Dilematis Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penertiban Ternak di Sabu Raijua




Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) adalah salah satu daerah otonomi baru di Nusa Tenggara Timur yang terbentuk tahun 2008 berdasarkan UU nomor 52 tahun 2008 tanggal 28 Nevember 2008. Bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Utara dan Barat batasan Laut Sawu. Luas wilayah 46.084,50, luas Laut 136,954,74, Panjang garis pantai kurang lebih 134.356,66 meter, dengan 2 buah pulau yang berpenghuni (P. Rijua, P. Sabu), dua buah pulau tidak berpenghuni (P. Dana dan P. Kelara). Kabupaten Sarai beriklim tropis, yakni 3-4 bulan, bulan basah, 7-8 bulan, bulan kering, termasuk iklim semi arid. Sehingga masyarakat Sabu Raijua bermata pencaharain sebagai petani juga merangkap sebagai peternak. Bupati Marthen Dira Tome dan wakilnya Nikodemus Rihi Heke sebagai bupati dan wakil bupati perdana yang memerintah di Sarai mulai merencanakan berbagai program pembangunan dengan semangat pembangunan menjadikan Sabu Raijua Kabupaten yang Inovatif, Maju dan Bermartabat sekaligus sebagai visi mereka.
Sebagai daerah otonom, kabupaten ini wajib memiliki peraturan daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan dan interaksi warga Sarai. Salah satu dari Peraturan Daerah itu adalah Perda Penertiban ternak. Yaitu Perda nomor 13 tahun 2011 Tentang Penertiban Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang sudah di sahkan oleh DPRD dan siap diimpletasikan. Perda ini di latar belakangi oleh kebiasaan masyarakat dengan melepas ternak dan peliharaan mereka tanpa dijaga sehingga merusak tanaman yang ditananam. Selain itu, keamanan lalulintas di jalan raya juga menjadi pertimbangan sebab banyak hewan yang berkeliaran di jalan-jalan. Beberapa jenis ternak yang terdapat di sana ada ternak besar seperti Kerbau, Sapi, Kuda, ternak kecil seperti Babi, Kambing, Domba dan hewan peliharaan lainnya (Kelinci) serta unggas sperti  Ayam, Itik, Angsa dan Burung. Dengan hadirnya perda ini maka peternak dilarang melepas, menelantarkan dan membiarkan ternaknya berkeliaran hidup bebas. Bila itu dilanggar maka konkuensinya  diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Begitulah ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) Pasal 7 dan Pasal 8 perda yang bersangkutan.
Namun, perda ini menuai pro dan kontra yang dilematis di lapangan. Sebab banyak warga yang tidak menerima keberadaannya. Berangkat dari penolakan warga itu, maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah Sarai sebelum perda itu diimplementasikan.
Pertama, keadaan sosial budaya yang berhubungan dengan kesadaran dan kesiapan mental warga untuk menerima perubahan dari perda ini. Kebiasaan masyarakat Sabu Raijua, bila pada musim panas (iklim kering) ternak-ternak mereka hanya lepas begitu saja, namun pada saat musim hujan (iklim basah) berarti juga musim tanam, ternak mereka ada yang digembalakan ada juga yang diikat. Diikat bila jumlahnya sedikit dan digembalakan bila jumlahnya banyak. Sebab, satu peternak bisa mempunyai kambing dan domba hingga ratusan ekor, sementara ternak besar seperti kerbau dan kuda hingga berpuluh-puluh ekor per orang. Dalam kondisi yang demikian bisa dibayangkan ternak sebanyak itu, harus diikat atau dikandangkan sementara pakan ternak belum tersedia. Kedua, mata pencaharian (pekerjaan) warga. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Sabu Raijua adalah berladang (bukan berkebun). Tetapi berladang ini tergantung dari kapan tibanya musim tanam (musim hujan), namun pada saat yang sama, mereka juga peternak.  Ketiga, ketersediaan pakan ternak. Hampir diseluruh wilayah di NTT, persoalan pakan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah dan peternak. Pertanyaan penting di sini adalah, bila para peternak mengandangkan atau ikat ternak mereka, berarti harus ada pakan. Namun persoalannya adalah tidak ada pakan yang tersedia. Karena itu, hal seperti ini harus menjadi agenda kebijakan pemerintah di masa depan.








Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel