Peluang dan Tantangan “Provinsi Ternak”

Peluang dan Tantangan NTT sebagai Provinsi Ternak

Potensi daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mempunyai padang penggembalaan untuk peternakan sapi, kuda, kerbau dan kambing seluas 832.228 Ha telah membawa eksternalitas positif bagi daerah ini. Berkat dari itu, Provinsi NTT tergolong dalam lima besar populasi sapi potong di Indonesia. Urutan ke-4 setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Bahkan NTT mempunyai Populasi kerbau terbanyak di Indonesia. Karena itu, 4 Tekad Pembangunan NTT dalam kebijakan stratergi Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dari periode pertama (RPJMD Prov. NTT 2009 – 2013) yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi dan Provinsi Ternak. Untuk itulah, Pemrov. NTT melakukan pengembangan ternak besar di Pulau Timor, Rote dan Sumba, dan pengembangan ternak kecil di pulau Flores, Lembata, Alor, Solor, Adonara dan Sabu Raijua. Di sisi lain, pemerintah pusat menargetkan menghasilkan satu juta ekor sapi dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Sehingga tiga sampai empat tahun berikutnya Indonesia bisa berswasembada sapi.

BACA JUGA:

Peluang Pembangunan Peternakan di NTT

Penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) tentang perjanjian kerja sama “ekspor-impor” sapi dan daging sapi antara Pemerintah Pemprov. NTT dengan Pemprov. DKI Jakarta menjadi peluang bagi NTT untuk meraih mimpi menjadi provinsi ternak. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebelum menjadi RI-1 ke NTT bulan April yang lalu. Hal ini mengingat NTT salah satu provinsi yang berpotensi menjadi produsen daging sapi dalam statistik nasional, sementara DKI Jakarta merupakan konsumen daging sapi yang cukup tinggi di Indonesia. Kebutuhan daging sapi di Jakarta mencapai 150 ton/tahun. Lantaran DKI Jakarta tidak memiliki peternakan sapi, maka hampir semua kebutuhan akan daging, diimpor dari daerah lain bahkan Australia. Oleh sebab itu, dalam MoU yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama (Ahok) dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, salah satunya berencana membangun balai karantina dan rumah pemotongan hewan di NTT. Setelah dipotong, daging sapi yang sudah dikemas akan dipasarkan di Jakarta. Sekali lagi ini adalah peluang emas bagi Pemrov. NTT untuk merealisasikan mimpi menjadi propinsi Ternak. Tetapi pertanyaannya, apakah NTT mampu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi DKI Jakarta yang mencapai 150 ton/tahun dengan harga yang lebih terjangkau dari daerah lain. Selama ini, NTT baru mengirim 60 ribu ekor sapi hidup setiap tahun ke Jakarta dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging. Itu artinya masih jauh dari kebutuhan DKI Jakarta. Fakta lainnya adalah impor sapi atau daging sapi dari NTT ke Jakarta lebih sulit dan mahal daripada dari Australia.

BACA JUGA:

Tantangan Pembangunan Peternakan di NTT

Sebagaimana disebutkan di atas, Propinsi Ternak adalah salah satu rencana strategi gubernur Frans Lebu Raya sejak Periode pertama. Tetapi hingga periode kedua ini (2013-2018), hampir enam tahun sudah Lebu Raya menjabat, propinsi ternak belum ada tanda-tanda yang signifikan terealisasi. Itu artinya, ini bukan pekerjaan mudah. Tantangan NTT untuk meraih impian sebagai propinsi ternak selama ini antara lain adalah, rendahnya peran investor dalam usaha peternakan terlebih dalam hal bibit unggul, sehingga produsen ternak masih didominasi oleh peternak kecil yang belum memiliki keterampilan beternak yang baik dengan modal seadanya, seperti penguasaan teknologi informasi tentang bagaimana beternak dengan baik dan benar agar menghasilkan daging yang berkualitas. Berikut, tingginya pemotongan ternak besar betina produktif dan juga pelayanan kesehatan hewan belum optimal yang mengakibatkan kematian ternak sapi sangat yang tinggi. Disamping itu, selama ini, petani lebih memilih menjual ternak yang berkualitas terbaik karena harganya lebih tinggi. Masalah berikutnya pakan ternak belum tersedia karena terkendala dengan sumber air untuk penanaman pakan. Kelompok tani di NTT tercatat cukup banyak, namun belum ada modal sosial sehingga peran nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi dan budidaya, pengolahan serta pemasaran hasil ternak tidak ada. Lain lagi, sulitnya pemasaran dan distribusi manjadi faktor penyebab mahalnya daging sapi asal NTT, bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pernah mengatakan bahwa KPK menemukan adanya indikasi keberadaan mafia atau kartel sapi di Nusa Tenggara Timur.

BACA JUGA:

Oleh sebab itu, pekerjaan penting pemerintah provinsi NTT adalah, membekali para petani ternak dengan pengetahuan yang baik dalam beternak, mengaplikasikan teknologi tepat guna untuk pengembangan bibit unggul, pakan ternak dan pengotimalan kesehatan hewan, merevitalisasi lembaga-lembaga peternakan dari hilir ke hulu guna menghasilkan ternak yang berkualitas dan membangun infrastruktur transportasi yang berkaitan dengan pemasaran dan distribusi daging yang mudah dan murah. Dan satu yang cukup penting adalah melarang penyembelihan induk ternak produktif. Perlu ada Perda larangan penyembelihan induk ternak produktif seperti yang dilakukan oleh pemprov. Jawa Timur dan Bengkulu. Kedua pemerintah daerah tersebut menerbitkan peraturan daerah yang melarang keras penyembelihan sapi betina produktif.

BACA LAINNYA: