Korban Lakalantas Akibat Jalan Rusak Bisa Gugat Pemerintah



Korban Lakalantas Akibat Jalan Rusak Bisa Gugat Pemerintah
(Pasal 273, UU RI 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
(Berhubungan dengan Kerusakkan Jalan Utama di kota Kupang)

Oleh: Elkana Goro Leba, S. Sos



Jalan dan jembatan adalah jantung utama sebuah daerah untuk mendukung mobilitas sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu, seringkali pembangunan dan perbaikan jalan menyita perhatian pemerintah. Jalan dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi, administrasi pemerintahan dan kelasnya. Berdasarkan fungsi, jalan terdiri atas, jalan arteri (melayani angkutan utama jarak jauh), jalan kolektor (melayani angkutan jarak sedang), jalan lokal (melayani angkutan jarak pendek atau angkutan setempat) serta jalan lingkungan (melayani angkutan lingkungan dengan ciri jarak dekat dalam lingkungan). Berdasarkan administrasi pemerintahan, jalan terdiri dari jalan nasional (jalan arteri), jalan propinsi (jalan kolektor), jalan kabupaten (jalan lokal), jalan kota (melayani angkutan pemukiman dalam kota dan antar pusat pelayanan lainnya) serta jalan desa (jalan lingkungan). Sementara berdasarkan kelas, terdiri dari jalan kelas I dan kelas II dengan izin muatan terberat 10 ton, kelas IIIA, IIIB, dan IIIC izin muatan terberat 8 ton. Karena itu, kualitas jalan Nasional (kelas I dan II) harus lebih baik dari jalan kelas III A, B dan C. (sumber: wikipedia)
Tambal Sulam Asal Bapa Senang (ABS)
Kualitas jalan di NTT terutama jalan propinsi di kota Kupang kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak jalan yang rusak bukan karena termakan usia tetapi rusak karena kualitas buruk. Karena buruknya kualitas ini, menyebabkan jalan berlubang. Ironisnya, sejumlah titik jalan yang rusak ini adalah jalan utama yang sering diperbaiki. Berkali-kali diperbaiki dengan cara menambal sulam dan lain sebagainya tetapi hanya selang 3-4 bulan saja kembali menjadi kubangan lumpur pada titik atau bekas perbaikan itu ketika hujan mengguyuri. Pada dasarnya, pemerintah punya niat baik untuk membangun dan memperbaiki jalan tetapi kualitasnya yang hanya “asal bapa senang” sehingga berkali-kali diperbaiki tetapi berkali-kali juga rusak pada tempat yang sama. Jalan yang rusak ini, tidak jarang membuat macet dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Sehingga seringkali membuat pengguna jalan gregetan dan harus penuh waspada,. Hal ini sering dikeluhkan oleh pengendara. Dimana para pengendara harus bergelut untuk menghidari jalan yang berlubang.
Korban Lakalantas bisa Gugat Pemerintah?
Masyarakat mengeluh tetapi mereka tidak tahu dimana tempat mengadu dan apa yang harus perbuat. Namun kini pengguna jalan bisa menggugat Penyelenggara Sarana dan Prasarana (Pemerintah) bila terjadi Lakalantas akibat kerusakkan jalan atau infrastruktur jalan raya yang buruk dan tak kunjung diperbaiki. Sebab selama ini sepertinya pengguna jalan tidak pernah sadar dan bahkan mungkin tidak pernah tahu tentang hal ini. Selama ini pengguna jalan hanya menjalankan kewajibannya dan tidak tahu haknya sebagai pengguna jalan padahal mereka juga berhak mendapatkan fasilitas yang layak dari  pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pemerintah pun sepertinya jarang jalankan kewajibannnya, dalam hal ini mengganti rugi para pengguna jalan yang  alami kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Di kebanyakan daerah, jalan yang rusak dibiarkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Diperbaiki pun hanya bertahan beberapa bulan kemudian rusak lagi pada tempat yang sama seperti halnya di Kota Kupang.
Namun, kini ada harapan baru yang datang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan Pidana Pasal 273 tertera bahwa “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketetuan selanjutnya Pasal 273 tersebut yang dapat kita lihat adalah sanksi pidana untuk Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak, yaitu: pertama, Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kedua, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketiga, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Keempat, Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Siapa Penyelenggara jalan?
Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sama sekali tidak mendefinisikan Penyelenggara itu siapa. Tetapi Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 dan 16 Penyelenggara itu adalah: (1) Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Nasional (2) Pemerintah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Provinsi, (3) Pemerintah Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, (4) Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kota.
Kewajiban Penyelenggara Jalan
Kembali ke Undang-udang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa Kewajiban Penyelenggara Jalan adalah sebagai berikut: Pasal 24: Memperbaiki Jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak. Pasal 238 ayat (1): Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas. Lintas Pasal 238 ayat (2): Menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 239 ayat (1): Mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 239 ayat (2): Membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Hak Korban
Menurut Pasal 240 dan Pasal 241 UU No. 22 Tahun 2009, Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: (1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; (2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan (3) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.
Penyelenggara Jalan belum jalankan Kewajibannya
Selama ini, pemerintah seakan menutup mata dan menulikan telinga terhadap apa uang terjadi di lapangan. Kerusakan material akibat kecelakaan disebabkan oleh jalan rusak yang bertahun-tahun tidak diperbaiki korban menanggung sendiri. Kecelakaan itu bukan persoalan kurang hati-hati pengendara dalam mengemudikan kendaraannya, tetapi ini persoalan pelayanan publik terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dan mengapa terjadi kecelakaan di tempat itu, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada kecelakaan itu kalau tidak jalan tidak berlubang. Ini khusus kecelakaan karena jalan yang berlubang.
Namun, merujuk pada paparan di atas, dengan jelas korban, yakni masyarakat pengguna jalan mempunyai hak untuk mendapatkan bahkan menuntut fasilitas yang layak dari pemerintah dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memperbaiki fasilitas jalan yang rusak dan atau mengganti kerugian korban lakalantas yang selama ini tidak pernah dijalankan.
Semoga dengan tulisan saya ini, membuka mata dan hati kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat umum pengguna jalan agar mengetahui hak dan menjalankan Kewajiban untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak dari pemerintah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel