Kebijakan Ekonomi, Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Globalisasi


Institutionalism

Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan  institusional yang mengitarinya. Pengamatan terhadap organisasi  harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Para teoritis  institusional menganggap bahwa perilaku dalam kontek sosial dapat dipahami melalui pemahaman atas institusi. Sementara itu, kaum neoliberal institusionalisme berpendapat bahwa salah satu cara untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan adalah dengan memosisikan negara sebagai aktor independen, agar menciptakan sebuah komunitas yang terintegrasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mampu merespon masalah-masalah regional yang timbul.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Institusionalism Economic
Institusionalis economic memusatkan kajiannya untuk memahami peranan institusi buatan manusia dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Aliran ini sekarang berkembang menjadi new institutional economic yang memusatkan  perhatiannya mempelajari peranan institusi  untuk mengurangi transaction cost. John R Commons dalam artikelnya Institutional Economic, menyatakan bahwa ekonomi adalah jejaring hubungan antar manusia yang memiliki kepentingan , yang didalamnya ada monopoli, perusahan besar, perselisihan buruh, dan fluktuasi siklus bisnis. Menurut Douglass Institutional Economic berbeda dengaan teori ekonomi neo klasik dalam beberapa hal. Misalnya : Institutional Economic mempertahankan asumsi dasar mengenai kelangkaan (scarcity) dan kompetisi, Institutional Economic telah melepaskan asumsi instrumental rationality. Karena menganut instrumental rationality, maka teori ekonomi neo klasik menganggap bahwa institusi, ide, ideologi tidak diperlukan (tidak berpengaruh) dan pasar yang efisien menjadi ciri pokok kegiatan ekonomi. Dalam kenyataan manusia memiliki kemampuan terbatas dalam memproses informasi. Seringkali informasi yang dimiliki tidak lengkap. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memodifikasi  asumsi instrumental rationality, North mengatakan bahwa pasar yang efisian diasumsikan jika biaya transaksi adalah nol, jika tidak nol maka institusi menjadi faktor penting, Institusi berguna untuk menurunkan biaya transaksi.
Pandangan institusionalis: ketika seseorang menjadi miskin pintu (institusi) bank dan macam-macam lembaga modal tertutup untuknya, karena lembaga tersebut menuntut jaminan dll. Solusinya adalah: pemerintah memaksa  bank agar orang miskin pinjam tanpa jaminan. Bantuan modal dan kesehatan juga diberikan pada orang miskin.

Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Rational Choice Institusionalism
Pandangan ini memfokuskan perhatian pada bagaimana para aktor membentuk organisasi atau institusi untuk mencapai kepentingan mereka. Artinya, institusi hanya sebagai alat untuk mencapai keinginan rasional dari para aktor. Hal itu mereka lakukan dengan dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara untuk memenuhi kepentingan mereka.  Aliran Institusionalisme Keputusan Rasional berusaha menggabungkan metode berpikir dalam paham individualisme dengan institusional. Fokus riset  dalam aliran ini adalah bagaimana merancang institusi  sebagai instrumen untuk membatasi efek negatif perilaku individu yang cenderung memaksimalkan kepuasan pribadinya.
Dalam Rational choice institusionalism terdapat dua sudut pandang yang lazim dianut dalam melihat institusi. Yang pertama, melihat institusi sebagai kendala yang bersifat eksogen, yaitu  institusi merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu didalam organisasi dan masing-masing individu tidak memiliki daya untuk merubahnya. Kedua melihat aturan dalam  institusi diciptakan sendiri (bisa dirubah-rubah) oleh para pemain di dalamnya. Dalam sudut pandang ini institusi merupakan cara ekuilibirium dalam melakukan sesuatu. Untuk memahami institusi dengan baik kita harus memahami interaksi antar individu.

Historical Institusionalism
Historical Institusionalism berpandangan bahwa institusi adalah perosedur-prosedur, rutinitas, norma yang tertanam dalam struktur organisasidari sebuah sistem politik. karenanya, kaum Historical Institusionalism fokus perhatiannya pada seberapa pentingnya peranan struktur masyarakat dan negara ketimbang organisasi.
            Meskipun demikian, aliran historical dan rasional pada dasarnya sama. Misalnya keduanya sama-sama mengakui pentingnya institusi untuk politik karena institusi mengatur perilaku politik, tetapi perbedaannya hanya pada apakah manusia itu rasional atau tidak. Perbedaan pokok antara keduanya misalnya dalam ilmu politik adalah bahwa aliran historis lebih tertarik mengamati dan menjelaskan dampak politik yang riil dan spesifik. Oleh sebab itu, aliran historical institusionalism mengakui pentingnya sejarah perkembangan institusi. Jalur yang dipilih pada tahap awal perkembangan institusi memainkan peranan penting pada kehidupan di kemudian hari. Institusi dianggap memiliki agenda inheren berdasarkan pola perkembangan yang baik yang bersifat formal.

Ekonomi Politik, Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi
Institusi menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan struktur institusi suatu negara akan menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Setelah Perang Dunia II berakhir, studi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkembang menjadi kajian yang sangat menarik, terutama di negara-negara yang mengalami penjajahan bertahun-tahun. Karena itu, banyak negara-negara berkembang yang mengeksplorasi kebijakan-kebijakannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menekankan pada kebijakan pertumbuhan ekonomi.  Selain kebijakan yang berhubungan langsung dengan kebijakan ekonomi, ada juga kebijakan negara yang memperkuat institusi negara untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya demi mencapai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi berjangka panjang. Penataan institusi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, beberapa ahli ekonomi menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena tidak melibatkan faktor-faktor nonekonomi, seperti: institusi, terutama institusi ekonomi. Institusi atau lembaga tidak hanya terbatas pada istilah organisasi, namun memiliki makna yang lebih luas yaitu sebagai aturan formal dan informal, norma, dan hukum yang berinteraksi dalam masyarakat. Ini merujuk pada arti penting dari institusi bahwa institusi itu merupakan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakkannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Institusi bisa jadi merupakan institusi formal seperti negara secara konstitusi, ataupun informal, seperti budaya. Berbeda dengan definisi organisasi, dimana organisasi adalah, sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak, hukum konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan, dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya) adalah wadah dari organisasi dan individu untuk mencapai kepentingan mereka. Organisasi kemudian memiliki aturan internal (yaitu institusi) untuk menangani permasalahan personalia, anggaran, pengadaan dan prosedur pelaporan, yang membatasi perilaku anggota mereka. Dengan demikian, institusi merupakan struktur insentif (pendorong) bagi perilaku organisasi dan individu. Institusi harus dipahami sebagai sebuah stuktur yang mempunyai norma dan peraturan untuk mengatur interaksi individu dalam sebuah organisasi.
Negara-negara dengan institusi yang baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga ekonomi bisa bekerja lebih baik. Institusi yang kuat juga akan menciptakan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Sebaliknya, insitusi yang buruk adalah beban yang menghalangi ekonomi untuk bisa bekerja dengan baik. Kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami kegagalan (policy failure) yang akan makin memperburuk kerugian dari kegagalan pasar (Jaya, Wihana, 2006).
Konteks sosial dan sejarah merupakan kondisi dari institusi yang efektif. Demokrasi yang sukses merupakan jalan yang independen: “Dimana anda menentukan masa depan anda lewat pemilihan pemimpin”. Putnam mengakui bahwa struktur pemerintah daerah telah mengembangkan proses pemerintahan di Itali Selatan, namun kepercayaan yang luas dari analisa ini menunjukkan bahwa kausalitas pada budaya berada diatas institusi negara. Kecuali masyarakat diperhitungkan dengan norma-norma keterlibatan masyaraka, demokrasi yang sukses tidak mungkin terjadi. Putnam memotret sosial kapital sebagai persyaratan umum untuk aksi bersama, karena persamaan kepentingan dalam fungsi efisien pasar sama dengan sebagai fungsi efisien dari pmerintah. Perpanjangan yang lebih tepat dari analisis institusional untuk bidang ekonomi di presentasikan oleh “New Istitusional Ekonomi (NIE)”. Ajaran ini menerima inisial premis-premis dari ekonomi neo-klasik yang menggunakan metodologi individualisme, melihat ekonomi sebagai teori pilihan subjek untuk membatasi, menerima kelangkaan, dan memeriksa pentingnya harga dalam menstabilkan keseimbangan pasar. Perubahan Lembaga (institusi) adalah salah satu solusi potensial untuk memecahkan dilema sosial dan pertimbangan politis dan seharusnya merupakan pusat perhatian negara-negara berkembang, namun sayangnya tidak  menguasai perubahan lembaga tersebut. Dalam suasana yang jelas  dilemma masyarakat ini lebih bernuansa ekonomi ketimbang. Politik Dipahami dalam hal kelembagaan, pembuat kebijakan memiliki dua kemungkinan untuk sukses: (1) merumuskan kebijakan yang berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan sesuai dengan konteks kelembagaan; atau (2) merumuskan kebijakan yang berusaha untuk mengubah konteks kelembagaan sedemikian rupa untuk membuka opsi kebijakan baru menurut kepentingan mereka sendiri.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


KEBIJAKAN SEBAGAI VARIABLE KASUAL: INTERVENSI NEGARA DALAM KONTEKS INDONESIA
Bagaimana lembaga mempengaruhi kinerja ekonomi? Caranya adalah melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Indonesia adalah salah satu negara yang peran institusinya sangat penting dalam perekonomiannya. Karenanya lembaga-lembaga negara dituntut untuk seefisien mungkin dalam mengatur sistem perekonomian. Desentralisasi dan otonomi merupakan suatu momen perubahan institusional yang cukup besar bagi kehidupan bagi bangsa Indonesia. Perubahan tata kelola pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Namun hingga saat ini desentralisasi dan otonomi daerah belum menunjukan keberhasilannya. Adanya masalah institusional menyebabkan kegagalan ini, yang salah satunya adalah konflik kepentingan antara pemerintah daerah, misalnya konflik dalam hal pendapatan daerah. Selain itu permasalahan peraturan perundang-undangan yang sering tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah yang paling rumit dan masif adalah permasalahan korupsi yang justru meningkat dan kurangnya penegakan hukum menyumbang kegagalan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Peran negara sebagai institusi melalui berbagai kebijakan yang mengatur arus perekonomian baik di negeri maupun yang berhubungan dengan ekspor impor, mengindikasikan adanya intervensi negara dalam perekonomian Indonesia.
Subsidi BBM adalah bentuk intervensi Pemerintah dalam mengendalikan pasar atau kinerja ekonomi oleh lembaga/pemerintah di Indonesia. Selain itu, salah satu kebijakan fenomena dalam hal intervensi pemerintah untuk perekonomian adalah pemberian dana talangan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century yang kemudian menuai masalah di kemudian hari. Di samping itu juga, bentuk Intervensi pemerintah lainnya bentuk campur tangan pemerintah lainnya adalah kebijakan perkreditan rakyat dari bank swasta maupun bank BUMN dan koperasi simpan pinjam untuk memudahkan perkembangan Usaha Kecil  Menengah (UKM) dalam mendapatkan modal demi perkembangan usahanya.
Kendati demikian, ketika Indonesia menghadapi pasar global, seperti ASEAN Community banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah pada saat institusi atau dalam hal ini para pembuat kebijakan (Policy Maker) tidak mampu memformulasikan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap baik. Faktor penyabab hal ini adalah carut-marutnya perpolitikkan terutama organisasi partai politik lemah dalam hal rekruitmen anggota sehingga banyak para utusan partai ini tidak krerdibel untuk mengurus institusi atau lembaga negara, timbulnya KKN, dan lain sebagainya. Banyak kebijakan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah mempunyai visi misa yang lain dari pemerintah pusat. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk membenahi instansinya agar dapat mengahasilkan kebijakan ekonomi yang mampu menyelamatkan negara dari keterpurukan. 

  • Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI

________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel