantor yang dibentuknya sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan yang memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata prosedur pembagian tanggung jawab, adanya jenjang (hirarki), serta adanya sistem yang mengatur semua sumber-sumber”. Orang-orang yang kerja dikantor pemerintah atau birokrasi disebut dengan “birokrat atau PNS”. Merujuk pada arti sederhana di atas, maka yang lamban dan berbelit-belit, kaku dan membosankan serta menyebalkan itu, sesungguhnya bukan birokrasi tetapi orang-orang yang bekerja di sana, yaitu birokrat atau PNS.
Namun, dalam arti yang lebih luas, istilah birokrasi tidak terbatas pada kantor pemerintah saja, tetapi juga di semua organisasi termasuk organisasi swasta dan BUMN. Karena di pihak lain, birokrasi berkaitan dengan suatu sistem. Dalam sistem itu ada administrasi dan garis komando. Seperti direktur (organisasi swasta) hingga karyawan atau bawahan. Dan kesemuanya itu, berlangsung dalam suatu sistem yang namanya birokrasi. Namun, dalam artikel ini saya batasi dalam hal birokrasi pemerintah.
PNS Bermental Priyayi
Menurut  penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz pada tahun 1960-an, dalam kelas sosial masyarakat Jawa, terdapat tiga golongan, yaitu, priayi, santri dan abangan. Golongan Priyayi adalah keturunan bangsawan atau berdarah biru. Kelompok santri mengacu pada orang yang memiliki pengetahuan dan mengamalkan agama. Abangan adalah mereka yang bukan priyayi dan juga bukan santri. Karenanya golongan Priyayi mempunyai kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa, sebab golongan ini adalah keturunan dari keluarga kerajaan (Dua kata Bahasa Jawa:”pri (para)” dan “yayi (adik)” artinya "para adik". Yang dimaksud adalah “para adik raja). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa priyayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat. Kultur inilah yang masih mewabahi birokrat/PNS kita. Seperti yang telah tersurat di atas, yang lamban dan menyebalkan serta membosankan itu adalah para PNS atau birokrat. Fenomena kekinian adalah masih banyak birokrat yang menganggap dirinya “raja”, sehingga yang terjadi adalah “sang raja” maunya dilayani, bukan melayani, maunya disapa, bukan menyapa, maunya dihormati, tidak menghormati, maunya disenyumin, bukan tersenyum dahulu, tidak ramah, tetapi mau diramahin. Itulah yang namanya “PNS bermental priyayi”. Secara sadar atau tidak, mental menganggap diri “keturunan darah biru” ini telah berlangsung secara masif dari generasi ke generasi dalam sistem birokrasi kita yang digerakkan oleh para birokrat atau PNS.
Revolusi mental: PNS adalah Pelayan
Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengurai benang kusut dalam kultur birokrasi yang lamban, berbelit dan menyebalkan oleh karena ulah para PNS bermental priyayi tadi, adalah, melalui Revolusi mental diseruankan oleh Preseiden RI, Joko Widodo dalam upacara peringatan hari Korpri beberapa waktu lalu, “PNS/Birokrat harus tahu diri”, bahwa mereka adalah “PELAYAN PUBLIK”. Kalau mereka pelayan maka masyarakat atau publik yang datang untuk mengurus admnistrasi di birokrasi adalah “PELANGGAN”. Bila itu yang terjadi, maka seharusnya terbalik, yang “priyayi” adalah Pelanggan/masyarakat, bukan lagi PNS, (dalam hal ini saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya). Konsep ini kurang lebih kita temukan di birokrasi Perbankan. Prinsip dasar dalam standar operasional bank adalah “semua pelanggan adalah raja”, tanpa pandang bulu, siapa pun kita. Karena itu, pelayanan di bank, sekalipun mungkin prosesnya panjang, tetapi tidak membosankan dan menyebalkan karena kita datang, pasti disapa, ditanya apa yang mereka bisa bantu, dilayani dengan ramah dan senyum oleh para pelayannya. Beda jauh terpanggang api dengan pelayanan di birokrasi pemerintah. Di samping itu, pemahaman tentang “birokrat adalah pelayan masyarakat”, kurang lebih ini bagian solusi yang dibawa oleh konsep good governance (tata kelola pemerintah yang baik).
Kurang lebih 17 belas tahun sudah reformasi birokrasi berjalan, tetapi tanda-tanda signifikan munculnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance: salah satu konsep dalam reformasi birokrasi) belum juga terwujud. Cita-cita reformasi birokrasi menurut good governance antara lain adalah terciptanya pemerintahan (birokrat) yang responsif, berdaya tanggap, wawasan ke depan, profesional, penegakkan hukum, transparan,  akuntabilitas, efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya. Dengan membaca realita, pertanyaan besarnya adalah, apakah para birokrat, terutama birokrat di NTT sudah profesional dalam menjalankan tugas, efisien - berdaya guna: tepat dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya serta mampu menjalankan tugas dng tepat dan cermat, dan efektif - berhasil guna: dapat membawa hasil yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempunyai wawasan yang luas, pengalaman dan cara kerja yang ter-update dan memikirkan ke depan, sudahkah birokrat kita mempunyai daya tanggap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, transparan dan bertanggungjawab dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dalam melayani pelanggan (masyarakat), hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Bila itu semua sudah terwujud, KKN tidak lagi ada, NTT bebas Politik Sukuisme dan “politik dagang sapi”. Bila itu semua sudah terwujud, maka baru era birokrat priyayi berakhhir dan reformasi birokrasi berhasil. Tetapi sayangnya, hal-hal itu masih sebatas angan-angan dan retorika belaka yang kini sedang berharap cemas akan terealisasi lewat slogan revolusi mental.



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel