Kemiskinan adalah Akar dari Perdagangan Manusia


Sejak dulu hingga sekarang, kasus-kasus Perdagangan Manusia (Human Traffiking) seakan menjadi suguhan hangat bagi masyarakat. Wajah media massa, baik cetak maupun eletronik diwarnai oleh berita-berita tentang perbuatan yang tidak beradab ini. Media juga tidak jarang mengupas tuntas tentang kasus-kasus itu, namun tidak ada penyelesaiannya diranah hukum. Penegakkan hukum hanya seperti angin lalu. Manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai mahkluk yang mulia, memiliki harkat dan martabat, serta perlu diperdayakan guna membangun bangsa dan negara ini, justru menjadi lahan basah bagi orang-orang yang tidak berhati nurani. Anak-anak perempuan dan laki-laki yang notabene masih dibawah umur menjadi sasaran empuk dalam bisnis ini. Tetapi pada umumnya, para pelaku bisnis tidak sembarangan dalam merekrut korban-korban mereka. Sebagian besar dari korban Human Traffiking merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang belum sejahtera. Keluarga yang hidup serba kekurangan dalam ekonomi dan media informasi, berasal dari pelosok-pelosok desa dan daerah tertinggal diseluruh tanah air. Keadaan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pintu gerbang masuknya para pebisnis yang tidak terpuji itu. Rayuan dan iming-iming upah besar, kehidupan yang lebih baik dari pada kehidupan korban dikampung halamannya menjadi senjata yang ampuh yang meluluhlantakan hati para calon korban dan juga orangtua calon korban yang masih menyandang status keluarga miskin.
Kemiskinan mempunyai makna dan dampak yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemiskinan tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga kemiskinan meliputi kurangnya ilmu pengetahuan dan terbatasnya akses terhadap informasi bagi mereka yang masih hidup jauh dari kriteria hidup layak. Kondisi yang demikian telah menyebabkan malapetaka bagi banyak anak-anak bangsa ini baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Berniat mengadu nasib untuk memperbaiki hidup keluarga, tetapi tak jarang mereka menemui jalan buntu sehingga berurusan dengan penganiayaan dan penyiksaan di negeri orang atau bahkan di negeri sendiri.
Kasus penyekapan puluhan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT di Batam, penampungan calon TKI ilegal yang para korban berasal dari keluarga yang tidak mampu di NTT yang grebek di oleh Polda NTT belum lama ini, Nuryati anak dibawah umur dair keluarga yang tidak mampu yang disiksa oleh tiga orang majikan  di Tangerang Selatan, TKW Kokom Binti Bama di Arab Saudi, Nirmala Bonat yang disiram air keras oleh majikannya, Erwiana Sulistyaningsih, seorang TKI asal Ngawi, Jawa Timur disiksa majikannya merupakan sederet bukti bahwa mereka berniat mencari hidup yang lebih layak daripada di kampung halamannya tetapi menjadi korban. Hampir seluruh korban-korban itu adalah anak-anak di bawah umur dan atau wanita-wanita yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Dan sekali lagi, kondisi yang serba kekurangan itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis manusia ini dengan tawaran upah besar dan kehidupan yang lebih baik untuk menjaring korbannya.
Oleh sebab itu, bila ingin berantas perdagangan manusia, maka sepertinya yang pertama kali dilakukan pemerintah adalah bebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan yang sudah menstruktur ini, baik secara ekonomi maupun ilmu pengetahuan dan akses terhadap informasi. Akses tehadap informasi penting karena banyak masyarakat yang ada di pelosok minim informasi tentang kasus-kasus penganiayaan terhadap TKI yang terjadi, konsekuensi-konsekuensi menjadi seorang tenaga kerja, tentang bagaimana menjadi seorang pekerja yang baik karena harus mempunyai keterampilan dan keahlian. Kurangnya informasi ini memudahkan para pelaku traffiking melakukan penipuan terhadap korban, misalnya memalsukan KTP dan data administrasi lainnya dari para pekerja.
Ironis rasanya, pemerintah dengan bangganya mengatakan bahwa TKI adalah pahlawan devisa negara, namun kita mengirim anak bangsa ini untuk disiksa di negeri orang. Pemerintah harus benahi pendidikan dan kesejahteraan di dalam negeri sebelum menjadi “pengekspor” tenaga kerja yang kurang berkualitas. Ujung-ujungnya mereka manjadi pembantu rumah tangga yang meskipun upah labih besar daripada di dalam negeri tetapi secara batiniah mereka tersiksa. Selain itu, pemerintah perlu membuka lapangan kerja dengan upah yang layak di dalam negeri. Tidak sedikit juga para TKI berkeja di luar negeri karena secara pengupahan lebih menjanjikan daripada di dalam negeri.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel