Pelayanan Pemerintah Kelurahan Manulai II Dalam Proses Pembuatan KTP

Pelayanan Pemerintah Kelurahan Manulai II  Dalam Proses Pembuatan KTP


RAMELUS YUNIOR RIWU dan ELKANA GORO LEBA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan pemerintah tentang pelayanan terhadap publik dewasa ini masih terdapat banyak kelemahan sehingga belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya  berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yag kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi terpenuhinya kewajiban pemerintah sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat serta tercapainya kepuasan masyarakat sebagai sasaran dari tugas tersebut dan juga sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan.
Pelayanan, gerak-gerik serta tindak-tanduk pemerintah masih tetap menjadi topik terhangat dalam setiap perbincangan publik hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dan pengeluhan masyarakat baik dalam ruang lingkup perkotaan hingga pedesaan. Dalam kelurahan Manulai II misalnya, sambil menanti pembenahan pelayanan oleh pemerintah, masyarakat terus menyerukan keadilan dan integritas agar menunjang dan mengembalikan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kartu tanda penduduk(KTP)adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah berusia 17 tahun.  KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan.Khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk: nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.), alamat, tempat dan tanggal  lahir, agama, golongan darah, foto, tanda tangan atau cap jempol. Kelurahan Manulai II  dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44% tentu saja membutuhkan layanan pengurus KTP yang cepat, transparan dan memuaskan. Citra layanan publik aparat pemerintah bisa dinilai dari hal-hal yang kecil. Misalnya ketika  kita sedang membuat atau mengurus Kartu Tanda Penduduk(KTP), bisa menjadi indikator awal bagaimana kualitas layanan kependudukan dari lembaga pemerintah tingkat RT (Rukun Tetangga) dan kantor kelurahan. Kelurahan  Manulai II adalah Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.400 jiwa yang tugasnya melayani masyarakt umum di bidang pemerintahan seperti Pembuatan Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Nikah, Segel, Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya. Dalam hal ini sebagai salah satu tugas kelurahan dalam pelayanan terhadap masyarakat.pembuatan KTP sangat penting untuk identitas diri dan data sebagai warga negara, tentu pelayanan yang mudah dan cepat akan memberikan kepuasaan kepada masyarakat. Prestasi Kelurahan Manulai II yang pernah meraih predikat kelurahan terbaik Manulai II menjadi salah satu keunggulan kelurahan ini dalam tugasnya sebagai abdi masyarakat.
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sehari, namun pada kenyataannya di Kelurahan Manulai II sering terjadi keterlambatan hingga beberapa hari bahkan seminggu lebih. Hal ini disebabkan karena perangkat komputer pembuatan Kartu Tanda Penduduk hanya terdapat di Kantor kecamatan, Sedangkan Kelurahan Manulai II hanya sebagai perantara, jadi Kantor Kecamatan melayani seluruh pembuatan  KTP dari berbagai kelurahan  termasuk Kelurahan Manulai II. Kantor ini memberlakukan  Jam Kerja Kelurahan sejak pukul 08.00 Wita  hingga 15.00 Wita.  Oleh sebab itu, penulis melihat itu sebagai sebuah masalah sehingga penelitian ini mengangkat judul mengenai Pelayanan Pemerintah Kelurahan Manulai II  Dalam Proses Pembuatan KTP.


1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini, penulis ingin meneliti Masalah  dengan judul:  “Bagaimana Pelayanan Pemerintah Kelurahan Manulai II  Dalam Proses Pembuatan KTP?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan menyimpulkan kesan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kelurahan  manulai II dalam proses pembuatan KTP

1.3.1.      Kegunaan Penelitian bagi penulis

a)      Kegunaan penelitian bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan kelemahan serta kendala yang dialami oleh kelurahan manulai II.
b)      Penulis dapat menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur untuk melihat kebutuhan dan pengeluhan masyarakat pada umumnya.
c)      penulis dapat menjadikan kelemahan ini sebagai pelajaran ketika menjadi abdi masyarakat kelak

1.3.2.      Kegunaan Penelitian  bagi pemerintah

Bagi Kelurahan Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sasaran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa pembuatan KTP terhadap masyarakat Untuk mengetahui Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Petugas Kelurahan Manulai 11(Srtudi Kasus Pembuatan KTP).Untuk mengetahui  faktor –faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelayanan Pembuatan KTP.

1.3.3.      Kegunaan Penelitian Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi jika melakukan penelitian dengan judul yang mirip atau sama.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1.      Pengertian dan Pedoman Umum  dalam Menentukan pelayanan di Instansi Pemerintah.
Untuk mengukur  indeks kepuasaan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat,maka digunakan pedoman-pedoman  sebagai berikut:
Indeks Kepuasaan Masyarakat( IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakt dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelanggara pelayanan publik dengan membandingkan  antara harapan dengan kebutuhannya.Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk BUMN/BUMDdan BHMN. Pelayanan publik adalah segalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelanggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan  penerima  pelayanan,maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unit pelayanan publik adalah adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah termasuk BMUN/BMUD dan BHMN,yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan Peberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah, dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur  penyelenggara aparatur pelayanan publik. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun)sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tatacara pembayarannya ditetapakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Unsur  pelayanan adalah faktor atau  aspek yang terdapat  dalam penyelanggara pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan sebagai indeks kepuasaan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.Responden adalah penerima pelayanan publikyang pada saat pencacahan  sedang berada di lokasi unit pelayanan.
2.1.2.      Sasaran
Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, Tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2.1.3.      Unsur Indeks Kepuasaan Masyarakat
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Men.PAN Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003,yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang”relevan.vailid”reliabekl”,sebagaimana unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran  indeks kepuasaan masyarakat adalah sebagai berikut.
Prosedur pelayanan, yaitu  kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.Persyaratan pelayanan,yaitu persyaratan teknis dean administratif ang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Kejelasan petugas pelayananya, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya). Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitukesungguhan petugas dalam memberikan dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.Tanggung jawab pelayanan, yaitu kejelasanwewenang  tanggung jawab petugas dalam penyelanggaraan dan penyelesaian pelayanan.Kemampuan petugas pelayanan,yaituyaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan /menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan,yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanankepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
Kewajaran  biaya pelayanan ,yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelyanan.Kepastian biaya pelayanan,yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan keamanan pelayanan,
Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
2.2. Kerangka Berpikir
Secara garis besar kerangka berpikir penulis skripsi ini adalah: Kelurahan Manulai II  sebagai instansi pemerintahan yang melayani masyarakat, diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima serta diharapkan mampu menciptakan citra yang baik sebagai abdi masyarakrt.

BACA JUGA:
BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Metode penelitian
Menurut Ngongo (2004) penelitian adalah aktivitas penyelesaian masalah yang menggunakan metode khusus. Dengan mempertimbangkan pendapat di atas, penulis menggunakan metode kualitatif deskripsi.
3.2. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian di kelurahan Manulai kecamatan alak.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.


BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Latar belakang  masalah dilandasi kinerja para aparatur pemerintah dalam hal pelayanan masyarakat terutama pembuatan kartuTanda Penduduk (KTP). Masalah biasanya terjadi apabila saat pelayanan KTP terjadi penundaan dari pegawai dikarenakan banyaknya keinginan warga yang harus terpenuhi.
Terkadang system komputer  yang digunakan oleh pegawai menyebabkan proses pembuatan  KTP sering mengalami masalah. Pegawai yang mengurusi pembuatan  KTP terkadang memiliki lebih dari satu pekerjaan yang  harus diselesaikan, kendala lain adalah adanya beberapa pegawai yang kurang cekatan didalam menyelesaikan tugas pembuatan KTP.
Kendala lain yang dialami masyarakat Manulai II dalam proses pembuatan KTP dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut ini yaitu:
1)      Kurangnya kerja sama yang baik antara pemerintah kelurahan manulai II dengan masyarakat sehingga terjadi renggangan waktu dalam pembuatan KTP yang seharusnya memerlukan waktu sehari namun dalam pelaksanaannya menghabiskan waktu satu minggu bahkan lebih.
2)      Kurangnya sarana dan prasarana seperti pegawai yang berkompeten dalam menggunakan computer untuk menunjang kinerja pegawai dalam pembuatan KTP.
3)      Pelayanan yang kurang memuaskan sehingga masyarakat enggan untuk mengurus KTP kecuali mempunyai kealuarga atau kenalan yang bisa memudahkan dalam pengurusan.

BAB 5
KESIMPULAN  DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Banyaknya kelemahan yang dimiliki aparat dalam hal ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda bahkan hingga terbengkalai. Hal ini disebabkan oleh karena aparat pemerintah tidak mementingkan kebutuhan masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan  aparatur pemerintah.

BACA KUPULAN MATERI KULIAH LAINNYA >>>>DISINI<<< dan >>>>DISINI<<<<

5.2. Saran
1.      Regenerasi aparatur  pemerintah
2.      Penggunaan system jaringan yang lebih baik
3.      Penjadwalan pembuatan KTP
4.      Pemberian informasi yang selengkapnya dari para pegawai.

________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel