APBN 2015: Pembangunan Infrastruktur Menjembatani Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Infrastruktur Menjembatani Pembangunan Ekonomi
Infrastruktur adalah jantungnya perekonomian suatu negara. Keadaan geografis Indonesia yang berkepualaun, memang menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi. Kurang memadainya infrastruktur sering menimbulkan masalah dalam hal menyuplai dan distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah yang lain. Kondisi inilah yang disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada kesenjangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Apalagi saat ini pemerintah saat ini menargetkan peretumbuhan ekonomi dapat mencapai 7%.
Persoalan ekonomi selalu menjadi bagian dari masalah bangsa ini. Misalnya saja, mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang dialami oleh dearah-daerah terpencil, seperti sebagain Papua, dan sebagian daerah di NTT adalah bagian dari minimnya pemabngunan infrastuktur. Infrastruktur yang kurang memadai inilah yang menjadi penghambat distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian penting dalam pemerintahan Jokowi-JK dalam periode 5 tahun mendatang. Pembangunan infrastruktur dipercaya akan menjadi jembatan pemertaan bagi daerah-daerah di Indonesia. Demikian dilansir Koran Sindo edisi Kamis, 18 Desember 2014. Pembangunan jalan baru 2.650 km, jalan tol 1.000 km, pemeliharaan jalan 46.770 km, pembangunan 24 pelabuhan baru dan pelabuhan penyeberangan akan dibangun di 60 Lokasi di seluruh nusantara, pengadaan kapal penyebarangan perintis 50 unit, Pembangunan BRT di 29 kota, pembangunan angkutan massal di 6 kota metropolitan dan 17 di kota besar, pembangunan 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, pengembangan bandara untuk pesawat cargo di 16 lokasi. Selain itu, akan dibangun rusunawa sebanyak 5.257 Twinblok untuk 515.711 rumah tangga, bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga, penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha, fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga, pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik), Pembangunan  pembangkit listrik sebesar 35. MW, pembangunan SPAM di pedesaan 11,1 juta  sambungan rumah (22.647 desa), pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kab/kota, pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kab/kota, pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilits 3R di 341 kab/kota dan fasilitas 3R terpuas dan komunal di 294 kab/kota, pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan pemukiman. Infrastruktur lainnya adalah pembangunan 2 kilang minyak 2x300.000 barrel, perluasan kilang minyak di Cilacap dan Balongan (dikutip dari Koran Sindo edisi Kamis, 18 Desember 2014)  Beberapa prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagian besar pembangunan infrastruktur yang masuk dalam program pembangunan Jokowi-JK. Dengan demikian, diharapkan dapat memecahkan masalah kesejangan di negeri ini.
Di bidang pertanian, Jokowi ingin mewujudkan mimpi swasembada pangan pada tahun ketiga pemerintahannya, terutama beras, jagung dan gula. Dana pengalihan subsidi BBM, dikonsentrasikan untuk pangan, khususnya perbaikan-perbaikan irigasi. Pada 5 tahun mendatang pemerintahan Jokowi akan membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi, termasuk pembangunan dam dan bendungan. Ketika mengunjungi Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan dibangun 25-30 waduk dalam waktu 5 tahun, 11 waduk di antaranya siap dibangun tahun depan dengan biaya Rp 8,2 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-Pera). Lima bendungan di antaranya akan dibangun bendungan Krutol di Aceh, Bendungan Pengaraya di Banten, Bendungan Loyo di Kudus, Bendungan Ratnamu di NTT, dan satu bendungan di Kalimantan Timur. Sementara, anggaran untuk irigasi sawah, disiapkan Rp.15 triliun, melalui Kementerian Pertanian. Sekitar 52 persen saluran irigasi di Indonesia mengalami kerusakan karena umut rata-rata 25 tahun ke atas. Bila mampu berswasembada beras dan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, maka Indonesia akan mengurangi inpor beras.
Namun, persoalan yang membayangi program-program pembangunan Jokowi-Jk adalah minimnya anggaran. APBN untuk kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang hanya 81,3 triliuan agaknya sulit untuk membanguan infrastruktur seperti yang dicita-citakan Jokowi. Tetapi angin segarnya setelah mengurangi subsidi BBM, diprediksi terdapat raung fiskal yang cukup besar untuk APBN Perubahan 2015. Persoalan lainnya adalah penyerapan anggaran-anggaran di daerah yang kurang maksimal. Setiap tahun sebagain besar anggaran di daerah sangat minim untuk belanja pembangunan. Ini akan menjadi tantangan selanjutnya bagi pembangunan Nasional. Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah harus mengurangi penyerapan anggaran pada belanja-belanja yang tidak produktif. Salah satu kebijakan untuk itu misalnya, kebijakan kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang adakan rapat di hotel dan mengurangi penggunaan AC dan Listrik di kantor-kantor di seluruh Nusantara.
Di sisi lain, kelemahan anggaran selama ini juga adalah subsidi energi yang berlebihan. Itulah gunanya pemerintah mengurangi subsidi energi untuk menciptakan ruang fiskal bagi pembangunan yang produktif.
Kelemahan Sistem Anggaran Pemerintah Selama ini
Pengalokasian dan penyerapan APBN dan APBD selama ini masih menyisihkan banyak kelemahan. Penyerapan APBD yang kurang maksimal dan walaupun maksimal tetapi belanja pegawai lebih besar dari belanja modal dan kesejahteraan rakyat. Sementara APBN masih tersandera dengan subsidi. Nilai subsidi tahun 2015 sebesar Rp. 414,7 triliun atau 20% dari total APBN. Nilai ini terdiri dari subsidi nonenergi 69,997,7 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Semantara itu, Rp 68,69 triliun untuk subsidi listrik, sedang sisanya adalah subsidi BBM. Subsidi BBM ini sudah menjadi persoalan lama bagi bangsa ini. Pasalnya, subsidi BBM paling menyita ruang fiskal APBN tetapi tidak produktif. Anggaran subsidi listrik tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 68,69 triliun. Alokasi subsidi ini lebih rendah daripada subsidi tahun 2014 yang mencapai Rp 85,75 triliun.

Besaran transfer ke daerah dalam postur APBN 2015 berada di urutan kedua, yakni Rp.638,0 triliun (31%). Tetapi kelemahannya adalah seringkali penyerapan APBD tidak maksimal. Misalnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tren realisasi atau penyerapan APBD dari tahun ke tahun semakin rendah atau menurun. Dari sisi persentase, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I (bulan Maret 2014) sebesar 11,7%. Lebih rendah bila dibandingkan dengan
realisasinya pada periode yang sama tahun 2013 (13,6%), tahun 2012 (13,3%), serta realisasi pada tahun 2011 (14,0%).
Selain itu, penyerapan APBD masih minim untuk belanja modal atau belanja pembangunan. APBD masih berkutat pada belanja pegawai yang notabene tidak produktif. Dikutip dari Tempo edisi Jumat, 02 Januari 2015, berikut adalah 16 daerah dengan belanja pegawai tertinggi:
1.      Kota Tasikmalaya = 70 persen
2.      Kabupaten Klaten = 70 persen
3.      Kota Bitung = 70 persen
4.      Kota Padang Sidempuan = 70 persen
5.      Kabupaten Sragen = 70 persen
6.      Kabupaten Purworejo = 70 persen
7.      Kabupaten Pemalang = 70 persen
8.      Kabupaten Kulon Progo = 71 persen
9.      Kabupaten Bantul = 71 persen
10.  Kabupaten Kuningan = 71 persen
11.   Kota Palu = 71 persen
12.  Kabupaten Simalungun = 72 persen
13.  Kabupaten Agam = 72 persen
14.  Kota Ambon = 73 persen
15.  Kabupaten Karanganyar = 75 persen
16.  Kabupaten Lumajang = 83 persen
Daerah-daerah yang menghabiskan anggaran daerah hingga 70% untuk belanja pegawai tentu mengurangi kemampuan APBD untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat. Karena itu, APBD seharusnya lebih diprioritaskan untuk belanja modal dan pembangunan kesejahteraan rakyat daripada membiayai operasional aparatur daerah yang kurang produktif.

Yang Harus Dilakukan Pemerintah
1)       Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sudah tepat dengan mengurangi subsidi BBM. Sebab itu akan menciptakan ruang fiskal untuk belanja pembangunan
2)      Naikan pajak mobil. Pajak mobil yang masih sangat rendah akan mendorong orang untuk terus membeli mobil, sehingga banyak mengonsumsi BBM. Selain itu juga untuk menambal pendapatan negara
3)      Subsidi silang dari orang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang kurang mampu. Selama ini, kesejangan pendapatan di negeri ini sangat tinggi. Subsidi silang ini artinya pemerintah mengenakan pajak yang tinggi kepada para pengusaha-pengusaha kaya supaya membantu pendapatan negara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
4)      Naikan Tarif dasar listrik dan Kerata api
Isu kenaikan tarif dasar listrik dan tarif kereta api di tahun baru ini adalah kebijakan yang tepat.
5)      Mencegah kebocoran APBN
APBN kita masih sering bocor, misalnya korupsi. Korupsi perlu digencarkan lagi supaya mengendalikan penyelewengan uang negara. Sebab, sia-sialah semua usaha pemerintah dalam menambahkan pendapatana negara bila APBN masih bocor sini sana.

APBN 2015 Belum Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi
Di tengah semangat pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 5,6% tahun 2015,
ternyata APBN belum berpihak pada pembangunan ekonomi. Bila menelaah stuktur APBN 2015, dimana tercatat Rp.2.039,5 triliun yang dibagi dalam empat kategori besar, yaitu, 32% atau Rp.647,3 triliun untuk belanja kementrian negara/lembaga, transfer ke daerah Rp.638,0 triliun atau 31%, subsidi Rp. 414,7 triliun atau 20% dari APBN, dan Rp.152,0 Triliun untuk pembayaran bunga utang atau 8%, Dana desa Rp.9,1 triliun, serta 9% atau 178,4 triliun untuk belanja lainnya. Dari postur APBN tersebut di atas, ternyata subsidi masih menyedot porsi APBN 2015. Karena besar anggaran untuk subsidi, dengan sendirinya menciptakan ruang fiskal yang sempit bagi belanja modal atau pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, struktur APBN 2015 belum sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel