POLA HUBUNGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI



POLA HUBUNGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI


BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang
Hubungan asimetri menghasilkan interaksi yang tidak seimbang seperti halnya dominasi pria terhadap wanita. hubungan ini telah terjadi dari generasi ke generasi yang menjadikan kekerasan baik fisik maupun psikis menjadi hal yang biasa. studi feminisme menjadi gerakan kesadaran terhadap kekerasan pada perempuan sebagai suatu tindakan kejahatan.
Dalam birokrasi yang terdapat kekuasaan menghasilkan hubungan asimetri antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan sering mendapatkan gangguan dan kekerasan. selain itu perempuan yang berniat mempunyai karir yang lebih tinggi tidak akan terhambat dengan resistensi atau tekanan dari laki-laki yang mendiminasi.

I.2. Rumusan masalah
Dengan mendasari diri pada latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka masalah yang ingin diteliti adalah “sejauhmana pola hubungan yang berperspektif gender dalam birokrasi itu sendiri”

I.3. Tujuan
Beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:
a.       Mempelajari tentang persepsi dan pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam birokrasi.
b.      Melihat sejauhmana kedalaman dari gender baik secara teoritik maupu secara prakteknya dalam birokrasi.
c.       Mengasah pemahaman mahasiswa dalam memahami pola hubungan laki-laki dan perempuan di birokrasi.
BAB II
PEMBAHASAN
Feminisme  dalam Birokrasi Pemerintahan
Feminisme sebagai suatu gerakan telah dipicu oleh perjuangan anti kekerasan yang berkembang bersamaan dengan gerakan anti otoritarianisme dan anti akselerasi persenjataan di barat sebagai akibat perang dingin. Gerakan ini kemudian dipadukan dengan aktivitas akademik yang mengkritisi konsep-konsep dalam ilmu sosial konvensional -positivistik. Ketika muncul kesadaran akan adanya hubungan-hubungan asimetris berdasarkan jenis kelamin, maka pemahaman studi perempuan dapat dilihat sebagai bidang kajian yang berfokus pada perempuan dan historis.Karenanya studi tentang perempuan dapat didefinisikan.
Pertama, studi untuk memperoleh pemahaman tentang perkembangan hubungan -hubungan asimetris berdasarkan jenis kelamin, ras, dan kelas dalam masyarakat. Kedua, studi untuk mencari strategi yang dapat merubah situasi hubungan asimetris kepada hubungan - hubungan yang lebih simetris.
Untuk mencapai target perubahan menuju yang lebih simetris, studi perempuan membutuhkan langkah sistematik dan konkrit dalam suatu gerakan ( movement). Ratna Saptari (1992: 7) mengemukakan tiga pendekatan dalam gerakan dan studi perempuan, yaitu
Pertama, feminisme radikal sebagai aliran yang berpendapat bawah struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin, mengasumsikan bahwa laki -laki sebagai suatu kategori social mendominasi perempuan sebagai kategori sosial lain. Kondisi ini melahirkan suatu model konseptual yang menjelaskan berbagai bentuk penindasan. Dengan kata lain, jenis kelamin menjadi faktor yang menentukan: posisi sosial, pengalaman, kondisi fisik, psikologi, kepentingan, dan nilai-nilai seseorang, sehingga muncul slogan the personal is political, dengan fokus pada konsep utama Patriarki dan Seksualitas. kedua, feminisme liberal yang berpandangan bahwa laki -laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan kemampuannya. Siapapun hanya bisa intervensi dalam rangka menjamin terlaksananya hak yang azasinya. ketiga , feminisme sosialis yang mengkaitkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan proses kapitalisme. Berbagai bentuk patriarki dan pembagian kerja secara seksual tidak dapat lepas dari model produksi dalam masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003).
Sebagaimana tercermin dari periode -periode awal revolusi industri dan kapitalisme yang membutuhkan tenaga kerja murah bagi pekerjaan bertekonologi rendah. Metamorfosis kondisi ini terlestarikan hingga kini, dalam bentuk kebutuhan tenaga kerja perempuan murah karena rendahnya lapangan kerja dan posisi tawar buruh, sehingga memunculkan tenaga kerja tidak dibayar dalam rumah tangga.
gender dan Kekuasaan
Relasi jender dan seksual yang melahirkan kekerasan tidak terlepas dari hubungan kekuasaan di antara pihak-pihak yang berelasi (Anonim, 2000). Kecenderungan kekuasaan untuk menormalisasi relasi, dengan menganggap fenomena tertentu sebagai hal yang lumrah dan wajar telah mengakibatkan “diterimanya” sebuah relasi asimetri oleh pihak yang dikuasai menjadi sebuah kewajaran. Kewajaran semu ini terjadi di semua lini dan sektor, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seksual.
Foucault mengatakan bahwa kekuasaan bukan suatu institusi, bukan struktur, dan bukan pula kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat (Haryatmoko, 2002). Di dalamnya terjadi proses institusionalisasi kekuasaan yang melembaga dalam keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan -aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Kekuasaan tidak lagi dalam wajah klasiknya sebagai sebuah kekerasan, represi, atau manipulasi ideologi. Dalam setting ini maka kekerasan seringkali tidak selalu dan tidak hanya yang kasatmata. Dibutuhkan kepekaan, kecerdasan, dan kearifan untuk memberi penyadaran dan pengikisan hubungan kekuasaan asimetri secara seksual, yang dalam banyak hal bermuara pada kasus-kasus kekerasan.
Kathleen Staudt dan Jane Jacquette dalam Women’s Programs Bureacratic Resistance, and Feminist Organisation (Parsons, 2005: 263-4), mengatakan:
“...meskipun ada kemajuan dalam undang-undang dan kebijakan progresif di tingkat nasional dan internasional, tampak jelas ada pembelokan dalam redistribusi sumberdaya dan nilai diantara pria dan wanita. Salah satu dari alasannya menurut mereka adalah resistensi birokrasi untuk mendistribusi dan karena isu itu sendiri yang bermuatan konflik: kemenangan nyata seringkali dihambat oleh keengganan, penghindaran, dan distorsi dari pihak birokrasi... program untuk memperkuat integrasi ekonomi perempuan dan meredistribusi peluang dan sumberdaya berdasarkan gender tampak menjadi ancaman bagi pengambil keputusan birokratik yang dikuasai pria, ancaman yang dapat dengan mudah diidentifikasi dan dilawan dengan banyak cara.”
Ironi yang tercermin dalam pendapat diatas menegaskan bahwa di dalam birokrasi terdapat resistensi dari laki-laki terhadap pengembangan karir perempuan dan di banyak aspek keperempuanan. Praktek-praktek yang berhulu pada resistensi telah dilestarikan secara terus menerus di dalam dan oleh elit di segala lini birokrasi, sehingga dalam batasan yang agak longgar dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, sebagaimana perluasan defenisi kekerasan yang disepakati..
Gender dalam Birokrasi
Gender sebagai sifat yang melekat pada laki -laki maupun perempuan, dikonstruksi secara sosial dan kultural, membentuk relasi sosial yang yang membedakan fungsi, peran dan tanggungjawab masing-masing jenis kelamin. Dalam perkembangannya yang positif, keadilan gender terjadi ketika kedua pihak bisa saling mendukung untuk mencapai suatu konsensus dan kondisi kesetaraan (Stone, 1988). Tetapi yang lebih sering terjadi adalah kondisi ketidakadilan yang dapat bersifat
1.      langsung, yaitu pembedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nil \ai, maupun aturan yang berlaku
2.      tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaanya menguntungkan jenis kelamin tertentu, dan
3.      sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan.
Praktek hubungan asimetri yang telah melembaga sekian puluh tahun, kemudian memunculkan bentuk–bentuk yang lebih bervariatif.
Pertama, marjinalisasi (peminggiran). Salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah marginalisasi atau pemiskinan kaum perempuan. Peminggiran banyak terjadi dalam birokrasi:
·         banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi -asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
·         Dengan menganggap pekerjaan yang cocok bagi perempuan adalah pekerjaan yang merupakan perpanjangan dari pekerjaan domestik, maka pekerjaan yang dikuasai perempuan dinilai lebih rendah. Pada pekerjaan-pekerjaan yang juga membutuhkan keterampilan yang sama dengan laki-laki tetap ada kecenderungan tingkat upah yang diterima perempuan lebih rendah.
·         Adanya peraturan kepegawaian khusus bagi perempuan yang tidak dibolehkan bekerja pada shift malam hari, akan mengakibatkan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan perempuan sesedikit mungkin. Jadi peraturan ini menyebabkan kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan juga menjadi berkurang.
·         Perempuan yang sudah berkeluarga di Indonesia pada umumnya tetap dianggap perempuan lajang ditempat kerjanya, artinya mereka tidak mendapat tunjangan keluarga.
Kedua, subordinasi (penomorduaan). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Pandangan gender yang memandang perempuan lebih emosional, lebih lemah daripada laki-laki, maka perempuan tidak mampu memimpin, sehingga perempuan tidak perlu diberikan posisi/pekerjaan yang penting. Beberapa bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan dalam birokrasi, misalnya sebagai berikut:
·         memiliki peluang yang rendah untuk memperoleh jabatan karir maupun jabatan politik tertentu, dan jika karena kemampuannya perempuan mampu menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis kelamin laki-laki seringkali merasa tertekan. Menjadi bawahan seorang perempuan menyebabkan laki-laki merasa “kurang laki-laki”
Ketiga , stereotipe (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya sehingga terdapat aturan yang melarang perempuan shift malam hari.
Keempat , violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marjinalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. pelecehan seksual atau penindasan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
Kelima , beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.
Dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawab yang telah dikonstruksi oleh ketimpangan gender akan termanifestasikan dalam praktek kesehariannya, baik kemasyarakatan maupun birokrasi pemerintahan dan pelayanan -pelayanan yang diberikan.
Dalam birokrasi pemerintahan, fungsi internal (mulai dari rekruitmen sampai dengan evaluasi kinerja) maupun fungsi eksternal dalam hal pelayanan publik (dari individual, kolektif, dan komunal), masih diwarnai relasi -relasi seksual dan gender. Birokrasi yang idealnya netral secara politis dan sosial, disadari maupun tidak telah terjebak pada bias gender dan bias jenis kelamin. Bias pandangan subordinatif pada jenis kelamin lain mengakibatkan hubungan -hubungan asimetris yang termanifestasikan dalam bentuk konkrit berupa kebijakan, program sampai keputusan yang diskriminatif seksual.
Dalam relasi subordinatif dan asimetris senantiasa ditemukan relasi kekuasaan. persoalannya adalah sejauh mana kemampuan dan kecerdasan kita menyikapi relasi tersebut secara demokratis, karena relasi kekuasaan demokratis saat ini bukan lagi sekedar kekuasaan yang dijalankan oleh mayoritas, tapi suatu proses diskusi dan adu pendapat terus menerus tanpa henti.
Sebuah konsensus harus segera diikuti dengan mendisain konsensus baru, demikian terus menerus demokrasi modern dipahami. Dalam birokrasi pemerintahan, kekuasaan yang berada dalam superioritas laki-laki (male dominance), mengambil bentuk nyata dalam segala aspek kepemerintahan (governance).
Apabila hal tersebut dapat dianalogikan dengan konsep akuntabilitas yang pernah dikemukakan oleh Pollit (1988) dimana seorang/satu pihak harus melaporkan tindakan-tindakannya kepada pihak lain, maka dalam hubungan kekuasaan tersebut selalu ada:
1.      pihak-pihak yang harus bertanggungjawab
2.      pihak -pihak yang mempunyai kewenangan
3.      ukuran-ukuran yang dijadikan patokan penilaian, dan
4.      norma-norma atau nilai-nilai yang dapat menjadi spirit moral dari sistem akuntabilitasnya.









BAB III
KESIMPULAN

Hubungan-hubungan asimetri dalam perbedaan dan diantara jenis kelamin yang berbeda telah menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan keberatan (ketidakrelaan/ ketidaksetujuan) pada pihak yang dirugikan. Kondisi ini seringkali semakin parah ketika pihak yang lebih berkuasa melanggengkan dan mempraktekannya dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis.
Dalam praktis birokrasi pelayanan, dari marjinalisasi hingga kekerasan nyata dalam relasi jenis kelamin, yang terjadi di banyak lini dan sektor pemerintahan serta politik. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan ketidakdilan terselubung yang mengambil bentuk pada sinisme dan diskriminasi (syarat berlebihan yang tidak pasti) dalam pengembangan karir seorang perempuan.
Sampai saat ini masih diperlukan pemahaman, penyadaran baru, dan dialog terus menerus untuk mencapai sebuah konsensus baru yang diterima kedua pihak, sehingga tercipta relasi yang lebih simetris diantaranya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel