Catatan Kritis dan Hubungan antara UU Minerba, UU PPLH dan UU Ketenagalistrikan



1.      Hubungan antara UU Minerba, UU PPLH dan UU Ketenagalistrikan
Ketiga UU di atas mempunyai hubungan yang erat karena ketiganya mengatur tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dimana apa yang tersurat dalam UU PPLH, ditegaskan kembali dalam UU Minerba dan UU Ketenagalisrtikan. Misalnya, dalam UU Minerba Pasal 1 ayat (16). Pertambangan harus mengadakan Studi Kelayakan yang adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Selanjutnya dalam ayat (25), tertera “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. Pasal 3 huruf (b) pertambangan harus “menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup”. Kemudian dalam Pasal 8 huruf  (g) tertera “pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”.
Sementara itu, dalam UU Ketenagalistrikan juga mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Beberapa bagian dari UU tersebut mengatur, seperti Pasal 2 ayat (1) huruf (g) dan (h) menyebutkan bahwa Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas “keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan”. Pasal 42 “Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup. Pasal 44 ayat (2) huruf (c) bertujuan untuk mewujudkan kondisi “ramah lingkungan”.
Oleh karena itu, Ketiga UU tersebut di atas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka ketiganya memiliki hubungan yang erat.
2.      Catatan Kritis menganai UU Minerba, UU PPLH dan Ketenagalistrikan
a)      UU Minerba dan UU PPLH
 Dewasa ini, isu lingkungan hidup menjadi perhatian dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya  pembangunan yang cenderung mengesampingkan aspek-aspek lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya agar pembangunan yang ramah lingkungan menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Hal ini terbukti dalam berbagai peraturan yang dicanangkan pemerintah, dari yang bersifat pencegahan hingga penegakkan hukum. Antara lain adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan berbagai peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup.
Kendati demikian, implementasi UU dan berbagai peraturan tersebut tidak seindah kata-kata yang dirumuskan di dalamnya. Aspek yang paling lemah dalam implementasi UU lingkungan di Indonesia adalah aspek penegakkan hukumnya. Semua UU yang disahkan mengkehendaki adanya penegakkan hukum terhadap penjahat-penjahat lingkungan hidup, tetapi pelaksanaannya sangat lemah. Misalnya isu krusial yang hingga saat ini belum ditemukkan ujung penyelesaiannya adalah Lumpur Lapindo di Sidoarjo, yang telah meluluhlantakkan hampir sebagian daratan Sidoarjo, Jawa Timur, yang kini menjadi lautan Lumpur yang kita kenal dengan “LUSI” (lumpur sidoarjo). Kemudian ganasnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT. Freeport Indonesia yang menggerus bumi Cendrawasih, PT. Newmont Nusa Tenggara yang Mengurus habis Bumi NTB dan bopeng-bopengnya Bangka Belitung oleh mesin-mesin penggerus PT. Timah, belum lagi isu ilegal logging (penebangan liar) dan pembakaran hutan di Kalimantan, Sumatra dan Aceh oleh perusahaan nasional maupun asing demi kelapa sawit, pencemaran limbah pabrik dan ribuan bahkan jutaan peristiwa yang mengancam keberadaan dan ketahanan alam semesta ini yang hampir pasti alam tidak lagi mampu  menyesuaikan diri untuk tetap bertahan.
Isu kerusakaan lingkungan tersebut di atas, hampir tidak ada penyelesaian hukum secara tegas oleh para pemangku kebijakan. Padahal jelas dalam UU Lingkungan dan Minerba semua usaha yang bersaentuhan dengan lingkungan harus menghormati kelestarian alam dan semua organisme yang hidup di atasnya. Inilah salah satu faktor yang tidak akan ada efek jera bagi para penjahat lingkungan, peraturan tidak dilaksanakan dengan tegas. Tidak seindah kata-kata di atas kertas.
b)     UU Ketenagalistrikan
Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan disahkan oleh DPR pada tanggal 23 September 2009 yang lalu yang merupakan hasil revisi UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi masa kini dan kurang mengakomodir perkembangan industri ketenagalistrikan di Indonesia. UU ini terdiri dari 17 bab yang memuat 58 pasal. Penetapannya UU baru ini, diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketenagalistrikan nasional, terutama yang berkaoitan dengan hak dan kewajiban PLN dan juga masyarakat sebagai konsumen.
Beberapa hal penting yang baru diatur dalam revisi ini yang mana belum diatur dalam UU 15/1985, antara lain adalah:
1.      Pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi;
2.      Penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu;
3.      Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; serta
4.      Mengatur tentang jual beli tenaga listrik termasuk untuk lintas negara
(sumber: http://politik.kompasiana.com/2010/01/15/yuk-mengenal-uu-302009-tentang-ketenagalistrikan-54297.html)
Meskipun demikian, ada salah satu isu krusial yang belum menjadi perhatian dalam UU ini, yaitu mengenai pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). Meskipun sudah di atur dalam Permen No. 975 K/47/MPE/1999 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) yang mengatur kompensasi bagi rumah, tanah maupun tanaman warga yang terkena imbas dari pembangunan ini, tetapi tidak jarang PLN melanggar aturan UU Ketenagalistrikan dan UU PPLH. Selain Permen di atas, dalam UU PPLH juga sudah tersirat bahwa pembangunan harus memikirkan dan menghindari dampak-dampak negatif yang berimbas pada pencemaran lingkungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam Pasal 2 Ayat 1, huruf g dan h UUU Ketenagalistrikan tercantum bahwa “ (g) keamanan dan keselamatan; (h) kelestarian fungsi lingkungan. Jadi, pembangunan SUTET sendiri wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) karena dapat membahayakan kesehatan warga yang ada di sekitar oleh karena radiasi yang dihasilkannya.
Menurut  ahli Epidemiologi, SUTET dapat membangkitkan medan listrik dan medan magnet yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Seperti pusing-pusing, kanker otak pada anak-anak dan sebagainya, walaupun penyebabnya dan kehadiran medan listrik dan medan magnet di sekitar kehidupan manusia tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, kecuali jika intensitasnya cukup besar dan terasa hanya bagi orang yang hipersensitif. Oleh sebab itu, pembangunan tower mesti mengacu pada UU tentang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dimana, harus mengedepankan faktor sosial, ekonomi dan budaya serta lingkungan hidup.
Beberapa ketentuan oleh pemerintah yang mengatur pembangunan yaitu SNI 04-6918-2002 tentang ”Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTET”. SNI mempunyai pendapat yang berbeda dengan kepmen ESDM di atas mengenai jarak ruang aman, yang dapat kita lihat dibawah ini:
1.      Tapak tower disiapkan lahan minimal 25 m x 25 meter.
2.      Jarak bebas umum Vertikal dari konduktor dengan bangunan, yaitu 9 meter untuk SUTET.
3.      Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu menara, yaitu 22 meter untuk SUTET 500 KV sirkit tunggal dan 17 meter untuk SUTET 500 KV sirkit ganda.

Kendati begitu, namun pada kenyataannya seringkali PLN mendirikan sutet sangat dekat dengan permukiman warga. Hal ini belum ti atur dalam UU Ketenagalistrikan. Oleh karenanya perlu ada aturan hukum dan implementasi yang lebih tegas tentang hal ini.


Referensi:
1)      https://archling1sutet.wordpress.com/2013/11/11/pengaruh-sutet-terhadap-lingkungan/
2)      http://politik.kompasiana.com/2010/01/15/yuk-mengenal-uu-302009-tentang-ketenagalistrikan-54297.html
3)      http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5346723a54c57/ada-apa-dengan-pasal-69-uu-pplh
4)      http://amdal-indonesia.blogspot.com/2009/11/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang.html
5)      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
6)      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
7)      Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8)      Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel