BURUKNYA MANAJEMEN PELABUHAN PENYEBARANGAN DI NTT MENJADI SARANG PUNGLI



“pemerintah jangan menutup mata dan menulikan telinga”
(Kasus terjadi di pelabuhan Bolok dan Tenau Kupang)


Oleh: Elkana Goro Leba
 
Mahasiswa Program Pascasarjana
Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini banyak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah. (sumber: wikipedia). Pada umumnya, pungli ini jamak terjadi di tempat-tempat, seperti terminal, pelabuhan, jembatan penyebarangan, perbatasan, lembaga-lembaga perijinan, lembaga pemasyarakatan  dan tempat-tempat strategis lainnya.
Pelabuhan adalah pintu masuk dan khgheluarnya barang dan manusia dari suatu daerah ke daerah lain melalui jalan laut. NTT sebagai Propinsi yang berkepulauan, sangat mengandalkan pelabuhan penyebarangan sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karenanya Peranan pelabuhan pun menjadi sangat vital dalam kehidupan masyarakat di NTT. Lalu lintas masyarakat di pelabuhan pun semakin meningkat dari masa ke masa. Dalam kondisi yang seperti ini, dibutuhkan manajemen pelabuhan yang baik dan terarah agar lalu lintas penyeberangan lebih teratur dan terarah serta mencegah pungutan liar (pungli). Dua pelabuhan besar di kupang adalah Pelabuhan Tenau Kupang yang diperuntukan sebagai pelabuhan bongkar muat dan berlabuhnya beberapa kapal perintis antar pulau. Sementara pelabuhan Penyeberangan Bolok diperuntukan sebagai pelabuhan Ferry tempat berlabuhnya kapal-kapal motor angkutan penumpang dari dan ke daerah lain di NTT.
Manajemen kedua pelabuhan besar ini masih sangat jauh dari harapan para penumpang untuk mendapat pelayanan yang memuaskan dan fasilitas yang memadai. Mulai dari pintu masuk hingga dalam kapal, para penumpang diperhadapkan dengan keadaan yang merenggut rasa nyaman dan aman. Ini akibat dari buruknya manajemen pelabuhan.
Salah satu fakta yang terjadi di lapangan adalah pungutan liar (pungli). Sebagaimana biasanya, masuk pelabuhan harus membayar sejumlah uang untuk membeli karcis masuk. Itu bukanlah masalah bila masih dalam koridor aturan yang berlaku. Yang menjadi masalah adalah ketika kesempitan itu menjadi kesempatan untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum-oknum tertentu yang tidak lain adalah para pertugas yang diupah oleh negara. Pungutan liar ini adalah fenomena yang sudah menjadi rahasia umum termasuk para pejabat, tetapi entah mengapa mereka dengan sengaja menutup mata dan menulikan telinga terhadap kejanggalan ini.
Fakta di pelabuhan Bolok. “keluar masuknya kapal ferry yang membawa penumpang dari dan ke daerah lain hampir tidak pernah berhenti sepanjang 24 jam. Pada siang hari, mungkin tidak terlalu terasa kejanggalan itu. Tetapi harus diakui itu ada. Misalnya, pertama, dalam hal karcis masuk pada siang hari. Setiap orang yang membayar pada pintu masuk pelabuhan berhak untuk mendapatkan karcis, berupa secarik kertas kecil yang ukurannya sekitar 6-7 cm. Yang tercatat berapa kita harus membayar, tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak penumpang yang membayar tetapi tidak mendapat karcis yang menjadi hak mereka sekaligus menegaskan bahwa uang yang dibayar benar-baner untuk retribusi dan PAD. Dengan tidak memberikan karcis masuk tetapi para penumpang membayar, bukan tidak mungkin uang diterima menjadi koleksi pribadi para petugas. Sehingga uang itu bukan untuk PAD tetapi menjadi milik pribadi para penagih. Selain itu, para petugas meminta uang melebihi jumlah uang yang ada di karcis. Jelas ini adalah pungli. Kedua, karcis masuk pada malam hari. Pada malam hari biasanya keluarga para penumpang pergi untuk menjemput anggota keluarga dan sahabat kenalan mereka yang misalnya dari Sabu, Flores dan lainnya. Biasanya kapal dari beberapa daerah tersebut di atas, tiba pada malam atau dini hari di pelabuhan Bolok. Pada jam-jam seperti itu tidak ada petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan. Tetapi anehnya tetap saja ada petugas bayangan yang siap menagih uang pas masuk tanpa pakaian dinas dan tanpa memegang karcis, bilapun ada karcis itu hanya karcis yang rusak yang disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri. Ini jelas lagi-lagi pungli.”
Fakta di pelabuhan Tenau. “pelabuhan Tenau digunakan untuk bongkar muat tetapi juga untuk kapal perintis antar pulau. Sama halnya yang terjadi di pelabuhan Bolok para oknum memanfaatkan kesempatan pada pintu masuk. Namun tempat pungutnya berbeda. Salah satu hal yang sangat mengganjal adalah ketika para penumpang masuk ke terminal ruang tunggu. Sebelum masuk ke ruang tunggu, ada beberapa petugas yang berjaga di pintu dengan berpakaian dinas dan memegang karcis. Setiap penumpang yang hendak masuk ke ruang tunggu dikenai iuran sebesar 10-15.000. Kita bisa bayangkan minimal saja ada 20 orang yang masuk, maka 10/15x20x30 hari. Bisa membangun istana. Anehnya iuran ini jarang sekali diikuti dengan pemberian karcis, hal yang sama lagi dengan di Bolok. Dan tidak tahu iuran itu untuk apa. Selain itu ada pula pungutan sebelum masuk ke dermaga untuk setiap orang, baik penumpang yang hendak berangkat maupun keluarga yang hanya mengantar dan juga setiap kendaraan yang masuk. Pungutan ini bisa sampai 5-10 ribu per orang dan 15-20 ribu per kendaraan, tetapi lagi-lagi tanpa karcis pas masuk. Ini pungli dan juga adalah tindakan melanggar hukum.  Tetapi semua yang berwenang tidak bertindak atas masalah ini. Entah karena tidak punya nyali atau tidak mau tahu karena memang ada kepentingan di dalamnya, hanya mereka yang tahu.
Ini semua adalah imbas dari buruknya manajemen dalam mengelola pelabuhan di NTT. Sehingga membuka peluang bagi oknum pemungutan liar. Karena itu, perlu tinjau kembali manajemen pelabuhan di daerah ini agar para penumpang mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kepuasan dalam menggunakan jasa penyeberangan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel