pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Baca juga:
       Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ”Pemerintah Daerah” yang kemudian direvisi  dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai  pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005). Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-ba­tas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community. (Eko, 2008). Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community).


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


 Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004. Namun kedua UU ini menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat .
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given.
Disisi lain, penyerahan sejumlah urusan pemerintahan membawa konsekwensi pada ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi indikator jadi atau  tidaknya implementasikan Permendagri No.30  Tahun 2006 di Kabupaten Kupang. Hal senada juga ditegaskan oleh Ibu Maria Nuban Saku anggota DPRD Kabupaten Kupang bahwa anggaran pelaksanaan Permendagri No.30 Tahun 2006 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahakan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang. Hal ini tentu menyedot keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.
 Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertoloangan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.
Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.


Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatka potensi yang dimiliki daerah masing.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneropong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


1.2. RUMUSAN MASALAH
“Bagaiman pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat,  Kabupaten Kupang?”.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN
a.      Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini yakni untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk hal-hal berikut ini:
1)      Untuk mendeskripsikan program Alokasi Dana Desa dan dan bagaimana pengelolaannya.
2)      Untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.
3)      Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan ADD di desa Manulai I dengan Juknis dan Juklak dari kabupaten.
b.      Kegunaan
1)      Sebagai salah satu komponen penilaian dalam mengikuti perkuliahan Seminar Isu Kebijakan Publik.
2)      Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca.
3)      Sebagai acuan untuk melihat keefektifan dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4)      Sebagai sumbangan atau masukkan bagi pemerintah desa khususnya desa Manulai I untuk ditindaklanjuti seperlunya.

BAB II
LANDASAN TEORI
A.    KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik dalam sebuah negara merupakan produk dari berbagai aktivitas yang melewati berbagai tahapan, dan diantara tahapan-tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Charles Lindblom  mengatakan bahwa proses perumusan kebijakan publik merupakan proses politik yang sangat kompleks, analitis, dan tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses tersebut sangat tidak pasti. Chief J. Udoji mendefenisikan perumusan kebijakan merupakan keseluruhan proses yang menyangkut pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan pemecahan masalah, penyaluran tuntutan/aspirasi, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah.Suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. .
Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:
1)       Tujuan yang hendak dicapai
2)       Sasaran Yang Spesifik, dan
3)       Cara Mencapai Sasaran Tersebut.


B.     PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a)      Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian yakni, “To give ability or enable to, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “To give power of authority to, artinya memberi kekuasaan. Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.
Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Hulme dan Tunner (1990) dalam Prijono dan Pranarka (1996)  berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.
Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka
b)      Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat mempunyai prinsip yang antara lain adalah sebagai berikut:

1)      Adanya kebutuhan
Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.
2)      Keikutsertaan
Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.
3)      Kesesuaian tujuan
Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

4)      Kooperatif
Kooperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan (Ross dalam Cristenso, 1989)
Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu:
a)      Pendekatan dari bawah (buttom up approach). Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
b)      Partisipasi (participation), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
c)      Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
d)     Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.
Oleh sebab itu, dapat simpulkan bahwa  pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Tabel 1
Dimensi dan Level Pemberdayaan
Level/ Dimensi
Psikologis
Struktural
Personal
Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri.
Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.
Masyarakat
Menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat.
Mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan.

c)      Pendekatan pemberdayan muncul sebagai orientasi pembangunan yang baru
Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang kemudian mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Prijono, 1996)
Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat (Margot Breton dalam Sutoro Eko,2002).
Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down direorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan
Di Indonesia, ada pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. (Eko, 2002)
Pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang.
Pada intinya, paradigma lama (Pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (Pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Tabel 2
Pergeseran paradigma dalam pembangunan masyarakat desa
Paradigma Lama(Pembangunan)
Paradigma Baru (Pemberdayaan)
Fokus pada pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
Redistribusi oleh negara
Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan
Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan
Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.
Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil
Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
Negara menyedian layanan ketahanan sosial
Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial
Transfer teknologi dari negara maju
Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris
Transfer aset-aset berharga pada negara maju
Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin.
Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah
Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat.
Sektoral
Menyeluruh
Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek
Organisasi belajar non-hirarkis
Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar
Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi masyarakat.

C.    ALOKASI DANA DESA (ADD)
  1. Pengertian
Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.


Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

  1. Maksud dan Tujuan ADD
a)      Maksud
ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
b)      Tujuan
Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:
a)      Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b)      Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
c)      Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
d)     Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

  1. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:
a)      Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang ”Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
b)      Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 prosen.
c)      Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 prosen.
d)     Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 prosen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
e)      Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 prosen.
f)       Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 prosen.
g)      Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 prosen.
h)      Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 prosen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 prosen sebagai Alokasi Dana Desa Proposional atau ADDP dari jumlah ADD.

Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


  1. Perhitungan
Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:
a)      Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
b)      Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
c)      Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
d)     Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
e)      Besarnya ADDM adalah 70 prosen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 prosen dari jumlah ADD.


  1. Penetapan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketetapan-ketetapan berikut ini:
a)      Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
b)      Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
c)      Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

  1. Pengaturan Dan Pengelolaan
Baca juga:
Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:
a)      Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b)      Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
c)      Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
d)     ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
e)      Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
f)       ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
g)      Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

  1. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah desa
Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.
a)      Hak Pemerintah Desa
Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b)      Kewajiban Pemerintahan Desa
Dalam peneglolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.
a)      Mengalokasikan dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b)      Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
c)      Mempertanggunjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
d)     Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
e)      Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
f)       Pemenuhan target PBB.

c)      Tanggung Jawab Pemerintahan Desa
a)      Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanagn yang berlaku.
b)      Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
c)      mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepada publik.

8.      Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Sebagai program ungulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.
a.      Prinsi-prinsip Pengelolaan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip berikut ini:
1)      Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2)      Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemeliharaan.
3)      Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4)      Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5)      Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6)      Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7)      Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.
b.      Dasar-dasar pengelolaan
1)      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
2)      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang Desa;
3)      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4)      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
5)      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
6)      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
7)      Perubahan Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

9.      Penggunaan
Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
1.      Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2.      Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.  D. ARAH PENGGUNAAN Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :
1.      Penyelenggaraan Pemerintahan   Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu  untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
a)      Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
b)      Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
c)      Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW  
d)     Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
e)      Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban    meliputi :
ü  Pembuatan/Perbaikan monografi, peta  dan lain-lain data dinding.
ü  Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
ü  Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
2.      Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:
1)      Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaanya meliputi:
a)      Pembinaan Keagamaan.
b)      Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
c)      Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
d)     4) Menunjang kegiatan 10 Progaram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
e)      Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
f)       Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
g)      Operasional LPMD
h)      Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
i)        Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan 
j)        Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.
2)      Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi:
a)      Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
b)      Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
c)      Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga.
d)     Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local
 
3)      Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:
a)      Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
b)      Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
c)      Biaya untuk pengadaan Pangan

4)      Dan sebagainya yang dianggap penting
Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD. 

Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


10.  Tahapan Pelaksanaan
1.      Tahap Persiapan
a)      Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
b)      Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2.      Tahap Perencanaan
a)      Kepala Desa  mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b)      Kepala Desa dan Perangkat Desa  membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
c)      Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat  membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
d)     Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

3.      Tahap Pelaksanaan
a)      Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan  yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari  Alokasi Dana Desa (ADD)
b)      Alokasi dana  untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
c)      Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.


Baca Juga: Pengelolaan Dana Desa dan Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

4.      Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan
a)      Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
b)      Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tehnis dan hukum.
c)      Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
d)     Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
e)      Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
f)       Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi
5.      Tahap Pelaporan
a.       Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
a)      Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
b)      Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
c)      Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
b.      Pelaporan ADD meliputi:
a)      Pelaporan Kegiatan
ü  Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
ü  Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
ü  Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
b)      Pelaporan Keuangan
ü  Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
ü  Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
ü  Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6.      Tahap Penyelesaian Pekerjaan
Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hisil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
7.      Tahap pemeliharaan dan Pelestarian
Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Aloksi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehungga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran. 




BAB III
METODE PENELITIAN

A.    Jenis Penelitian: kualitatif
B.     Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

C.    Objek penelitian
Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)      Alokasi Dana Desa (ADD)
2)      Penggunaan ADD untuk pemberdayaan Masyarakat
3)      Kesesuaian Pengelolaan ADD di Desa Manulai I dengan Juklak dan atau Juknis yang digariskan oleh pemerintah Kabupaten.

D.    Informan
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
a.       Untuk data dan informasi tentang pengelolaan ADD dalam mendukung program desa pada tahun 2009-2010 sumbernya Kepala Desa Manulai I (sekarang menjabat).
b.      Untuk data dan informasi mengenai pengelolaan ADD tahun 2007-2008 yang menjadi informan adalah Mantan Kepala Desa Manulai I
c.       Untuk pengawasan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban adalah seluruh BPDes dan staf di desa Manulai I seperti Bendahara, Kaur pemerintahan, Kaur Umum.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI



E.     Sumber, Metode dan Tekhnik  Pengumpulan Data
a.       Sumber Data
1.   Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari informen dengan wawancara langsung.
2.      Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi Kantor Desa Manulai I
b.     Metode Pengumpulan Data
1.   Studi Pustaka (Library Research), yaitu menelaah konsep – konsep dari berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan (Fields Research), yaitu peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data.  
c.      Tehnik Pengumpulan Data
1.   Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian selama kurang lebih 2 minggu.
2.   Wawancara, yaitu peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu (wawancara tidak terstruktur).
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL-HASIL PENELITIAN

1.      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Desa Manulai I terbentuk sejak tahun 1910 yang awalnya disebut sebagai Kampung yang dikepalai oleh seorang Temukung, Panitra (sekdes), pernemen (kepala dusun), salea (ketua RT). Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 70-an berkembang menjadi organisasi yang lebih modern dan disebut dengan desa hingga sekarang. Beberapa pemimpin yang pernah memimpin desa Manulai I sejak dibentuk antara lain adalah Soleman Therik (Temukung), Ishak H. Bola (temukung), Martinus Bulan (temukung), Soleman Saba (Kepala desa), Hendrik Lase (kepala desa) Mesakh Tupu (kepala desa), Yuniar Suka (Kepala desa sekarang). Desa Manulai I adalah salah satu dari sepuluh desa dan dua kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kupang Barat dan merupakan desa tertua di kecamatan Kupang Barat. Desa ini mempunyai tiga kepala urusan, empat dusun, dua Rukun Wilayah (RW) dan delapan Rukun Tetangga (RT).   Secara geografis, luas wilayah Desa Manulai I ± 4,48 km² dengan batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut:
ü  Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Manulai II
ü  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Oenesu dan Kelurahan Batakte (Ibu Kota Kecamatan).  
ü  Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuanheum
ü  Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Manulai II
Sejak berkembang menjadi organisasi yang lebih modern desa, seseorang yang bakal calon kepala desa akan dipilih secara demokratis oleh seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih setiap enam tahun sekali. Adapun criteria yang menjadi dasar dalam menentukan bakal calon kepala desa, antara lain, warga negara Indonesia, maksimal berumur 59 tahun, dapat berbahasa Indonesia dengan baik, mempunyai wawasan yang luas tentang lingkungan dan adat-istiadat di desa Manulai I dan sekitarnya, pendidikan minimal tamatan sekolah menengah atas.
Desa Manulai I memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata  adalah 3 bulan per tahun. Sebagian besar wilayah ini adalah berbukit-bukit yang cocok untuk penggembalaan ternak seperti sapi, kambing dan kuda. Sebagian kecil dari wilayah ini merupakan wilayah pertanian lahan kering. Hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya pada pengolahan sawah tadah hujan yang biasanya dilakukan pada awal bulan Januari dan juga beternak. Topografi desa Menulai I terdiri dari dataran tinggi (wilayah perbukitan, lereng gunung) dan dataran rendah yang merupakan lokasi pemukiman dan pertanian.  
Penduduk Desa Manulai I pada Tahun 2010 berjumlah 978  jiwa  yang terdiri dari 282 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk 218/ km² dan rata-rata  rumah tangga perjiwa 3 orang. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 506 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 472 jiwa. Penduduk tersebar di 4 dusun, 2 RW dan 8 RT.
Keadaan ekonomi masyarakat Desa Manulai I didominasi oleh sektor pertanian lahan kering, petani sayur-sayuran dan menjual ikan, peternakan, dan sebagian lagi Pegawai negeri sipil dan ABRI serta Wiraswasta. Hal ini akan mendukung kemapanan ekonomi keluarga secara perlahan. Tingkat pendidikan warga masyarakat Manulai I rerata Sekolah Menengah Pertama, menengah Atas dan sebagian kecil perguruan tinggi.
Dilihat dari segi keadaan social budaya, seperti suku, agama rasa, masyarakat desa Manulai I di dominasi oleh suku Rote dan Sabu dan Sebagiannya lagi Timor dan Alor. Agama yang di anut rerata agama Kristen Protestan 953 orang, Khatolik 18 orang Islam 7 orang.
Keadaan Aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa. Aparatur pemerintahan merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun suatu kebijakan sudah dibicarakan, namun apabila implementor tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Untuk itu maka tingkat pendidikan serta jumlah aparatur pemerintah harus cukup dan memiliki tingkat kompetensi yang memadai. Desa ini mempunyai tiga kepala urusan dan empat kepala dusun yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa bersama Kades dan Sekretarisnya, yakni sebagai berikut:


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


Kepala Desa               : Yuniar P. H. Suka
Sekretaris Desa           : -
Kaur Pembangunan    : Frederik Therik
Kaur Pemerintahan    : Cornelia Isach
Kaur Umum                : Petrus W. Datire


Kepala dusun I            : Alfred Tupu
Kepala dusun II           : Pace B. Saba
Kepala dusun III         : Nelson Banik
Kepala dusun IV         : Yosten Nakmofa

Di Desa Manulai I juga telah terbentuk BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai suatu badan legislatif yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, kebutuhan dan kemajuan masyarakat desa. Nama-nama  Badan Pengurus BPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4
Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Manulai I
No
Nama
Jenis Kelamain
Jabatan
1.


Ketua
2.
Petrus Eluma
Laki-laki
Wakil ketua
3
Marthen Ndun
Laki-laki
Sekretaris
4
Nelson Astama
Laki-laki
Anggota
5
Cornelis Baun
Laki-laki
Anggota
6
Yusuf M. Bau
Laki-laki
Anggota
7
Erni Saba L.
Perempuan
Anggota
Sumber : Data Sekunder 2010  

2.      PEMBAHASAN DAN HASIL-HASIL PENELITIAN
1.      Latar Belakang Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam rangka mewujudkan otonomi asli desa maka upaya percepatan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pembelajaran Pemerintah Kabupaten Kupang. Wujud nyata dari komitmen tersebut adalah digulirnya Kibijakan pemberian ALOKASI DANA DESA (ADD) dengan sasaran utama adalah mengoptimalkan pembangunan ditingkat desa yang membawahi dusun dan kesatuan lingkungannya serta pemberdayaan masyarakat.
2.      Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manulai I
Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang pertisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi.
Diharapkan Alokasi Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masayarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


3.      Prinsip Pengelolaan ADD di Desa Manulai I
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut:
1.      Transparansi
Pengelolaan seluruh dana ini harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
Transparansi bertujuan memudahkan masyarakat untuk:
a)      Mengambil keputusan melalui Musrembangdes. Misalnya menentukan jenis kegiatan atau program dan melaksanakan dan mengelola kegiatan atau program ini.
b)      Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus.
c)      Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
d)     Meningkatkan rasa saling percaya diantara sesame actor ADD maupun masyarakat.
2. Partisipasipasi
Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning).
3. Desentralisasi
Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat agar sejauh mana masyarakat memperolah hak otonomi untuk mengelola ADD ini secara mandiri dan partisipatif.
Bentuk-bentuk wewenang dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah:
a)      Merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan.
b)      Memanfaatkan dan mengelola ADD
c)      Mempertanggungjawabkan pengelolaannya
d)     Memelihara dan melestarikan semua hasil dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. 
4. Akuntabilitas
Dimaksudkan bahwa semua program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative dan teknis serta moral.
5. Sustainabilitas
Artinya kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan (tidak bersifat sementara).
6. Sinergisitas
Artinya tidak boleh tumpang tindih dengan program lainnya dan mampu mendukung kegiatan sector lain terutama sector primer dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.


Baca juga:

4.      Dasar pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan ADD di Desa Manulai I didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tidak mencederai adat-istiadat yang mengikat kehidupan social masyarakat memalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, kaum perempuan dan organisasi pemuda yang tetap berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari kebupaten Kupang dan UU dan Peraturan yang antara lain adalah sebagai berikut:
a.       Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
b.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang Desa;
c.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
d.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
e.       Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
f.       Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
g.      Perubahan Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan;


Baca Kumpulan Tugas Kuliah >>>> DISINI


5.      Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Manulai I
Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah digariskan oleh pemerintah kabupaten, maka penggunaan ADD di Desa Manulai I adalah sebagai berikut:
1)      Penyelenggaraan Pemerintah Desa/biaya operasional
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, ADD dialokasikan sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi tunjangan dan penghasilan Kepala Desa (Kades), perangkat desa, biaya perawatan kantor Desa, Insentif RT/RW dan Kepala dusun, Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban, meliputi Pembuatan/Perbaikan stuktur organisasi, peta desa dan lain-lain data dinding. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). PKK, Organisasi Pemuda, pengadaan tracktor dan mesin rontok padi yang kemudian disewakan kepada masyarakat untuk meningkatkan APBDes.
Di samping itu, sebagaimana yang diinstruksikan dalam pedoman pelaksanaan ADD dari kabupaten, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, selain aparat desa yang harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga harus mempunyai tempat pelayanan yang aman dan nyaman. Itulah sebabnya, Alokasi Dana Desa (ADD) pula digunakan untuk pembangunan fisik gedung kantor desa Manulai I dan perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa sejak pertama kali ADD itu diterima hingga sekarang.
2)      Pemberdayaan masyarakat desa
Alokasi untuk pemberdayaan adalah sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini sebagian digunakan untuk mengadakan sarana pertanian yang meliputi pengadaan tracktor dan mesin rontok padi selain untuk meningkatkan APBDes juga sebagai sarana untuk menunjang pengelolaan lahan dan hasil pertanian yang modern agar dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi dalam sistim pertanian mereka.
Di samping itu, dalam rangka membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagian dari ADD dialokasikan untuk salah satu program pemberdayaan yakni simpan pinjam. Dana ini disiapkan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Masing-masing peminjam hanya di batasi dua juta rupiah dan wajib dikembalikan dalam waktu dua tahun tanpa bunga. Dari program itu terbukti bahwa sudah banyak warga yang telah merintis usaha dalam bidang peternak yakni ayam potong dan peternak babi yang hingga kini masih eksis. Selain itu dalam bidang minat dan bakat seperti tenun ikat juga mulai berkembang dan perlu di topang agar lebih baik dan harapan terwujud.
3)      Pemberdayaan perempuan
Seiring dengan munculnya isu tentang kesetaraan gender yang mengkhendaki adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban serta peranan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat umum, maka perempuan perlu diperdayakan untuk selalu berdiri dengan kakinya sendiri tanpa tergantung kepada laki-laki tetapi bukan berarti harus bersaing secara tidak sehat tetapi menjadi partnership yang sejawat dalam mengatur kehidupan rumah tangga.
Upaya pemberdayaan perempuan muncul di berbagai bidang baik politik, ekonomi, maupun social budaya. Dari pusat hingga daerah. Salah satunya adalah pemberdayaan perempuan di tingkat desa dan kecamatan sebagai salah satu basis dalam pembangunan dengan harapan akan mampu menanggulangi kemiskinan serta mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan yang selama ini melilit masyarakat pinggiran.  
Hal senada juga terjadi di desa Manulai I. pemberdayaan perempuan di desa Manulai berlangsung sejak lama dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa sebagai dana operasional dan bahkan sebelum kebijakan ADD diluncurkan pada tahun 2007.
Upaya pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah “Simpan Pinjam Perempuan (SPP)”. Program ini dilaksankan pad tahun 2008 setelah ADD di cairkan ke desa Manulai I. Dari ADD dikreditkan ke kelompok perempuan yang sudah terbentuk dengan beranggotakan 6 orang. Anggota dari kelompok ini berhak untuk meminjam Uang dari APBDes dengan nilai maksimal dua juta rupiah yang bersumber dari ADD dan harus dikembalikan dalam tempo dua tahun tanpa bunga.
Peminjaman ini dimaksudkan agar anggota dari kelompok itu mengembangkan usaha melalui keterampilan yang mereka miliki karena sebelumnya sudah mengikuti pengembangan keterampilan seperti keterampilan tenun ikat, membuat keset dan bahkan pelihara ayam potong untuk dijual.
4)      Pemberdayaan Pemuda


BAB V
PENUTUP

A.    KESIMPULAN
Pengelolaan ADD akan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tanggungjawab. Dana ADD adalah dana Rakyat, maka sudah sewajarnya bila rakyat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol dana tersebut

B.     SARAN
Saran buat Pengelola Alokasi Dana Desa
1)      Dalam mengelola ADD harus tetap berpedoman pada aturan yang ada,  jika ada kesulitan jangan segera konsultasikan ke tim  pengendali atau ke tim fasilitasi tingkat kabupaten.
2)      Prinsip Pengelolaan dipegang teguh, dimana ADD dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas.
3)      Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
4)      Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
5)      Memfungsikan peran serta lembaga kemasyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6)      Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat  keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan (sustainable).






DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Prof. Dr. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Bandung.
Drs. Moekijat. 1995. Analisis Kebijaksanaan Publik. Bandung: Mandar Maju
Pandie, David. 2003. Otonomi Desa Berwajah NTT (suatu gagasan awal). Jurnal Administrasi Publik Fisip Undana volume 2 Nomor 3. Kupang: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana. 
Bait, Helmi B. 2009. Pelaksanaan otonomi desa (Studi Kasus Di Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang).
Subarsono AG. 2005.  Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Djaha A. S. A. dkk. 2005. “Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang). Jurnal Administrasi Publik Volume IV Nomor  I. Kupang:  Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana.
DOKUMEN
Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan serta petunjuk teknis Alokasi Dana Desa. Tahun 2007.
Profil dan Sejarah Desa Manulai I tahun 1985 (dokumen berupa tulisan tangan oleh Mesakh Tupu). 
Materi Kuliah Kebijakan Publik tentang Perumsuan Kebijakan Publik oleh Alfred O. Enamau, S. Sos, M. Si
Materi Kuliah Pembangunan Pedesaan tentang Pemberdayaan Masyarakat oleh Alfred O. Enamau, S. Sos, M. Si
Materi Kuliah Pembangunan Pedesaan tentang Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa  oleh Alfred O. Enamau, S. Sos, M. Si
Adriani, Zulfina SE, MMA. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender. Pusat Penelitian Gender (PGG) Universitas Jambi.

________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel