Solusi Masalah Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Solusi Reformasi Birokrasi Indonesia

Apa itu kutukan sumber daya alam? Kutukan sumber daya alam adalah sebuah paradoks keberlimpahan (pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran). Hal ini mengacu pada paradoks bahwa negara dan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya non-terbarukan seperti mineral dan bahan bakar, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang lebih buruk ketimbang negara-negara yang sumber daya alamnya langka (id.wikipedia.org). Artinya, negara yang kaya sumber daya alam tetapi miskin rakyatnya. Paradoks ini seringkali ditujukan kepada negara-negara berkembang yang hingga saat ini belum mampu keluar dari lingkaran setan kemiskinan tetapi sebenarnya mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seperti negara-negara si Sahara Afrika, Amerika Latin dan Negara-negara di Asia, terlebih khusus Asia Tenggara. Indonesia pun termasuk dalam lingkaran paradoks ini.
Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya belum semua sejahtera. Dikutip dari laman GreenPeace Indonesia, kekayaan alam Indonesia mencakup 8.157 spesies fauna (10% dari keberagaman spesies di dunia, serta 15,5% dari total jumlah tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia). Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) Indonesia mencapai 6,52 juta ton pertahun dengan luas terumbu karang mencapai 50.875 km(18% dari total luas terumbu karang dunia), mempunyai padang lamun hingga 30.000 km2. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam 10 negara dengan potensi ketersediaan air tertinggi di dunia mencapai 694 miliar m3/ tahun dan memiliki ketersediaan air rata-rata per kapita/tahun yang lebih besar dari rata-rata di dunia yakni mencapai 16.800 m3 per kapita/tahun, diantaranya mengaliri lebih dari 5.590 sungai di seluruh Indonesia. Indonesia yang terletak di khatulistiwa juga dapat memanen sinar matahari sepanjang tahun sehingga menghasilkan 4,80 kWh/m2/hari, dan potensi energi angin 3-6 m/det. Energi dari mikrohidro juga berpotensi menghasilkan 450 MW. Kekayaan energi tersebut belum memasukan potensi energi panas bumi sebagai salah satu yang terbesar di dunia dengan perkiraan 296 titik potensi panas bumi di seluruh Indonesia dan dapat menghasilkan energi 29.038 Gw. Sementara dari sektor kehutanan tercatat luas hutan Indonesia yang tadinya mencapai 132,54 juta hektar, tersisa 94,34 juta hektar pada 2012, dan luas lahan gambut yang tadinya 21,53 juta hektar hanya tersisa 10,82 juta hektar sampai dengan 2011 (sumber: greenpeace.com). Seandainya sumber daya alam itu dapat dikelola dengan baik, maka Indonesia makmur dan sejahtera. Tetapi sayangnya justru yang terjadi, terbalik 180 derajat karena ada orang yang sangat kaya tetapi ada pula yang sangat miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia capai 28 Juta jiwa atau sekitar 11,25%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2014 menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Bali termasuk provinsi yang presentase kemiskinannya rendah, dan yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku. Yang membuat miris adalah ketika Papua masuk dalam presentase kemiskinan tertinggi, padahal Papua adalah provinsi yang paling kaya Sumber Daya alamnya di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai utang luar negeri yang setiap tahun semakin meningkat. Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:


  • Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • September 2013: Rp 2.273,76 triliun (27,5%)

Mencermati kedua tabel di atas, ironis rasanya, mengingat negara ini sangat kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan dan utang luar negerinya setiap tahun semakin bertambah. Inilah yang namanya “KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM”. Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya non-terbarukan seperti mineral dan bahan bakar, tetapi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang lebih buruk ketimbang negara-negara yang sumber daya alamnya langka.
Oleh sebab itu, pertnyaannya, “MASIH ADAKAH HARAPAN UNTUK BERKELIT DARI “KUTUKAN SUMBER DAYA ALAMitu? Jawabannya, “MASIH”.

CARA UNTUK BERKELIT DARI “KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM
UNTUK MERAIH HARAPAN


Dalam uraian ini, penulis hanya fokus pada satu aspek saja sebagai faktor yang paling

1.      SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG TERAMPIL, AHLI DAN PROFESIONAL DI BIDANGNYA

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dalam pembangunan sangat penting dalam rangka mewujudkan struktur perkonomian yang kokoh, mandiri dan andal. Ciri perekenomian yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui tercapainya tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tercapainya stabilitas nasional tanpa kesejangan antar daerah.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Nunuk Dwi Retnandari (2014) mengatakan bahwa tanpa keahlian maka sebanyak apapun bahan baku (sumber daya alam) tidak akan dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat. Sementara itu, B. J. Habibie (Kompas 28/7/2014) mengatakan Indonesia jangan hanya mengandalkan kemampuan dari Sumber Daya Alam (SDA) tetapi juga bergantung kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berarti peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku berbudaya. Hal ini akan berdampak pada pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu indikator untuk melihat  berkualitas tidaknya Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP. Menggunakan standard penilaian baru, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) merilis laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2013 untuk 187 negara. Indonesia berada di peringkat 108, atau tidak berubah dari posisi tahun 2012. 

IPM Indonesia menurut data BPS RI tahun 2013

Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
  1. Tingkatan rendah, jika IPM < 50.
  2. Tingkatan menengah, jika 50 < IPM < 80.
  3. Tingkatan tinggi, jika IPM > 80.
Dengan demikian, meskipun ada kenaikan (tetapi tidak signifikan) maka Indonesia berada di tingkat menengah (masih di bawah Malaysia dan Singapura dan di atas Timor Leste, Filipina, Myanmar dan Vietnam).
Satu-satunya cara untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan di negeri ini adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan eskalator sosial-ekonomi sebuah bangsa, maka pendidikan merupakan sektor terpenting dalam menghadapi persaingan global, apalagi akan menghadapi ekonomi kawasan ASEAN pada tahun 2015, Secara kemampuan pengetahuan, masyarakat Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Berdasarkan survei Program for International Student Assesment (PISA), kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dunia. PISA mengkaji performa kemampuan matematika, membaca, dan ilmu alam, pelajar Indonesia yang memperoleh nilai rata-rata 384. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang menempati peringkat kedua dunia dengan nilai rata-rata 555.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu keluar dari Kutukan Sumber Daya Alam kita sendiri.

2.      PEMBENAHAN KELEMBAGAAN

Setelah menghasilkan  manusia yang berdaya saing, maka langkah berikutnya adalah membenahi lembaga atau institusi dengan bermodal sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Ide pokok Teori Modernisasi dalam Konsep Paradgima Institusionalisme adalah institusi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap  pembangunan suatu negara. Pembangunan suatu negara akan baik bila institusinya berfungsi dengan baik, sebaliknya pembangunan suatu negara akan gagal bila institusinya tidak berfungsi dengan baik. Institusi disini tidak terbatas pada organisasi secara kelembagaan tetapi mencakup semua nilai, norma, budaya, peraturan yang mengatur dan mengikat perilaku aktor yang berinteraksi dalam organisasi yang bersangkutan.Faktor kelembagaan di sini tidak terbatas pada organisasi tetapi juga meliputi aturan main (rules) dalam organisasi yang bersangkutan. Aturan main ini berfungsi untuk mendorong orang berinvestasi, berwirausaha dan semua yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Selain itu, aturan main itu juga berfungsi untuk mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi.
Macartan Humphreys, et. al. (2007), mengemukakan bahwa Norwegia misalnya, banyak disebut sebagai negara yang memiliki Lembaga Keuangan yang sangat efektif. Lemabag ini disenut dengan “natural resources fund/NRF”. Lembaga ini berfungsi untuk mengelola dana sumber daya alam yang kemudian ada proses anggaran yang terpadu dan pelaporan kepada publik menyangkut pembayaran, perusahaan induk dan investasi.
Disamping itu, kelembagaan birokrasi pula sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Persoalan di Indonesia adalah institusi masih sangat jauh dari harapan. Birokrasi yang belum profesional higga KKN yang merajalela di tanah air berdampak kepada pelayanan publik. Pelayanan publik ini berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ini adalah tantangan terberat pemerintah yang akan datang untuk melakukan pembangunan. Di negara kaya sumber daya alam, mudah sekali memanfaatkan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya alam kepada konstituen favoritnya ketimbang kebijakan ekonomi yang berorientasikan pembangunan. Arus uang yang begitu besar dari sumber daya alam membantu korupsi politik berkembang. Pemerintah merasa tidak perlu membangun infrastruktur institusional untuk mengatur dan membebankan pajak bagi ekonomi produktif di luar sektor SDA, sehingga ekonomi nasional tidak maju-maju. Keberadaan surga pajak luar negeri membuka lebar kesempatan bagi politikus korup untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Solusi reformasi birokrasi Indonesia

Oleh karena itu, misi refomasi birokrasi harus segera direalisasikan agar birokrasi mampu melakukan pelayanan dengan baik. Dalam reformasi inilah perlu dimanifestasikan prinsip-prisip good governance, yaitu:

ü  Partisipasi, 

yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

ü Penegakkan Hukum 

agar mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi ham dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

ü  Transparansi, 

untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

ü  Kesetaraan 

yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan-nya.

ü  Daya Tanggap 

yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.

ü  Wawasan Ke Depan 

yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

ü  Akuntabilitas, 

yakni meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

ü  Pengawasan, 

yaitu meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

ü  Efisiensi dan Efektifitas 

agar menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

ü  Profesionalisme 

untuk meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau

3.      MENGONTROL PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI REGULASI YANG KETAT DAN TEGAS

Bila kualitas Sumber daya manusia berhasil ditingkatkan dan kelembagaan yang yang inovatif dan responsif terbentuk, maka langkah satrategi selanjutnya dalah mengupayakan kontrol terhadapap Pendapatan dan Pengeluaran Negara Melalui Regulasi yang Ketat dan Tegas. Dalam upaya ini, beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut.

1)   Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang perpajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran/permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meniadakan kesejangan pendapatan, meningkatkan penerimaan devisa negara serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya.
Strateginya adalah dengan menaikan atau menurunkan pajak dan subsidi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output, sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Di sejumlah negara yang sumebr daya alamunya terbatas dan kerna itu pajaknya tidak bergantung pada sumber daya alam, pemerintah membebankan pajak kepada rakyatnya. Kerananya, sebagai imbalannya, rakyat menuntut pemerintahan yang efisien dan responsif dan akuntabel dalam mengelola pajak. Di negara-negara yang ekonominya didominasi Sumber Daya Alam, pemerintah tidak perlu membenbani rakyatnya dengan pajak yang berlebihan karena mereka memiliki sumber pendapatan yang terjamin dari sumber daya alam. Karena karena itu, rakyat kurang peka terhadap penglolaan pajak karena mereka tidak merasa  tidak bertanggung jawab sebab mereka tidak terbebani dengan pajak. Mereka jadi tidak terlalu peduli dengan bagaimana pemerintah membelanjakan anggarannya. Selain itu, pihak-pihak yang diuntungkan oleh kekayaan sumber daya mineral berpotensi memandang pelayanan publik sebagai sebuah rutinitas sehingga pelayanannya buruk. Akibatnya, rakyat diabaikan oleh. Itulah sebabnya, Negara-negara yang ekonomnya didominasi industri pengolahan sumber daya alam cenderung lebih represif, korup, dan dikelola dengan buruk.
Macartan Humphreys, et. al. (2007), dalam studi mereka di Sao Tome and Principe tentang regulasi perminyakan di negara tersebut, dimana Sao Tome and Principe mempunyai regulasi yang sangat baik dalam kebijakan fiskal mereka. Dibentuk sebuah lembaga keuangan yang diberikan otoritas untuk mengelola pendapatan dari minyak dengan cara memberikan stimulus yang kemudian disebut dengan dana abadi untuk mengantisipasi pengeluaran masa depan ketika ada krisis. Tujuan dana abadi adalah untuk memfasilitasi akumulasi pendapatan yang sangat besar, rentan, dan bersifat sementara di tahun-tahun baik; menstabilkan belanja publik, menjadi sumber dana belanja publik ketika pendapatan dari sumberdaya alam tidak lagi mengalir.
Masih dari temuan Macartan Humphreys, et. al. (2007), undang-undang pendapatan minyak  di Sao Tome and Principe juga berperan untuk pembayaran utang luar negeri dan belanja pendidikan. Misalnya, bagi Dana Stabilisasi, Investasi Sosial dan Sektor Produktif dan Penurunan Utang Negara (Fund for Stabilization, Social and Productive Investment and Reduction of the Public Debt/FEIREP) dalam tahun 2002-2005, di mana sumber-sumbernya harus dibelanjakan bagi penurunan hutang (70%), pendapatan umum dan belanja darurat (20%), serta kesehatan dan pendidikan (70%). Tetapi, jumlah agregat yang dibelanjakan akan ditentukan oleh keputusan Presiden. Hal yang sama juga benar bagi pelanjut FEIREP, meskipun jumlah pasti pengeluaran yang diijinkan telah diubah. Dan  Undang-undang Pendapatan Minyak Sao Tome and Principe menyatakan hal berikut: “Alokasi Setoran Dana Tahunan akan didesentralisasi sesuai dengan sektor-sektor dan teritorialnya, dan ditujukan bagi penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup rakyat Sao Tome, promosi tata kelola yang baik, pembangunan bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, alokasi tersebut akan dipergunakan, yakni, untuk memperkuat efisiensi dan efektifitas Administrasi Negara, untuk memastikan adanya pembangunan Negara yang selaras dan terpadu, pembagian yang adil menyangkut kekayaan nasional, koordinasi antara kebijakan ekonomi dan sosial, kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pembangunan pedesaan, pelestarian keseimbangan lingkungan, perlindungan lingkungan, perlindungan hak azasi manusia, dan kesetaraan di antara warga negara di depan hukum.”
Dalam Macartan Humphreys, et. al. (2007), Keynes berpandangan bahwa kebijakan fiskal (Fiscal Policy) sangat penting untuk mengatasi pengangguran dengan proses yang meliputi:
1)      Pengurangan pajak penghasilan. Hal ini akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
2)      Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
3)      Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu, pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
4)      Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.
Salah satu kebijakan fiskal Indonesia saat ini yang masih menjadi kontroversi adalah kebijakan “subsidi BBM”. Kebijakan ini dinilai kebijakan yang salah sasaran karena yang menikmati kebijakan ini adalah orang-orang yang kaya, tidak seperti tujuan utama pemerintah yakni sasaran utamanya adalah rakyat yang kurang mampu. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini agar benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

2) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. (sumber: id.wikipedi.org). Selain itu, kebijakan moneter juga meruapakn upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral (di Indonesia, BI) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selama ini, masalah struktural seperti hambatan pengembangan infrastruktur, defisit neraca pembayaran, inflasi yang tinggi dan ketergantungan terhadap dollar diyakini menjadi hambatan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan kebijakan moneter yang tepat. Karena itu, seringkali kebijakan moneter Indonesia belum berhasil secara signifikan. Misalnya ketika BI diperhadapkan dengan dilema antara penurunan suku bunga acuan dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, ketika tika BI rate naik, ternyata rupiah tidak menguat terhadap dollar. Oleh sebab  itu, BI sulit memprediksi laju inflasi setiap tahunnya, akibatnya dapat mengganggu laju perekonomian.


4.      PEMBANGUNAN YANG BERKAKTER LOKAL: EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI POTENSI UNGGULAN DAERAH

Pembangunan yang berorientasi pada kearifan lokal adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Pembangunan yang berkakter lokal dengan  mengeksplorasi dan eksploitasi potensi unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam bingkai paradigma pemberdayaan masyarakat lokal dengan tidak mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup adalah strategi baru yang harus segera diimplementasikan untuk membebaskan diri dari kutukan sumber daya alam.
Soetomo (2004) mengatakan bahwa, “potensi merupakan sumber (resources) yang mengandung kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Kearifan lokal ini akan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat lokal dan semua potensi yang selama ini belum tersentuh untuk alat dalam mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Teori Pemberdayaan Masyarakat (empowerment) mengemukakan bahwa selain sumber daya alam lokal dan institusi dikembangkan, perlu pula sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya alam itu dengan cara yang inovatif dan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ide utama dari teori pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi aktif dalam pemnagunan. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Ini artinya menjadikan manusia sebagai unsur utama atau subjek dalam pembangunan. Strateginya adalah dengan memberikan daya atau kemampuan kepada manusia agar mampu berdiri-sendiri berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Memberikan daya atau kemampuan ini adalah lewat pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal.

Model-model Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat   (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:117)

1.     Pendekatan “CIPOO” (Context-Input-Process- dan output-outcome)

Ambar Teguh dalam bukunya yang berjudul “Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat” menemukan kerangka kerja konseptual yang kemudian dikenal dengan pendekatan “CIPOO” (Context-Input-Process- dan output-outcome).
1)      Context
Yaitu konteks pemberdayaan agen pembaharu menjelaskan program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu.
2)      Input
Yaitu menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memperdayakan agen pembaharu.
3)      Process
Yaitu menggambarkan serangkaian langkah ataua tindakan yang ditempuh untuk memperdayakan agen pembaharu.
4)      Output
Yaitu hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu implementasi pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program aksi dari perencanaan, pelaksanaa, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin.
5)      Outcome
Yaitu nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat keberdayaan tertentu, sehingga agen pembaharu mampu bertindak sebagai agen pembaharu dengan melakukan peran dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu dengan tingkat peran linaer atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut.

2.     Pendekatan “KAP” (Knowledge, Attitude, Practice)

            Pengetahuan (Knowledge), Sikap (Attitude), dan Praktek (Practice). Faktor perilaku ini tidak bisa diubah dalam waktu singkat, tetapi perlu pendekatan konsep KAP (Knowledge, Attitude, Practice). Artinya masyarakat perlu diberi pengetahuan (Knowledge) untuk mengubah sikap (Attitude), dan dengan berubahnya sikap, akan mengubah perilaku (Practice) masyarakat ke arah yg lebih baik.
Faktor perilaku mempunyai pengaruh yang besar terhadap individu maupun masyarakat. Perilaku aktif dapatlah dilihat (overt) sedangkan perilaku pasif tidaklah tampak, seperti misalnya pengetahuan, persepsi, atau motivasi.

 Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku. Misalnya:

bentuk-bentuk perilaku menurut Bloom membedakan antara:

1.      Perilaku kognitif (yang menyangkut kesadaran atau pengetahuan);
2.      Afektif (emosi) dan
3.      Psikomotor (tindakan/gerakan).

bentuk-bentuk perilaku menurut Ki Hajar Dewantoro sebagai :

1.      Cipta (peri akal),
2.      Rasa (peri rasa) dan
3.      Karsa (peri tindak).

Secara umum sikap dapat dirumuskan sebagai kecenderungan untuk berespons (secara positif atau negatif) terhadap orang, obyek atau situasi tertentu.
Ambar Teguh dalam bukunya “Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat” (2004:84) mengemukakan tahapan pemberdayaan (Knowledge), Sikap (Attitude), dan Praktek (Practice) dengan pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif  yang dapat disimak dalam tabel berikut:

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat KnowledgeAttitude, Practice (KAP) dengan pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif


Sumber: Ambar Teguh (Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat, 2004:84)

            Dengan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal akan mampu mengolah sumber daya yang ada di daerah sebagai wujud dari pada pembangunan yang karakter lokal sehingga mencapai kesejahteraan rakyat secara nasional.


KESIMPULAN

Negara indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke, namun rakyatnya belum sejahtera. Ketidaksejahteraan rakyat yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah bagian dari kutukan sumber daya alam. Karena tidak mampu mengelola SDA itu dengan baik untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.  Untuk keluar dari kutukan itu kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang mampu mengelola dan merancang kebijakan ekonomi yang tepat, lembaga yang mampu mengelola keuangan negara dari pusat hingga daerah. Dengan demikian maka, pembangunan yang berorientasi pada karakteristik lokal akan tercapai untuk kesejahteraan segenap warga negara tanpa meninggalkan kesenjangan.
Dengan demikian, maka akan meraih harapan dan bebas dari kutukan sumber daya alam yang selama ini dialami oleh bangsa ini.
                                                                               



DAFTAR PUSTAKAN

1.      Humphreys,  Macartan; Sachs, Jeffrey D. and Stiglitz, Joseph E., 2007. Escaping the Resource Curse. New York: Columbia University Press.
2.      Sen, Amartya. 2001. On the Ethics and Economics.
3.      Campbell, Noel dan Snyder, D. Thomas J. 2012. Economic Growth, Economic Freedom, and the Resource Curse. The Journal of Private Enterprise 28(1), 23–46. University of Central Arkansas.
4.      Hayman, Gavin; Carini, Giulio. 2011. Escaping the resource curse. London: Euromoney Trading Limited

5.      Soetomo. 2011 . Strategi-Srategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

6.      Cox, Gary W. and McCubbins, Mathew D. February, 1997. Political Structure and Economic Policy: The Institutional Determinants of Policy Outcomes. San Diego: University of California, Department of Political Science.

7.      Wihana Kirana Jaya. 2006. Peran Institusi Dalam Pertumbuhan Ekonomi.

8.      Caporaso, James A. dan David P.Levine. 1992.Teori – Teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh Suraji tahun 2008. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
9.      Teguh Sulistiyani, Ambar, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media
10.  Budiman, Arief, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
11.  Godbole, Madhav, March 13 2004, Good Governance: A Distant Dream Economic And Political Weekly.
12.  Mkandawire, Thandike, Agustus 2007,  'Good Governance': The Itinerary of an Idea Development In Practice, Volume 17, Number 4-5.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel