Fenomena dan Realitas dalam Kebijakan Jokowi untuk Lelang Jabatan Camat, Lurah dan Kepala Sekolah di DKI

Fenomena: “Birokasi yang KKN dan Lambat menyebabkan pelayanan publik menjadi buruk”

Buruknya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah saat ini adalah fenomena yang terkadang membuat banyak orang jenuh. Rasa-rasanya tidak mau lagi berhubungan dengan birokrasi. Namun, apa mau dikata sebagai warga yang hidup dan beriteraksi dalam sebuah masyrakat, bangsa dan negara, tentu semua orang membutuhkan pelayanan dari negara dimana ia tinggal baik menetap maupun hanya sekedar singgah untuk sementara waktu. Pelayanan itu dilakoni oleh Lembaga Pemerintah atau Organisasi Publik yang disebut dengan “birokrasi”. Orang-orang yang bekerja dan melayani di organisasi ini dinamakan “birokrat atau pegawai”.

BACA JUGA: KAKEK JOKOWI KADES SELAMA 30 TAHUN

Pada hakekatnya, tugas dan fungsi utama mereka yang bekerja di lembaga ini adalah untuk “melayani” warga negara yang membutuhkan dan semua orang pasti membutuhkan birokrasi. Misalnya, untuk mengurus KTP, Akta Kelahiran, dan berbagai jenis urusan administrasi lainnya. Karena itu, wajib hukumnya para birokrat itu, melayani warga negara dengan profesional dan hasil yang memuaskan. Namun, sering kali pelayanan itu tidak seperti yang diharapkan. Sebab, berhadapan dengan pelayanan publik yang seharusnya melayani dengan baik, namun kadang mengekecewakan. Pelayanan publik sering kali hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai yang seharusnya melayani dengan baik demi kepentingan semua unsur, golongan maupun komunitas masyarakat.

BACA TERKAIT:

• Jokowi Adalah Presiden Paling Banyak Difitnah Dan Dihina Sepanjang Sejarah Indonesia
• Surat Dari Wanita Tukang Kue Untuk Para Pembenci Jokowi

Sebuah kenyataan, pelayanan di tingkat birokrasi pemerintahan yang yang paling bawah seperti kelurahan. Di sana terlihat betapa buruknya kinerja layanan yang jauh dari harapan masyarakat. Para Pelayan publik memandang sebuah jabatan ataupun bagian kerja adalah sebuah rutinitas, melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya profesionalisme ataupun service yang baik, bahkan jauh dari harapan masyarakat sebagai customer.  Fakta lain adalah mulai dari jam kerja yang molor, bahkan setiap hari pasti ada yang tidak masuk karena alasan yang tidak jelas hingga tata cara kerja yang seolah-olah tidak adanya target dan administrative yang tidak baik menjadikan semua permasalahan harus ditanggung oleh masyarakat yang mau tidak mau harus menyerah kepada mereka, melihat betapa santainya pegawai kelurahan dan buruknya dalam pelayanan, misalnya dalam pembuatan KTP dan administrasi lainnya yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu hitungan jam tetapi bisa berhari-hari, bahkan bisa bulan karena alasan kecil seperti cap atau tanda tangan pejabat struktural, blanko surat yang tidak tersedia, dan segala jenis alasan yang sulit kecil dipahami dengan  logika.

BACA TERKAIT:

• PANGGUNG POLITIK JOKOWI YANG TIDAK TERLIHAT OLEH AWAM
• GERAKAN NASIONAL #2019 TETAP JOKOWI

Sungguh ironis memang, ketika sebagai warga negara yang wajib mendapatkan pelayanan terbaik dari negara (yang hadir melalui birokrasi) namun tidak ada pelayanan yang memuaskan, sementara warga negara sendiri sudah memenuhi kewajibannya, seperti mengurus KTP, Akta Kelahiran dan membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah hingga berbelanja apapun sudah dikenakan pungutan atau pajak. Dari sini jelas tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah menyadari dan melaksanakan dengan sepenuhnya arti pelayanan bagi masyarakat, mulai dari hal-hal yang kecil hingga besar dimana pelayan publik wajib berorientasi pada “the real service” (pelayanan yang sesungguhnya).

BACA JUGA:

• Ini Bunyi AD / ART FPI Yang Menyebab Ijin Ditolak Oleh Pemerintah

Diskusi di ruang publik mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan birokrasi adalah pejabat struktural yang kurang berkompeten dan tidak profesional. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Pengangkatan pejabat struktural selama ini, terkesan tertutup sehingga memunculkan stigma adanya praktek Kolusi di dalamnya. Hal inilah yang kemudian menjadi biang korupsi dalam birokrasi publik. Stigma yang merebak di publik adalah adanya pengangkatan pejabat struktural yang didorong oleh politik balas jasa para kepala daerah setelah terpilih. Fenomena gusur-menggusur jabatan setiap kali pergantian kepala daerah adalah diskusi yang lasim di media massa. Pada dasarnya, hal ini bukanlah persoalan bila dilakukan atas dasar niat baik untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan, tetapi yang menjadi masalah adalah karena hal tersebut dilakukan atas dasar Kolusi bahkan balas dendam terhadap pendukung kepala daerah yang kalah di pertarungan pemilui kepala daerah, meskipun hal itu tidak mengemuka ke permukaan tetapi sebenarnya itulah yang terjadi di balik layar. Karena pengangkatan didorong oleh niat membalas jasa, maka pengangkatan pejabat tidak mempertimbangkan kriteria administrasi dan kompetensi. Dengan demikian, jarang atau bahkan tidak ditemukan pejabat yang menduduki jabatan tertentu yang benar-benar berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Padahal jabatan struktural sangat strategi untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik yang selama ini jauh dari harapan.

Oleh sebab itu, dikemudian hari, maka muncul ide “reformasi birokrasi” yang hingga saat ini masih menjadi agenda penting pemerintah, terutama Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapi belum membuahkan hasil yang signifikan. 

BACA JUGA:

• "Pembunuh Senyap" Ashraf Sinclair Dan Adjie Massaid, Kita Juga Beresiko, Kenali Sejak Dini

Realitas: “Jokowi Lelang Jabatan Camat, Lurah dan Kepala Sekolah”

Fenomena di atas telah menyumbang berbagai persoalan pelik dalam pelayanan publik di tanah air. Sebagai reaksi dari fenomena tersebut, maka berbagai upayapun mulai dikobarkan oleh pemerintah, terutama merebaknya diskusi tentang Refomasi birokrasi dan pelaksaannya dari pusat hingga ke daerah. Upaya inipun terlihat dalam Kebijakan lelang jabatan untuk  Camat dan Lurah serta kepala sekolah di Ibukota Jakarta yang diusung Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki C. Purnama (Ahok) , Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta belakangan ini mulai mengemuka ke ranah publik dan turut meramaikan diskusi di media massa.  Langkah ini adalah  semangat reformasi birokrasi untuk memutuskan mata rantai atau setidak-tidaknya meminimalisir  praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di balik pengangkatan para Camat, Lurah dan Kepala Sekolah untuk merekruitmen pejabat publik yang berkompeten dan profesional di bidangnya. Sebab, dengan jalan yang demikian, maka akan mencapai “meryt system atau the right  man on the right place”. Artinya menempatkan orang pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dan tidak lupa mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan  

Kenyataan selama ini, budaya birokrasi kita masih mengindikasikan adanya keterkaitan emosional dan ekonomis tertentu dalam mendudukkan seseorang dalam jabatan. Keterkaitan emosional seperti adanya kedekatan secara kekerabatan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan sehingga seseorang mendapat kesempatan untuk dipromosikan dalam jabatan. Keterkaitan secara ekonomis terkait dengan jual beli jabatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik tertentu. Camat dan Lurah yang dipilih selama ini dan diseleksi berdasarkan “interpretasi” Kepala daerah atau kriteria internal birokrasi yang ditunggangi dengan kepetingan yang mengesampingkan aspek kompetensi. Atau dalam istilah Jokowi “Pengangkatan yang Suka-suka Gubernurnya”.

BACA JUGA:

1. Ini Perhitungan Hutang di Era Jokowi-JK, Hanya 16 Triliuan Rupiah?
2. Jokowi adalah Presiden Paling Banyak Difitnah dan Dihina Sepanjang Sejarah Indonesia
3. Konferensi Al-Azhar: Islam Pro Demokrasi

Lelang Jabatan berarti menginstruksikan adanya seleksi secara terbuka bagi pejabat struktural. Menpan RB mengatakan dengan promosi secara terbuka, kita akan mendapatkan pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga sudah mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan. berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Melalui lelang jebatan itu, Gubernur DKI, Joko Widodo berhasil menjaring dan telah melantik ratusan pejabat sekaligus yakni kepala SMA 117 orang, kepala sekolah SMK 63 orang, Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara 1 orang, Kepala Unit Layanan Pengadaan 1 orang, camat 1 orang, Wakil Camat 2 orang, lurah 27 orang, Kepala Seksi 10 orang dan Kepala Puskesmas Kecamatan 44 orang. (Tempo.co, Jum'at, 15 Februari 2013).

BACA LAINNYA;

• Setiap Hari, Freeport Hasilkan 240 Kg Emas dari Papua
• Mario G. Klau Pindah Agama, Sejagat NTT Heboh

BAGIKAN ARTIKEL INI