ULASAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ULASAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ”Pemerintah Daerah” yang kemudian direvisi  dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai  pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Itu pula didasarkan pada Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sementara Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Pelaksanaan perangkat daerah tersebut akan tetap berorientasi pada peraturan daerah yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.
Standarisasi ini sendiri muncul karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut. ketidaksesuaikan nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat yang selama ini sering mengakibatkan kesulitan proses penganggaran dan berujung pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah Struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia yang cenderung sangat gemuk sehingga berpotensi menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur dan bukan untuk pos-pos kegiatan lainnya yang lebih produktif bagi kepentingan masyarakat. Namun demikian pada praktiknya, PP 41/2007 juga telah menciptakan berbagai kerumitan mengiringi konsekuensi besar yang menyertainya. Berbagai standarisasi yang dirumuskan dalam regulasi ini pada akhirnya cenderung terlihat sebagai manifestasi kepentingan pusat untuk melakukan resentralisasi pemerintahan ketimbang penataan kelembagaan untuk efektivitas pemerintahan daerah.
Perangkat daerah yang dimaksud antara lain adalah Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Seperti penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang antara lain adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,  penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala badan. Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi seperti perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, PP ini pada hakekatnya mengkhendaki adanya penciptaan perangkat daerah yang efisien dan efektif yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah namun disisi lain ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan. Kesalahan besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi yang ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain dari kelembagaan daerah seperti aparatur, system tata laksana, dan nilai dasar organisasi. Hal ini terlihat dari esensi kebijakan yang lebih menekankan pada tiga hal penyeragaman nomenklatur kelembagaan daerah, penentuan jumlah kelembagaan daerah yang berbasis pada hasil perhitungan atas variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD, dan perumpunan kelembagaan daerah, meskipun juga menentukan beberapa perubahan lain seperti perubahan eselonisasi pejabat daerah dan lain sebagainya. Berbagai ketentuan di atas pada gilirannya menimbulkan konsekuensi besar bagi kelembagaan daerah. Dari sekian dinas dan lembaga teknis daerah yang sesuai dengan perumpunan, banyak di antaranya juga tidak akan menjadi utuh melainkan harus mengalami restrukturisasi dalam bentuk perubahan bentuk lembaga dinas menjadi badan/kantor atau sebaliknya, pemecahan instansi, peleburan, maupun pembentukan instansi-instansi baru. Sejalan dengan itu, permendagri yang diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi daerah, yaitu Permendari 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, juga semakin menegaskan standarisasi yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada beberapa ketentuan Permendari yang secara kaku juga melakukan standarisasi pada struktur dan nomenklatur Sekretariat Daerah disamping juga menentukan jumlah dan jenis perangkat daerah yang wajib ada di daerah.
Hal-hal tersebut  di atas menunjukkan bahwa kebijakan penataan kelembagaan daerah melalui PP 41/2007 akan membawa implikasi serius terhadap banyak hal. Ditambah dengan waktu transisi yang sangat pendek, kebijakan ini tidak saja akan mengakibatkan kerumitan proses pengalihan kewenangan/urusan yang selama ini telah berjalan, tetapi juga kerumitan dalam redistribusi atau penempatan kembali pegawai ke pos-pos baru yang terbukti rentan menjadi sumber ketidakefektivan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Oleh karena itu, pada level implementasi, PP 41/2007 yang amat sarat dengan standarisasi ini sangat mungkin justru akan menciptakan kesulitan-kesulitan baru bagi daerah khususnya ketika persoalan yang dihadapi oleh daerah justru tidak bersumber pada format kelembagaanya menunjukkan bahwa distribusi tugas pokok dan fungsi pada instansi-instansi daerah sebenarnya telah relatif terdefinisi dengan baik. Persoalan yang dihadapi justru bersumber pada hal-hal lain seperti ketimpangan antara visi politik kepala daerah dengan kecepatan respons birokrasi myang tidak terkomunikasikan dengan baik, kapasitas sumberdaya aparatur yang tidak merata distribusi aparatur yang menyalahi prinsip kompetensi sebagai implikasi dari pendeknya masa transisi dan proses Analisis Jabatan yang tidak maksimal; lemahnya mekanisme hubungan antar instansi sebagai akibat dari pola relasi antar lembaga daerah
yang eksklusif sehingga menyulitkan kebutuhan koordinasi; dan lemahnya komunikasi serta ketiadaan lembaga yang berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan data sehingga memunculkan serangkaian kesulitan teknis yang berujung pada ketidakefektivan performa Pemerintah kota.
Dari sisi kebijakan, berbagai persoalan di atas setidaknya perlu dicermati sebagai indikasi dari ketidakefektivan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah sebagai akibat dari kebijakan reorganisasi atau penataan ulang kelembagaan daerah oleh pusat. Karena itu, beberapa langkah berikut ini mungkin perlu dilakukan untuk menghindari akibat yang lebih luas. Pertama, monitoring dan evaluasi implementasi PP 41/2007 dan Permendagri 57/2007 di daerah perlu dilakukan untuk membaca lebih dalam tentang potensi permasalah di daerah berkaitan dengan kebijakan ini. Dalam aktivitas ini, secara proporsional,pemerintah pusat perlu menjaring informasi di daerah guna mengetahui tingkat fisibilitas penerapan regulasi ini sebagai regulasi penataan kelembagaan daerah. Hal ini penting mengingat perintah untuk mengubah kelembagaan dalam rentang waktu sangat pendek (1 tahun) tentu akan membuat sebagian besar daerah tergesa-gesa melakukan perubahan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah. Kedua, pengkajian ulang terhadap beberapa ketentuan di PP 41/2007 dan Permendagri 57/2007 juga perlu dilakukan khususnya menyangkut beberapa butir kebijakan seperti: penetuan jumlah SKPD yang hanya didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD) kebijakan perumpunan lembaga daerah dan penentuan jenis-jenis perangkat daerah yang wajib ada; serta peninjauan ulang tentang masa transisi penataan kelembagaan. Pengkajian ulang ini khususnya dilakukan untuk daerah-daerah lama (bukan daerah baru hasil pemekaran) dengan asumsi bahwa pada daerah-daerah ini format kelembagaan telah relatif mapan, dan karena itulah kerumitan dan potensi ketidakefektivan mungkin terjadi sebagai akibat dari penerapan PP baru ini.
            Oleh sebab itu, bila ingin terjadi penyeragaman pada perangkat daerah seperti yang diinstruksikan oleh PP tersebut perlu pengkajian mendalam mengenai konsekuensinya sebab akan terjadi mutasi besar-besaran bila terjadi penggabungan antara organisasi perangkat daerah yang sudah terlanjur membentuk organisasi sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian maka akan tercipta organisasi perangkat daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi dan bukan sebaliknya yang miskin fungsi dan kaya struktur sehingga tercapai keefisiensi dan keefektivitas pada penganggaran.  


________________________________________  
KONTRIBUTOR/PENULIS: Sdr. Elkana Goro Leba, MPA. Artikel ini disesuaikan dari berbagai sumber, Mohon maaf bila ada kesalahan pengutipan atau informasi yang kurang tepat karena "TIADA GADING YANG TIDAK RETAK". Terima kasih, karena sudah mampir. Salam!
JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH.
________________________________________ 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel