KONFLIK DALAM RANCANGAN REVISI UU OTONOMI DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004 “Antara Desentralisasi dan Resentralisasi”



KONFLIK DALAM RANCANGAN REVISI UU OTONOMI DAERAH
NOMOR 32 TAHUN 2004
“Antara Desentralisasi dan Resentralisasi”

A.    Isu Polemik dalam Rancangan Revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004:
Antara Desentralisasi Dan Resentralisasi

1)      Kembali ke Sentralisasi (resentralisasi)
Sejak lahirnya UU tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22/1999, UU 32/2004) yang banyak mengurai tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sebelumnya bersifat desentralisasi. Kini pada RUU revisi UU 32 tahun 2004 kembali menuju ke arah sentralisasi. Bahkan, RUU ini cenderung kembali ke isi UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dibentuk di era Orde Baru dengan formasi politik otoritarian. Kecenderungan ini setidaknya tampak dari beberapa indikator, antara lain penetapan kabupaten/kota sebagai wilayah administratif, pemberian urusan pemerintahan umum kepada provinsi dan kabupaten/kota serta menguatnya kembali peran gubernur. Pengenaan status wilayah administratif ini berarti menempatkan kabupaten/kota setipe dengan provinsi.
2)      Kewenangan Gubernur yang melampaui Batas
Polemik lainnya dalam RUU tentang Pemda ini adalah kewenangan gubernur yang melampaui batas. Hal itu dapat dilihat adanya kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota (Perkada), dan rancangan perda tentang Kecamatan. Padahal dalam UU No 12 Tahun 2011 pasal 9 ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, seperti perda, dan perkada, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).
3)      Berseberangan dengan Semangat RUU ASN
Selain itu, karena RUU Pemerintah daerah ini masih berorientasi pada menajemen yang lama, yaitu UU 22 Tahun 1999 dan 32 tahun 2004, maka ada isu pertentangan dengan RUU Aparatut Sipil Negara (ASN) dalam hal pengelolaan pegawai. Dalam UU Pemerintah daerah, manajemen pegawai dikelola oleh daerah, sementara dalam RUU ASN, manajemen pegawai dikelola secara nasional. Karena itu, pemetaan urusan yang akan dilakukan sebagai mandat dari RUU Pemda perlu disinkronkan dengan upaya reformasi birokrasi yang menjadi semangat RUU ASN.

B.   PILIHAN TERBAIK: Tetap pada Desentralisasi adalah Pilihan Terbaik, Sentralisasi adalah Kemunduran
1.     Sentralisasi adalah Kemunduran
Menguaknya kembali isu sentralisasi dalam RUU Pemda ini adalah penetapan wilayah Kabupaten/Kota sebagai wilayah administratif, yang mana akan ada perangkat pemerintah pusat di daerah untuk membantu pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Perangkat pemerintah pusat ini serupa dengan Sekretariat Wilayah Administratif. Memiliki struktur organisasi dan tugas wewenang tersendiri. Pembentukan Sekretariat Wilayah Administratif pusat seakan membawa kita kembali ke masa lalu pada era Orde Baru dengan pemerintahan yang sentralistik dan cenderung mendikte pemerintah daerah. Maka dengan adanya perangkat pemerintah pusat di daerah akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sesuai semangat yang menjiwai UU otonomi daerah.
Di samping itu, adanya status wilayah administratif dan urusan pemerintahan umum kepada daerah, menghilangkan esensi otonomi daerah di kabupaten/kota, karena kedudukan Buapti/Walikota dengan gubernur adalah sama. Dengan peran gubernur yang kembali menguat maka gubernur berwenang untuk memberikan sanksi kepada bupati/walikota. Bagaimana bisa dipastikan bahwa sanksi itu benar-benar regulatif, tidak bermuatan kepentingan politik sang gubernur. Padahal bila merujuk pada asas otonomi, kewenangan pemerintahan Provinsi secara tegas berbeda dengan Daerah Kabupaten/Kota. Kriterianya adalah pada tingkatan otonomi dan kedekatannya pada warga masyarakat yang dilayani.
2.     Desentralisasi adalah Pilihan Terbaik
Salah satu esensi desentrelisasi adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, sebab itu, seharusnya, RUU Pemerintah daerah (Pemda) tidak menghilangkan semangat dan esensi otonomi daerah, sebab berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan agar mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang bersangkutan. Karena itu, jalan terbaik yang harus ditempuh pemerintah pusat dalam RUU Tentang Pemerintah Daerah adalah mempertahakan Desentralisasi tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)      Hapuskan Pemilihan langsung Khusus Gubernur dan Reformasi Sistem Pemilu  dan Peran serta Fungsi Partai Politik di Dearah
Kekhawatiran lain dalam RUU Pemda ini adalah Pembengkakan APBN untuk pemilu di daerah. Hal ini kemudian berdampak terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan membengkaknya APBN yang dilatarbelakangi oleh daerah-daerah yang APBDnya devisit setelah menyelenggarakan pesta Otonomi Daerah yakni Pemilu Kepala Daerah. Oleh sebab itu, hapuskan pemilihan langsung khusus gubernur. Dengan demikian, maka akan menghemat APBD yang dapat dialihkan untuk pembangunan di daerah. Karena itu pemberian status wilayah administratif kepada Kab/Kota dalah sebuah kemunduruan. Jadi wilayah administratif cukup diberikan kepada privinsi saja.
2)      Reformasi Birokrasi untuk Mendorong Reformasi Administrasi Publik Secara Komprehensif
Kapasitas birokrasi yang rendah mengurangi insentif bagi birokrat untuk mematuhi undang-undang[1]. Sesuai dengan dengan semangat gerakan pembaharuan” Esensi dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang ramping struktur tetapi kaya fungsi. Dengan kata lain struktur organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun  daerah menjadi ramping dan jumlah PNS disesuaikan dengan struktur yang ramping. Dan inilah yang dicita-citakan oleh PP 41 Tahun 2007 Tentang Oraganisasi Perangkat Daerah. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, birokrasi yang gemuk struktur tetapi miskin fungsi. Inilah yang menyebabkan buruknya pelayanan publik di daerah, padahal cita-cita otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Akibat lain dari birokrasi yang gemuk struktur dan miskin fungsi ini adalah inefisiensi dan inefektivitas keuangan APBD. Sehingga APBD hanya dihabiskan untuk belanja pegawai ketimbang untuk pembangunan.
Refomasi borikrasi tidak hanya pada struktur organisasi tetapi juga pada sumber daya yang menggerakkan organisasi publik di daerah Terutama Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparaturnya. (studied administrative issues and commonly made recommendations on how to fix the management apparatus of the state[2]). Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan memberikan sedikit pemulihan stabilitas keuangan Negara, sehingga tercipta pelayanan yang memuaskan dalam hal pelayanan dan penganggaran publik. (Administrative reform of this era focused on consolidating programs or services, instituting programmed-based budgeting, and improving efficiency and effectiveness)[3].
3)      Reinventing Government dan Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik  di Daerah
Many of the reinventing government ideas were later emphasized by state and local governments. For example, the National Commission on the State and Local Public Service (1993, the so-called Winter Commission) emphasized many similar ideas to promote high performance for state and local governments, The Commission's suggestions included: (1) empowering leaders to act by putting them in charge of lean and responsive agencies; (2) recruiting and nurturing knowledgeable and motivate employees; (3) giving employees the freedom to be more innovative in accomplishing the agency's mission; and (4) involving private citizens in the business of government[4].
Setidaknya terdapat lima strategi yang dapat mendorong peningkatan kemampuan yang efektif dan efisien, adaptability, dan kapasitas birokrasi di daerah. Pertama: Strategi inti (the core strategy). Strategi ini menentukan tujuan (the purpose) sebuah sistem dan organisasi publik. Artinya penting bagi para pemimpin organisasi-organisasi publik untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan organisasinya secara spesifik. Di luar itu, strategi ini terutama berkaitan dengan usaha-usaha memperbaiki pengarahan (steering). Kedua, Strategi konsekuensi (the consequences strategy). Strategi ini menentukan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem publik. Birokrasi memberikan para pegawainya insentif yang kuat untuk mengikuti peraturan-peraturan, dan sekaligus, mematuhinya. Hal ini karena pasar dan persaingan menciptakan insentif-insentif yang jauh lebih kuat sehingga organisasi publik terdorong untuk memberikan perbaikan-perbaikan kinerja yang lebih besar. Ketiga, Strategi pelanggan (the customers strategy) Strategi ini terutama memfokuskan pada pertanggungjawaban (accountability). Berbeda dengan birokrasi lama, dalam birokrasi model baru, tanggung jawab para pelaksana birokrasi publik hendaknya ditempatkan pada masyarakat, atau dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggan. Dengan kata lain, penyerahan pertanggungan jawab kepada para konsumen berarti bahwa organisasi-organisasi publik harus mempunyai sasaran yang harus dicapai, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen (customers satisfaction). Keempat, Strategi Pengawasan (the control strategy). Strategi ini menentukan di mana letak kekuasaan membuat keputusan itu diberikan. Dalam sistem birokrasi lama, sebagian besar kekuasaan tetap berada di dekat puncak hierarkhi. Dengan kata lain, wewenang tertinggi untuk membuat keputusan berada pada puncak hierarkhi. Kelima, Strategi budaya (the culture strategy). Strategi ini menentukan budaya organisasi publik yang menyangkut nilai, norma, tingkah laku, dan harapan-harapan para karyawan. Budaya ini akan dibentuk secara kuat oleh tujuan organisasi, insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaan organisasi. Dengan kata lain, mengubah tujuan, insentif, sistem pertanggungan jawab, dan struktur kekuasaan organisasi akan mengubah budaya[5].
Tuntutan akuntabilitas yang nyata di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik semakin giat dibicarakan. Sebab akuntabilitas adalah bagian dari good governance. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Priti Garg dalam artikelnya yang berjudul Citizens' Charter: A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible, “Accountability and control of civil servants are integral concepts of administration of the modern society. There is consensus with regards to the importance and desirability of accountability of public administration. One of the elements of good governance is accountability. But still there is a disagreement about its meaning[6]”. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK. Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya.
4)      Tingkatkan Pengawasan Terhadap Keuangan di Daerah
Kehadiran UU 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antarta Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya menjadi angin segar untuk meningkatkan perimbangan dan pengawasan informasi dan keuangan di daerah, bahkan dalam ranah akuntabilitas publik, pemerintah daerah tidak hanya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat tetapi yang lebih perinsip adalah bertanggung jawab dengan rakyat di daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kendatipun demikian, salah satu kelemahan saat ini adalah rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh pejabat di daerah untuk praktek korupsi. Pengawasan keuangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan yang luas kepada BPK untuk mengontrol penggunaan keuangan di daerah. Jadi, BPK tidak hanya memeriksa tetapi juga mengawasi keuangan di daerah. Sebab selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPR hanya seperti tong kosong yang nyaring bunyinya karena DPRlah yang melakukan korupsi untuk menghabiskan uang negara.
5)      Perketat Regulasi Pemekaran Daerah Otonom Baru
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah sudah mengatur tentang syarat dan kriteria pembentukan daerah otonom baru, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran daerah otonom baru juga sering membawa masalah terutama yang behubungan dengan APBN. Sebab terkadang pemekaran daerah otonom baru tidak hanya didorong oleh kepentingan akan pelayanan publik, tetapi juga dimotori oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Akibatnya pemekaran ini melupakan bagaimana kemampuan daerah itu untuk berdiri sendiri dan apa yang dapat menjadi sumbangsih untuk mendapatkan PADnya. Sehingga yang menjadi harapan pembiayaan pembangunan adalah APBN. Hal ini akan sangat membebani keuangan negara. Yang celakanya lagi, APBN yang yang diberikan ke daerah tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga menciptakan rekening gendut pejabat di daerah. Inilah yang menyebabkan banyak kepala daerah yang turun tahta dan masuk bui.
















Daftar Referensi

1.      Hope, Kempe Ronald. 2010. Capacity Development for Good Governance in Developing Societies: Lessons from the Field, Vol. 19, No. 1,  pp. 79-86. URL: http://www.jstor.org/stable/27752012
2.      BOYD,  NEIL M. 2010. Spaefadministrative Reform In The, Vol. 33, No. 2, pp. 155-163. URL: http://www.jstor.org/stable/41219977
3.      Liou, Kuotsai Tom and Spaef, Ronnie Korosec. 2010. Implementing Organizational Reform Strategies In State Governments. Vol. 33, No. 3, pp. 429-452. URL: http://www.jstor.org/stable/41219991
4.      Crane, Andrew. 2010. From governance to Governance: On Blurring Boundaries. Vol. 94, pp. 17-19. URL: http://www.jstor.org/stable/29789682
5.      Weiss, Thomas G. 2010. Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges. Vol. 21, No. 5, pp. 795-814. URL: http://www.jstor.org/stable/3993619
6.      Garg, Priti. 2006. Citizens' Charter : A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible. Vol. 67, No. 2, pp. 233-244. URL: http://www.jstor.org/stable/41856211
7.      Ehrhardt, George. 2010. Administrative Reform in East Asia: The Importance of Multiple Principals. Vol. 49, No. 4, pp. 625-646. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.625
8.      Gizaw, Tassew Shiferaw. 2010-2011. Judicial Implementation: An Empirical Study of Good Governance, Vol. 5, No. 2, pp.115-130. URL: http://www.jstor.org/stable/41757594
9.      Ilir Haxhi and Hans van Ees. 2010. Explaining Diversity In The Worldwide Diffusion Of Codes Of Good Governance. Vol. 41, No. 4, pp. 710-726. URL: http://www.jstor.org/stable/40604761
10.  Javaid, Umbreen. 2010. Corruption And Its Deep Impact On Good Governance In Pakistan, Vol. 48, No. 1, pp. 123-134. URL: http://www.jstor.org/stable/41762417
11.  Adams, William C. and Infeld, Donna Lind. 2011. Fulbright Scholars in Public Administration, Public Affairs, and Public Policy, Vol. 17, No. 1,  pp. 139-149. URL: http://www.jstor.org/stable/27919552
12.  Benn, Denis. 2009. Ethics, Social Capital And Governance: Implications For Public Policy, Vol. 58, No. 1, pp. 141-152. URL: http://www.jstor.org/stable/27866579
13.  Weed, Douglas L. 2009. Conflicts of Interest, Vol. 63, No. 8, pp. 601-602. URL: http://www.jstor.org/stable/20721017
14.  Hamilton-Hart, Natasha. 2009. Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interests, Vol. 31, No. 2, pp. 249-271. URL: http://www.jstor.org/stable/41487384
15.  Huber, John D. and McCarty, Nolan. 2009. Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform. Vol. 98, No. 3, pp. 481-494. URL: http://www.jstor.org/stable/4145342
16.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
17.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
18.  Peratuan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19.  UNDANG-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
20.  Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
21.  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
22.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
23.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
                                                                                        


[1] John D. Huber And  Nolan Mccarty: Bureaucratic Capacity, Delegation, And Political Reform
[2], 3    Neil M. Boyd : administrative reform in the states

[4] Kuotsai Tom Liou And Ronnie Korosec : Implementing Organizational Reform Strategies In State Governments
[5] Liou, Kuotsai Tom and Spaef, Ronnie Korosec: Implementing Organizational Reform Strategies In State Governments.
[6] Priti Garg: Citizens' Charter : A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel