Lingkungan Hidup, Tambang dan Korupsi

Lingkungan Hidup, Tambang dan Korupsi
Dewasa ini, negara-negara di dunia sedang gigih mengksplorasi hingga mengeksploitasi sumber-sumber potensial demi pertumbuhan ekonomi ala barat yang diyakini akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur bagi kemajuan suatu negara. Karena itu, cita-cita luhur semua negara di dunia adalah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang tidak jarang mengesampingkan aspek-aspek lingkungan dan sosial budaya. Salah satu caranya adalah mengeksploitasi sumber daya alam melalui sektor pertambangan tanpa memperdulikan eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. Krisis lingkungan hiduppun tak terelakkan.
Indonesia adalah salah satu korban dari rezim tersebut. Tawaran dan arus investasi di bidang pertambangan dari investor dalam dan luar negeri terus mengalir. Pertambangan memang merupakan satu bidang pembangunan yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi pertambangan juga adalah satu dari bidang usaha eksploitasi sumber daya alam yang sangat tidak ramah lingkungan. Untuk itu, setiap pemerintah negara, berusaha guna mengatur pertambangan ini, tetapi bagaimanapun juga, tetap saja tidak mampu mengantisipasi dampak negatifnya. Misalnya dalam UU Minerba Pasal (1) ayat (16) tersurat bahwa “pertambangan harus mengadakan studi kelayakan yang adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang”. Kendati demikian, implementasi UU tersebut tidak seindah kata-kata yang dirumuskan di dalamnya.
Awas, ada Korupsi di balik Tambang!!!
Akhir-akhir ini, media masa di NTT sedang hangat oleh isu pertambangan yang kembali mengemuka. Kurang lebih diawali oleh pernyataan niat SN, salah satu wakil rakyat NTT yang lolos ke Senayan untuk membangun tambang di daerah ini. Tetapi disisi lain, banyak masyarakat NTT terutama gereja secara lembaga, menolak niat sang legislator yang sudah dua periode menikmati kursi empuk di Senayan atas dukungan rakyat NTT. Tidak kalah bersaing, beberapa media online dan para pencinta dunia maya pun ikut menjadi bagian guna menanggapi pernyataan SN yang menyudutkan gereja sebagai penghambat masuknya investor tambang ke NTT. Sikap gereja bukan tidak berdasar, sebab berkaca pada pengalaman daerah lain bahwa pengusaha tambang adalah penjahat lingkungan yang tidak dapat ditolerir. Misalnya isu krusial yang hingga saat ini belum ditemukkan ujung penyelesaiannya adalah Lumpur Lapindo di Sidoarjo, yang telah meluluhlantakkan hampir sebagian daratan Sidoarjo, Jawa Timur, yang kini menjadi lautan Lumpur yang kita kenal dengan “LUSI” (lumpur sidoarjo). Kemudian ganasnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT. Freeport Indonesia yang menggerus bumi Cendrawasih, di Papua. PT. Newmont Nusa Tenggara yang menggerus habis isi perut bumi NTB dan bopeng-bopengnya Bangka Belitung oleh mesin-mesin penggerus PT. Timah, belum lagi penebangan hutan liar (ilegal logging) dan pembakaran hutan di Kalimantan, Sumatra dan Aceh oleh perusahaan nasional maupun asing demi kelapa sawit, pencemaran limbah pabrik dan ribuan bahkan jutaan peristiwa yang mengancam keberadaan dan ketahanan alam semesta ini yang hampir pasti alam tidak lagi mampu  menyesuaikan diri untuk tetap bertahan. Selain itu, gereja dihadirkan dalam dunia dengan membawa pesan bahwa alam semesta ini harus dijaga dan dipelihara untuk kemuliaan Sang Pencipta dan kebaikan manusia. Itu pesan universal semua agama di dunia ini. Karena itulah mengapa gereja berseberangan bersikap dengan niat SN.
Selain Fenomena kerusakkan flora dan fauna akibat pertambangan, kejadian lain yang sering luput dari perhatian kita adalah “korupsi di balik tambang”. Misalnya saja, dalam mengurus Ijin Usaha Pertambangan (IUP), terlihat begitu mudah dan mulus. Hal ini sangat kontras dengan komitmen pemerintah untuk mewujdukan pembangunan yang sustanable dan ramah lingkungan. Sudah tahu tambang dapat merusak lingkungan, masih saja mengeluarkan IUP. Fenomena Korupsi di balik pengeluaran IUP ini bukan lagi rahasia, hanya saja permainan para penjahat ini sangat rapih, karena apalah daya para penegak hukum pun lupa akan larangan Tuhan-nya bila rupiah menyelaukan mata. Sebab, rupiah dapat membutakan mata dan menulikan telinga para pejabat dan para anggota dewan, apa lagi bila para pemainnya sama-sama anggota partai politik tertentu. Hal Ini karena usaha tambang sangat menjanjikan. Jadi, investor tidak segan-segan menyuap para pejabat, agar IUP mudah dikeluarkan, toh nanti juga duit kembali. Lain lagi, investor pintar bersilah lidah menjanjikan masyarakat lokal infrastruktur  jalan, air, listrik, dan putra-putri lokal bekerja di lokasi tambang tetapi paling-paling anak daerah jadi kuli dengan upahnya minimal. Dari sisi pertumbuhan, pertambangan memang cukup baik secara statistik ekonomi, tetapi tidak sebanding dengan kerusakkan lingkungan yang diakibatkannya. Dan biasanya, setelah semua perut bumi dikerok, para investor pergi seolah mencuci tangan tanpa rasa berdosa pada kerusakkan lingkungan. Berkaca dari itu, bukan tidak mungkin ada main mata dan uang pelicin antara investor, eksekutif dan legislatif sehingga begitu mudahnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di keluarkan.

Masa Depan NTT ada di Laut: Kita Punya “GEMALA
Isu kemaritiman menjadi membumi sejak Presiden Joko Widodo menetapkan sektor kelautan sebagai sektor unggulan dalam arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini terdorong oleh fakta bahwa kekayaan laut Indonesia tersimpan sejak beribu-ribu tahun lamanya di pulau-pulau yang tersebar di 34 propinsi yang bersatu dalam kerangka NKRI. Satu diantaranya adalah propinsi NTT. NTT masuk dalam daftar daerah kemaritiman Nusantara, tetapi arah kebijakan pemerintah saat ini belum menunjukkan NTT adalah daerah maritim. Pemeritah NTT terdahulu pernah mengeluarkan kebijakan yang di namakan “GERAKKAN MASUK LAUT (GEMALA)”.  Bukan tanpa dasar, laut NTT terbentang luas diantara pulau-pulau. Panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas laut mencapai 15.141.773,10 Ha serta menyimpan banyak potensi dan kekayaan di dalamnya. Terbukti hasil produksi bidang kelautan daerah NTT pada tahun 2013 adalah 1.805.184,79 ton.
Mengapa kita lebih mementingkan tambang yang dapat merusak lingkungan dari pada eksploitasi laut dengan cara-cara yang sustanable dan ramah lingkungan? Kebijakan pertanian lahan kering, belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan. Karena NTT adalah daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang sedikit dan dalam waktu yang tidak lama antara bulan Januari hingga April. Sebab itu, pertanian bukan sektor yang menjanjikan. Kebijakan di bidang peternakan yang digelorakan oleh pemerintah saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sebab peternakan di NTT masih diselimuti awan hitam seperti pakan ternak yang tidak tersedia, kesehatan ternak yang buruk, aplikasi teknologi tepat guna belum terealisasi, pembibitan yang kurang memadai, dan segudang persoalan lainnya. Apalagi tambang dapat merusak alam. Oleh sebab itu, semangat GEMALA perlu digelorakan kembali seiring dengan komitmen pemerintah pusat dalam pemabangunan maritim. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel