“Antara Desentralisasi dan Resentralisasi” KONFLIK DALAM RANCANGAN REVISI UU OTONOMI DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004



A.    Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai Hasil Perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
Undang-undang (UU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) atau populer dengan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda) pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan kata lain perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan dari penyerahan urusan dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Prinsip dasar dalam undang-undang Otda adalah mendorong pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dan meningkatkan peran mereka baik dalam pembangunan di daerah maupun nasional. Selain itu, UU Otda juga memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD). Itulah sebabnya, undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan atau Kota yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya daerah Tingkat II dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai Daerah Otonom dan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah. Propinsi yang sebelumnya daerah Tingkat I menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, namun dalam undang-undang ini dijadikan daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan Pemerintahan atasan dari daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, Daerah Otonomi Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan hierarki tetapi lebih pada koordinasi.

B.     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Hasil Perubahan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Lahirnya mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh kalangan baik dalam maupun luar negeri. Sebab, dengan memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus dan mengembangkan daerahnya, maka Indonesia dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada kedaulatan rakyat serta mewujudkan pembangunan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kendati demikian, dalam pelaksanaannya kurang lebih limatahun  muncul lagi UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahannya. Perubahan ini disamping karena adanya perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR Tahun 2002 dan Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003, perubahan ini juga memperhatikan perubahan Undang-undang terkait dibidang politik, diantaranya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan  dan Kedudukan MPR,DPR DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 asas otonomi bersifat Otonomi luas, Otonomi nyata, Otonomi yang dapat dipertanggungjawakan Dalam UU ini, daerah diberikan wewenang yang sangat luas kecuali kewenangan yang berhubungan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional  dan agama yang masih di tangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, lagi-lagi menimbulkan masalah setelah pelaksanaannya kurang lebih sepuluh tahun. Kewenangan yang luas ini ternyata banyak oknum di daerah yang menyalahgunakannya. Kemudian banyak kalangan yang beranggapan bahwa sumber keburukan demokrasi dan KKN justru timbul akibat luasnya kewenangan yang dipegang oleh pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, maka tahun 2011 yang lalu, muncul lagi revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 untuk menyempurnakannya.
 
C.   Munculnya Rancangan Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Setelah Satu Dasawarsa implementasi UU nomor 32 tahun 2004 berjalan, kini menuai polemik. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa, kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah daerah justru telah merusak pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Pada hakekatnya, UU ini mempunyai dampak positif seperti:
1)      Pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat,
2)      Memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
3)      Kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.
4)      Pemerintah daerah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
5)      Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
6)      Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kemajuan pembangunan di seluruh daerah secara merata.
Begitu pada prinsipnya, namun dalam pelaksanaannya justru menuai masalah. Dampak negatif otonomi daerah dikarenakan tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pihak yang akan berperan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta tidak didahului dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Dampak negatif itu antara lain seperti:
1)      Otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di tingkat lokal (daerah), sebab pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah;
2)      Kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat;
3)      Rendahnya kemampuan daerah dalam menyusun regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.
4)      Orientasi daerah yang menginginkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peraturan daerah untuk menambah anggaran pembangunan di daerah ternyata berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
5)      Eksploitasi Pendapatan Daerah
Dampak negatif itulah yang mendorong lahirnya rancangan revisi terhadap UU nomor 32 tahun 2004.

D.    Isu Polemik dalam Rancangan Revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004:
Antara Desentralisasi Dan Resentralisasi
Revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tidak lain dimaksudkan untuk meluruskan benang kusut dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Bila membandingkan antara UU Nomor 32 tahun 2004 dengan Rancangan Revisinya tampak adanya keinginan untuk memperbaharui kondisi otonomi daerah yang dianggap sebagai penyebab pembengkakan pesta demokrasi di Indonesia. Itu diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung yang menghabiskan sumber-sumber didaerah, baik biaya maupun daya, tetapi hasil pembangunan tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan karena dengan biaya yang mahal tersebut, justru menjadi benih untuk tumbuh suburnya KKN di daerah.
Isu polemik dalam RUU tentang pemerintah daerah antara lain:
1)      Kembali ke Sentralisasi (resentralisasi)
Sejak lahirnya UU tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22/1999, UU 32/2004) yang banyak mengurai tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sebelumnya bersifat desentralisasi. Kini pada RUU revisi UU 32 tahun 2004 kembali menuju ke arah sentralisasi. Bahkan, RUU ini cenderung kembali ke isi UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dibentuk di era Orde Baru dengan formasi politik otoritarian. Kecenderungan ini setidaknya tampak dari beberapa indikator, antara lain penetapan kabupaten/kota sebagai wilayah administratif, pemberian urusan pemerintahan umum kepada provinsi dan kabupaten/kota serta menguatnya kembali peran gubernur. Pengenaan status wilayah administratif ini berarti menempatkan kabupaten/kota setipe dengan provinsi. Undang-Undang No. 32/2004 membagi urusan menjadi urusan mutlak dan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan RUU Pemda yang baru membagi urusan menjadi urusan absolut, urusan konkuren  dan urusan pemerintahan  umum, termasuk dalam hal ini menyederhanakan pembagian urusan antar tingkat pemerintahan dengan fokus membagi jenis layanan yang dihasilkan oleh urusan tersebut.
2)      Berseberangan dengan Semangat RUU ASN
Selain itu, karena RUU Pemerintah daerah ini masih berorientasi pada menajemen yang lama, yaitu UU 22 Tahun 1999 dan 32 tahun 2004, maka ada isu pertentangan dengan RUU Aparatut Sipil Negara (ASN) dalam hal pengelolaan pegawai. Dalam UU Pemerintah daerah, manajemen pegawai dikelola oleh daerah, sementara dalam RUU ASN, manajemen pegawai dikelola secara nasional. Karena itu, pemetaan urusan yang akan dilakukan sebagai mandat dari RUU Pemda perlu disinkronkan dengan upaya reformasi birokrasi yang menjadi semangat RUU ASN.
3)      Kewenangan Gubernur yang melampaui Batas
Polemik lainnya dalam RUU tentang Pemda ini adalah kewenangan gubernur yang melampaui batas. Hal itu dapat dilihat adanya kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota (Perkada), dan rancangan perda tentang Kecamatan. Padahal dalam UU No 12 Tahun 2011 pasal 9 ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, seperti perda, dan perkada, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

E.   PILIHAN TERBAIK: Tetap pada Desentralisasi adalah Pilihan Terbaik, Sentralisasi adalah Kemunduran
1)    Sentralisasi adalah Kemunduran
Salah satu gejala menguaknya kembali isu sentralisasi dalam RUU Pemda ini adalah penetapan wilayah Kabupaten/Kota sebagai wilayah administratif. Ini akan kembali kepada masa orde baru dimana akan ada pembentukan perangkat pemerintah pusat di daerah untuk membantu pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Perangkat pemerintah pusat ini mirip dengan Sekretariat Wilayah Administratif, yang memiliki struktur organisasi dan tugas wewenangnya sendiri. Pembentukan Sekretariat Wilayah Administratif pusat ini  seakan membawa kita kembali ke masa lalu pada era Orde Baru dengan pemerintahan yang sentralistik dan cenderung mendikte pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya perangkat pemerintah pusat di provinsi, kabupaten/kota akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai semangat yang menjiwai UU otonomi daerah.
Di samping itu, adanyan status wilayah administratif dan urusan pemerintahan umum kepada daerah, menghilangkan esensi otonomi daerah di kabupaten/kota, karena kedudukan Buapti/Walikota dengan gubernur adalah sama. Selain itu, dengan peran gubernur yang kembali menguat maka gubernur berwenang untuk memberikan sanksi kepada bupati dan walikota. Bagaimana bisa dipastikan bahwa sanksi itu benar-benar regulatif bukan bermuatan kepentingan politik sang gubernur. Padahal bila merujuk pada asas otonomi, kewenangan pemerintahan Provinsi secara tegas berbeda dengan Daerah Kabupaten/Kota. Kriterianya adalah pada tingkatan otonomi dan kedekatannya pada warga masyarakat yang dilayani. Litveck (1998) berasumsi bahwa rasionalitas keberadaan desentralisasi dilandasi asumsi pemerintah yang baik adalah yang memiliki kedekatan hubungan dengan rakyat yang dilayaninya.
2)    Desentralisasi adalah Pilihan Terbaik
Seharusnya, RUU Pemerintah daerah (Pemda) tidak menghilangkan semangat dan esensi otonomi daerah, sebab berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah  adalah memberikan otonomi kepada masyarakat setempat (daerah) untuk mengatur dan mengurus dirinya. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan agar mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang bersangkutan.
Oleh sebab itu, jalan terbaik yang harus ditempuh pemerintah pusat dalam RUU Tentang Pemerintah Daerah adalah mempertahakan Desentralisasi tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)      Hapuskan Pemilihan langsung Khusus Gubernur
Kekhawatiran lain dalam RUU Pemda ini adalah Pembengkakan APBN untuk pemilu di daerah. Hal ini kemudian berdampak terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan membengkaknya APBN yang dilatarbelakangi oleh daerah-daerah yang APBDnya devisit setelah menyelenggarakan pesta Otonomi Daerah yakni Pemilu Kepala Daerah. Oleh sebab itu, hapuskan pemilihan langsung khusus gubernur. Dengan demikian, maka akan menghemat APBD yang dapat dialihkan untuk pembangunan di daerah. Karena itu pemberian status wilayah administratif kepada Kab/Kota dalah sebuah kemunduruan. Jadi wilayah administratif cukup diberikan kepada privinsi saja.
2)      Reformasi Birokrasi Secara Komprehensif
Kapasitas birokrasi yang rendah mengurangi insentif bagi birokrat untuk mematuhi undang-undang[1]. Sesuai dengan dengan semangat gerakan pembaharuan” Esensi dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang ramping struktur tetapi kaya fungsi. Dengan kata lain struktur organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun  daerah menjadi ramping dan jumlah PNS disesuaikan dengan struktur yang ramping. Dan inilah yang dicita-citakan oleh PP 41 Tahun 2007 Tentang Oraganisasi Perangkat Daerah. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, birokrasi yang gemuk struktur tetapi miskin fungsi dan inilah yang menyebabkan buruknya pelayanan publik di daerah, padahal cita-cita otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Akibat lain dari birokrasi yang gemuk struktur dan miskin fungsi ini adalah inefisiensi dan inefektivitas keuangan APBD. Sehingga APBD hanya dihabiskan untuk belanja pegawai ketimbang untuk pembangunan.
Di samping itu, refomasi borikrasi tidak hanya pada struktur organisasi semata tetapi juga pada sumber daya yang menggerakkan organisasi publik di daerah. Terutama Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan memberikan sedikit pemulihan stabilitas keuangan Negara.
3)      Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik  di Daerah
Tuntutan akuntabilitas yang nyata di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik semakin giat dibicarakan. Sebab akuntabilitas adalah bagian dari good governance. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Priti Garg dalam artikelnya yang berjudul Citizens' Charter: A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible, “Accountability and control of civil servants are integral concepts of administration of the modern society. There is consensus with regards to the importance and desirability of accountability of public administration. One of the elements of good governance is accountability. But still there is a disagreement about its meaning[2]”.
Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib membuat laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan ini adalah laporan kinerja yang dirancang untuk publik dan dipublikasikan di media atau tempat-tempat umum. Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya.
4)      Visualisasikan Mimpi tentang Good Governance
Selama ini, isu good governance masih dalam angan-angan belaka. Padahal kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan good governance. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik. Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Karena itu, dalam semangat otonomi daerah perlu mengedepankan prinsip goodgovernance (GG) demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
5)      Tingkatkan Pengawasan Terhadap Keuangan di Daerah
Kehadiran UU 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antarta Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya menjadi angin segar untuk meningkatkan perimbangan dan pengawasan informasi dan keuangan di daerah, bahkan dalam ranah akuntabilitas publik, pemerintah daerah tidak hanya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat tetapi yang lebih perinsip adalah bertanggung jawab dengan rakyat di daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kendatipun demikian, salah satu kelemahan saat ini adalah rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh pejabat di daerah untuk praktek korupsi. Pengawasan keuangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan yang luas kepada BPK untuk mengontrol penggunaan keuangan di daerah. Jadi, BPK tidak hanya memeriksa tetapi juga mengawasi keuangan di daerah. Sebab selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPR hanya seperti tong kosong yang nyaring bunyinya karena DPRlah yang melakukan korupsi untuk menghabiskan uang negara.
6)      Reformasi Sistem Pemilu  dan Peran serta Fungsi Partai Politik di Dearah
Salah satu kendaraan politik untuk menggapai cita-cita menjadi kepala daerah adalah dengan menjadi kader partai politik tertentu, yang akan mengusungnya menjadi calon kepala daerah, tetapi pola perekrutan Calon Kepala Daerah, partai politik seringkali hanya berorintasi pada popularitas tanpa melihat kapasitas, kapabilitas dan integritas atau Sumber Daya Manusia (SDM) orang yang bersangkutan. Inilah yang mejadi kelemahan pemerintah daerah, karena calon yang tidak berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Akibatnya yang ada hanya kebablasan.
Selain itu, mahalnya biaya pemilu kada menjadi biang korupsi di daerah. Biaya kampanye yang mencapai miliyaran rupiah akan mempengaruhi persepsi calon terpilih untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan ketika memegang pucuk kepemimpinan. Inilah salah satu biang  korupsi di daerah.
 
7)      Perketat Regulasi Pemekaran Daerah Otonom Baru
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah sudah mengatur tentang syarat dan kriteria pembentukan daerah otonom baru, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran daerah otonom baru juga sering membawa masalah terutama yang behubungan dengan APBN. Sebab terkadang pemekaran daerah otonom baru tidak hanya didorong oleh kepentingan akan pelayanan publik, tetapi juga dimotori oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Akibatnya pemekaran ini melupakan bagaimana kemampuan daerah itu untuk berdiri sendiri dan apa yang dapat menjadi sumbangsih untuk mendapatkan PADnya. Sehingga yang menjadi harapan pembiayaan pembangunan adalah APBN. Hal ini akan sangat membebani keuangan negara. Yang celakanya lagi, APBN yang yang diberikan ke daerah tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga menciptakan rekening gendut pejabat di daerah. Inilah yang menyebabkan banyak kepala daerah yang turun tahta dan masuk bui.

F.     KESIMPULAN
Revisi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah langkah kritis pemerintah untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun bila Revisi UU ini mengangkat kembali isu tentang sentralisasi manurut saya, hal itu adalah sebuah kemunduran dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan pemerintah di daerah seharusnya yang perlu diperhatikan antara lain pertama, hapuskan Pemilihan langsung Khusus Gubernur. Hal ini dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara baik pusat maupun daerah. Kedua, Reformasi Birokrasi Secara Komprehensif. Birokrasi kita saat ini berada pada titik kritis dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi harus dilaksanakan, baik Sumber daya manusia maupun struktur organisasinya yang cenderung gemuk struktur dan miskin fungsi. Ketiga, Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik  di Daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban langsung pemerintah kepada publik yang dilayaninya. Keempat, Visualisasikan Mimpi tentang Good Governance. Good governance selama ini hanya mimpi belaka, oleh sebab itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di daerah hal ini mutlak harus dilakukan. Kelima, Tingkatkan Pengawasan Terhadap Keuangan di Daerah. Banyak praktek korupsi di daerah, adalah produk dari rendahnya peangawasan keuangan di daerah. Keenam, reformasi Sistem Pemilu  dan Peran serta Fungsi Partai Politik di Dearah. Partai politik sangat dominan peranannya dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, tetapi fungsi dan peranannya selama ini justru telah merusak penyelenggaraan pemerintahan daerah karena semua partai politik berorientasi kekuasaan dan keuangan sehingga penyelenggaraan pemilu di daerah adalah hal yang sangat mahal dan menjadi lahan korupsi. Dan yang ketujuh, adalah Perketat Regulasi Pemekaran Daerah Otonom Baru. Pembentukan daerah otonom baru, hanya kepetingan orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tidak melihat potensi daerah yang bersangkutan apakah bisa berdiri sendiri atau tidak. Hal inilah yang akan menyedot APBN untuk membiayai pelayanan publik di daerah.


Daftar Referensi
1.      Hope, Kempe Ronald. 2010. Capacity Development for Good Governance in Developing Societies: Lessons from the Field, Vol. 19, No. 1,  pp. 79-86. URL: http://www.jstor.org/stable/27752012
2.      BOYD,  NEIL M. 2010. Spaefadministrative Reform In The, Vol. 33, No. 2, pp. 155-163. URL: http://www.jstor.org/stable/41219977
3.      Liou, Kuotsai Tom and Spaef, Ronnie Korosec. 2010. Implementing Organizational Reform Strategies In State Governments. Vol. 33, No. 3, pp. 429-452. URL: http://www.jstor.org/stable/41219991
4.      Crane, Andrew. 2010. From governance to Governance: On Blurring Boundaries. Vol. 94, pp. 17-19. URL: http://www.jstor.org/stable/29789682
5.      Weiss, Thomas G. 2010. Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges. Vol. 21, No. 5, pp. 795-814. URL: http://www.jstor.org/stable/3993619
6.      Garg, Priti. 2006. Citizens' Charter : A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible. Vol. 67, No. 2, pp. 233-244. URL: http://www.jstor.org/stable/41856211
7.      Ehrhardt, George. 2010. Administrative Reform in East Asia: The Importance of Multiple Principals. Vol. 49, No. 4, pp. 625-646. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.625
8.      Gizaw, Tassew Shiferaw. 2010-2011. Judicial Implementation: An Empirical Study of Good Governance, Vol. 5, No. 2, pp.115-130. URL: http://www.jstor.org/stable/41757594
9.      Ilir Haxhi and Hans van Ees. 2010. Explaining Diversity In The Worldwide Diffusion Of Codes Of Good Governance. Vol. 41, No. 4, pp. 710-726. URL: http://www.jstor.org/stable/40604761
10.  Javaid, Umbreen. 2010. Corruption And Its Deep Impact On Good Governance In Pakistan, Vol. 48, No. 1, pp. 123-134. URL: http://www.jstor.org/stable/41762417
11.  Adams, William C. and Infeld, Donna Lind. 2011. Fulbright Scholars in Public Administration, Public Affairs, and Public Policy, Vol. 17, No. 1,  pp. 139-149. URL: http://www.jstor.org/stable/27919552
12.  Benn, Denis. 2009. Ethics, Social Capital And Governance: Implications For Public Policy, Vol. 58, No. 1, pp. 141-152. URL: http://www.jstor.org/stable/27866579
13.  Weed, Douglas L. 2009. Conflicts of Interest, Vol. 63, No. 8, pp. 601-602. URL: http://www.jstor.org/stable/20721017
14.  Hamilton-Hart, Natasha. 2009. Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interests, Vol. 31, No. 2, pp. 249-271. URL: http://www.jstor.org/stable/41487384
15.  Huber, John D. and McCarty, Nolan. 2009. Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform. Vol. 98, No. 3, pp. 481-494. URL: http://www.jstor.org/stable/4145342
16.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
17.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
18.  Peratuan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19.  UNDANG-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
20.  Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
21.  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
22.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
23.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
                                                                                        


[1] John D. Huber And  Nolan Mccarty: Bureaucratic Capacity, Delegation, And Political Reform
[2] Priti Garg: Citizens' Charter : A Step Towards Making Bureaucracy Responsive Andresponsible

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel