Panggung Para PoliTikus: “Musim Tanding-tandingan”


Akhir-akhir ini, sejak Pileg dan Pilpres hingga kini, kita ibarat ada dan sedang menyaksikan sebuah pertunjukkan drama di atas panggung “sandiwara”, namun para pemainnya bukanlah para aktris dan aktor ataupun seniman binaan sanggar seni atau sekolah akting Hollywood sebagaimana umumnya. Pemainnya adalah “seniman-seniman hebat” binaan partai politik di negeri ini. Mereka ibarat para aktor dan aktris yang sedang bersandiwara untuk menghibur para penonton (rakyat) dengan sepenggal cerita yang bertema “kursi dan kekuasaan” dan negara ini adalah panggungnya. Dalam artikel ini, saya namai “musim tanding-tandingan”.

Kata “tanding” kurang lebih maknanya adalah “berlawanan”, sehingga bertanding, artinya berkaitan dengan “berlomba, beradu tenaga”. Sebelum dan setelah Pemilihan Legislatif (pileg) istilah ini terus menjadi topik-topik menarik di halaman media masa. Sebelum pileg masing-masing calon secara individu bertanding dan berlomba untuk mempengaruhi rakyat dengan janji-janji manis yang hingga saat ini entah kemana janji itu, tetapi setelah Pileg pertandingan itu tidak lagi dilakukan secara individual, namun dalam kelompok. Ibaratnya setelah pileg, para “PoliTikus itu sudah membentuk sebuah “klub” untuk adu tenaga guna memenangkan pertandingan.

Musim tanding-tandingan diawali setelah para wakil rakyat memilih dan membentuk alat kelengkapan dewan salah satunya ketua DPR. Ketika itu muncul “gerakkan” dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), penguasa di eksekutif, yang notabene kalah jumlah di DPR untuk membentuk Ketua DPR tandingan di Senayan untuk menyaingi Ketua DPR terpilih Setya Novanto yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi pengauasa di perlemen. Entah disebabkan oleh sakit hati karena tidak kebagian kursi dan kekuasaan atau lagi-lagi bersandiwara hanya mereka dan Yang Maha Kuasa yang tahu. Setelah itu, Istilah tandingan seperti lagi-lagi merasuki otak dan hati masyarakat di Negeri ini, tidak hanya DPR yang membuat tandingan tetapi juga sebagian rakyat Jakarta yang kemudian dinamai “Gerakkan Masyarakat Jakarta (GMJ)” yang telah memilih gubernnur tandingan untuk menandingi Kepemimpinan Guberbur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama atau Ahok. Bahkan gerakkan ini bersifat Rasis karena mengungkit isu sara, dan pemfitnahan serta pelecehan terahdap agama orang lain, tetapi pemerintah diam saja. Ironis memang, di negara yang Pancasila dan Berbhineka Tunggal Ika ini terjadi hal seperti itu tetapi dibiarkan oleh pemerintah. Tanding-tandingan, tidak berhenti di situ, kini Partai Golongan Karya (Golkar) juga keciprat istilah tandingan ini. Agung Laksono, dkk menyelanggarakan Munas tandingan sebagai perlawanan atas keterpilihan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas di Nusa Dua Bali. Munas tandingan ini pun menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Perpu Pilkada Langsung yang awalnya Golkar bersikeras berseberangan dengan Perpu yang dikeluarkan diakhir Kepemimpinan Presiden SBY tersebut, sekaligus berlawanan arah dengan kesepakatan ARB, dkk.

            Istilah tandingan ini seakan menjadi sebuah slogan perjuangan di kalangan Para Wakil kita saat ini. Sebuah slogan yang melambangkan kekuatan untuk berjuang melawan musuh, tetapi anehnya musuh itu adalah kawan mereka sendiri. Pertanyaannya adalah “kapan para wakil rakyat “terhormat” itu bekerja untuk rakyatnya?”. Rakyat terus bertanya tetapi tidak tahu kemana mereka harus mengadu. Wajar saja, para wakil mereka yang sebenarnya adalah tempat mengadu, sudah berpolitik “tidak waras”, maka mau kemana lagi mereka. DPR saling tanding-tandingan, sudah begitu, DPR (legislatif) tidak hanya saling serang diantara mereka, tetapi lebih konyol dan bobrok lagi ketika DPR seakan berupaya menjenggal setiap keputusan dan kebijakkan pemerintah (eksekutif). Ketika Presiden mengambil kebijakan untuk menaikan Harga BBM, kubu KMP berniat menyatakan Hak Interpelasi. Padahal belum pernah ada dalam sejarah bangsa ini bila eksekutif menaikkan harga BBM yang jelas-jelas kebijakan yang mengedepankan masa depan bangsa dalam Jangka panjang, DPR mengajukkan hak Interpelasi. Bukankah itu sebuah penjenggalan? Memang, benar efek buruk Kenaikkan harga BBM akan terasa dalam jangka pendek, tetapi hidup ini bukan untuk hari ini saja, namun juga kita berpikir untuk hari esok, dan itulah inti dari kenaikkan harga BBM ini sebenarnya. Bila pemerintah yang salah (salah menurut DPR, belum tentu salah menurut rakyat) DPR cepat-cepat memanggil para menteri untuk menggelar rapat dengar pendapat, tetapi DPR sendiri seperti orang hilang ingatan, tidak tahu diri bahwa mereka sendiri lagi tidak sehat. Bisanya mengkritik tetapi diri sendiri tidak diperhatikan, apakah sudah benar atau tidak. Sungguh seperti Filosofi “anjing yang menggogong”. Taunya kritik (gonggong) orang lain, tetapi tidak tahu dirinya sedang bermasalah.

Rakyat saat ini diam bukan karena mereka tidak tau apa-apa, bukan karena mereka bodoh, tetapi mereka sedang bingung kepada siapa lagi mereka harus berteriak minta tolong, bila para wakilnya sudah seperti kacang lupa kulit. Sebelum pemilihan, mereka mengobral janji, tetapi setelah terpilih, lupa semuanya. Suara rakyat tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, semua hanya untuk partai dan kepentingan pribadi. Rakyat ibarat sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola antara DPR (KMP) dengan Pemerintah (KIH), tetapi sayangnya rakyat terlebih dahulu meninggalkan stadion karena mereka sudah tahu bahwa DPR (KMP) yang akan menang, karena pertandingan yang tidak seimbang, KIH (pemerintah) kalah jumlahnya. Sesungguhnya, rakyat membutuhkan pertandingan yang adil dan seimbang dan pertandingan itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, realitasnya semua atas nama Partai, atas nama pribadi.

Bila realitas itu yang terjadi di negeri ini, para wakil kita sudah menutup mata pada penderitaan rakyatnya yang masih hidup miskin, mengais sampah untuk bertahan hidup, tetapi para wakilnya berfoya-foya. Menulikan telinga terhadap suara anak-anak bangsa yang membutuhkan sekolah yang haknya telah dirampas dan dirampok oleh para koruptor, tidak salah bila saya berkata “sia-sia rakyat memilih para wakilnya. Menghabiskan uang triliunan Rupiah untuk memilih mereka. Sia-sia rakyat memberikan mereka mobil mewah tetapi hanya untuk jalan-jalan, rakyat membangun gedung yang mewah untuk kerja tetapi hanya dijadikan panggung sandiwara, gaji berpuluh-puluh juta perbulan tetapi tidak tahu diri bahwa itu uang rakyatnya, bahkan rumah mewah, sekalipun banyak yang harus hidup di hotel pordeo karena ketahuan korupsi, dan segala kelengkapan untuk menjamin kesejahteraan mereka para wakil yang  “terhormat”. Sia-sia semuanya. Jadi, apa yang kita harapkan dari mereka-mereka ini? sampai kapan kita harus diam? Tetapi setumpuk harapan hanyalah kepada Tuhan, mendoakan mereka agar kembali ke Jalan yang benar.
(dimuat di Opini Timor Express, edisi 10 Desember 2014)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel