KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI



 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI

Elkana Goro Leba
2.1.      KEPEMIMPINAN
2.1.1.      Pengertian Kepemimpinan
Dari akar kata “pimpin” kita mengenal kata “pemimpin” dan “kepemimpinan”. Dalam Ensiklopedi Umum, halaman 549 kata “kepemimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin.
Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok, untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :
1)      Koontz & O’donnel, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. 
2)      Wexley & Yuki (1977), kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga, dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka.
3)      Georger R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama.
4)      Pendapat lain, kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang.   
2.1.2.       Teori Kelahiran Pemimpin
Para ahli teori kepemimpinan telah mengemukakan beberapa teori tentang timbulnya Seorang Pemimpin. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang menonjol (Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988:18), yaitu teori genetis, teori sosial dan teori ekologis.


a.      Teori Genetik
Penganut teori ini berpendapat bahwa, “pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk”  [Leaders are born and not made]. Pandangan terori ini bahwa, seseorang akan menjadi pemimpin karena “keturunan” atau ia telah dilahirkan dengan “membawa bakat” kepemimpinan. Teori keturunan ini,  dapat saja terjadi, karena  seseorang dilahirkan telah “memiliki potensi” termasuk “memiliki potensi atau bakat” untuk memimpin dan inilah yang disebut dengan faktor “dasar”. Dalam realitas,  teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja, karena orang tuanya menjadi raja maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkan menjadi raja.
b.      Teori Sosial
Penganut teori ini berpendapat bahwa,  seseorang yang menjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan (Leaders are made and not born).  Penganut teori berkeyakinan bahwa semua orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin, hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktualkan atau tersalurkan dengan baik dan inilah yang disebut dengan faktor “ajar” atau “latihan”.
c.       Teori Ekologik
Penganut teori ini berpendapat bahwa,  seseorang akan menjadi pemimpin yang baik “manakala dilahirkan” telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui  pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki.
Jadi, inti dari teori ini yaitu seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan lungkungan yaitu faktor pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut  dapat teraktualisasikan dengan baik.
2.1.3.       Tipe-tipe Kepemimpinan
Dalam organisasi, seorang pemimpin berhadapan dengan beranekaragam sifat dan perilaku para bawahan. Dari sifat manusia yang lembut hingga kasar. Oleh sebab itu, sebagai akibatnya perlu tipe kepemimpinan yang bervariasi pula untuk memimpin. Beberapa tipe kepemimpinan yang lasim di praktekan dalam organisasi adalah sebagai berikut.

1)      Tipe Otoriter
Disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang - undang. Bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran.
Mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak. Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Setiap perbedaan diantara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengawasan bagi pemimpin yang otoriter hanyalah berarti mengontrol, apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Mereka melaksanakan inspeksi, mencari kesalahan dan meneliti orang-orang yang dianggap tidak taat kepada pemimpin, kemudian orang-orang tersebut diancam dengan hukuman, dipecat, dsb. Sebaliknya, orang-orang yang berlaku taat dan menyenangkan pribadinya, dijadikan anak emas dan bahkan diberi penghargaan. Kekuasaan berlebih ini dapat menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung. Selain itu, dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis.

2)      Tipe Laissez-faire
Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan control dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran- saran dari pemimpin. Dengan demikian mudah terjadi kekacauan-kekacauan dan bentrokan- bentrokan. Tingkat keberhasilan anggota dan kelompok semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas atau kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan.

3)      Tipe Demokratis
Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota - anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya.
Dalam melaksanalan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran - saran dari kelompoknya. Ia mempunyai kepercayaan pula pada anggota - anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Di samping itu, ia juga memberi kesempatan kepada anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan memimpin dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya.
2.1.4.       Model-Model Kepemimpinan
a) Model Watak Kepemimpinan (Traits Model of Leadership)
Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi terdapat beberapa kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut, antara lain adalah kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi dan status.
b) Model Kepemimpinan Situasional (Model of Situasional Leadership)
Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Studistudi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien.
Menurut pendekatan kepemimpinan situasional ini, seseorang bisa dianggap sebagai pemimpin atau pengikut tergantung pada situasi atau keadaan yang dihadapi. Banyak studi yang mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik situasi khusus yang bagaimana yang mempengaruhi kinerja para pemimpin.

c) Model Pemimpin yang Efektif (Model of Effective Leaders)
Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku (types of behaviours) para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan (initiating structure) dan konsiderasi (consideration).
Dimensi struktur kelembagaan menggambarkan sampai sejauh mana para pemimpin mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sampai sejauh mana para pemimpin mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kelompok mereka. Dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin mencapai tujuan organisasi.
Dimensi konsiderasi menggambarkan sampai sejauh mana tingkat hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya, dan sampai sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan sosial dan emosi bagi bawahan seperti misalnya kebutuhan akan pengakuan, kepuasan kerja dan penghargaan yang mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi. Dimensi konsiderasi ini juga dikaitkan dengan adanya pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi (human relations).
d) Model Kepemimpinan Kontingensi (Contingency Model)
Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin.
2.2.      BIROKRASI
2.2.1.      Pengertian Birokrasi
Secara epistemologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani “Bureau”, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat.
Di dalam masyarakat modern, di mana begitu banyak urusan yang terus-menerus dan cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Dalam menjawab/melaksanakan urusan/tugas yang begitu banyak tersebut, anggota-anggota organisasi birokrasi sangat berperan. Dalam beberapa sebutan/istilah birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat, bahkan Rianto Nugroho D dalam buku “Kebijaksanaan Publik” menyebut “Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai Pegawai Negeri Sipil”
2.2.2.      Ciri-Ciri Pokok Birokrasi Menurut Max Weber
Konsep awal yang mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari tulisan-tulisan Max Weber, seorang Sosiolog Jerman, yang mengetengahkan ciri-ciri pokok dari birokrasi sebagai berikut:
1.      Birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler dalam rangka mencapai tujuan  organisasi. Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan pembagian tugas dan tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh para ahli sesuai spesialisasinya.
2.      Pengorganisasian kantor berdasar prinsip hierarkhi. Dalam prinsip hierarkhi unit yang besar membawahi dan membina beberapa unit kecil. Setiap unit kecil dipimpin oleh seorang pejabat yang diberi hak, wewenang, dan pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
3.      Pelaksanaan tugas diatur dengan suatu peraturan formal dan aturan tersebut mencakup tentang keseragaman dalam melaksanakan tugas.
4.      Pejabat yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat pengabdian yang tinggi.
5.      Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kompetensi teknis dan dilindungi dari pemutusan kerja secara sepihak. Menganut suatu jenjang karier berdasar senioritas dan prestasi kerja.
Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.


BACA JUGA:

2.3.      GENDER DAN BIROKRASI2.3.1.      Pengertian Jender dan Jenis Kelamin

Kata gender (dibaca jender) berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983). Jender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women’s Studies Encylopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalah hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Hilary M. Lips dalam bukunya Sex and Gender: an introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Menurut (Fakih, 2003) makna kata ini sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstuksi secara sosial dan kultural. Sifat ini bukan sifat bawaan akan tetapi sifat yang terbentuk karena pengaruh proses sosial dan kultural. Sebagai contoh anak atau orang yang lahir dan dibesarkan di desa yang jauh keramaian dan pergaulan akan cenderung kurang percaya diri, atau apabila ia dikurung ia pasti akan berbicara halus dan pelan, sanagat sopan, dan rendah hati. Karena sifat itu akan melekat hanya karena proses, bukan karena dikodratkan, sifat itu bisa dipertukarkan.
Sekelompok sifat di atas, karena telah menjadi ciri yang telah berlangsung lama, dianggap melekat pada diri laki-laki dan perempuan dan bersifat biologis. Di sisi lain, perempuan menganggap bahwa dirinya memang demikian dan di sisi lain, kaum laki-laki mengaganggap lebih unggul dari lawan jenisnya. Lanjut Fakih, perbedaan jender yang telah lama ada berlangsung terus menerus, turun menurun dari generasi ke generasi seolah telah menjadi sifat dan ketentuan Tuhan. Karena perempuan cenderung menganggap bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang kodrati, maka mereka sering merasa kalah dari laki-laki. Di dunia kepemimipinan, meskipun perempuan yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki, akan tetapi mereka enggan tampil di depan, belum bias menerima kelompoknya sendiri menjadi pemimipinnya, lebih suka rutinitas dan cenderung menghindari tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Di mata kaum laki-laki, mereka masih sering dipertanyakan dan diragukan kepemimpinannya (Susanto, 1998). Lanjut Fakih untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Secara biologis alat-alat tersebut tidak bias dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Pada bagian lain yang hampir serupa Shadily dalam Ihromi (2000) membedakan antara antara gender dan jenis kelamin. Menurutnya istilah jender serimg diartikan sebagai jenis kelamin (seks). Kedua istilah memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah seks terkait pada komponen biologis.artinya : masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda dan sebagai perempuan dan laki-laki mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu berdasarkan fakta biologis masing-masing. Misalnya : seorang yang berjenis kelamin perempuan bisa mengandung, melahirkan dan mempunyai air susu ibu (ASI). Seorang yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki mempunyai sperma.
Perbedaan biologis masing-masing merupakan pemberian Tuhan, dan tidak mudah untuk diubah. Sebaliknya, jender, adalah hasil sosialisasi dan enkulturasi seorang. Atau : jender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang ia pelajari. Yang dipelajari biasanya berbagai sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sifat-sifat seperti “feminitas” bagi perempuan dan “maskulinitas” bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya. Melalui apa yang diajarkan orang tuanya, guru-guru sekolahnya, guru agamanya, dan tokoh masyarakat dimana seorang tergabung. Artinya : jender seorang diperoleh melalui suatu proses yang panjang, sebagai hasil belajar seorang sejak ia masih usia dini.

2.4.      KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
2.4.1.      Karakteristik Pemimpin Perempuan
Ada perbedaan dalam kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, perempuan mempunyai karakteristik, yaitu percaya diri, disiplin, memimpin orang lain bukan menguasai orang lain, bersikap tegas, bekerja untuk kepentingan orang lain, kerja keras, berkompetensi diri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Karakteristik ini pun dikemukakan Cantor dan Bernay (1998) dalam Women in Power, yang mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai perpaduan antara kompetensi diri, agresi kreatif, dan kekuasaan perempuan.
Anita Roddick dalam Helgesen (1990) Female advantage, women''s ways of leadership mengatakan, perempuan dalam memimpin tidak menghiraukan adanya jenjang hierarki, tetapi menganggap staf sebagai "teman" yang dihargai, yang disebut Roddick feminine principles. Dalam penjelasannya, De Beauvoir memaparkan, penindasan terhadap perempuan itu ada karena perempuan bekerja tetap diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu. Kedua peran itu menuntut kewajiban yang berhubungan dengan urusan domestik. Bagi perempuan, bekerja merupakan salah satu cara menunjukkan eksistensi dirinya di tengah masyarakat. Feminisme eksistensialis menganggap bahwa dengan bekerja, perempuan menolak menjadi objek atau liyan. De Beauvoir menyebut empat strategi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan, yaitu bekerja, menjadi intelektual, menjadi transformator dalam masyarakat, dan menolak internalisasi sebagai objek atau liyan dalam bentuk apa pun. Perempuan yang sedang meniti karier selalu berupaya mengatasi hambatan dan kegagalan yang dia hadapi sementara biasanya untuk kegiatan domestik mendapat bantuan orang lain, seperti menitipkan anak kepada orangtua atau pekerja rumah tangga. Bagi Eisenstein, adanya reformasi pada birokrasi tidak hanya adanya perempuan di level atas struktur, tetapi harus ada keterlibatan perempuan dalam penyusunan kembali institusionalisasi yang ada yang berkaitan dengan peran jender. Widaningrum (1999) juga berpendapat, adanya hierarki wewenang dalam birokrasi sangat bertentangan dengan ide dasar feminisme, yaitu demokrasi. Posisi perempuan yang masih didominasi laki-laki akan mereproduksi masyarakat patriarki jika tidak diberi perspektif perempuan. Dalam konteks ini, diperlukan pimpinan yang mempunyai visi dan misi yang jelas keberpihakannya kepada perempuan.



BACA JUGA:
2.4.2.      Perbedaan Emosional dan Intelektual Laki-laki dengan Perempuan
Laki-laki
Perempuan
- Sangat agresif
- Independen
- Tidak emosional
- Dapat menyembunyikan emosi
- Tidak mudah berpengaruh
- Tidak mudah goyah menghadapi krisis
- Lebih aktif
- Lebih kompetitif
- Lebih logis
- Lebih mendunia
- Lebih terampil berbisnis
- Lebih terus terang
- Berperasaan tidak mudah tersinggung
- Lebih suka bertualang
- Mudah mengatasi persoalan
- Jarang menangis
- Penuh percaya diri
- Lebih banyak mendukung sikap agresif
- Lebih ambisi
- Mudah membedakan rasio dan rasa
- Memahami seluk-beluk perkembangan
dunia
- Umumnnya tampil sebagai pemimpin
- Lebih merdeka
- Pemikiran lebih unggul
- Lebih bebas berbicara
- Lebih obyektif
- Tidak terlalu agresif
- Tidak terlalu independen
- Lebih emosional
- Sulit menyembunyikan emosi
- Mudah berpengaruh
- Mudah goyah menghadapi krisis
- Lebih pasif
- Kurang kompetitif
- Kurang logis
- Berorentasi ke rumah
- Kurang terampil bisnis
- Kurang berterus terang
- Berperasaan mudah tersinggung
- Tidak suka bertualang
- Sulit mengatasi persoalan
- Lebih sering menangis
- Kurang rasa percaya diri
- Kurang menyukai sikap agresif
- Kurang ambisi
- Sulit membedakan rasio dan rasa
- Kurang memahami seluk-beluk
perkembangan dunia
- Jarang tampil sebagai pemimpin
- Kurang merdeka
- Pemikiran kurang unggul
- Kurang bebas berbicara
- Lebih subyektif


2.4.3.      Kepemimpinan dalam Birokrasi Pemerintah
Pada dasarnya manusia ingin memiliki kekuasaan dan pengaruh, sehingga manusia dikategorikan makhluk politik. Karena manusia merupakan makhluk politik, tentunya mempunyai kepentingan dibidang politik. Kepentingan tersebut pada umumnya tercermin dari keinginan untuk turut serta dilibatkan dalam menentukan nasibnya dalam kehidupan bernegara, baik sebagai seorang pemimpin maupun yang dipimpin. Sekalipun ada kalangan seseorang yang tidak serta merta mampu mengekspresikan visi politiknya. Akan tetapi kemampuan demikian dapat ditumbuhkan dan dikembangkan.
Obyek kepemimpinan dalam pemerintah adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah, sedangkan yang dipimpin adalah rakyatnya sendiri, dan obyek materinya adalah manusia (Inu Kencana, 2003). Sebagai terjemahan managemen pemerintah, yakni adanya perlengkapan, kesempurnaan, dan kelancaran jalannya aktifitas ketatalaksanaan pemerintah, merupakan indikasi kuat pada sebuah keberhasilan para pemimpin pemerintahan pada semua jajaran maupun keberhasilan para pemimpin administrasi pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan dari sebuah keputusan untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diambil oleh seluruh jajaran para pemimpin pemerintah sebagai pedoman untuk bertindak. Lain halnya dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan aparatnya, selain menjadi pedoman bagi pemerintah dan aparatnya sendiri, juga dapat merupakan pedoman untuk bertindak bagi pihakpihak lain di luar pemerintah dan aparaturnya (Sunindhia dan Widiyanti, 1993).
Negara dan pemerintah dituntut untuk memenuhi keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, karena pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah diadakan tidak untuk melayani diri sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan, dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu birokrasi publik (pemerintah) berkewajiaban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Jadi pelayanan berokrasi publik yang tujuannya mensejahterakan masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat.
Untuk dapat menilai sejauh mana mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah, ada sepuluh kreteria yang menunjukkan suatu pelayanan publik dikatakan baik.
1.      Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personal, dan komunikasi.
2.      Reliable, terdiri dari kemapuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3.      Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.
4.      Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.
5.      Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak hubungan pribadi.
6.      Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
7.      Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
8.      Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan
9.      Communication, kemauan memberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepeda masyarakat.
10.  Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan (Joko, 2001).
Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (Clean and Good Gavernance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Sehingga UNDP (United Nations Development Program),
Sebagaimana yang dikutip oleh lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik Good Gavernance, sebagai berikut;
1)      Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung mapun melalui intermediasi institusi legetimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2)      Rule of Law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3)      Transparancy, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor.
4)      Responsiveness, para lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5)      Consensus orientation, Good Gavernance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal beberapa kebijakan maupun prosedur.
6)      Equity, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7)      Effectiveness and afficiency, proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8)      Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9)      Strategic vition, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good gavernance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan (Joko, 2001, 25).
Kepemimpinan dalam mewujudkan good gavernance hendaknya kepemimpinan yang visioner, bersih, berwawasan, demokratis, responsif dan responsible. Visi mencakup upaya yang mampu melihat jangkauan ke depan yang bersekala nasional maupun regionanl. Demokratis dan responsif, merupakan persyaratan untuk mengangkat pemimpin dalam birokrasi pemerintah. Pemimipin yang demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, senantiasa melibatkan publik, dan keputusan yang dihasilkan substansinya harus berpihak pada kepentingan publik. Sementara pemimpin yang responsif adalah pemimpin yang cepat tanggap (respon) dan cepat menanggapi (menindak lanjuti) keluhan, kepentingan, dan aspirasi yang dipimpinnya. Sedangkan pemimpin yang responsibel adalah pemimpin yang memiliki sense of responsibility and profesionally. Pemimipn yang responsif memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Joko, 2001, 34). Dan yang lebih penting lagi dalam kondisi perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, yang merupakan indikasi terjadinya empowering yang dialami oleh masyarakat, pemimpin birokrasi pemerintah harus mengubah posisi dan peran dalam, memberikan layanan masyarakat. Pemimpin yang suka mengatur dan memerintah, budaya patriarkhi yang sudah berkembang. Perempuan seringkali masih dibingungkan oleh berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari peran gandanya. Kemingkinan yang dapat dicapai oleh perempuan sangat luas. Hanya keterbatasan kebiasaan, norma dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat itulah yang menghambat berbagai kemungkinan untuk merealisasikan potensinya, sebagaimana yang dikatakan Leila Budiman (Leila, 1988). Sejalan dengan itu, Mariane Weber berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki sebetulnya mempunyai kemampuan dan kapabelitas yang sama besar. Perempuan juga bisa melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh kaum lakilaki, namun perempuan tidak punya waktu yang cukup untuk itu semua. Mereka harus membagi waktu untuk berbagai hal. Meskipun mereka bekerja, namun mereka tetap harus mengurus rumah tangga dan memelihara anak mereka.  Berbeda halnya dengan laki-laki, mereka leluasa mengembangkan karir tanpa harus memikirkan rumah tangga.

BACA JUGA:

2.5.      POLITIK PEREMPUAN
2.5.1.      Perempuan di Kancah Politik
Perempuan merupakan substansi yang selalu enak dan elok untuk diperbincangkan oleh semua kalangan, baik kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan itu sendiri. Itu bisa dimaklumi, mengingat perempuan adalah sosok yang cukup penting dalam kehidupan. Perempuan merupakan penerus, pengabdi, dan pendidik bagi generasi yang akan datang, yaitu generasi yang akan menentukan perjalanan bangsa tercinta ini. Kalau kita berbicara perempuan haruslah pertama-tama kita mulai dengan menempatkan mereka sebagai manusia. Dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kita akan menilai bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, mereka mempunyai kecerdasan otak yang sama, sama mulia budi pekertinya, sama luhur cita-citanya, dan sama-sama memiliki impian dan harapan. Dan tentu mereka mempunyai potensi kepemimpinan yang sama, baik potensi kepemimpinan sebagai individu maupun makhluk sosial (Marwah Daud, 1996).
Kaum laki-laki telah melahirkan karya seni yang besar; kaum perempuan telah melahirkan kaum laki-laki; dan ibu yang besar akan melahirkan bangsa yang besar pula, sebagaimana yang dikutip oleh pemikir proklamator kita dalam Colin Brown, Soekarno on the of women. Kutipan tersebut mengisyaratkan gambaran kenyataan peran dan fungsi perempuan sangat penting dan menentukan dalam kehidupan, karena perempuan menjadi pusat atau sentralnya sebuah bangsa akan berkembang.
Kepemimpinan perempuan dalam era pembangunan baik sekarang maupun masa akan datang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya pada semua tingkat internasional, regional. Pada masa pra Islam dunia diwarnai oleh imperialisme dan kolonialisme antar sesama manusia maupun antar kelompok, suku, dan bangsa. Kaum perempuan diibaratkan tidak lebih dari barang yang bisa dijual belikan, menjadi bagian dari kaum laki-laki (subordinatif), makhluk yang tidak berharga, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh dirampas dan ditindas, keberadaannya sering menimbulkan masalah, dan diletakkan dalam posisi marginal.
2.5.2.      Politik dan Pemimpin Perempuan abad ke-20
Perempuan telah di pucuk pimpinan dari urusan negara mereka selama beberapa generasi, tetapi dalam abad ke-20 jumlah pemimpin perempuan terkenal meningkat tajam sekaligus membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin. 8 wanita yang tercantum di bawah ini memimpin negara melalui masa-masa pergolakan dan damai.
1)      Indira Gandhi - Perdana Menteri India
Lahir ke India's politis berpengaruh keluarga Nehru, ia wanita pertama India Perdana Menteri. Berhidung keras pragmatis, ia memerintah negara dengan keteguhan dan tekad, keras dan mengambil keputusan-keputusan sulit bila diperlukan. Dia dibunuh oleh dua penjaga sendiri pada tahun 1984.
2)      Margaret Thatcher - Perdana Menteri Britania Raya
Dijuluki "Wanita Besi" karena sikap keras nya melawan bekas Uni Soviet, ia memimpin negara melalui resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masa yang relatif kemakmuran, dan peningkatan dalam perawakannya di antara sesama bangsa-bangsa. Dia adalah wanita pertama yang memimpin sebuah partai politik besar di Britania Raya.
3)      Benazir Bhutto - Perdana Menteri Pakistan
Putri Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, ia memerintah dengan negara dari 1988-1990, dan 1993-1996. Dia dibunuh pada tahun 2007, selama kampanye pemilu. Secara luas diharapkan bahwa ia akan terus menjadi Perdana Menteri catatan masa jabatan ketiga.
4)      Corazon Aquino - Presiden Filipina
Wanita pertama di Asia yang jadi Presiden, ia adalah seorang pemula ketika ia terpilih menjadi Presiden beberapa saat setelah pembunuhan suaminya. Dia adalah pendukung kuat hak-hak perempuan dan demokrasi sebagai lawan Ferdinand Marcos yang diktatorial.
5)      Sonia Gandhi - Pemimpin Partai Kongres India
Dipercaya oleh banyak orang sebagai kekuatan di balik tahta, dia tidak memegang jabatan politik, namun peraturan negara. Kelahiran Italia, ia mengadopsi India sebagai negaranya setelah menikah dengan Rajiv Gandhi. Ia telah dicalonkan sebagai ketiga wanita paling kuat di dunia.


BACA JUGA:


6)      Eva PerĂ³n - Istri Presiden Argentina
Istri kedua Presiden Juan Peron, ia adalah wanita yang sangat kuat, karena pengaruhnya pada suaminya, dan memperjuangkan hak-hak orang miskin dan para perempuan Argentina. Ia berlari Departemen kesehatan dan Perburuhan, dan menemukan perempuan besar pertama partai politik di negaranya.
7)      Golda Meir - Perdana Menteri Israel
Wanita pertama di seluruh dunia untuk menjadi Perdana Menteri sebuah negara, dia aturan Sri Lanka tiga kali, 1960-1965, 1970-1977 dan 1994 sampai 2000. Dia adalah kepala dari Partai Kebebasan Sri Lanka selama 40 tahun sampai kematiannya. Istilah nya melihat negara melihat-lihat melalui baik dan buruk kali, dan selama semester lalu ia lebih populer di luar negeri daripada dirinya di negerinya sendiri. Disebut sebagai "orang terbaik dalam kabinet" oleh Daivd Ben Gurion, dia adalah Perdana Menteri keempat negara Israel. Krisis terbesar selama jangka adalah Perang Yom Kippur 1973, di mana dia membuat keputusan untuk menghindari serangan pre-emptive, sehingga memperoleh persetujuan dari sekutu terbesar, Amerika Serikat.
8)      Sirimavo Bandarnaike - Perdana Menteri Sri Lanka
Wanita pertama di seluruh dunia untuk menjadi Perdana Menteri sebuah negara, dia aturan Sri Lanka tiga kali, 1960-1965, 1970-1977 dan 1994 sampai 2000. Dia adalah kepala dari Partai Kebebasan Sri Lanka selama 40 tahun sampai kematiannya. Istilah nya melihat negara melihat-lihat melalui baik dan buruk kali, dan selama semester lalu ia lebih populer di luar negeri daripada dirinya di negerinya sendiri.


3.1. KESIMPULAN
Selama ini keberadaan perempuan sangat dikesampingkan sekali. Geraknya tidak pernah dijadikan perhatian. Tapi, ketika semua orang mengetahui potensi besarnya perempuan merupakan pusat hal yang diperhatikan. Kemajuan peran perempuan di dalam kepemimpinan di Indonesia sungguh luar biasa. Keinginan para perempuan untuk mendapatkan jatah lebih besar di dalam kancah politik pun akhirnya terakomodasi.
Ini dapat dilihat dengan adanya kuota 30% untuk pengurus parpol dan pencalonan anggota legislatif. Gejala ini tentunya berdampak pada tuntutan. perempuan harus memainkan perannya dalam mewujudkan demokrasi yang tidak bias gender sekaligus sebagai bukti kedewasaan suatu bangsa.
Hadirnya sosok perempuan ke kancah dimensi publik baik itu orang nomor satu di Indonesia dan di daerah-daerah membawa kecenderungan baru dalam konteks kekinian. Perempuan ingin dunia memperlakukan kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin. Tentu sangat mudah melakukan inventarisasi ketokohan perempuan di Indonesia. Misalnya bisa dicari dari sisi profesionalitas, intelektualitas, integritas, kemampuan kepemimpinan, dan tentu saja track record-nya di dalam mengurus organisasi atau bidang tertentu.
3.2. KRITIK & SARAN
Dalam penyajian materi dalam makalah ini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari struktur penulisan maupun penyajian materinya. Karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita.


________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK"Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 


  PUSTAKA
Buku:
Mujiono, Imam. 2002. Kepemimpinan dan Keorganisasian, Yogyakarta: UI Press.
Siagian, Sondang P, 1979. Peranan staf dalam management. Jakarta: Gunung Agung.
Stoner, James and A.F. Freeman. 1996. Manajemen. Jakarta: Prenhallindo.

Internet:
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/19/swara/1135537.htm.
_________ A. Nunuk P. Murniati: Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM.
_________ Resensi buku See Jane Lead (99 Kiat Sukses Memimpin bagi Perempuan) oleh  Meisia Chandra.
_________ Republika OnLine » Breaking News » Nasional : Pakar: Perempuan Belum Diterima Sebagai Pemimpin Bangsa; Selasa, 21 September 2010, 20:21 WIB.
_________ Trisno Yulianto: Birokrasi dan Kultur Kesetaraan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel