DANA BAGI HASIL PAJAK

DANA BAGI HASIL PAJAK ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus). Namun bila ditinjau lebih jauh sebenarnya setiap daerah memiliki potensi pajak yang dapat dipungut dan digunakan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.
Untuk mengatur mekanisme pemungutan dan pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak kepada daerah pemerintah menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, melalui pengaturan dana bagi hasil pajak kepada daerah diharapkan daerah mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari beberapa komponen pajak yang meliputi:

  1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
  2. PPh pasal 21
  3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  5. Cukai Hasil Tembakau
Menurut Kementrian Keuangan, formulasi persentase Pambagian Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:


Catatan *) dirinci meliputi:
8,4% Kab/Kota tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar
3,6% Kab/Kota dalam provinsi yang sama

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 203/pmk.07/2009 tentang Alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan 

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 203/pmk.07/2009 tentang Alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan, Pasal 25 dan pasal 29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 tahun anggaran 2010

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
(1)   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
(2)   Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN, adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
(3)   Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal 2
(1)   Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)   DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1) 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
2) 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

(3)   DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
1) 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
2) 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel