DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN LONJAKAN MURID BARU



DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN LONJAKAN MURID BARU
Terbatasnya Daya Tampung Sekolah negeri di Tengah Melonjaknya Siswa Baru. Pemerintah Jangan Berpangku Tangan
(Menyelesaikan masalah tambah masalah)

Oleh: Elkana Goro Leba, S. Sos


Sebagaimana lasimnya di seluruh daerah di nusantara, setiap tahun ajaran baru juga dibarengi dengan penerimaan siswa baru, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) maupun Perguruan Tinggi (PT).
Di Kota Kupang, suasana penerimaan siswa baru adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi pihak sekolah dan orangtua calon murid. Hal ini dikarenakan membludaknya murid baru dan setiap tahun terus bertambah sementara daya tampung sekolah sangat terbatas. Keadaan yang demikian umumnya terjadi di sekolah-sekolah negeri. Mengingat sebagian besar orangtua siswa masih sangat mempercayai sekolah negeri sebagai tempat yang layak untuk tempat belajar bagi anak-anak mereka yang tentu ditimbang dari berbagai aspek, baik dari segi kualitas maupun biaya pendidikan, sekalipun banyak sekolah swasta yang kualitasnya bersaing dengan sekolah negeri tetapi biasanya orangtua siswa terbentur dalam hal biaya.
Antrian panjang di sekolah-sekolah ketika penerimaan siswa baru di Kota Kupang adalah pemandangan biasa setiap tahunnya sekaligus pemandangan yang mengindikasikan bahwa sebenarnya di sana sedang terjadi masalah bagai benang kusut yang perlu diurai dan diluruskan, tetapi sepertinya masalah yang sama terus berulang tahun bahkan kejadiannya semakin parah. Di pihak lain, kondisi ini menggembirakan, sebab mencerminkan semakin tingginya tingkat kedasaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka, namun antusiasme orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang mereka harapkan, diendus oleh terbatasnya daya tampung sekolah terutama sekolah negeri di Kota Kupang. Keadaan ini semakin ruwet karena calon murid yang mendaftar di sekolah-sekolah di Kota Kupang tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari luar kota kupang. Sehingga menambah panjangnya antrian di loket-loket pendaftaran. Ini juga menyebabkan orangtua murid terpaksa melakukan kolusi dan nepotiesme dengan mencari sahabat kenalan dan keluarga yang ada disekolah yang bersangkutan agar anak-anak mereka mendapat kursi di sekolah itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi jual beli kursi. Sehingga hasil tes masuk terkesan tidak murni dan hanya formalitas. Orangtua sebenarnya tahu hal ini melanggar aturan, tetapi keadaanlah yang memaksa mereka untuk melakukannya.   Pertanyaannya, siapa yang salah? Mengapa warga masyarakat di luar kota kupang menyekolahkan anak mereka di dalam kota? Jawabannya tidak lain salah pemerintah karena kualitas sekolah di dalam kota lebih baik dari pada sekolah di luar kota kupang dan di sisi lain Kupang adalah satu-satunya daerah yang berstatus kota sekaligus menjadi ibu propinsi NTT. Itu pekerjaan yang wajib dituntaskan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di daerah ini bahkan di seluruh wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab sangat ironis ketika pemerintah mendengungkan wajib belajar dua belas tahun tetapi tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan yang bermutu berhubungan erat dengan daya tampung sekolah. Sementara, daya tampung, berhubungan dengan banyak hal. Mulai dari gedung sekolah, ruang kelas hingga jumlah tenaga guru dan fasilitas lainnya.
Pemerintah memang sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan membatasi waktu penerimaan murid baru dengan hanya memberikan waktu 2-3 hari untuk orangtua mendaftarkan anak-anak mereka baik di SMP maupun SMA. Tetapi langkah ini tidak menyelesaikan masalah, sehingga masalah yang sama harus berulang tahun dalam dunia pendidikan di daerah ini. Langkah pemerintah yang membatasi waktu pendaftaran bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah. Bagaimana tidak, dengan waktu yang terbatas seperti itu, calon murid yang membludak ini tentu berburu tempat dalam waktu 2-3 hari dengan berdesak-desakan di loket pendaftaran, apa lagi pendaftaran bersifat manual (bukan online).
Apakah dengan membatasi waktu pendaftaran 2-3 hari itu solusi terbaik? Tidak. justru itu solusi yang keliru. Menyelesaikan masalah tambah masalah. Membatasi waktu pendaftaran, sama halnya dengan menutup kesempatan bagi anak-anak untuk bersekolah. Seharusnya, pemerintah bukan membatasi waktu pendaftaran tetapi membangun fasilitas sekolah. Sebab ini berkaitan dengan daya tampung. Dengan membangun fasilitas sekolah seperti sekolah baru, ruang kelas, dan tambahan jumlah guru masalah ini akan terselesaikan. Selain itu, langkah lainnya adalah dengan menyetarakan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Propinsi NTT, sebab dengan demikian, orangtua calon murid dari luar kota tidak lagi berbondong-bondong untuk menyekolahkan anak mereka di kota kupang untuk mencari sekolah yang berkualitas.
Jadi, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah bukan dengan membatasi waktu pendaftaran, tetapi solusi pertama, merehab gedung atau raung kelas yang lama. Sebab banyak sekolah yang mempunyai ruang kelas yang tidak terpakai dan dijadikan gudang. Kedua, membangun gedung baru. Alasan klasik pemerintah adalah sulitnya mendapat lahan dan ijin bangunan serta mimimnya biaya. Alasan ini hanya tameng yang tidak berkekuatan. Karena dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah seharusnya tidak ada alasan yang demikian. Mengapa membangun sekolah dipersulit tetapi membangun mall dan kantor pemerintahan sangat mudah? Mengapa beli mobil dinas pejabat dengan ratusan juta ada biaya, tetapi biaya untuk bangun gedung sekolah tidak ada? Ini artinya pemerintah tidak serius dengan masalah pendidikan  di NTT. Di samping itu, bila pemerintah tidak mampu menunjukkan taringnya sebagai pihak yang berkuasa untuk membangun sekolah di kota, mengapa pemerintah tidak membangun sekolah yang bekualitas diluar kota kupang untuk mengurangi urbanisasi murid dari desa ke kota sehingga mengurangi padatnya murid di sekolah-sekolah di kota kupang? Ketiga, menambah jumlah tenaga pengajar. Pembangunan gedung baru, tentu membutuhkan tenaga guru dan sarana lainnya. Alasan yang salama ini tenaga pengajar yang kurang, lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal. Sebab banyak sarjana pendidikan guru (lulusan FKIP) yang menganggur di seluruh wilayah NTT. Mengapa tenaga terdidik ini tidak dipakai untuk mencerdaskan anak-anak bangsa? Keempat, menyelenggarakan kelas paralel. Solusi ini mungkin sudah diterapkan oleh beberapa sekolah. Namun perlu lebih banyak sekolah yang menerapkannya, terutama sekolah-sekolah yang jumlah siswanya padat dan berkualitas terbaik agar dapat menerima siswa baru dalam jumlah yang banyak. Ini juga mungkin terbentur dengan tenaga pengajar tetapi sekali lagi pemerintah dapat memanfaatkan lulusan pendidikan guru yang melimpah di seluruh wailayah NTT yang banyak diantara mereka ini belum mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai keahlian. Kelima, masalah lain yang terjadi ketika pendaftaran murid baru adalah desak-desakan dan antrian pajang. Bahkan orangtua calon murid harus mengantri dari pagi-pagi buta untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Tentu ini sangat menyita waktu dan tenaga. Lantas, apa solisunya? Solusinya terapkan pendaftaran online. Metode ini sangat efektif dan efisien untuk menjawab masalah tersebut di atas. Prihatin memang, pada zaman global ini masih menggunakan metode manual. Apa lagi katanya di wilayah ini mempunyai SMK yang punya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan/Teknik Informatika (TKJ/TI) dan juga Perguruan Tinggi (PT) ilmu komputer dan jaringannya. Dikemanakan lulusan-lulusan dari sekolah dan kampus-kampus itu? Bahkan guru dan dosen yang mempunyai keahlian di bidang TI seharusnya digerakkan bukan hanya untuk mengajar semata tetapi juga keahlian mereka digunakan untuk menciptakan metode-metode inovatif untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan tuntutan globalisasi.
Oleh sebab itu, letak persoalannya ada pada keseriusan pemerintah untuk mengurus pendidikan di daerah ini. Uang negara jangan dikorupsi. Uang Negara jangan hanya digunakan untuk membeli mobil dinas para pejabat. Tetapi gunakanlah untuk pembangunan.  Kita kaya sumber daya tetapi miskin pemanfaatan. Kita banyak kebijakan tetapi kurang implementasinya. Bila anak-anak tidak mendapat tempat  yang layak dan berkualitas untuk menuntut ilmu, dikemanakan mereka? Hanya pemerintah yang bisa menjawab. Karenanya Pemerintah Jangan Berpangku Tangan.




Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel