UNDANG-UNDANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (UU KPPU) REPUBLIK INDONESIA_DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN



DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN

Pengarah                 :   Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.
Pengarah                 :   Drs. Munrokhim Misanam, MA., EC., PhD.
Pengarah                 :   Edi Putra Irawady
Pengarah                 :   Amalia Adininggar Widyasanti, PhD.
Penanggung Jawab :   Taufik Ahmad, ST., MM.
Ketua                       :   Noor Aisyah Amini, SP., ME.
Wakil Ketua             :   Liasari, Spi.
Anggota                   :   1. Ayu Sitoresmi, SH., MH.
                                    2. Istiqomah, Spd.
                                    3. Firdaussy Yustiningsih, STP.
                                    4. Muhammad Agus Rachmadi, SE.
                                    5. Wahyu Retno Dwi Sari, SAB., MA.
                                    6. Herminingrum, SH.













KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
2014

DAFTAR ISI

Pendahuluan .......................................................................................... 1
Pemeriksaan Peraturan Menggunakan Daftar Periksa                                         Kebijakan Persaingan .............................................................................................. 4
Daftar Periksa I : Untuk Seluruh Peraturan Sektor Ekonomi                       Yang tidak dikecualikan dalam UU No 5 Tahun 1999............................................... 10
Daftar Periksa II   : Untuk Peraturan Pelaksana Peraturan                          Perundangan      15
Daftar Periksa III  : Untuk Peraturan Yang Memberikan                                    Hak Monopoli ................................................................................................................ 17
Daftar Periksa IV : Untuk Peraturan Yang Memberikan Perlindungan bagi Pelaku Usaha Tertentu di Sektor Tertentu
Penutup .................................................................................................. 23
Lampiran


PENDAHULUAN

Dalam Tata Pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini, Pemerintah Daerah memiliki nilai yang sangat strategis. Selepas era reformasi dan berlakunya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Pemerintah Daerah baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kota/Kabupaten menjadi sangat signifikan dalam proses pengelolaan negeri ini.
Dalam proses pengelolaan daerah yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk melahirkan peraturan perundangan yang yang ditujukan untuk pengelolaan daerah.
Apabila kita merujuk ke UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 maka peraturan/kebijakan yang menjadi kewenangan daerah antara lain meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, peraturan yang ditetapkan oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota,  Kepala Desa atau yang setingkat.
Dalam proses penyusunan peraturan perundangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan/kebijakan yang menjadi kewenangan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan dengan ini, UU No 32/2004 Bab VI Pasal 145 ayat (2) telah mengatur bahwa Perda yang diajukan kepada Pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Hal yang juga mengatur bagaimana proses hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan di daerah yang dianggap bertentangan degan peraturan perundangan di atasnya diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Undang-undang No 12/2011 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  di bawah  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan Undang-Undang,  pengujiannya  dilakukan  oleh Mahkamah Agung.
Memperhatikan hal tersebut, maka menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga agar proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Di sisi lain, berkaitan dengan persaingan usaha Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melalui pasal 35 huruf e mengamanatkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaksanakan tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah, apabila KPPU memandang kebijakan Pemerintah tersebut menjadi sumber terjadinya perilaku persaingan usaha tidak sehat.
Untuk itu, maka menjadi tugas KPPU mengawasi seluruh kebijakan Pemerintah Pusat maupun daerah dalam perspektif persaingan. Dan apabila ditemukan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU akan memberikan saran pertimbangan dengan substansi perbaikan atau bahkan pencabutan kebijakan.
Memperhatikan bahwa hal-hal yang bersifat kuratif atau penindakan dipandang sangat tidak efisien karena peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan telah di-implementasikan telah menimbulkan sejumlah kerugian masyarakat, maka dikembangkan cara agar kebijakan yang bertentangan dengan UU No 5/1999 dapat dicegah sedini mungkin.
Cara ini adalah dengan mengembangkan sebuah tools/alat periksa peraturan/kebijakan Pemerintah Daerah yang akan mengidentifikasi sedini mungkin kesesuaian substansi pengaturan kebijakan dengan UU No 5/1999. Alat tersebut adalah Competition Checklist atau Daftar Periksa Kebijakan Persaingan.
Alat ini diharapkan dapat digunakan siapapun, khususnya Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kesesuaian sebuah rancangan peraturan/kebijakan atau peraturan/kebijakan yang eksisting dengan UU No 5/1999, sehingga tidak ada lagi peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan UU No 5/1999.
Atas dasar nilai strategis seperti itulah, maka buku petunjuk penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan ini disusun.

PEMERIKSAAN PERATURAN
DENGAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN

Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini, merupakan daftar periksa yang telah disusun KPPU berdasarkan best practice di dunia serta dengan memperhatikan UU No 5 Tahun 1999 terkait national interest sebagaimana termuat dalam pasal 50 dan 51 UU No 5/1999.
Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini terdiri dari 3 (tiga) modul utama, yakni : 
1)     Daftar Periksa I : Untuk memeriksa seluruh peraturan sektor ekonomi yang tidak dikecualikan dalam UU No 5 Tahun 1999 atau bukan peraturan yang memberikan hak monopoli atau pembatasan pelaku usaha.
2)     Daftar Periksa II   : Untuk memeriksa apakah peraturan merupakan bagian dari peraturan perundangan yang dikecualikan dalam pasal 50 huruf a?
3)     Daftar Periksa III  : Untuk memeriksa peraturan yang memberikan hak monopoli atau pembatasan pelaku usaha.

Daftar Periksa di atas, dapat digunakan untuk memeriksa baik rancangan peraturan ataupun peraturan perundangan eksisting.

Proses Pemeriksaan Peraturan Perundangan
Peraturan Perundangan, adalah sebuah peraturan perundangan yang berlaku saat ini dalam pengaturan sebuah sektor.

Sama halnya dengan rancangan peraturan perundangan, peraturan yang eksisting apabila dilihat dari perspektif persaingan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yakni :
1.   Peraturan perundangan dengan konsep persaingan di dalamnya
2.   Peraturan perundangan dengan intervensi Pemerintah terhadap pasar di dalamnya.

Berbeda dengan pemeriksaan rancangan peraturan perundangan, pemeriksaan peraturan eksisting dilakukan secara berurutan. Nomor urut mencerminkan prioritas pemeriksaan.

Adapun langkah-langkah pemeriksaan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

Memeriksa seluruh subtansi pengaturan dalam peraturan perundangan eksisting dengan menggunakan daftar periksa I

Apabila seluruh jawabannya TIDAK, maka proses pemeriksaan dihentikan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa peraturan perundangan eksisting yang diperiksa selaras dengan UU No 5/1999.

Apabila dalam jawabannya terdapat jawaban YA yang berarti ada bagian yang tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999, maka proses Pemeriksaan dilanjutkan dengan menganalisis penyebab munculnya kata YA tersebut. Penyebab munculnya kata YA tersebut, ditindaklanjuti dengan daftar periksa yang sesuai.

Selengkapnya tindak lanjut kondisi tersebut adalah sebagai berikut :
a.    Apabila penyebabnya adalah pengaturan kegiatan atau perjanjian yang dikecualikan oleh peraturan perundangan, sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf a UU No 5/1999, maka pemeriksaan dihentikan. Peraturan perundangan yang diperiksa tetap berlaku sebagaimana mestinya.
b.   Apabila penyebabnya adalah adanya penunjukan monopoli oleh pelaku usaha tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 51 UU No 5/1999, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan daftar periksa III.
c.    Apabila penyebabnya adalah karena rumusan pengaturannya salah sehingga bertentangan dengan UU No 5/1999 maka dilakukan harmonisasi dengan tujuan merevisi atau mencabut klausul pengaturan yang bertentangan dengan UU No 5/1999.
d.   Apabila penyebabnya adalah rumusan pengaturan untuk tujuan perlindungan pelaku usaha tertentu, maka Pemerintah Pusat/Daerah harus melakukan Kajian Analisa Dampak untuk mengetahui dampak dari peraturan tersebut.

Apabila KPPU sudah memiliki Kajian Analisa Dampak terkait pengaturan tersebut, maka dapat langsung diperiksa bagaimana Analisa Dampak yang dimiliki KPPU tersebut. Apabila Hasil Kajian Analisa Dampak memperlihatkan pentingnya perlindungan, maka perlindungan dapat dilakukan. Akan tetapi apabila hasilnya menyatakan perlindungan membawa dampak persaingan tidak sehat yang secara ekonomi nilainya jauh lebih besar dari tujuan perlindungan pelaku usaha tertentu, maka substansi pengaturan dicabut.

Contoh untuk industri ritel. KPPU telah memiliki Kajian Analisa Dampak berkaitan dengan industri ritel, yang memperlihatkan bahwa pengaturan zonasi dan pembatasan lain dari ritel modern adalah intervensi yang dapat digunakan Pemerintah untuk menjaga agar persaingan tidak sebanding antara pelaku usaha ritel modern dan kecil/trandisional tidak merugikan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengaturan tentang hal tersebut dapat dibenarkan.


DAFTAR PERIKSA I : UNTUK SELURUH PERATURAN SEKTOR EKONOMI DENGAN PERSAINGAN PENUH DI DALAMNYA

Daftar periksa I, adalah daftar periksa yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan apakah rancangan peraturan perundangan atau peraturan perundangan yang berlaku memiliki substansi pengaturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.

Desain pertanyaan dalam daftar periksa I, dibuat untuk memastikan bahwa persaingan sehat benar-benar diimplementasikan secara utuh, tidak ada satupun klausul pengaturan yang dianggap akan menghambat implementasi persaingan usaha yang sehat.

Setiap klausul pengaturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat baik karena intervensi Pemerintah untuk tujuan perlindungan dan kepentingan nasional (national interest) lainnya pasti dianggap tidak selaras oleh daftar periksa ini. Dalam hal inilah, maka setelah pengecekan dilakukan, harus dipahami apa yang menjadi penyebab tidak selarasnya. Apakah karena intervensi Pemerintah atau bukan.

Daftar periksa I, ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) kelompok besar yang bisa dilihat dari paparan di bawah ini.
1.   Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Jumlah dan Jangkauan Pemasok
Daftar pertanyaan dalam bagian ini, ditujukan untuk mengidentifikasi ketentuan peraturan yang memberikan privilege bagi satu atau beberapa pelaku usaha. Pemberian privilege dapat menyebabkan terciptanya kekuatan pasar. Kekuatan pasar pada satu atau beberapa pelaku usaha rawan untuk disalahgunakan. Bagian ini bermaksud menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan/ rancangan peraturan yang diduga memberikan manfaat bagi satu atau beberapa pelaku usaha secara tidak wajar. Berikut beberapa pertanyaan dalam bagian ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
1.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memberikan hak eksklusif kepada satu atau beberapa pelaku usaha dalam hal pengadaan, penyediaan, dan/atau penjualan pada satu pasar?


2.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat persyaratan tertentu seperti persyaratan kualitas tinggi, modal, pengalaman, dan persyaratan lainnya yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha?


3.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa?


4.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar secara tidak wajar seperti syarat biaya tender, biaya modal, biaya perijinan, dan biaya lainnya?


5.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang/bahan baku/jasa/modal/tenaga kerja?





2.   Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Kemampuan Pemasok
Daftar Periksa di Bagian ini dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang menimbulkan pembatasan kemampuan bersaing dari pemasok dalam satu pasar. Pembatasan kemampuan bersaing dapat dilakukan dengan pembatasan pemasaran atau peningkatan biaya produksi secara tidak wajar bagi pemasok tertentu. Pembatasan kemampuan bersaing ini dapat menyebabkan variasi harga dan keragaman produk dalam pasar menjadi terbatasi. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini:
Pertanyaan
Ya
Tidak
1.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan penjual untuk menetapkan harga barang/jasa?


2.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kebebasan pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan barang atau jasa?


3.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu?


4.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya produksi secara tidak wajar bagi pemasok tertentu? (khususnya perlakuan yang menguntungkan pelaku usaha lama dibandingkan pendatang baru)



3.   Daftar Periksa Pengaturan Pengurangan Insentif Untuk Bersaing
Bagian ini memuat daftar-daftar periksa yang ditujukan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang menciptakan disinsentif bagi persaingan usaha. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud mengatur pengurangan insentif untuk bersaing adalah ketentuan yang mem-fasilitasi perilaku kartel yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengurangan Insentif bersaing dapat menyebabkan inovasi yang seharusnya lahir dari persaingan yang sehat terhambat. Dan pada akhirnya mengurangi kesejahteraan konsumen. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini:
Pertanyaan
Ya
Tidak
1.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menciptakan pengaturan sendiri atau bersama?


2.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengharuskan pemasok menginformasikan tentang produk, harga, penjualan atau biaya?


3.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pemasok tertentu dari Undang-Undang persaingan usaha?



4.   Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Pilihan Barang atau Jasa Bagi Konsumen
Daftar periksa yang masuk dalam bagian ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang membatasi pilihan barang dan jasa yang dapat dipilih oleh konsumen. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini:



Pertanyaan
Ya
Tidak
1.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan membatasi konsumen untuk memilih pemasok?


2.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai pembatasan mobilitas konsumen untuk berpindah ke pemasok lain melalui peningkatan biaya perpindahan pemasok?




DAFTAR PERIKSA II : UNTUK PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PERUNDANGAN

Daftar Periksa II, digunakan untuk melakukan Pemeriksaaan apakah peraturan perundangan yang sedang disusun atau sudah berlaku merupakan sebuah pengaturan sebagai pelaksanaan dari pasal 50 huruf a yakni mengatur pengecualian kegiatan atau perjanjian yang merupakan pelaksanaan peraturan perundangan.

Ketentuan pasal 50 huruf a, pada hakekatnya merupakan bagian dari national interest karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dipastikan adalah kepentingan Negara yang dituangkan dalam Undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau peraturan pelaksananya.

Substansi pengaturan, sekalipun menghasilkan perilaku dan perjanjian yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999, tidak dapat diperiksa oleh KPPU.

Daftar Periksa II hanya terdiri dari satu pertanyaan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah Peraturan yang dimaksud merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang?



Apabila jawabannya adalah YA, maka rancangan peraturan/peraturan yang dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan, sehingga dikecualikan dari UU No 5/1999. Oleh karena itu, maka proses pemeriksaan terhadap rancangan peraturan/peraturan yang berlaku dihentikan. Pembuatan rancangan peraturan dapat terus dilanjutkan tanpa ada kekhawatiran terhadap ketidakselarasan dengan UU No 5/1999. Sementara kalau peraturan yang berlaku, dapat tetap diimplementasikan tanpa perlu ada perbaikan.

Apabila jawabannya adalah TIDAK, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan daftar periksa yang lainnya.



DAFTAR PERIKSA III : UNTUK PERATURAN YANG MEMBERIKAN HAK MONOPOLI


Daftar periksa III, adalah daftar periksa yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan apakah rancangan peraturan perundangan atau peraturan perundangan yang berlaku memiliki substansi pengaturan tentang pemberian hak monopoli kepada pelaku usaha tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 UU No 5/1999.

Dalam implementasinya, pemberian hak monopoli harus diikuti sejumlah pengaturan lainnya yang ditujukan untuk mendorong agar proses pelaksanaan monopoli satu sektor, tidak melahirkan perilaku penyalahgunaan kekuatan monopoli dalam sektor tersebut.

Salah satu penekanan yang dilakukan adalah mengatur agar pemilik hak monopoli yang juga memiliki usaha lain, yang terintegrasi dengan bisnis yang dimonopoli tidak menyalahgunakan integrasi usahanya tersebut.

Mengingat tujuannya adalah untuk mencegah praktek monopoli, maka daftar periksa ini justru memeriksa sejumlah pengaturan yang harus ada dalam sebuah rancangan peraturan perundangan/peraturan perundangan yang berlaku.

Terdapat 3 (tiga) kelompok pertanyaan dalam daftar periksa ini, dengan tujuan yang berbeda satu sama lainnya.



1.   Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha
Daftar periksa netralitas persaingan usaha, ditujukan terhadap pelaku usaha yang diberi hak monopoli pada satu pasar produk tertentu, dan juga memiliki produk lainnya yang pasarnya bersaing. Kedua produk tersebut memiliki keterkaitan antar produk. Produk yang dimonopoli bisa menjadi bahan (input) dalam proses produksi produk yang lainnya, atau sebaliknya.

Daftar periksa ini ditujukan untuk memeriksa apakah peraturan telah mengakomodasi pengaturan yang menjaga agar hak monopoli pada produk tertentu tidak disalahgunakan, terhadap persaingan di pasar produk lainnya yang tidak dimonopoli.

Adapun daftar periksa netralitas persaingan usaha ini, terdiri dari beberapa pertanyaan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
a.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?


b.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahan laporan keuangan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?



2.    Daftar Periksa Netralitas Perlakuan Khusus
Daftar periksa netralitas perlakuan khusus, ditujukan terhadap peraturan yang menunjuk pelaku usaha tertentu untuk memonopoli satu pasar produk yang diikuti dengan perlakuan khusus di dalamnya. Perlakuan khusus dipandang perlu oleh Pemerintah, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Umumnya perlakuan khusus dapat berupa perlakuan yang bermuara pada efisiensi atau kemudahan usaha.

Daftar periksa netralitas perlakuan khusus, ditujukan terhadap pelaku usaha yang diberi hak monopoli pada satu pasar produk tertentu, dan juga memiliki produk lainnya yang pasarnya bersaing. Kedua produk tersebut memiliki keterkaitan antar produk. Produk yang dimonopoli bisa menjadi bahan (input) dalam proses produksi produk yang lainnya, atau sebaliknya.

Pengaturan dilakukan untuk menghindarkan agar pemegang posisi monopoli dalam salah satu pasar produknya, tidak menyalahgunakan perlakuan khusus di pasar produk yang dimonopoli, untuk mendistorsi persaingan di pasar produk yang bersaing.

Adapun rincian daftar pertanyaanya terlihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
a.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan perpajakan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


b.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan akses sumber pembiayaan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


c.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan pengadaan barang/jasa antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


d.  Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang Subsidi yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang?



3.   Daftar Periksa Transparansi Tata Kelola
Daftar periksa transparansi tata kelola ditujukan, untuk memeriksa pengaturan transparansi dalam pelaksanaan hak monopoli sehingga tujuan pemberian hak monopoli tercapai. Pelaku usaha pemegang hak monopoli harus memiliki transparansi tinggi, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak monopoli.

Daftar periksa transparansi tata kelola dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
1.   Apakah peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang pemisahan peran operator dan regulator?


2.     Apakah peraturan tidak memberikan peluang bagi intervensi pemerintah dalam operasional pelaku usaha monopoli?


3.  Apakah peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan pelaku usaha monopoli secara terbuka dan transparan?


4.   Jika terdapat peraturan mengenai subsidi, apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengatur transparansi laporan keuangan terkait penggunaan subsidi untuk kepentingan publik tersebut?



4.     Daftar Periksa Pengendalian Praktek Monopoli
Daftar periksa pengendalian praktek monopoli, ditujukan untuk mengendalikan sejak dini agar pelaku usaha yang mendapatkan hak monopoli tidak menyalahgunakan hak monopoli yang dimilikinya.

Hal ini dipandang sangat perlu, karena seringkali peraturan hanya memberikan hak monopoli tanpa memahami ada konsekuensi besar terhadap perkembangan ekonomi melalui hak monopoli yang diberikan tersebut.

Daftar periksa pengendalian praktek monopoli dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai Standar Minimum Barang/Jasa untuk pelaku usaha monopoli dalam penyediaan barang/jasa publik?


  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai Tarif/Harga dari barang/jasa yang di-monopoli?


  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar?


  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat  ketentuan mengenai jangka waktu pemberian Hak Monopoli?



Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Menggunakan Daftar Periksa III
Setelah semua pemeriksaan dilakukan, maka kemudian dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan daftar periksa III.

Apabila seluruh jawabannya YA, maka peraturan perundangan dianggap telah selaras denegan UU No 5 Tahun 1999.

Apabila terdapat jawaban TIDAK dalam jawaban terhadap pertanyaan dalam daftar periksa, maka Pemerintah pusat/daerah harus memperbaiki peraturan tersebut dengan menambahkan klausul pengaturan yang harus ada dalam UU agar selaras dengan UU No 5 Tahun 1999.

Keselarasan peraturan perundangan tersebut dengan UU No 5 Tahun 1999 memiliki makna bahwa peraturan perundangan tersebut menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena peraturan perundangan telah komprehensif mengatur upaya pencegahan tersebut.


DAFTAR PERIKSA IV : UNTUK PERATURAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TERTENTU DI SEKTOR TERTENTU


Daftar Periksa IV, digunakan untuk melakukan Pemeriksaaan apakah peraturan perundangan yang sedang disusun atau sudah berlaku merupakan sebuah pengaturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sebanding dengan pelaku usaha besar maupun berupa perlindungan bagi pelaku usaha besar nasional dalam bentuk penetapan standar nasional Indonesia (SNI).

Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu dapat dikategorikan national interest karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dilakukan untuk kepentingan ekonomi nasional.

Daftar Periksa IV terdiri dari dua pertanyaan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah Peraturan yang dimaksud merupakan
Peraturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu?


Apakah Pemerintah Pusat/Daerah telah mempunyai Kajian Analisa Dampak terkait Kebijakan Perlindungan tersebut?



Apabila jawabannya adalah YA, maka rancangan peraturan/peraturan yang dimaksud dapat mengacu pada hasil kajian analisa dampak KPPU pada sektor tersebut atau kajian analisa dampak yang dilakukan Pemerintah Pusat/Daerah jika hasilnya memperlihatkan pentingnya perlindungan dan dampak anti persaingannya secara ekonomi lebih kecil dibanding manfaat perlindungannya.

Apabila jawabannya adalah TIDAK, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan daftar periksa yang lainnya.

PENUTUP

Demikian Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini dipaparkan. Daftar Periksa Kebijakan Persaingan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) penyusun kebijakan di pusat maupun daerah untuk mem-filter ketentuan-ketentuan yang berpotensi buruk terhadap persaingan usaha yang sehat.
Evaluasi kebijakan lebih lanjut dapat dilakukan untuk peraturan yang terindikasi berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha namun memiliki manfaat besar bagi kepentingan nasional. Dalam kondisi demikian, analisa biaya manfaat dapat digunakan untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari mempertahankan kebijakan tersebut.






LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Kasus

DAFTAR PERIKSA I. UNTUK SELURUH PERATURAN SEKTOR EKONOMI DENGAN PERSAINGAN PENUH DI DALAMNYA

Daftar periksa I, adalah daftar periksa yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan apakah rancangan peraturan perundangan atau peraturan perundangan yang berlaku memiliki substansi pengaturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.

Desain pertanyaan dalam daftar periksa I, dibuat untuk memastikan bahwa persaingan sehat benar-benar diimplementasikan secara utuh, tidak ada satupun klausul pengaturan yang dianggap akan menghambat implementasi persaingan usaha yang sehat.

Daftar periksa I, ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) kelompok besar yang bisa dilihat dari paparan di bawah ini.
I.     Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Jumlah dan Jangkauan Pemasok
Daftar pertanyaan dalam bagian ini, ditujukan untuk mengidentifikasi ketentuan peraturan yang memberikan privilege bagi satu atau beberapa pelaku usaha. Pemberian privilege dapat menyebabkan terciptanya kekuatan pasar. Kekuatan pasar pada satu atau beberapa pelaku usaha rawan untuk disalahgunakan. Bagian ini bermaksud menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan/ rancangan peraturan yang diduga memberikan manfaat bagi satu atau beberapa pelaku usaha secara tidak wajar. Berikut pertanyaan, penjelasan dan contoh kasus dalam bagian ini.

  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memberikan hak eksklusif kepada satu atau beberapa pelaku usaha dalam hal pengadaan, penyediaan, dan/atau penjualan pada satu pasar?
Pertanyaan ini bertujuan mengidentifikasi ketentuan pemberian hak eksklusif kepada satu atau beberapa pelaku usaha. Pemberian hak eksklusif menciptakan posisi monopoli dan/atau dominan yang menyebabkan satu atau beberapa pelaku usaha menjadi penguasa pasar. Tanpa persaingan yang berarti, pelaku usaha akan minim inovasi dan bersikap acuh terhadap persaingan. Hasil terburuk dari kondisi ini adalah pelaku usaha monopoli menetapkan harga atau tarif yang tinggi (jauh di atas harga normal persaingan) dengan pelayanan seadanya.
Penunjukan Koperasi pegawai Depnakertrans untuk melakukan proses pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI dari Luar Negeri, adalah contoh yang sesuai dengan kondisi ini. Peraturan ini memberikan hak eksklusif kepada Koperasi tersebut sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis) yang melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI. Koperasi tersebut telah melakukan praktek monopoli dengan menetapkan jenis angkutan mobil dengan merk tertentu, penunjukan empat perusahaan karoseri sebagai penyedia kendaraan serta penetapan harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI.
Peraturan ini menjadi entry barrier bagi pelaku usaha penyedia jasa angkutanTKI sekaligus mengurangi persaingan di tingkat produsen kendaraan. KPPU mengeluarkan Surat Saran Pertimbangan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencabut Keputusan Menteri tersebut. Harmonisasi ketentuan yang mengatur hal tersebut perlu dilakukan misalnya dengan mekanisme kompetisi seperti tender terbuka dengan pengaturan spesifikasi yang logis dan dapat diikuti oleh pelaku usaha potensial.
  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat persyaratan tertentu seperti persyaratan kualitas tinggi, modal, pengalaman, dan persyaratan lainnya yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha?
Persyaratan yang diterapkan untuk memasuki suatu industri seharusnya bertujuan untuk memastikan bahwa hanya supplier yang memenuhi standar yang dapat memasuki pasar. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen. Misalnya, persyaratan modal minimum disetor untuk pendirian Bank Umum, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Namun demikian di sisi lain, persyaratan-persyaratan tersebut dapat menimbulkan hambatan masuk yang lebih besar dibandingkan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen. Persyaratan tersebut dapat berakibat pada perlindungan produsen yang dicari oleh produsen incumben untuk menjaga stabilitas pasar. Persyaratan yang terlalu ketat juga dapat memaksa pelaku usaha lama untuk meninggalkan pasar, yang berdampak pada tekanan persaingan yang semakin sengit karena telah adanya hambatan yang tinggi bagi new entrant.
Contoh persyaratan yang dapat menjadi hambatan masuk adalah dalam industri jasa inspeksi keselamatan kerja di kapal dan pelabuhan. Dalam industri ini terdapat peraturan yang mensyaratkan kepemilikan  kantor cabang di beberapa  ibukota propinsi terutama di ibukota propinsi yang memiliki pelabuhan kelas I. Dengan ketentuan ini, hanya ada dua pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dampaknya pelayanan jasa inspeksi menjadi tertunda, terutama di wilayah timur Indonesia. Alternatif dari kebijakan ini dapat berupa ketentuan mengenai pengalaman melakukan inspeksi jasa keselamatan kapal dan pelabuhan.
  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa?
Suatu kebijakan dapat saja memberikan pembatasan jumlah pelaku usaha dalam suatu sektor tertentu jika bertujuan untuk pencapaian skala ekonomis atau berhubungan dengan fasilitas publik yang penting. Namun pembatasan pelaku usaha yang berlebihan pada sektor yang dapat dipersaingkan, jelas akan berdampak buruk bagi persaingan usaha dan pencapaian kesejahteraan konsumen. Pada kasus tertentu kebijakan tersebut dapat sama sekali mengecualikan pemasok yang tidak memiliki karakteristik yang dipersyaratkan dari seluruh pengadaan barang dan jasa.
Contoh dari ketentuan pembatasan pelaku usaha adalah peraturan mengenai Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peraturan ini membatasi perusahaan asuransi yang dapat melayani Asuransi TKI hanya pada perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ketentuan ini membawa dampak pada pembatasan pelaku usaha, yang pada akhirnya memberikan peluang bagi koordinasi bahkan kartel. Pembukaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi yang kredibel dan/atau berpengalaman untuk ikut melayani asuransi TKI dapat diajukan sebagai alternatif kebijakan.


  1. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar secara tidak wajar seperti syarat biaya tender, biaya modal, biaya perijinan, dan biaya lainnya?
Upaya membatasi jumlah pelaku usaha dalam suatu pasar dapat dilakukan dengan menaikkan biaya masuk atau keluar pasar. Contoh kebijakan yang dapat menaikkan biaya masuk adalah kebijakan pemenuhan test produk atau kebijakan modal minimal. Adapun kebijakan yang dapat meningkatkan biaya keluar misalnya kebijakan pembersihan lingkungan bekas pabrik apabila pabrik tutup. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen maupun lingkungan.
Namun di sisi lain kebijakan ini memiliki kecenderungan untuk membatasi pelaku usaha di dalam pasar, karena diperlukan keuntungan yang lebih besar untuk menutup biaya masuk serta resiko yang lebih besar sebagai akibat dari biaya keluar. Pada akhirnya, tingkat persaingan yang lebih rendah akan terjadi pada pasar tersebut.
Untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan ini maka perlu dipastikan bahwa persyaratan yang diterapkan adalah kebutuhan minimum yang cukup untuk memenuhi perlindungan konsumen maupun lingkungan.
Contoh kebijakan yang meningkatkan hambatan masuk atau keluar pasar adalah pada industri bahan baku shuttlecock, yaitu bulu bebek di salah satu provinsi di Indonesia. Atas dasar pengamanan dari ancaman virus flu burung, pemerintah daerah setempat mensyaratkan importir untuk memiliki pabrik shuttlecock dan pabrik yang akan melakukan impor tersebut wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, regulasi ini menimbulkan biaya tinggi karena rekomendasi dari pemerintah daerah mengharuskan melakukan survey ke negara asal bulu bebek. Kebijakan ini menyebabkan pelaku usaha yang tidak memiliki pabrik tidak mendapat rekomendasi. Alternatif kebijakan yang dapat dipilih sebagai pengganti kebijakan anti persaingan ini antara lain dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Karantina untuk mencegah masuknya virus flu burung.
5.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang/bahan baku/jasa/modal/tenaga kerja?
Pembatasan wilayah yang dimaksud dalam pertanyaan ini bukan berarti menafikan peraturan otonomi daerah di Indonesia. Namun pembatasan wilayah pemasaran dimaksud berarti peraturan memfasilitasi pembagian wilayah di antara pelaku usaha.
Kebijakan ini seringkali merupakan kebijakan nasional/regional yang bertujuan untuk perlindungan industri nasional atau perlindungan infant industry yang direncanakan bersifat sementara untuk menjamin pertumbuhan industri pada daerah yang belum berkembang.
Namun kebijakan ini memiliki dampak negatif, seperti meningkatkan konsentrasi pasar sehingga kemampuan pemasok untuk menyalahgunakan kekuatan pasarnya meningkat, menciptakan pasar yang lebih kecil dan terisolasi yang berdampak pada inovasi serta diferensiasi produk yang lebih rendah dll.
Untuk menghindari dampak negatif ini kebijakan yang akan diterapkan hendaknya dianalisa dari berbagai faktor seperti apakah terdapat hubungan yang jelas antara hambatan dengan pencapaian tujuan kebijakan, apakah hambatan yang diterapkan tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, apakah analisa yang rasional mendukung penerapan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah hambatan yang diterapkan dibatasi dengan jangka aktu yang jelas dan terbatas.
Contoh dari pertanyaan ini ada di industri tally, yaitu pelayanan dokumen lalu lintas perdagangan melalui kapal laut. Pada industri ini terdapat peraturan yang memfasilitasi pembagian wilayah. Ketentuan dimaksud adalah persyaratan rekomendasi dari Administrasi Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan dan Asosiasi Tally di pelabuhan setempat sesuai dengan pagu yang tersedia. Ketentuan ini menimbulkan pembatasan wilayah pelayanan Tally di satu pelabuhan. Dan menyebabkan perusahaan Tally tidak dapat melayani konsumen di luar pelabuhan yang direkomendasikan Asosiasi dan Administrasi Pelabuhan. Harmonisasi kebijakan persaingan dapat terwujud dengan mencabut persyaratan yang berhubungan dengan rekomendasi asosiasi
II.           Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Kemampuan Pemasok
           Suatu peraturan dikatakan mengurangi dan/atau menghambat persaingan jika memuat ketentuan yang dapat menyebabkan pasar tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut dapat berupa intervensi dalam penetapan harga, pembatasan pemasaran atau penetapan standar mutu produk yang diskriminatif dan lain-lain. Dampak dari ketentuan yang mengurangi dan/atau menghambat persaingan berpotensi menciptakan rezim penguasaan pasar yang bukan tidak mungkin disalahgunakan. Berikut pertanyaan-pertanyaan dari daftar periksa ini.
1.               Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan penjual untuk menetapkan harga barang/jasa?
Kebijakan batas atas harga biasanya diterapkan untuk perlindungan bagi konsumen. Adapun kebijakan batas bawah harga digunakan untuk alat perlindungan bagi UKM, pemasok lokal atau pemasok yang menghadapi persaingan yang tidak adil.
Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Kontrol terhadap harga akan berpengaruh terhadap dinamika normal dari pasar. Saat batas bawah diterapkan, pemasok yang efisien dan mampu memberikan harga murah bagi konsumen tidak dapat memenangkan pasar. Adapun di saat batas atas diterapkan, dorongan untuk melakukan inovasi bagi terciptanya produk yang lebih baik akan hilang.
Penetapan harga barang/jasa dalam peraturan juga dapat memfasilitasi kartel penetapan harga. Bagi konsumen, intervensi peraturan dalam penetapan harga menyebabkan konsumen kehilangan peluang mendapatkan barang dengan harga lebih murah atau barang dengan kualitas lebih baik dengan harga yang lebih mahal.
2.               Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kebebasan pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan barang atau jasa?
Kebijakan pembatasan pemasaran seringkali ditujukan untuk melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan. Pembatasan pemasaran biasanya dikaitkan dengan produk-produk yang tidak dikonsumsi secara umum dan menyangkut perlindungan bagi sejumlah warga negara. Pembatasan iklan rokok misalnya, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari potensi menjadi perokok di masa depan.
Pembatasan pemasaran dalam iklan rokok memiliki tujuan sosial dan bukan menjadi bagian pengertian dari pertanyaan pembatasan pemasaran pelaku usaha ini.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dapat membatasi kemampuan pelaku usaha baru untuk menginformasikan kehadirannya serta kualitas produknya di pasar kepada konsumen.
Ketentuan pembatasan pemasaran yang diskriminatif akan menyebabkan pelaku usaha yang sudah ada menjadi dominan. Posisi dominan dan ditambah hak khusus (privilige) pemasaran, berpotensi disalahgunakan menjadi perilaku monopoli dan anti persaingan. Pembatasan pemasaran barang dan/atau jasa sebaiknya ditetapkan secara umum dan tidak diskriminatif.
Pembatasan pemasaran yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat misalnya peraturan yang memuat ketentuan melindungi pelaku usaha yang sudah ada (incumbents) secara diskriminatif melalui pengaturan pembatasan pemasaran, misalnya dengan ketentuan membatasi pemasangan iklan produk baru guna melindungi pelaku usaha lokal, berbentuk BUMD atau Koperasi.
Regulasi perlindungan konsumen berisi berbagai larangan mengenai iklan yang menyesatkan. Kebijakan ini akan lebih efektif untuk melindungi konsumen dan lebih pro terhadap persaingan usaha dibandingkan kebijakan pembatasan pemasaran.
3.        Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu?
Penetapan standar produk dalam suatu industri biasanya dikaitkan dengan perlindungan konsumen dan/atau perlindungan terhadap perekonomian dalam negeri. Di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kandungan muatan dalam negeri (Local Content). Standar ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat selama ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang tidak diskriminatif.
Penetapan standar produk dikatakan diskriminatif jika pemenuhan standar tersebut hanya dapat disanggupi oleh satu atau beberapa pelaku usaha saja. Implikasinya pasar menjadi terkonsentrasi dan mengurangi persaingan dalam pasar. Dalam penyusunan peraturan disarankan untuk tidak menetapkan standar yang berlebihan yang dapat mengurangi persaingan.
4.     Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya produksi secara tidak wajar bagi pemasok tertentu? (khususnya perlakuan yang menguntungkan bagi eplaku usaha lama dibandingkan pendatang baru)
Peraturan yang memuat ketentuan yang menaikan biaya produksi biasanya disusun untuk menjaga investasi di daerah tertentu atau untuk meningkatkan penerimaan negara atau daerah. Peningkatan biaya produksi dapat berupa persyaratan pemberian upah minimum yang meningkat secara signifikan atau persyaratan perpanjangan izin usaha yang mengharuskan pendirian pabrik atau komitmen permodalan jangka panjang. Jika ketentuan ini ditunjukan kepada seluruh pelaku usaha dalam suatu industri maka ketentuan kenaikan biaya produksi ini tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Namun potensi ketentuan kenaikan biaya produksi secara diskriminatif dapat pula terjadi. Dalam contoh yang ekstrem, adalah penetapan Grandfather Clause. Ketentuan Grandfather Clause, mendiskriminasi persyaratan yang menaikan biaya produksi bagi pelaku usaha potensial. Pertimbangan ketentuan Grandfather Clause misalnya pengalaman pelaku usaha yang sudah ada dinilai setara dengan persyaratan keberadaan mesin tertentu. Penyalahgunaan grandfather clause dalam kebijakan industri dimungkinkan untuk mengurangi persaingan yang diprediksi akan menyulitkan pelaku usaha yang sudah ada.

III.     Apakah peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang dapat mengurangi insentif bagi pemasok untuk bersaing?
           Dalam kondisi pasar yang baik, persaingan diantara pelaku usaha akan terjadi dengan perlombaan inovasi produk dan efisiensi biaya produksi. Pada akhirnya konsumen akan menerima pilihan-pilihan barang dan/atau jasa yang beragam dari sisi kualitas maupun harga. Namun ada kalanya, pasar terganggu oleh kebijakan atau peraturan yang mengurangi minat pelaku usaha untuk bersaing, misalnya dengan ketentuan yang mem-fasilitas kartel.
           Penilaian ini menyaring ketentuan yang mem-fasilitasi kartel dalam satu pasar. Kartel, sesungguhnya sangat sulit dibentuk secara mapan, namun peraturan yang mengikat di antara pelaku kartel dapat melanggengkan keberadaan kartel. Kecurigaan diantara pelaku kartel dapat diminimalisasi dengan pengawasan kartel yang di-fasilitasi kebijakan pemerintah, contohnya dalam bentuk ketentuan peraturan yang memuat kewajiban pelaporan harga dan penjualan kepada Asosiasi yang disertai sanksi bagi pelanggarnya.
           Berikut pertanyaan-pertanyaan untuk penilaian peraturan yang mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing.
1.              Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menciptakan pengaturan sendiri atau bersama?
Rezim pengaturan sendiri adalah asosiasi pelaku usaha dalam satu pasar diberikan hak berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan persaingan. Misalnya penetapan harga, rekomendasi izin usaha baru, kuota penjualan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud rezim pengaturan bersama adalah peraturan mensyaratkan penetapan kebijakan yang berhubungan dengan industri disepakati bersama antara Asosiasi dengan Pemerintah.
Baik pengaturan sendiri (self-regulatory) maupun pengaturan bersama (co-regulatory) dapat memfasilitasi kartel melalui asosiasi. Dengan kewenangan asosiasi pelaku usaha untuk menetapkan harga, rekomendasi izin usaha baru atau kuota penjualan, maka kesepakatan kartel dapat terwujud. Biasanya ketentuan ini disertai dengan ketentuan pengawasan oleh asosiasi atau instansi pemerintah terkait.
Rezim pengaturan sendiri dan pengaturan bersama yang menciptakan kartel ini akan mengurangi insentif persaingan diantara pelaku usaha. Pelaku usaha sudah merasa aman dengan kesepakatan kartel yang dilindungi oleh peraturan. Pada akhirnya persaingan dalam inovasi dan harga menjadi tidak terwujud.
 KPPU pernah mengeluarkan surat saran terkait peraturan yang memberikan hak pengaturan sendiri kepada Asosiasi. Dalam kasus ini, Asosiasi penerbangan diberi hak dengan Peraturan Menteri Perhubungan untuk menetapkan tarif penerbangan. Implikasinya, konsumen dihadapkan pada tarif penerbangan yang tinggi dan terbatasnya pilihan maskapai.
KPPU berhasil meyakinkan Menteri Perhubungan untuk mencabut peraturan tersebut. Saat ini, Kementerian Perhubungan mengatur tarif batas atas dalam suatu formula yang bersifat sebagai tarif referensi bagi penerbangan kelas ekonomi. Dan pilihan maskapai penerbangan dalam beberapa rute juga mulai beragam.
2.     Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengharuskan pemasok menginformasikan tentang produk, harga, penjualan atau biaya?
Kebijakan yang mewajibkan publikasi informasi seperti harga dan tingkat output biasanya diadopsi sebagai cara untuk mengurangi biaya konsumen untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu maka informasi disedikan oleh pemasok.
Namun demikian di sisi lain, kebijakan ini dapat menyebabkan dampak buruk. Kebijakan ini dapat mendorong terbentuknya kartel, karena kunci yang diperlukan untuk kartel adalah bahwa peserta kartel dapat memonitor secara efektif perilaku pasar pesaingnya.
Salah satu penyebab kartel sulit mencapai kemapanan adalah keterbatasan informasi dalam pengawasan kartel. Perpecahan dalam kartel justru terjadi akibat pelanggaran terhadap kesepakatan kartel itu sendiri. Kewajiban pengumpulan atau publikasi informasi harga, produksi, penjualan dan biaya dapat memfasilitasi kemapanan suatu kartel. Pada kondisi seperti ini, peraturan dapat menciptakan fasilitas kartel dengan ketentuan yang mewajibkan penyampaian informasi tersebut.
Ketentuan peraturan yang mewajibkan penyampaian informasi perusahaan biasanya digunakan untuk kepentingan statistik industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, disarankan untuk menggunakan instrumen sampling statistik atau penggunaan data rata-rata tertimbang dan menghindari kewajiban penyampaian data secara rinci. Ketentuan yang mewajibkan penyampaian informasi data melalui Asosiasi merupakan kebijakan yang salah dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
3.     Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompol pemasok tertentu dari UU Persaingan Usaha?
Pengecualian industri atau kelompok pelaku usaha dari hukum persaingan dalam pertanyaan ini tidak berkorelasi dengan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk peraturan di level hierarkhi UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan di bawah Undang-Undang yang melaksanakan amanat Undang-Undang. Sedangkan pertanyaan ini dimaksudkan untuk peraturan yang tidak memiliki landasan hukum dengan hierarkhi lebih tinggi tapi mengatur pengecualian terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.
Potensi penyusunan ketentuan peraturan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pelaku usaha tertentu dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat terjadi untuk melindungi kepentingan tertentu. Dengan demikian, peraturan di bawah Undang-Undang yang tidak mendapat amanat melaksanakan perjanjian atau kegiatan yang dilarang hukum persaingan usaha dari Undang-Undang sama sekali tidak dapat memuat ketentuan pengecualian dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Harmonisasi kebijakan untuk kondisi peraturan yang sudah berjalan adalah pencabutan peraturan tersebut atau merevisi ketentuan dalam peraturan tersebut.
IV.         Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Pilihan Barang atau Jasa Bagi Konsumen
Daftar periksa yang masuk dalam bagian ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang membatasi pilihan barang dan jasa yang dapat dipilih oleh konsumen. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini:
1.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan membatasi konsumen untuk memilih pemasok?
2.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai pembatasan mobilitas konsumen untuk berpindah ke pemasok lain melalui peningkatan biaya perpindahan pemasok?


DAFTAR PERIKSA II.  PENGECUALIAN

Keberadaan checklist ini merupakan amanat dari Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pasal 50
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
1.        perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
...
KPPU telah menyusun Pedoman Pasal 50 huruf a yang diterbitkan dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009. Dalam pedoman pasal tersebut dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan Pasal 50 huruf a harus diartikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau Undang-Undang sektoral yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang yang bersangkutan. “Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” tidak boleh ditafsirkan secara luas dengan mengacu untuk melaksanakan seluruh jenis peraturan perundang-undangan.[1]
Pertanyaan untuk penilaian peraturan ini adalah sebagai berikut:
“Apakah Peraturan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang?”
Peraturan yang mengatur ketentuan yang memuat perbuatan dan atau perjanjian yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan dikecualikan jika peraturan tersebut berbentuk Undang-Undang atau peraturan di bawah Undang-Undang yang diamanatkan untukmengatur lebih lanjut suatu ketentuan.
Contoh undang-undang yang dikecualikan ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Badan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. BUMN dimaksud adalah PT. Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero). Meskipun PT. PLN (Persero) mendapat hak khusus (privilege) Monopoli dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia, Monopoli tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena tindakan Monopoli tersebut diatur dalam Undang-Undang.
Contoh peraturan di bawah Undang-Undang yang dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Perpres No. 83 Tahun 2011). Dalam Perpres ini, PT KAI (Persero) mendapat penugasan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api bandara Soekarno Hatta. Penugasan ini menjadikan PT. KAI (Persero) menjadi Monopolis dalam pasar penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta Bandara Soekarno-Hatta.
Namun ketentuan penugasan penyelenggara sarana dan prasarana kereta api bandara Soekarno-Hatta, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007). Dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2007 disebutkan:
(2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2007 disebutkan Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan prasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana perkeretaapian. Dengan demikian Perpres No. 83 Tahun 2011 merupakan peraturan yang masuk kategori kriteria pengecualian.
Apabila Peraturan masuk kategori kriteria pengecualian, penilai memberikan jawaban “Ya” pada pertanyaan. Jawaban “Ya” berarti peraturan dihormati sebagai peraturan yang dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan tidak memerlukan harmonisasi terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
Apabila Peraturan tidak masuk kategori kriteria pengecualian, penilai memberikan jawaban “Tidak” pada pertanyaan. Jawaban “Tidak” berarti peraturan harus dinilai melalui daftar periksa lanjutan Persaingan Usaha (Competition Checklist). Harmonisasi peraturan dilakukan pada ketentuan yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

DAFTAR PERIKSA III. UNTUK PENGATURAN YANG MEMBERIKAN HAK MONOPOLI

Daftar Periksa III ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaturan monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh suatu badan/lembaga/ BUMN/BUMD yang dibentuk dan ditunjuk oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:
Pasal 51
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkenaan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Contoh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah dan ditunjuk untuk melakukan pemusatan kegiatan usaha yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara adalah PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) menguasai pasar penyediaan listrik di Indonesia dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 memayungi tugas dan kewenangan PT. PLN (Persero) tersebut. Peraturan tersebut masuk kategori pengaturan khusus karena listrik merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Cabang produksi penting tidak selalu berhubungan dengan Sumber Daya Alam yang dikuasai negara. Ada kalanya, cabang produksi tidak menyangkut sama sekali dengan sumber daya alam, contohnya ialah industri penjaminan kesehatan. Penjaminan kesehatan merupakan jasa penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak bersangkutan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, pertanyaan kedua mengakomodasi hal ini.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan contoh cabang jasa yang penting dan tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam. BPJS dibentuk oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.  Jika penilai menemui kondisi peraturan seperti UU BPJS maka proses penilaian masuk ke daftar periksa Netralitas, Transparansi Tata Kelola dan Pengendalian Praktek Monopoli.

Berikut penjelasan dari masing-masing daftar periksa dan pertanyaannya:
1.   Checklist Netralitas Persaingan
Checklist ini diisi untuk Peraturan yang mengatur keberadaan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat amanat Monopoli atau penguasaan pasar dari peraturan perundang-undangan tetapi memiliki usaha komersil di pasar terintegrasi. Misalnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memiliki unit usaha atau bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
PDAM memiliki amanat pendistribusian air baku melalui Pipa. Distribusi Air Baku melalui Pipa merupakan Pasar yang di-monopoli PDAM. Sedangkan Pasar AMDK adalah pasar terintegrasi dengan pasar Distribusi Air Baku melalui Pipa. Checklist netralitas dilakukan untuk menguji apakah telah terdapat pengaturan yang menjamin PDAM tidak menyalahgunakan posisi dominan di Pasar Distribusi Air Baku melalui Pipa dalam bisnis AMDK-nya.
Checklist ini terdiri dari dua pertanyaan, yaitu Netralitas Persaingan Usaha dan Netralitas Perlakuan Khusus. Berikut diuraikan satu per satu:
(1)      Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha
Checklist ini terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan dari penilaian netralitas persaingan usaha ditujukan agar peraturan memuat ketentuan mengenai pemisahan kegiatan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang diberi hak monopoli antara yang diamanatkan peraturan perundangan dengan unit usaha komersialnya. Berikut pertanyaan dari Checklist Netralitas Persaingan Usaha:
a.    Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?

Ketentuan pemisahan struktur bisnis dalam peraturan dimaksudkan agar ekspansi usaha dari Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli tidak melibatkan instrumen-instrumen mandatoris dari peraturan perundangan dalam usaha komersialnya. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD ingin melakukan kegiatan usaha komersial di pasar terintegrasi lain haruslah dengan membentuk badan hukum baru.
Contoh pemisahan struktur bisnis dalam peraturan adalah peraturan industri Minyak dan Gas Bumi. Dalam industri Gas Bumi, PT. PGN (Persero), Tbk. yang bergerak dalam usaha pengangkutan (Transporter) wajib mendirikan badan usaha baru untuk melakukan kegiatan usaha tata niaga (Trader). Demikian halnya dalam industri ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) mendirikan PT. Indonesia Power untuk mengakomodasi peraturan pemisahan kegiatan usaha pembangkitan dengan kegiatan usaha distribusi dan transmisi yang merupakan tugas PT. PLN (Persero) sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Dengan pemisahan struktur bisnis tersebut, pelaku usaha potensial di pasar terintegrasi dapat diperlakukan secara adil. Peraturan dapat dinilai netral terhadap persaingan usaha di pasar terintegrasi dengan pasar yang di-monopoli. Apabila pasar terintegrasi ada di hulu, maka manfaat akan dirasakan oleh Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli sedangkan jika pasar terintegrasi ada di hilir, konsumen yang akan mendapatkan manfaat persaingan.
b. Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahan laporan keuangan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?

Pemisahan laporan keuangan yang dimaksud dari pertanyaan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan (transparansi) pemakaian hak monopoli hanya ditujukan untuk kegiatan yang diamanatkan peraturan perundangan saja. Meskipun secara struktur bisnis, usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD berada pada badan hukum lain, namun potensi pencampuran pengelolaan keuangan dapat di-minimalisasi dengan ketentuan pemisahan laporan keuangan ini.
Laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara unit usaha yang di-monopoli atas amanat peraturan perundangan dengan unit bisnis yang tidak di-monopoli dapat menjadi pengawasan bagi penyalahgunaan pengelolaan keuangan oleh Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD untuk kegiatan usaha komersialnya. Dengan demikian distorsi pasar terintegrasi akibat pencampuran pengelolaan keuangan oleh Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD dapat terhindarkan dan Peraturan dapat dikatakan Netral dengan keberadaan ketentuan pemisahan laporan keuangan ini.
(2)      Daftar Periksa Netralitas Perlakuan Khusus
Pengaturan Perlakuan khusus didasarkan pada beberapa peraturan yang memberikan ketentuan khusus kepada pelaku usaha yang mendapat mandat peraturan. Ketentuan khusus tersebut biasanya dalam hal perpajakan, sumber pembiayaan, tingkat suku bunga khusus, subsidi, dan pengaturan pengadaan barang/jasa Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD yang mendapat mandat peraturan. Jika Badan/Lembaga/BUMN/BUMD mendapat salah satu dari hak khusus tersebut di atas, peraturan harus menjamin bahwa Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dimaksud tidak menyalahgunakan hak khusus tersebut untuk  unit bisnis lain yang tidak di-monopoli.
Checklist ini terdiri dari empat pertanyaan penilaian sebagai berikut:
a.        Apakah Peraturan memisahkan pengaturan perpajakan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?
Salah satu perlakuan khusus yang dapat diberikan kepada Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat mandat kegiatan dari peraturan perundangan adalah keringanan perpajakan. Keberadaan ketentuan ini akan menjaga persaingan usaha di pasar terintegrasi dengan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD, tetap kondusif. Dalam kondisi ini ada potensi penggunaan hak khusus perpajakan terhadap unit usaha komersial yang tidak diamanatkan peraturan perundangan.
Jika Badan/Lembaga/BUMN/BUMD menyalahgunakan hak khusus perpajakan untuk usaha komersialnya maka akan mengganggu persaingan di pasar terintegrasi. Pelaku usaha di pasar terintegrasi akan merasakan dampak dari keistimewaan pajak unit usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD tersebut. Bentuk persaingan yang tidak sehat dapat berupa, predatory pricing karena dengan keistimewaan perpajakan, komponen harga akan terdistorsi dan cenderung dimenangkan oleh unit usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.
b.         Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan akses sumber pembiayaan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?
Akses sumber pembiayaan Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD dari peraturan perundangan dapat berupa alokasi Penyertaan Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD). Akses sumber pembiayaan dapat pula berasal dari Bank-bank BUMN dengan tingkat bunga yang berbeda dengan pasar. Keistimewaan ini semata-mata dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang dimandatkan oleh peraturan perundangan yang memayunginya.
Ketentuan pemisahan pengaturan akses sumber pembiayaan Badan/ Lembaga/ BUMN/ BUMD dimaksudkan agar pasar terintegrasi tidak terdistorsi oleh keistimewaan perlakuan akses pembiayaan ini. Ketentuan yang tegas dapat berupa pelarangan unit usaha komersial dari Badan/Lembaga/BUMN/BUMD untuk mendapatkan akses sumber pembiayaan dan perlakuan perbankan yang sama dengan kegiatan yang di-monopoli.
c.        Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan pengadaan barang/jasa antara unit bisnis yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?
Monopoli kegiatan usaha tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangan, kadang Badan/ Lembaga/BUMN/BUMD mendapat keistimewaan dalam kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa-nya. Peraturan yang netral akan memberi penegasan pemisahan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa antara yang unit bisnis di-monopoli dengan unit bisnis yang tidak di-monopoli.
d.        Apakah Peraturan memuat ketentuan tentang Subsidi yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang?
Perlakuan khusus terhadap Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD salah satunya adalah pemberian subsidi atas kegiatan Public Service Obligation (PSO). Dalam industri perkeretaapian, PT. KAI (Persero) yang mendapat subsidi atas pelayanan transportasi kelas ekonomi, hanya dapat memanfaatkan subsidi tersebut untuk unit kegiatan pelayanan kelas ekonomi sebagaimana diamanatkan peraturan perundangannya. Jika digunakan untuk unit pelayanan kelas bisnis, misalnya, akan sulit membayangkan adanya pelaku usaha baru yang akan bersaing dengan PT. KAI (Persero). Penegasan pemanfaatan subsidi  dalam peraturan mencerminkan sifat netral peraturan terhadap persaingan di unit bisnis komersial terintegrasi.

3.   Daftar Periksa Transparansi Tata Kelola
Prinsip Transparansi Tata Kelola (Coorporate Governance) dalam checklist ini merupakan prinsip yang berdasarkan pengalaman KPPU bersinggungan dengan persaingan usaha. Transparansi dan Akuntabilitas yang diatur oleh peraturan bagi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat Hak Monopoli diharapkan meminimalisasi penyalahgunaan posisi dominan. Checklist ini terdiri 4 (empat) pertanyaan sebagai berikut:
1.       Apakah peraturan memuat ketentuan tentang pemisahan peran operator dan regulator?
Berdasarkan pengalaman evaluasi kebijakan KPPU, terdapat Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapatkan Hak Monopoli oleh Undang-Undang namun tidak diberi pengawasan yang diuraikan dengan jelas dalam peraturan perundangan. Implikasinya Badan/Lembaga/BUMN/BUMD tersebut pada akhirnya secara alamiah menjadi regulator dalam industri tersebut. Sebagai operator sekaligus regulator, Badan/ Lembaga/ BUMN/ BUMD berpotensi menyalahgunakan perannya tersebut dalam pasar terintegrasi dengan peraturan yang hanya menguntungkan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.
Ketentuan tegas yang memuat peran Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD hanya sebagai operator akan menutup kemungkinan penyalahgunaan “peran tak sengaja” sebagai regulator tadi. Lebih baik lagi jika, peraturan memuat ketentuan pengawasan dan pihak yang ditugasi mengawasi kegiatan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.
2.       Apakah peraturan tidak memberikan peluang bagi intervensi pemerintah dalam operasional pelaku usaha monopoli?
Intervensi pemerintah dalam hal ini adalah intervensi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Contohnya adalah himbauan pemerintah daerah kepada BUMD untuk menjadi sponsor bagi Klub Sepakbola di daerahnya. Intervensi seperti ini jelas akan merugikan BUMD dimaksud.
Dari sisi persaingan, intervensi pemerintah dalam kegiatan operasional Badan /Lembaga /BUMN /BUMD harus dihilangkan. Intervensi politik, misalnya dalam industri perbankan dengan hanya melibatkan beberapa Bank BUMN dalam kredit program pemerintah dapat menyebabkan pasar perbankan menjadi terdistorsi. Untuk itu pengaturan mengenai pembatasan peluang intervensi pemerintah dalam kegiatan operasional Badan/Lembaga/BUMN/BUMD menjadi penting.
3.       Apakah peraturan mengatur mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan pelaku usaha monopoli secara terbuka dan transparan?
Keterbukaan dan transparansi merupakan isu sentral dalam penegakan Good Coorporate Governance. Dalam kaitannya dengan persaingan, keterbukaan dan transparansi tugas, tanggung jawab dan kewenangan Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat. Transparansi dan Keterbukaan dalam peraturan akan mempersempit kemungkinan penyalahgunaan oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD.
4.       Jika terdapat peraturan mengenai subsidi, apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengatur transparansi laporan keuangan terkait penggunaan subsidi untuk kepentingan publik tersebut?
Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang mendapat subsidi atas pelayanan publik, memerlukan pengawasan terhadap pemanfaatan subsidinya. Pengawasan tersebut dapat berupa pengumuman secara terbuka dalam laporan keuangan khususnya mengenai penggunaan subsidi dimaksud. Ketentuan yang mewajibkan transparansi pengelolaan subsidi akan mengurangi penyalahgunaan subsidi untuk usaha komersial Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang dapat mendistorsi pasar terintegrasi.

4.        Daftar Periksa Pengendalian Praktek Monopoli
Daftar periksa ini berangkat dari pengalaman evaluasi kebijakan KPPU. Pada umumnya, peraturan yang mengamanatkan Badan/ Lembaga/BUMN/BUMD untuk menguasai pasar tertentu tanpa adanya pengawasan akan menciptakan pelaku usaha yang berperan ganda sebagai operator sekaligus regulator. Dengan pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi Monopoli, terdistorsinya pasar akibat penyalahgunaan posisi monopoli bisa dihilangkan dengan peran pengawasan tersebut. Berikut pertanyaan-pertanyaan terkait:
1.       Apakah terdapat pengaturan mengenai Standar Minimum untuk pelaku usaha monopoli dalam penyediaan barang/jasa publik?
Monopoli atau pemusatan kegiatan yang diserahkan kepada Badan/Lembaga/BUMN/BUMD rawan disalahgunakan dalam bentuk pemberian barang berkualitas atau jasa pelayanan yang seadanya. Posisi tanpa pesaing yang berarti menyebabkan disinsentif dalam pemberian pelayanan yang terbaik. Untuk itu standar pelayanan minimum bagi Badan/Lembaga/BUMN/BUMD penting untuk dicantumkan dalam peraturan perundangan.
Dalam sektor penerbangan, pemusatan pasar terjadi karena sektor ini merupakan sektor yang padat modal. Untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh maskapai dalam satu rute penerbangan, maka kementerian perhubungan mengatur beberapa standar pelayanan minimum di sektor penerbangan. Standar tersebut meliputi antara lain standar keselamatan penerbangan sampai dengan standar pemberian kompensasi bagi penundaan penerbangan di atas satu jam. Dengan pengaturan standar seperti ini, konsumen dilindungi dari potensi penyalahgunaan posisi dominan maskapai penerbangan.
2.       Apakah peraturan dimaksud memuat ketentuan mengenai Tarif/Harga dari barang/jasa yang dimonopoli?
Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi posisi dominan Badan/Lembaga/BUMN/BUMD terhadap konsumennya. Dalam posisi dominan, Badan/Lembaga/ BUMN/BUMD dapat saja menetapkan Tarif/Harga di atas Tarif/Harga keekonomian. Tanpa adanya pesaing yang berarti, Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang bebas menetapkan Tarif/Harga sendiri, akan cenderung menetapkan Tarif/Harga secara eksesif guna mengejar keuntungan. Pada saat ini, tuntutan politik agar Badan/ Lembaga/BUMN/BUMD memberikan laba untuk penerimaan Negara/Daerah dapat menyebabkan penetapan tarif/harga yang tinggi. Untuk itu pengaturan tarif/harga Badan/Lembaga/BUMN/BUMD dalam peraturan perundangan sebaiknya diatur untuk mencegah dampak buruknya terhadap persaingan usaha.
3.           Apakah peraturan dimaksud memuat ketentuan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar?
Pengaturan jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar dimaksudkan untuk mencegah kelangkaan. Kelangkaan Barang/Jasa yang ditawarkan akan menyebabkan kenaikan harga. Strategi penimbunan barang/jasa untuk menaikkan harga merupakan bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dalam pasar yang terkonsentrasi. Termasuk pasar yang didominasi oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang diamanatkan peraturan perundangan.
Untuk itu disarankan untuk memasukkan ketentuan mengenai jumlah pasokan minimal barang/jasa yang tersedia di pasar dan melarang penimbunan. Ketentuan ini tentu saja juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Ketentuan sanksi juga dapat dimasukkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan Badan/Lembaga/BUMN/ BUMD dalam bentuk penimbunan untuk menaikkan harga.
4.              Apakah peraturan yang dimaksdu memuat ketentuan mengenai jangka waktu pemberian Hak Monopoli?
Jangka waktu monopoli yang dimaksud dalam pertanyaan ini untuk menjamin pengembalian investasi dari Badan/ Lembaga/BUMN/BUMD diberikan secara wajar dan tidak berlebihan. Pada beberapa kasus, pemberian Hak Monopoli dilakukan karena alasan efisiensi penggunaan anggaran Negara/Daerah. Untuk itu Badan/Lembaga/BUMN/BUMD akan melakukan investasi dan pengembalian akan dihitung selama beberapa tahun ke depannya.
Pengaturan jangka waktu pemberian Hak Monopoli dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi konsumen oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD. Contohnya dalam proyek jalan tol, pemenang proyek akan diberikan Hak Monopoli pengoperasian jalan tol yang dibangunnya, misalnya selama 25 tahun. Pemberian jangka waktu tersebut telah mempertimbangkan pengembalian investasi sekaligus margin profit dari Badan/Lembaga/BUMN/BUMD yang menjadi pemenang proyeknya. Tanpa pengaturan batasan jangka waktu hak monopoli, jalan tol yang dapat saja dioperasikan oleh operator lain dengan tarif yang bersaing, menjadi terus di-monopoli oleh Badan/Lembaga/BUMN/BUMD pemenang proyek.


DAFTAR PERIKSA IV : UNTUK PERATURAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TERTENTU DI SEKTOR TERTENTU

Daftar Periksa IV, digunakan untuk melakukan Pemeriksaaan apakah peraturan perundangan yang sedang disusun atau sudah berlaku merupakan sebuah pengaturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sebanding dengan pelaku usaha besar maupun berupa perlindungan bagi pelaku usaha besar nasional dalam bentuk penetapan standar nasional Indonesia (SNI).

Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu dapat dikategorikan national interest karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut dilakukan untuk kepentingan ekonomi nasional.

Daftar Periksa IV terdiri dari dua pertanyaan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
Pertanyaan
Ya
Tidak
1.   Apakah Peraturan yang dimaksud merupakan
Peraturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu?


2.   Apakah Pemerintah Pusat/Daerah telah mempunyai Kajian Analisa Dampak terkait Kebijakan Perlindungan tersebut?



Apabila jawabannya adalah YA, maka rancangan peraturan/peraturan yang dimaksud dapat mengacu pada hasil kajian analisa dampak KPPU pada sektor tersebut atau kajian analisa dampak yang dilakukan Pemerintah Pusat/Daerah jika hasilnya memperlihatkan pentingnya perlindungan dan dampak anti persaingannya secara ekonomi lebih kecil dibanding manfaat perlindungannya.

Apabila jawabannya adalah TIDAK, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan daftar periksa yang lainnya.


PENILAIAN KEBIJAKAN PERSAINGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
I.          DAFTAR PERIKSA I
Pertanyaan
Ya
Tidak
Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Jumlah dan Jangkauan Pemasok


1.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memberikan hak eksklusif kepada satu atau beberapa pelaku usaha dalam hal pengadaan, penyediaan, dan/atau penjualan pada satu pasar?


2.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat persyaratan tertentu seperti persyaratan kualitas tinggi, modal, pengalaman, dan persyaratan lainnya yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau beberapa pelaku usaha?


3.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa?


4.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya masuk atau keluar dari pasar secara tidak wajar seperti syarat biaya tender, biaya modal, biaya perijinan, dan biaya lainnya?


5.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang/bahan baku/jasa/modal/tenaga kerja?


Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Kemampuan Pemasok


1.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kemampuan penjual untuk menetapkan harga barang/jasa?


2.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang membatasi kebebasan pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan barang atau jasa?


3.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu?


4.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menaikkan biaya produksi secara tidak wajar bagi pemasok tertentu? (khususnya perlakuan yang menguntungkan pelaku usaha lama dibandingkan pendatang baru)


Daftar Periksa Pengaturan Pengurangan Insentif Untuk Bersaing


1.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang menciptakan pengaturan sendiri atau bersama?


2.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengharuskan pemasok menginformasikan tentang produk, harga, penjualan atau biaya?


3.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pemasok tertentu dari Undang-Undang persaingan usaha?


Daftar Periksa Pengaturan Pembatasan Pilihan Barang atau Jasa Bagi Konsumen


1.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan membatasi konsumen untuk memilih pemasok?


2.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai pembatasan mobilitas konsumen untuk berpindah ke pemasok lain melalui peningkatan biaya perpindahan pemasok?



II.        DAFTAR PERIKSA II
Pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah Peraturan yang dimaksud merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang?


III.       DAFTAR PERIKSA III
Pertanyaan
Ya
Tidak
Daftar Periksa Netralitas Persaingan Usaha


a.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?


b.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahan laporan keuangan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli dalam Pasar yang Terintegrasi secara Vertikal?


Daftar Periksa Netralitas Perlakuan Khusus


a.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan perpajakan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


b.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan akses sumber pembiayaan antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


c.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang memisahkan pengaturan pengadaan barang/jasa antara unit usaha yang di-monopoli dengan yang tidak di-monopoli?


d.   Apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang Subsidi yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang?


Daftar Periksa Transparansi Tata Kelola


a.   Apakah peraturan yang dimaksud memuat ketentuan tentang pemisahan peran operator dan regulator?


b.   Apakah peraturan tidak memberikan peluang bagi intervensi pemerintah dalam operasional pelaku usaha monopoli?


c.   Apakah peraturan yang dimaksud memuat ketentuan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan pelaku usaha monopoli secara terbuka dan transparan?


d.   Jika terdapat peraturan mengenai subsidi, apakah Peraturan yang dimaksud memuat ketentuan yang mengatur transparansi laporan keuangan terkait penggunaan subsidi untuk kepentingan publik tersebut?


IV.       Daftar Periksa IV
Pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah Peraturan yang dimaksud merupakan Peraturan yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tertentu di sektor tertentu?


Apakah Pemerintah Pusat/Daerah telah mempunyai Kajian Analisa Dampak terkait Kebijakan Perlindungan tersebut?





[1]lebih lanjut baca Lampiran Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. hal. 21.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel