Pemerintah Propinsi NTT dan Pertamina Harus Bertanggungjawab


Dalam beberapa hari ini terjadi kelangkaan BBM di Kota Kupang sehingga terjadi antrean panjang di semua SPU di kota Kupang hingga berkilo-kilo meter. hal ini menimbulkan kemacetan di jalan-jalan utama di kota kupang karena beberapa SPU terletak di pinggir jalan umum. oleh sebab itu, tentu hal ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat kota kupang dan sekitarnya, namun juga perekonomian di kota kupang akan terganggu oleh karena keadaan ini. hal yang tragis lagi terjadi perkelahian antar warga ketika mengantre untuk mendapat BBM namun bukan BBM bersubsidi tp Nonsubsidi. dimana Seorang anggota DPRD Kota Kupang dipukul oleh seorang warga karena terjadi kesalahpahaman ketika mengantre untuk mendapat BBM.

Pemerintah Propinsi NTT dan pertamina harus bertanggung jawab atas kejadian ini, karena tidak ada transparansi dari pemerintah dan pertamina terhadap pembatasan BBM bersubsidi di NTT. mengapa harus ada pembatasan BBM bersubsidi??? ini yang menjadi tanda tanya besar dalam benak masyarakat NTT terutama masyarakat kota kupang. "TERJADI PEMBOHONGAN PUBLIK" itu kata seorang  pengamat kebijakan publik kota Kupang. banyak yang beranggapan bahwa pembatasan BBM bersubsidi adalah strategi pemerintah dan pertamina agar Pertamax atau BBM nonsubsidi laku terjual, sebab dengan langkanya BBM bersubsidi maka masyarkat akan dialihkan ke BBM nonsubsidi. kalau hal itu memang benar maka ini adalah pembohongan publik yang dilakukan pertamina dan pemerintah NTT. jadi, pemerintah harus bertanggungjawab atas kejadian ini.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel