Tanah dan Air Milik Kita, Udara Milik Singapura: Benarkah Negara Kita Berdaulat?



Elkana Goro Leba

Ditengah duka-lara bangsa Indonesia atas tragedi jatuhnya pesawat milik maskapai AirAsia, di Laut Karimata 28 desember 2014 lalu, banyak isu yang mulai mengemuka. Ada isu penerbangan ilegal, ada juga isu pilot yang konsumsi morfin saat memiloti pesawat, awan cumulonimbus yang menyebabkan pesawat jatuh dan sebagainya. Entah spekulasi atau fakta, kita tunggu saja. Tetapi satu isu dari isu-isu tersebut yang perlu manjadi perhatian publik adalah tentang kedaulatan wilayah udara kita.
Tahukah anda, dalam ocehan-ocehan para pemimpin bangsa sekarang ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdaulat secara politik, berdikari (mandiri) secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya, masih menyimpan 101 tanda tanya. Pasalnya, sejak bertahun-tahun kita miliki tanah dan air di negeri ini, tetapi udara (kedirgantaraan) kita masih milik negara lain. Itukah yang disebut berdaulat? Mungkin masih banyak insan bangsa belum tahu tentang itu. Tetapi faktanya, kedirgantaraan (udara) kita sebagian masih hak milik Negeri Singa, Singapura. Bagaimana itu terjadi? Sejarahnya memang panjang.
Pada tahun 1996 melalui Kepres (Presiden Soeharto) No. 7 tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian Fligth Information Region (FIR) terjadi agreement (perjanjian) antara Indonesia-Singapura, bahwa sistem navigasi sebagian wilayah udara RI dikuasai Singapura selama 15 tahun. Perjanjian itu disebut dengan agreement of Millitary Training Area-MTA (wilayah pelatihan militer), sehigga Fligth Information Region (FIR) dikontrol Singapura. Artinya, wilayah udara milik Indonesia dipinjam untuk dijadikan area latihan pesawat tempur Negeri Singa itu, sekaligus mengambil alih semua Air Traffic Control (ATC) sepanjang area tersebut. Kemudian, alasan pinjam-meminjam itu dibungkus rapih dengan istilah “pendelegasian kewenangan pengelolaan udara”.
MTA itu dibagi dalam dua bagian. MTA 1 atau area pelatihan militer pertama, dipatok dari sebelah Barat Daya Singapura. Terbentang dari sisi timur Negeri Singa itu hingga wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). MTA 2, membentang dari sebelah timur Singpura, hingga Kepualauan Natuna, Kepri. Bisa dibayangkan, pesawat sipil dan militer yang terbang dari Pekanbaru ke Natuna saja harus ijin menara Air Traffic Control (ATC) Hang Nadim, Singapura. Mereka tidak segan-segan mengusir pesawat kita bila melalui udara itu tanpa ijin. Padahal MTA 1 dan 2 ini secara de facto dan de jure milik Indonesia.
Menurut berita, pengambilalihan sudah diusahakan pada tahun 2007, tetapi karena alasan demi alasan dari negara tetangga, Singapura dan Malaysia yang membangun kompromi dengan PBB, usaha itu gagal. Sebab, katanya, Indonesia mengalami masalah dalam hal pengelolaan dan penetapan titik koordinat udara yang ditetapkan oleh PBB. Pada tahun 2010, sudah disetujui oleh PBB, namun, hingga saat ini, entah apa yang terjadi, kenyataannya, pesawat sipil dan militer Indonesia masih harus ijin menara ATC Singapura bila ingin melewati area tersebut. Masuk rumah kita sendiri koq pake ijin tetangga? Aneh bukan?
Dimana letak kedaulatan negara kita sebagai bangsa yang besar? Padahal dalam perkembangan kedirgantaraan, dalam hubungannya dengan negara kita adalah negara yang sangat luas tanah, air dan udaranya, Indonesia termasuk dalam 8 besar negara terkuat di dunia. Bagaimana kita jadi the one of super power kalau sektor udara kita masih diambil alih oleh negara lain? Bisa dibayangkan, kedaulatan negara dipinjam negara lain selama bertahun-tahun. Jadi, selama ini kita lihat latihan tempur tentara-tentara Singapura melewati udara kita (MTA 1 & 2), kita hanya bisa melongo. Lebih konyol lagi, pada tahun 2010, RRI Batam ditutup akibat mengganggu jalur komunikasi penerbangan Singapura. Padahal komunikasi penerbangan Indonesia aman-aman saja. Usut punya usut, ternyata komunikasi di area udara yang dipinjamkan itulah yang menjadi persoalannya. Walah, sungguh memprihatinkan!!! Penyiaran radio saja diatur negara lain.
Wilayah Udara Sangat Penting
Mungkin kita masih ingat, ledakan bom atom terbesar dalam peradaban dunia pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 pada penghujung perang dunia kedua (PD II), ketika tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat membumihanguskan Kekaisaran Jepang sekaligus menjadikan abu 140.000 orang di Hirosima dan 80.000 orang di Nagasaki atas perintah presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman. Membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 2 September 1945 dan secara resmi PD II berakhir. Peristiwa itu pula membuka peluang bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan segaligus kedaulatannya sebagai bangsa yang bebas dari segala penjajahan. Itu adalah salah satu peristiwa penting dari kecolongan Jepang dalam mengelola wilayah udaranya, sehingga tentara sekutu masuk dan melakukan pengeboman. Disinilah pelajaran penting yang harus menjadi literatur pemerintah saat ini bahwa wilayah udara itu sangat penting. Sekuat apapun angkatan darat dan laut suatu negara, kalau udaranya masih lemah, maka tidak ada apa-apanya. Begitu pula sebaliknya. Karenanya, wilayah udara sangat penting untuk diperhatikan.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saat ini harus mengembalikan kedaulatan wilayah udara bangsa Indonesia. Sejak sekarang perlu menunjukkan kemampuan kita untuk mengelola wilayah udara sesuai standar internasional. Benahi sistem penerbangan. Berani menunjukkan taringnya kepada negara lain. Tidak ada kompromi mengenai harga diri (keadulatan) bangsa. Pengambilalihan wilayah udara dari Singapura jangan menunggu hingga tahun 2019. Itu artinya, kedaulatan udara kita akan tercapai pada tahun 2019. Menurut Konvensi Chicago 1944 yang bahas mengenai Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, kedaulatan wilayah udara suatu negara adalah sebuah keniscayaan, bukan pilihan. Selama ini semua pesawat yang masuk ke wilayah hukum udara Indonesia tanpa ijin hanya di denda 6.000 dollar AS (sekitar Rp. 70 juta). Dalam arti lain, bila ada orang yang hendak dengan sengaja memasuki udara Indonesia tanpa ijin, tinggal siapkan uang 6.000 dollar, sudah aman. Bayangkan, betapa lemahnya hukum wilayah udara kita. Padahal, masuk wilayah udara negara lain tanpa ijin adalah sebuah perbuatan menginjak-injak harga diri (kedaulatan) negara yang bersangkutan. Maka dari itu, para pemimpin bangsa saat ini, wajib ambil kembali kadaulatan wilayah udara dari Singapura. Nenek moyang kita memang pelaut tetapi anak cucu kita adalah insan dirgantara.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel