EKSISTENSI INSPEKTORAT PROVINSI NTT


Elkana Goro Leba

EKSISTENSI  INSPEKTORAT PROVINSI NTT
Dalam perkembangannya, Inspektorat sudah beberapa kali berganti nama. Awalnya terbentuknya memang sudah menyandang nama “Inspektorat”, namun karena adanya otonomi maka sekitar tahun 2001, diganti dengan nama “Badan Pengawas” atau “BANWAS”. Tetapi, pada tahun 2008 hingga sekarang kembali ke nama awal yaitu “Inspektorat”.
Inspektorat provinsi berada di bawah Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi yang direktur atau inspekturnya adalah pejabat eselon IIA. Karena itu, maka laporan hasil auditnya diserahkan ke gubernur. Sesuai dengan namanya, lembaga ini berperan untuk melaksanakan inspeksi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang diinstruksikan dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2003 tentang “Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dengan adanya transformasi setting pengawasan yang dahulunya hanya pada audit financial, tetapi berkembang ruang lingkupnya menjadi lebih luas yang selain audit financial juga audit kinerja pemerintah daerah dan administrasi umum seperti kebijakan, kelembagaan, keuangan, SDM dan asset.
Hasil audit inspektorat tidak boleh dipublikasikan sebab inspektorat bersifat pengawasan internal. Semua penyelenggaraan tugas khususnya dalam mengaudit SKPD yang ada diatur dalam kode etik. Hasil audit itu tembusan ke Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Gubernur dan SKPD yang bersangkutan.
Adapun SKPD yang berada dalam bidang pengawasan Inspektorat Provinsi yaitu:
1)      Badan Pengawasan Daerah (BAPEDA)
2)      Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO)
3)      Badan Kepegawaian Daerah
4)      Keuangan dan Aset Daerah
5)      Sekretariat DPRD
6)      Inspektorat Kabupaten/Kota.
Meski demikian, tidak semua SKPD dalam wilayah pemerintahan provinsi diaudi oleh Inspektorat Provinsi. Sebab ada beberapa SKPD yang biasanya diaudit langsung oleh inspektorat jenderal kementrian dalam negeri. Yaitu:
1)       Biro Keuangan                                         8) Biro Pemerintahan
2)      Biro Umum                                               9) Biro Administrasi Pembangunan
3)      Biro Kepegawaian                                                10) Satuan Polisi Pamong Praja
4)      Biro Hukum                                              11) BAPEDA
5)      Biro Organisasi                                         12) Badan Pemberdayaan Masyarakat
6)      Badan Linmas                                           13) Badan Diklat.
7)      Sekretariat Dewan                                                14) Inspektorat
TUGAS POKOK
1.      Inspektorat adalah Unsur Penunjang Pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2.      Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang pengawasan.
FUNGSI
1.      Menyiapkan bahan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
2.      Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah, Pembinaan Aparatur, Pembinaan Sosial Politik, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Pembinaan Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah serta peningkatan pendapatan Daerah dan Pemeliharaan Kekayaan Daerah.
3.      Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan sesuai ketentuan Kepala Daerah.



Nara sumber: Marsianus Djawa, Sekretaris Inspektorat Propinsi NTT

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel