Dinamika Pemilu: Bahasa Kalbu Para Pemilih Tergerus oleh Politik Uang “Fakta di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua”

Dinamika Pemilu: Bahasa Kalbu Para Pemilih Tergerus oleh Politik Uang
“Fakta di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua”

Oleh: Elkana Goro Leba, S. Sos
Mahasiswa Program Pascasarjana
Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

Amanat Undang-undang Pemilihan Umum (UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum) yang luhur dengan mengidamkan sistem demokrasi yang Transparan, Jujur, Adil (Jurdil), Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), (berdasarkan hati nurani atau bahsa kalbu) telah tergerus oleh praktik-praktik busuk para politikus yang berwawasan “sempit” sekaligus merusak tatanan demokrasi bangsa ini. Salah satunya adalah “politik uang atau Money Politic”.
Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula dan lain-lain kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan. (Wikipedia ensiklopedia bebas: Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999). Politik uang tidak hanya sebatas memberi uang atau barang kepada masyarakat pemilih untuk mendukung calon tertentu, namun politik uang juga bisa terjadi pada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Panwaslu, sebagai imbalan untuk memanipulasi hasil pemilu, yang sering disebut jual beli suara atau juga bisa terjadi dalam proses verifikasi partai politik dan calon legislatif saat di Komisi Pemilihan Umum (KPU), rekrutmen petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penghitungan suara dan lain lain.
Tak dapat ditepis bahwa fenomena itu sedang terjadi di sekitar kita sekaligus mengancam makna yang sesungguhnya dari demokrasi kita yang dengan susah payah bahkan telah mengorbankan banyak nyawa untuk membangunnya sekaligus menumbangkan rezim otoriter Soeharto ketika itu. Di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua misalnya. Masyarakat Kecamatan Raijua yang pada umumnya hidup dalam keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sedang dilanda “badai demokrasi” yaitu “program uang kaget” dari para Calon Legislatif (Caleg) DPRD tertentu dari daerah pemilihan tersebut. Dimana masyarakat seakan dipaksa secara sopan dan diperdayai secara santun oleh para calon legislatif dengan cara mengumpulkan mereka di suatu tempat dalam suatu kelompok dari setiap kepala keluarga dan memberikan uang kepada masing-masing anggota kelompok dengan jumlah bervariasi karena tergantung dari berapa orang anggota keluarga dari anggota kelompok itu yang mempunyai hak untuk memilih pada Pemilu 9 April mendatang (Rp. 25-50.000/orang). Dimana akan ditetapkan satu orang dari anggota kelompok itu untuk mengawasi anggota kelompok yang lainnya apakah mereka memilih caleg yang bersangkutan atau tidak. Dengan “kelihaian” dan kecerdikan yang tak bermoral dalam memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat pemilih disana, para caleg mengatakan bahwa mereka akan mengetahui siapa yang memilih dan siapa yang tidak memilih caleg yang bersangkutan, hingga pada bilik suarapun mereka tahu apa yang dilakukan pemilih. Yang katanya mereka akan mengawasi lewat komputer. Selain itu, kelompok-kelompok ini juga diperdayai agar mencari anggota keluarga atau pemilih lain yang lanjut usia (lansia) sehingga para lansia hanya memilih lewat anggota kelompok yang telah ditugaskan dan yang pasti dipaksakan untuk memilih caleg yang bersangkutan. Bahkan mereka mendapat tekanan-tekanan tertentu bila mereka tidak memilih calon yang bersangkutan. Secara ekonomi, masyarakat memang diuntungkan oleh proses ini. Tetapi cecara hukum itu haram.
Dengan demikian, tentu masyarakat kita yang hidup keterisolasian dari perkembangan terknologi informasi, sangat terpengaruh oleh pemberian uang dan janji bahkan ancaman oleh para caleg. Sehingga mereka tidak lagi memilih sesuai hati nurani atau bahasa kalbu tetapi berdasarkan pemberian. Selain itu, suara pemilih tidak lagi suaru hati nurani, tetapi suara uang. Dengan kata lain, suara hati rakyat dapat dibeli dengan uang oleh para caleg. Karena itu, kita gagal menciptakan demokrasi yang Jurdil dan Luber itu. Sudah barang tentu pempimpin yang dihasilkan dengan cara busuk seperti ini juga tidak akan menghasilkan perubahan untuk kabupaten Sabu Raijua, mereka duduk atas nama rakyat tetapi bekerja untuk diri sendiri dan partai politik pengusung mereka.
Oleh sebab itu, hampir sempurna bahwa, fakta hari ini, di sini dan di negeri/daerah tercinta ini, seolah menuliskan kisahnya  kepada kita, bahwa semakin cerdas dan semakin paham seseorang terhadap sistem yang berlaku, maka semakin canggih pula model pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Dinamika demokrasi di negeri ini yang idealnya kedaulatan ada di tangan rakyat masih terlampau jauh dari kata “dewasa”. Kita masih terjebak dalam kubangan lumpur politik kotor yang dibintangi oleh politikus-politikus yang berwawasan sempit yang perilakunya mencederai nilai-nilai demokrasi seperti politik uang atau money politic yang dikemukakan di atas dan korupsi yang senantiasa menggerus ke-Indonesia-an kita bagai benang kusut yang tak dapat diurai. Fakta ini juga, seolah mencerminkan bangsa ini bangsa lalim. Teman makan teman. Sahabat tega berkhianat dengan sahabatnya sendiri. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain pun diembat atas nama demokrasi. Maka itu, yang kuat semakin kaya, yang lemah semakin miskin. Idealisme Demokrasi masih kerdil ditataran ide tanpa aplikasi yang konkret, sehingga fakta di lapangan berbicara, banyak orang yang memilih mengingkari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku demi meraih jabatan atau keuntungan ekonomi. Negara kesejahteraan (walfare state) yang didamba-dambakan oleh rakyatpun hanyalah slogan semata yang diperankan oleh politikus demi meraih kursi ke-empuk-kan di DPR/DPRD. Tak berlebihan jika bila dikatakan banyak diantara mereka adalah pengumbar janji belaka. Secara umum, dambaan akan kesejahteraan itu rasanya masih jauh panggang dari api bahkan tak bisa dikhayalkan. Jalan menuju tujuan tersebut tidak hanya berliku tetapi juga terjal.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa, politik uang atau money politic adalah metode busuk para politikus untuk memperoleh dukungan dan mendulang suara pemilih demi merebut “tahta kerajaan uang” (kursi DPR/DPRD) untuk berkuasa selama 5 tahun dan duduk atas nama rakyat tetapi bekerja untuk partai dan diupah untuk membangun kerajaan harta dibumi yang fana ini. Entah apa yang mereka lakukan untuk kebaikan bangsa dan daerah ini, tak semua orang percaya bahwa mereka benar-benar berbakti dengan ketulusan hati dan dengan segenap jiwa untuk membela dan menyuarakan kepentingan rakyat. Ini adalah tugas kita bersama untuk menumpas tuntas praktik-praktik yang seperti ini membantu KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai peangawas untuk mengupayakan lahirnya demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.






Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel