TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NTT SEBAGAI PROVINSI TERNAK

TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI NTT

Berdasarkan sebuah hasil analisis yang dilakukan Dinas Peternakan NTT dengan mencermati pengembangan usaha peternakan sapi di NTT dari aspek produksi, pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan yang masih rendah (penguasaan tehnologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh nonintensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas menjadi tidak optimal serta tingginya pemotongan ternak besar betina produktif dan sistem pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Beberapa aspek yang menyumbang sulitnya program itu dapat dilaksanakan dengan baik antara lain:

1) Aspek konsumsi,

Dinas Peternakan NTT mencatat bahwa konsumsi protein hewani masyarakat NTT masih berada di bawah norma gizi nasional atau masih terdapat kesenjangan antara tingkat konsumsi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, sedangkan produsen utama adalah masyarakat pedesaan.

2) Aspek pengembangan dan penggunaan sarana produksi

Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan belum dapat dimanfaatkan seluruhnya akibat penyebaran sumber air yang tidak merata. Sementara itu, skspansi gulma “chromolena odorata” atau tanaman penggangu pakan semakin luas, sehingga padang penggembalaan semakin menyempit, menyebabkan usaha peningkatan produksi ternak di NTT menjadi terhambat.

3) Aspek Pembibitan ternak

Di sisi lain, kualitas bibit ternak juga menunjukkan gejala penurunan, karena sistem seleksi dan penyingkiran ternak belum dilaksanakan secara efektif. Petani peternak lebih memilih menjual ternak yang berkualitas terbaik karena harganya lebih tinggi.

4) Kualitas atau kondisi ternak

Aspek pembibitan yang kurang bagus tentu berpengaruh langsung pada kualitas ternak. Kualitas atau kondisi ternak yang dipasarkan pun kurang memuaskan, fasilitas transportasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan penyusutan bobot badan dan kecelakaan atau kematian ternak selama dalam proses pengangkutan, serta belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir yang mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tata niaga ternak.

5) Aspek ekonomi dan pemasaran

Masyarakat NTT pada umumnya memelihara ternak hanya sebagai usaha sambilan dan dipelihara secara nonintensif atau semiintensif sehingga tidak memberikan pendapatan “cash” yang optimal. Selain itu, petani peternak tidak memiliki perencanaan pemasaran yang jelas untuk menjual hasilnya secara periodik. Hasil penjualan ternak lebih bersifat untuk mengatasi kebutuhan mendesak dalam keluarga.

6) Aspek perilaku petani

Dari aspek perilaku petani, sebagian besar masyarakat di pedesaan yang berkaitan dengan usaha tani menunjukkan masih kuatnya orientasi “food security” atau menjaga keamanan pangan. Pada keadaan seperti ini ternak ditempatkan pada posisi sebagai tabungan dalam menghadapi risiko kegagalan usaha tani utama.

7) Aspek kelembagaan peternakan,

Dari Aspek kelembagaan peternakan, NTT pun tampaknya belum kuat jika dihadapkan pada tuntutan perkembangan pembangunan peternakan. Kelompok tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerja sama dalam bidang produksi atau budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak.

8) Aspek permodalan

Sementara dari aspek permodalan, rendahnya peran investor dalam usaha pembibitan ternak, lamanya perputaran modal dan tingginya bunga kredit bank, selain masalah kepemilikan lahan dan prasarana umum yang menjadi salah satu kendala dalam penanaman modal di bidang usaha peternakan. Dengan demikian pembangunan peternakan di NTT masih didominasi oleh dana pemerintah, sedangkan dana swasta dan masyarakat belum begitu berperan.

Oleh sebab itu, maka Upaya pemprov NTT untuk menjadikan NTT sebagai provinsi ternak sebagai langkah nyata untuk mengembalikan kejayaan NTT sebagai gudang ternak nasional, juga tak semudah membalikkan telapan tangan.