SISTEM KEPARTAIAN



BAB II
PEMBAHASAN

SISTEM KEPARTAIAN

2.1. Defenisi Partai Politik (Parpol)
Partai Politik (Parpol) adalah salah satu komponen yang sangat penting di dalam dinamika perpolitikan suatu bangsa. Parpol dipandang sebagai cara seseorang atau sekelompak individu untuk meraih kekuasaan.
Parpol dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang secara terorganisir untuk membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik secara untuk dapat menjalankan program-programnya.
Menurut Roger F. Saltou, Partai Politik Parpol) dapat diartikan sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaan  untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemilih dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Dengan demikian, maka partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah dirumuskan atau direncanakan.

2.2. Sejarah Singkat Lahirnya Partai Politik
Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.
Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembanganya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

2.3. Fungsi Partai Politik
Pada umumnya partai politik merupakan sarana untuk memperoleh kekuasaan. Namun untuk lebih spesifik dapat dirumuskan beberapa fungsi partai politik sebagai berikut:
1)       Melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
2)       Rekruitmen politik. Artinya seleksi atau pemilihan untuk pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah perencanaan dalam sistem politik.
3)       Partisipasi politik. Artinya, dalam mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan umum untuk ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
4)       Pemandu kepentingan. Yakni mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memmiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya.
5)       Komunikasi partai. Yaitu, partai politik melaksanakan proses penyampaian informasi mengenai politik pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
6)       Pengendalian konflik.  Partai politik melakukan pengendalian monflik mulai dari perbedaan pendapat hingga pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok.
7)       Kontrol politik. Artinya, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

2.4. Sistem Partai Politik
Maurice Duverger membagi sistem partai politik mejadi tiga sistem utama, yakni:
1)       Sistem partai tunggal
Sistem ini berlaku dalam lingkungan politik di negara-negara komunis seperti China, dan Unisoviet.
2)       Sistem dua partai
Dianut oleh sebagian negara yang menggunakan paham liberal. Pemilihan di negara-negara tersebut menggunakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem ini U.S.A dan Inggris.
3)       Sistem multipartai
Sisten ini dianut oleh negara seperti Belanda, Prancis termasuk Indonesia.

2.5. Tujuan Partai Politik
Berdasarkan basis sosial, tujuan partai politik dibagi dalam empat tipe, yaitu:
1)       Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat
Yaitu lapisan bawah, menengah dan atas.
2)       Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu
Yaitu patani, buruh dan pengusaha.
3)       Partai politik berdasarkan pemeluk agama
4)       Partai politik berdasarkan kelompok budaya

2.6. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, masyarakat Indonesia yang beragam pola budayanya, telah menempuh pelajaran yang cukup panjang dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Perjalanan dari kebebasan berserikat dan berkumpul bagi partai-partai politik yang ada di Indonesia juga mengalami pasang surut. Sejarah telah membuktikan, bahwa partai-partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan dan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
Tradisi berpartai di Indonesia sebenarnya tidak dikenal dalam kamus kebudayaan Indonesia, dimana tradisi berpartai ini merupakan hasil suntikan dari kaum penjajah sendiri, yang membawa benih itu dari bumi Eropa. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959), pemerintah melalui Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat perintah tentang pendirian partai-partai politik. Maklumat ini dikeluarkan atas desakan badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), untuk mendirikan sebanyak-banyaknya partai politik.
Keluarnya maklumat tersebut memang sudah wajar, karena UUD 1945 sendiri telah mengakui perjuangan dari organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan (termasuk partai-partai politik). Setiap kelompok dalam masyarakat Indonesia berlomba-lomba mendirikan partai-partai politik. Kehidupan prtai politik ini telah memberi angin segar bagi tumbuh seburnya demokrasi Liberal ditahun 1950-an. Bila dilihat pada periode Demokrasi Parlementer sebenarnya hampir sama dengan masa sekarang ini yaitu, zaman Reformasi. Dimana pada zaman reformasi ini banyak sekali partai-partai yang mewarnai demokrasi di Indonesia. Dengan disahkannya tiga Buah undang-undang di bidang politik, khususnya UU No. 3 tahun 1999, bermuncullah partai-partai politik baru. Menjamurnya partai-partai tersebut didasarkan pada pemikiran mengenai partisipasi politik, melalui partai politik. Dimana rakyat berhak ikut serta dalam menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka. Rakyat berhak pula menentukan isi kebijakan umum yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.
Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu  Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.
a. Masa penjajahan Belanda.
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasinal untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini.
Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil AĆ¢€laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.
b. Masa Pendudukan Jepang.
Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.
c. Masa Merdeka (mulai 1945).
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula.
Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Pertai bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga sekarang dalam setiap pemilihan umum.
d. Masa Reformasi
Alam reformasi memang memberikan sebuah ruang publik yang luas dan terbuka bagi setiap anggota masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan aspirasi politiknya. Inilah yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia pada saat ini yang tengah menikmati alam demokrasi, sebuah iklim sosial politik yang tenggelam dalam jangka waktu 32 tahunan lamanya. Dalam catatan Indonesia, khususnya sejarah Orde Baru dan Orde Reformasi, memberikan keterangan tentang ketidakberlanjutan sejarah Indonesia. Hal ini terbukti dari, pertama, adanya perubahan tatanan nilai antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Sesuatu hal yang dianggap baik dimasa orde baru, tidak selamanya menjadi baik di era reformasi. Misalnya saja penggunaan azas organisasi. Kedua, perubahan system sosial, solidaritas sosial anggota masyarakat yang semu di zaman orde baru (khususnya karena adanya sikap retresif dari penguasa) menjadi sebuah tatanan sosial yang demokratis (liberal).
Banyaknya partai-partai yang bermunculan di era-reformasi ini, memang memberikan pada bangsa ini tentang Pemilu dengan Multipartai tetapi harus diingat, pertama, partai politik yang besar dan tersaring dalam Pemilu ternyata tidak lebih dari 10 partai. Tahun 1955, parati besar itu adalah PNI, NU, Masyumi, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB. Selain itu mereka mengalami keterpurukan raihan suara. Kedua, konstituante hasil Pemilu 1955, hanyalah mencatatkan diri sebagai konstitusi lembaga negara yang konflik berkepanjangan. Salah satu sejarah yang tercatat itu adalah munculnya gejala deadlock (jalan buntu) dalam pembahasan UUD negara, sehingga dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Sementara hasil Pemilu 1999, melahirkan dinamika pertentangan kepentingan politik yang tidak berkesudahan. Dari kasus lengsernya Gusdur, sampai kontroversinya kasus Akbar Tanjung (Ketua DPR yang terkena kasus KKN). Koalisi antar partai yang dilakukan partai pemenang Pemilu 1999, hanyalah bersifat musiman dan alat dalam memuluskan kepentingan partai sendiri. Koalisi bukan diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bila dilihat sejarah kita, masyarakat Indonesia diajak untuk merenungkan tentang rasionalitas, proporsionalitas dan objektivitasnya budaya multipartai. Kasus pertama memberikan kita gambaran bahwa banyak partai peserta Pemilu hanyalah partai Imajiner (yaitu tidak memiliki basis masa yang proposional sebagai partai politik). Pada yang kedua, yaitu multipartai (khususnya Indonesia) memberikan cerminan sejarah perpecahan dan bukan sejarah akomodasi dan koalisi. Berpisah, berbeda, berlembaga sendiri adalah budaya yang lebih cenderung menjadi pilihan elit politik Indonesia. Perilaku ini lebih menggambarkan sejarah perbedaan dan perpecahan dibandingkan sejarah koalisi atas dasar nilai persamaan.
Kita memang pernah memiliki pengalaman Pemilu dengan jumlah partai yang sangat besar. Tahun 1955 dan tahun 1999 adalah dua fakta sejarah yang telah memberikan pelajaran kepada bangsa ini tentang Pemilu dengan multipartai dan terulang kembali pada Pemilu sekarang ini. Pada jaman orde baru perkembangan partai memang berbeda dengan perkembangan partai di era reformasi, dimna hal yang perlu di ingat adalah sebagai berrikut. Pertama, soliditas ormas atau orsos di masa orde baru, tidaklah sama solidilitasnya dengan konteks era reformasi. Kedua, kebebasan ekspresi masyarakat Indonesia era reformasi lebih terbuka dibandingkan orde baru. Disisi lain demokrasi Indonesia sangatlah berbeda sekali dengan demokrasi negara-negara lain seperti negara AS. Sebaiknya negara Indonesia bercermin ke negara AS mengapa demikian? Karena perlu diingat. Pertama, AS memiliki gairah politik yang progresif dan dinamis. Tidak kaku dalam memilih, dan tidak mesti memilih elite politik yang sedang manggung. Hal demikian, agak sulit di temukan di Indonesia. Kedua, elite politik adalah elite populis atau elite publik. Sudah barang tentu, kepopuleran tidak akan menjadi nilai yang menjamin kemenangan dalam praktik politik, sebelum di ketahui track record-nya dalam membela publik (rakyat).
Ada suatu perbedaan yang memonjol antara elite politik di Indonesia dengan elite politik AS dan negara-negara demokrasi lainnya. Yaitu, kepopuleran elite politik di negeri ini, adalah milik kelompoknya. Mereka muncul hanya pada saat ramainya partai politik atau mejelang pemilu saat ini. Sebelum vertifikasi, calon-calon elite politik ini, banyak yang tidak di kenal oleh masyarakat dan itulah sifat para elite politik di Indonesia, yaitu muncul pada saat pemilu dan tenggelam sesaat seusai pemilu. Memang sistem kepartaian dari suatu negara merupakan faktor penting yang menetukan apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap dan untuk rakyatnya. Karena partai politik itu sangat di pengaruhi oleh stablitas, revolusi, kebebasaan, persamaan dan keadilan.

e. Kesimpulan
Walaupun Indonesia telah menganut kebebasan dalam demokrasi di era reformasi. Yang perlu di ingat oleh partai-partai politik di Indonesia khususnya di jaman reformasi ini. Partai politik harus mengerti apa artinya di tinggalkan oleh massa yang secara politik tampak mulai berkembang di era reformasi ini. Hal tersebut di karenakan prrtai-partai politik tidak cukup untuk memberikan sebuah harapan yang jelas, sehingga kecendrungan upaya untuk bersikap Golput juga masih muncul. Memang ini merupakan suatu proses bahwa kekuatan-kekuatan politik di Indonesia juga mulai melihat gejala-gejala politik semancam ini. Walaupun ada yang sikap kritis dengan melihat bahwa partai-partai politik tidak punya harapan, atau pun sikap masyarakat yang sudah memilih partai lain yang tidak terikut oleh simbol-simbol tradisional. Tetapi masyarakat lebih melihat pada prilaku politik. Itulah yang membuat partai-partai politik di jaman reformasi mulai belajar dan mereka juga harus belajar memperbaiki diri serta memperkokoh struktur-struktur pilihan politik mereka, sehingga baik dari elite politik dan partainya bisa lebih di kenal wataknya oleh rakyat.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel