“Kebijakan Affirmative Action untuk Menghilangkan Disparitas di Bidang Pendidikan Antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dan Indonesia Bagian Timur (IBT)”

Kebijakan Affirmative Action untuk Menghilangkan Disparitas di Bidang Pendidikan Antara Indonesia

Latar Belakang
 In the Beginning 1972, affirmative action became an inflammatory public issue. True enough, the Civil Rights Act of 1964 already had made something called “affirmative action” a remedy federal courts could impose on violators of the Act.
Mengingat selama ini kebijakan distributive justice (pemerataan) yang ditempuh pemerintah tidak berhasil untuk menciptakan pemerataan antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dan Indonesia Bagian Timur (IBT), maka sudah sepatutnya hengkang dari pendirian yang salah tersebut. Sudah waktunya beralih ke Pendekatan Affirmative Action (menguatkan/mempriotritaskan) pembangunan bidang pendidikan di IBT agar menghilangkan disparitas atau kesenjangan antara IBB dan IBT.
Affirmative action dalam bidang pendidikan terhadap Indonesia Bagian Timur (IBT) merupakan suatu pemahaman akan adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat jauh antara IBB dan IBT yang harus dihilangkan. Intinya bukan untuk menguasai tetapi lebih pada membuka peluang kepada warga negara yang ada di IBT agar mereka sebagai kelompok yang termarginalkan dalam hal akses informasi, fasilitas pendidikan, sekolah yang bermutu, akses terhadap sumber belajar dan lain sebagainya dapat terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil dan berdaya saing. Affirmative action dapat jadikan sebagai alat penting untuk paling tidak mempercepat peningkatan mutu pendidikan yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi di IBT. Dengan demikian sedikit demi sedikit turut mengeliminasi disparitas antara IBB dan IBT.
Berbabagai negara di dunia juga menggunakan affirmative action untuk menghilangkan disparitas dan ketidakadilan dalam negara mereka. (Kellough, 1992) mengatakan bahwa affirmative action (tindakan afirmasi) bersinggungan dengan keyakinan pada hak-hak individu yang melarang adanya perbedaan ras, etnis, atau garis jender, dan pengakuan bahwa keadilan sosial dapat menuntut kompensasi atas kelompok-kelompok yang telah mengalami diskriminasi masa lalu. Semua program tindakan afirmatif dimaksudkan sebagai kekuatan untuk keadilan dalam kebijakan publik.
Affirmative action banyak digunakan dalam berbagai bidang. Di Amerika misalnya, (Leonard, 1984) tindakan afirmatif adalah untuk membuka kesempatan kerja bagi perempuan dan kaum minoritas lainnya. Pendekatan afirmasi terlihat juga dalam kebijakan pemerintah federal Amerika serikat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi rasial. Pendekatan ini ada sejak 1974an untuk membela hak dan membuka kesempatan dalam hal mengakses lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan dan ras kulit hitam yang mengalami diskriminasi di Amerika. Antara tahun 1974 hingga 1976 Affirmative action berhasil meningkatkan pertumbuhan partisipasi pria kulit hitam dalam dunia kerja sebanyak 3,8% lebih cepat dan 7,9% untuk laki-laki minoritas lainnya, 2,8% untuk wanita kulit putih, dan 12,3% untuk wanita kulit hitam. Kebijakan ini hadir untuk memberikan perhatian kepada mereka yang mengalami diskriminasi dengan cara meningkatkan skill memlalui pelatihan kepada para angkatan kerja sehingga mampu bersaing dengan orang-orang yang memiliki skill dan  dapat akses yang luas terhadap lapangan kerja.
            (Leonard, 1984; Weisskopf, 2003) menyatakan kebijakan affirmative action dirancang untuk membantu kulit hitam, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendidikan. Mahkamah Agung (Supreme Court) memberikan dukungan kepada kebijakan ini dengan mengadakan kesepakatan yang populer dengan tujuan akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi kaum minoritas. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa kaum kulit hitam / Negro / Afrika Amerika) telah diskriminasi. Affirmative action berasumsi bahwa pemerintah memiliki kewajiban khusus untuk membantu meningkatkan standar hidup mereka. Misalnya, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Pew Research Center antara April-Mei 2003, menemukan bahwa 63 persen orang Amerika mendukung program aksi afirmatif (affirmative action). Temuan serupa oleh The Gallup Organization melalui sebuah jajak pendapat pada Juni 2003 hampir setengah orang Amerika (49 persen) mendukung tindakan afirmatif.
            (Deshpande, 2008) menyatakan bahwa Kebijakan Affirmative action di India berusaha untuk meniadakan disparitas antara kasta-kasta di India untuk mendapat kesetaraan dalam hal pendidikan, mengakses pendidikan dan kehidupan yang lebih layak. Misalnya Kasta Sudra yang merupakan kasta terendah dalam sejarah Hindu di India, mendapat perlakuan khusus melalui kabijakan Affirmatif Action oleh pemerintah India. Dengan demikian maka semua kasta baik, kasta Brahmana yaitu Golongan para pendeta, orang suci, pemuka agama, kasta Khsatriya yakni golongan para raja, adipati, menteri, pejabat negara, Kasta Waisya termsuk Golongan para pekerja material, seperti petani, pedagang, dll maupun kasta Sudra yang adalah Golongan para budak dan pembantu dari ketiga golongan lainnya di atas mendapat kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan.
Penelitian lainnya di Indonesia yang mengupas tentang Affirmative action adalah (Sihite, 2004) tentang pemberian kuota perempuan tiga puluh persen keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Dimana Penerapan affirmative action adalah untuk membuka akses  yang lebih luas kepada perempuan dalam bidang politik. selain membuka akses juga memperkuat peranan perempuan untuk terjun langsung dalam bidang yang lebih terbuka daripada bekerja dalam sektor domestik dalam hal ini rumah tangga dan jabatan rendah di birokrasi. Menurut Sihite, dengan penerapan affirmative action ini, maka akan menyadarkan perempuan tentang peran strategis mereka dalam dunia politik.
Berkaca dari penglaman beberapa negara tersebut di atas, maka Indonesia juga harus mengmbil langkah ini untuk menghilangkan disparitas antara IBT dan IBB dalam bidang pendidikan. Kegagalan pendekatan distributive justice (pemerataan) yang digunakan pemerintah saat ini adalah mengandalkan angka-angka statistik makro yang selalu berasumsi nilai rata-rata sehingga yang pintar semakin pintar dan bodoh semakin bodoh. Kebijakan pemerataan sudah nyata-nyata tidak mampu mengeluarkan masyarakat IBT dari ketertinggalan baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Bila pemerintah selalu berangkat dari ide untuk pemerataan, maka jusrtu itu akan menciptakan kesenjangan yang semakin jauh antara IBB dan IBT. Misalnya, dalam hal mengakses beasiswa dengan persyaratan yang sama bagi seluruh Indonesia. Tentu ini akan menyulitkan anak-anak di IBT. Salah satu faktornya adalah nilai TOEFL anak-anak di IBT selalu dibawah standar persyaratan atau bahkan tidak ada sertifikatnya. Contoh lain adalah ketika pemerintah menngeluarkan beasiswa untuk seluruh anak-anak Indonesia dengan berasumsi pada pemerataan, maka orang-orang di IBB seringkali mendapatkan beasiswa untuk S2 dan S3 sementara orang-orang di IBT masih bergelut dengan S1, sehingga IBB semakin tinggi pendidikannya tetapi IBT tetap mengekor di IBB. Oleh sebab itu, maka kebijakan afirmasilah solusinya. Pendekatan Affirmative Action tidak hanya berpatokan pada analisis makro semata seperti yang dilakukan pemerintah selama ini tetapi lebih pada memotret dan menganalisis fenomena yang bersifat mikro dan detail dan bersifat menguatkan atau memprioritaskan. Argumen yang disampaikan dalam penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan  atau ketidakadilan  dalam bidang pendidikan di IBB dan IBT. Angka Buta Huruf di IBT masih sangat tinggi dibanding dengan IBB, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel
Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2013


Propinsi
Presentase Penduduk BH
Aceh
10,53
Sumatera Utara
5,21
Sumatera Barat
6,60
R i a u
6,53
Kepulauan Riau
7,65
Jambi
9,46
Sumatera Selatan
7,84
Kep Bangka Belitung
9,84
Bengkulu
10,83
Lampung
12,12
DKI Jakarta
2,69
Jawa Barat
9,12
Banten
11,01
Jawa Tengah
20,30
DI Yogyakarta
17,82
Jawa Timur
22,33
B a l i
23,37
Nusa Tenggara Barat
38,66
Nusa Tenggara Timur
21,16
Kalimantan Barat
23,14
Kalimantan Tengah
6,23
Kalimantan Selatan
9,00
Kalimantan Timur
7,64
Sulawesi Utara
1,73
Gorontalo
7,59
Sulawesi Tengah
9,14
Sulawesi Selatan
23,73
Sulawesi Barat
22,70
Sulawesi Tenggara
21,62
Maluku
4,39
Maluku Utara
7,19
Papua
36,93
Papua Barat
8,62
Indonesia
15,24

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk masih didominasi oleh propinsi-propinsi di IBT, yang meliputi Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua. Bahkan disparitasnya sangat jauh  dengan daerah-daerah lain yang ada di IBB yang meliputi Jawa dan Sumatra. Ini artinya Indonesia bagian timur perlu perlakuan khusus untuk menghilangkan disparitas.
Sementara itu, (BPS, 2013) menampilkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provins Tahun 2013 masih sangat jauh disparitasnya antara IBB dan IBT. Berikut tabel APS yang menerangkan adanya disparitas antara IBT dan IBB.

Tabel
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2013


Provinsi
Tahun 2013


7-12
13-15
16-18
19-24

Aceh
99,66
95,20
74,60
29,45

Sumatera Utara
99,04
92,01
71,18
21,91

Sumatera Barat
98,81
92,22
74,07
31,26

R i a u
98,59
90,10
69,36
21,70

Kepulauan Riau
98,61
96,25
69,36
13,29

Jambi
98,78
91,53
63,51
19,89

Sumatera Selatan
98,52
89,17
60,08
13,88

Kep Bangka Belitung
98,12
83,86
55,23
8,93

Bengkulu
99,47
92,81
70,51
24,04

Lampung
99,03
90,99
64,36
16,32

DKI Jakarta
99,35
95,28
65,54
19,45

Jawa Barat
98,86
89,20
59,37
17,20

Banten
98,60
90,90
62,31
17,73

Jawa Tengah
99,28
90,73
59,81
17,43

DI Yogyakarta
99,96
96,71
81,50
46,73

Jawa Timur
99,06
92,87
62,11
19,29

B a l i
99,27
95,83
73,95
19,48

Nusa Tenggara Barat
98,16
92,29
66,13
22,64

Nusa Tenggara Timur
97,34
89,39
64,90
22,86

Kalimantan Barat
96,86
85,65
58,49
19,52

Kalimantan Tengah
99,01
85,88
58,39
19,49

Kalimantan Selatan
98,80
86,31
59,78
16,68

Kalimantan Timur
99,46
96,62
73,10
23,99

Sulawesi Utara
98,91
90,45
66,81
16,29

Gorontalo
97,92
85,91
58,69
24,00

Sulawesi Tengah
97,67
86,84
64,80
21,22

Sulawesi Selatan
98,21
89,55
62,23
27,65

Sulawesi Barat
95,03
83,72
58,27
17,43

Sulawesi Tenggara
98,02
89,05
65,81
24,11

Maluku
98,77
94,32
69,90
33,92

Maluku Utara
97,97
93,28
68,67
25,99

Papua
75,51
73,27
53,28
17,69

Papua Barat
95,58
92,81
72,04
24,00

Indonesia
98,36
90,68
63,48
19,97


APS dalam tabel di atas, angka paling rendah dimiliki oleh propinsi Papua, Bali, Sulawesi barat dan beberapa lagi Propinsi di daerah Indonesia timur. Ini berarti juga ada kesenjangan dalam partisipasi sekolah antara IBT dan IBB.

Daftar Referensi
  • BPS, Badan Pusat Statistik. (2013). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2013.
  • Deshpande, Ashwini (2008). Quest for Equality: Affirmative Action in India. India: Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human ResourcesStable.
  • Kellough, Edward J. (1992). Affirmative Action in Government Employment. USA: American Academy of Political and Social Science.
  • Leonard, Jonathan S. (1984). ChicagoThe Impact of Affirmative Action on Employment. Chicgo: The University of Chicago Press.
  • Sihite, Irma Latifah. (2004). Penerapan Affirmative Action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. Universitas Indonesia Jakarta.
  • Weisskopf, Thomas E. (2003). Globalisation and Affirmative Action. Economic and Political Weekly.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel