Dilematis Kabijakan Menaikkan Harga BBM Bersubsidi



Dampak Positif bagi Pihak yang Pro Terhadap Kebijakan Kenaikkan Harga BBM
Kebijakan tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sangat kontroversial, ada pro dan kontra. Bagi mereka yang pro,  kebijakan tersebut dinilai dapat menyelamatkan fiskal nasional atau APBN. Dari tahun ke tahun, porsi untuk subsidi BBM menjadi paling banyak dari semua pos belanja pemerintah. Kuota BBM bersubsidi juga seperti hal yang sangat sulit direncanakan, subsidi BBM seakan tidak dapat diprediksi oleh pemerintah, sehingga antara APBN dan APBN-P serta Realisasi di lapangan selalu melenceng jauh angkanya, dan trus  merangkak naik dari tahun ke tahun.
Misalnya keadaan empat tahun terakhir, pada tahun 2010, Subsidi BBM dalam APBN adalah sebesar  Rp.26,3 triliun, namun kanyataan atau realisasinya berkata lain, yakni naik menjadi Rp.82,4 triliun atau naik 213 persen dari APBN yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2011, dalam APBN-P 2011, subsidi BBM sebesar Rp.122,0 triliun yang sebelumnya dalam APBN hanya Rp.95,9 triliun. Namun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan, reliasasinya lebih tinggi, yakni Rp.165,2 atau sebesar sebesar 72 persen dari APBN. Sementara dalam APBN tahun 2012 subsidi untuk BBM adalah sebesar Rp.124 triliun dan realisasi menjadi Rp.212 triliun. Berbeda lagi dengan tahun 2013, realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp.210 triliun, naik signifikan bila dibandingka dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, dimana subsidi BBM untuk 2013 hanya sebesar Rp.51,1 triliun. Sementara itu, dalam APBN-P 2014, beban subsidi energi sudah membengkak menjadi Rp.453,3 triliun, terbagi untuk subsidi BBM Rp. 350,3 triliun dan listrik Rp. 103 triliun. Sedangkan untuk RAPBN tahun 2015 pemerintah mengalokasikan untuk Subsidi BBM sebesar Rp. 246,49 triliun.
Dari sisi impor minyak dan kuota BBM nasional. Dalam APBN-2013 misalanya, kuota BBM bersubsidi ditargetkan sebesar 46 juta Kiloliter. Dengan tren konsumsi beberapa bulan sebelumnya, maka diperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi akan melebihi kuota yang telah  ditetapkan dalam APBN-2013. Periode Januari hingga Maret 2013 saja misalnya,  realisasi konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 10,74 juta Kiloliter atau 6 persen melebihi target kuota yang telah ditentukan. Tingginya permintaan minyak domestik telah mendorong impor minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir. BPS merilis impor minyak mentah bulan Maret 2013 misalnya  mencapai 1,23 miliar dollar AS atau naik 65,57 persen dibanding Februari 2013 yang nilainya sebesar 744 juta dollar AS.
Membesarnya defisit fiskal sebagai imbas dari lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dipandang dapat mengancam kesehatan fiskal. Konsumsi  BBM bersubsidi selama ini juga dipandang tidak tepat sasaran. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa, proporsi BBM bersubsidi dinikmati oleh pemilik mobil 53 persen, pemilik motor 47 persen, masyarakat di Jawa dan Bali 59 persen, dan angkutan darat 89 persen. Tercatat 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM dibandingkan 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15 persen subsidi BBM. Penggunaan BBM bersubsidi bersifat konsumsi yang terkompensasi (compensated consumption). Berapa pun konsumsi BBM bersubsidi, tak peduli oleh siapa dan untuk keperluan apa, pemerintah pasti menyubsidinya. Dana ratusan Triliun rupiah digelontorkan pemerintah hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM orang-orang yang bukan kategori miskin. Keadaan tersebut, cukup memprihatinkan bagi APBN. Belum lagi fluktuasi  nilai tukar rupiah terhadap dollar yang dapat mengganggu perekonomian naional. Sehinggga banyak pihak menialai bahawa kenaikan anggaran subsidi energi, terutama BBM, disebabkan beberapa hal, di antaranya pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian BBM masih diimpor, kenaikan konsumsi BBM domestik karena meningkatnya jumlah kendaraan, serta kegagalan target lifting minyak dan gas. Sebab besaran Alokasi dan Realisasi Anggaran Subsidi BBM Sangat Bergantung Kepada Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar.
Oleh karena itu kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu keniscayaan, mengingat kondisi fiskal tak lagi memungkinkan pemerintah mempertahankan harga subsidi BBM seperti sekarang ini. Kebijakan ini diambil mengingat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat dan berdampak pada terganggunya kesehatan fiskal.
Dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, alokasi anggaran subsidi dapat dialihkan bagi pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan serta berbagai program peningkatan kesejahteran kelompok masyarakat miskin sebagai pengejawantahan aspek keadilan dan pembangunan inklusif.

Dampak Negatif yang Menjadi Pertimbangan Pihak yang Kontra Terhadap Kebijakan Kenaikkan Harga BBM
Meskipun demikian, ada juga yang kontra terhadap kebijakan menaikkan harga BBM. Sehingga pemerintah berada dalam posisi yang dilematis. Misalnya, bila ditinjau dari efek negatifnya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberikan tambahan inflasi. Sebab setiap kenaikan BBM subsidi 10 persen saja  akan menyebabkan bertambahnya inflasi satu persen. Jika inflasi tahun ini diperkirakan sebesar 5,3 persen maka inflasi akhir tahun diperkirakan akan naik ke level 7,3 persen karena kenaikkan harga BBM bersubsidi. Dampak inflasi terbesar akan terjadi di dua bulan awal sejak kenaikan BBM, yaitu November dan Desember 2014. Karena berada pada masa-masa dimana masyarakat dan pasar dalam tahap adaptasi terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dampak langsung yang sangat dirasakan dalam waktu singkat adalah harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi apa lagi menjelang tahun baru dan pembayaran uang sekolah. Bahkan harga kebutuhan pokok ini sudah naik  ketika pemerintah baru ancang-ancang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Inilah yang sangat dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah. Misalnya, karena BBM berhubungan lasngsung dengan transportasi maka efek pertama dalah naiknya ongkos transportasi seperti tarif angkutan umum. Hal lain yang mengakibatkan ongkos transportasi naik  adalah naiknya harga suku cadang kendaraan, dengan demikian maka tentu harga-harga barang kebutuhan pokok dan berbagai bahan kebutuhan lainnya ikut naik karena ongkos angkutannya dan biaya produksi yang mahal. Sehingga keadaan ini akan mempersulit masyarakat ekonomi rendah. Karena harga barang di pasaran mahal, tentu menurunkan daya beli masyarakat. Bahkan untuk kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi pun akan menjadi kendala bagi masyarakat lapisan bawah, sehingga terjadi penurunan pemenuhan gizi bagi anak-anak, hal inilah yang dapat meningkatkan jumlah anak rawan gizi, karena misalnya harga susu untuk anak-anak sudah mahal bagi masyarakat kurang mampu. Karena masyarakat kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan maka bukan tidak mungkin akan ada bertambahnya jumlah orang yang stress. Tetapi, guna tetap menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin  diperlukan bentuk kompensasi  untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, melalui percepatan dan perluasan sejumlah perlindungan sosial paska kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dampak lainnya adalah bertambahnya jumlah pengangguran, biaya produksi usaha akan meningkat memberatkan pengusaha, sehingga dikhawatirkan terjadi PHK. Meskipun tidak ada PHK, Kenaikkan harga BBM akan mempengaruhi kebijakan rekruitmen perusahaan untuk merekrut karyawan baru, karena perusahaan akan lebih memilih meningkatkan kemampuan karyarawan yang sudah ada daripada menerima karyawan baru untuk menekan pengeluaran rutin perusahaan, sehingga hal ini akan menambah tingginya angka pengangguran. Dampak lainnya adalah bertambahnya jumlah UKM yang gulung tikar. Akibatnya mereka semakin terpukul dari penambahan beban biaya produksi dan distribusi, sehingga UKM yang tidak bisa betahan akan gulung tikar.
Kendati demikian, siapapun yang menjadi Pemimpin pemerintahan di Indonesia tentu tidak bermaksud untuk menyengsarakan rakyatnya. Belajar dari pengalaman masa lalu,  tentunya pemerintah telah memperhitungkan secara cermat dampak yang akan terjadi bagi masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, mekanisme yang  tepat terkait apapun bentuk kompensasi yang akan diberikan harus dipersiapkan secara matang. Pemerintah harus mampu menjamin pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan produksi yang memadai. Apapun kebijakan pemerintah yang akan diambil pasti berdampak pada perekonomian nasional. Semoga efek ini hanya bersifat sementara dan kita segera pulih kembali.

Aspek-aspek pengalihan subsidi dan  konsekuensinya bagi kebijakan fiskal

Pengalihan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK menjadi kontroversi di ruang publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut sulit diterima karena akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok karena tingginya biaya produksi dan distribusi. Namun, di sisi lain, kebijakan pengalihan subsidi BBM dapat diterima karena penggunaan dana subsidi selain untuk mendukung kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan, juga penting untuk menjaga kelompok masyarakat kurang mampu agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Aspek-aspek kebijakan fiskal yang menjadi konsekuensi dari kenaikan harga BBM bersubsidi Pengalihan ini dinilai dapat menghemat Rp.120 triliun untuk tahun 2015.  Artinya akan menambah ruang fiskal nasional yang cukup besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif, seperti irigasi, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, yang jauh lebih produktif agar menunjang kepentingan rakyat miskin. Beberapa program pembangunan infrastruktur yang disiapkan pemerintah antara lain pembangunan 1.000km jalan tol, 2.650 km jalan baru, 3.258 km rel kereta api, 30 waduk baru, satu juta hektare jaringan irigasi, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, 16 kawasan industri, dan pembangunan dua kilang minyak. Subsidi sektor pendidikan dan kesehatan diyakini akan mampu meningkatkan kualitas SDM, mendorong meningkatnya daya saing dan produktivitas, serta menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, guna mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah berjanji akan mengalihkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp.23,8 triliun untuk pembangunan waduk dan irigasi yanag dalam rencana dimulai pada bulan Februari 2015. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, anggaran untuk pembangunan waduk berkisar Rp.8,2 triliun, yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Sedangkan sisanya Rp 15,6 triliun untuk irigasi yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dana pengalihan subsidi BBM ini dikonsentrasikan untuk mewujudkan kemandirian pangan, khususnya sistem irigasi. Pemerintahan Joko Widodo dalam janji kampanyenya berkomitmen membangun 25-30 bendungan baru dalam lima tahun, diantaranya di Aceh, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Dalam lima tahun terakhir, Belanja infrastruktur maksimal Rp.580-Rp.600 triliun, dan kesehatan berkisar pada Rp.250 triliun. Selain itu, APBN sering mengalami defisit, sehingga harus hutang luar negeri. Dengan demikian, maka pengalihan subsidi BBM akan dapat mencegah defisit APBN, menambah ruang fiskal untuk pembangunan yang lebih produktif ketimbang konsumtif seperti Subsidi BBM, bidang usaha kreatif, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dan perlindungan social bagi masyarakat yang kurang mampu.
Apakah yang harus dilakukan dengan rencana untuk mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat berpendapatan rendah? Dampak inflasi yang paling dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu adalah turunnya daya beli masyarakat karena melambungnya harga-harga barang di pasaran terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, mengakibatkan berkurangnya investasi. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Mengingat akan hal di atas, sebagai antisipasi  dampak yang ditimbulkan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM dalam bentuk kompenisasi kepada masyarakat yang kurang mampu, agar tetap menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Kompenisasi tersebut telah diluncurkan oleh presiden Joko Widodo yang dikemas dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau dikenal dengan “Kartu Sakti Jokowi”. Dua bulan pertama, pemerintah siapkan sekitar Rp.5 Triliun yang alokasikan dari APBN-P 2014 untuk kurang lebih 15 juta keluarga kurang mampu. Kompenisasi ini banyak pihak menilai lebih tepat sasaran daripada Subsidi BBM. Tidak seperti subsidi BBM yang salah sasaran.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel