PEMERINTAH NKRI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang diantara deretan negara berkembang di seluruh dunia. Dan juga salah satu negara demokrasi. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh sebab itu, maka pemerinntah dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan jika kesejahteraan tidak terjamin. Dengan demikian, maka diperlukan kerja keras dan pengorbanan  yang berkualitas, transparan, fleksibel, merata dan akuntabilitas dari pemerintah di bawah pengawasan dan kontrolan rakyat. Itulah sebabnya, upaya dan kerja keras oleh  pemerintah dari awal mula terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi telah banyak menghasilkan sistem pemerintahan yang baik dan kebijakan yang menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ditinjau dari multi  aspek, maka dapat kita lihat dalam beberapa fakta dan realitas yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini antara lain:

 1. Bidang Sosial Ekonomi
Upaya-upaya pemerintah antara lain:
-          Perkoperasian oleh pemerintah Orde Lama
-          IDT
-          Raskin
-          Bantuan Langsung Tunai
-          Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri
-          Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
-          Subsidi BBM
-          Subsidi Pupuk bagi para petani
-          Kerja  sama regional, bilateral dan multilateral
-          Dan lain sebagainya.


2. Bidang Pendidikan
Langkah dan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang notabenenya akan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat antara lain:
Pemerintah menganggarkan APBN hingga 20%, yang meliputi:
-          Dana BOS
-          Pemberian beasiswa prestasi
-          Beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi
-          Peningkatan gaji guru untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas guru.
-          Dan yang lainnya seperti Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
Namun seiring dengan  itu banyak tantangan dan hambatan yang harus dilangkahi oleh pemerintah karena banyak hal seperti keadaan geografis NKRI yang berkepulauan sehingga sulit bagi pemerataan pembangunan, KKN  di kalangan Birokrasi sendiri, Krisis Global pemanfaatan sumber daya alam yang belum efektif dan efisien oleh pemerintah seperti PT. Free Port di Papua, Perusahaan Minyak di Blok Ambalat yang masih dlikelola oleh pengusaha asing, dan lain sebagainya.
Namun kita harus menyadari bahwa itulah bagian dari sebuah proses perkembangan karena mengingat negara Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang dari deretan negara berkembang di dunia.   

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel